Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp37,19 triliun per Juli 2024. Nilai transaksi tersebut naik 2,94% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp36,13 triliun.

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit tersebut terbagi menjadi dua komponen, yakni nilai transaksi tunai dan nilai transaksi belanja, yang masing-masing di dalamnya terdapat komponen domestik dan internasional.

Adapun, nilai transaksi kartu kredit didominasi oleh komponen nilai transaksi belanja yang mencapai Rp36,47 triliun. Sisanya, yakni Rp722 miliar merupakan nilai transaksi tunai pada Juli 2024.

Kenaikan tidak hanya tidak terjadi nilai transaksi, melainkan juga pada volume transaksi kartu kredit yang ikut tumbuh 15,35% secara tahunan. Volume tersebut naik menjadi 39,83 juta transaksi, dari yang sebelumnya 34,53 juta transaksi.

Selanjutnya, jumlah kartu kredit yang beredar pun tak kalah menanjak, yakni mencapai 18,16 juta unit pada Juli 2024 naik 2,66% (YoY) dibandingkan Juli 2023 sebanyak 17,69 juta unit. Hal ini seakan membuktikan bahwa bisnis kartu kredit masih terus bertumbuh di tengah gempuran ragam produk keuangan inovatif paylater.

Bahkan, kini pemain bank makin gencar dalam merilis beragam produk kartu kredit. Teranyar, PT Bank DBS Indonesia yang merilis Kartu Kredit digibank Z Visa Platinum yang terbuat dari bahan yang didaur ulang. DBS Indonesia pun menargetkan 50.000 kartu bisa terbit hingga akhir 2024.

Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom menyampaikan peluncuran ini juga menjadi upaya menjaga daya saing DBS Indonesia di pasar di tengah layanan paylater yang makin populer.

Dia juga menyebut milenial dan Gen Z yang berumur 25—30 tahun ini berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan kredit. Pasalnya, segmen ini berada dalam kelompok usia produktif dan sering kali aktif dalam transaksi digital dan konsumsi produk keuangan seperti kartu kredit.

"Untuk Z Card ini 2024 ini kami targetkan 50.000 [kartu]. Adapun, dengan target yang cukup ambisius ini, saya rasa jelas kita menyikapi penurunan tingkat suku bunga dengan positif lewat pilihan produk," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024).

Sebelumnya, Head of Card and Loan Business DBS Indonesia Ari Lastina juga mengatakan inovasi terbaru ini menjadi suatu jawaban untuk kebutuhan generasi muda yang makin memerhatikan masalah keberlanjutan dan lingkungan namun tetap memanfaatkan fitur kartu kredit.

DBS Indonesia pun memfasilitasi beragam nilai tambah atas produk ini, misalnya keleluasaan bertransaksi lewat fitur pay later 0% hingga 6 bulan yang bisa dinikmati untuk transaksi di mana pun dan kapan pun hingga transaksi yang efisien melalui aplikasi digibank by DBS yang dapat diakses kapan pun.

Tak hanya DBS Indonesia, PT Bank UOB Indonesia bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga misalnya, yang meluncurkan produk kartu kredit co-branded anyar yakni UOB Telkomsel.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menjelaskan bahwa kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi pelat merah tersebut dijalin atas kebutuhan gaya hidup digital nasabah, tak terkecuali segmen Gen Z.

Menurutnya, gaya hidup digital Tanah Air telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, misalnya dalam hal penetrasi internet dan opsi berbelanja secara daring melalui lokapasar alias e-commerce.

Cristina memaparkan, pengguna internet dalam negeri saat ini telah mencapai 185,3 juta orang, yang mana 11,7% segmen Gen Y dan Gen Z tercatat memiliki pengeluaran rutin untuk hiburan dan rekreasi. Sementara itu, pihaknya juga mencatat bahwa 59,3% pengguna internet melakukan pembelian secara online tiap minggunya.

Pada saat yang sama, Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo menyebut bahwa geliat bisnis paylater itu tak serta-merta berujung pada masalah kompetisi dengan produk konvensional perbankan, dalam hal ini kartu kredit. Pasalnya, dia menilai ada kesempatan yang bisa dieksplorasi dari situasi tersebut.

"Jadi kita lihat ke depannya pasti ada jalan paylater bisa berkolaborasi dengan kartu kredit," katanya.

Dia menjelaskan, secara prinsip, banyak fitur dari BNPL yang telah ada dalam installment kartu kredit sejak waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwasanya terdapat banyak kerja sama yang bisa dicapai antara kedua produk tersebut, mengingat hal serupa juga telah berjalan di industri keuangan.

"Kita enggak akan setop [kartu kredit], kita lihat ke depan ini selalu ada opportunity, selalu positif mengeksplorasi opportunity tersebut," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan tumbuh 11,40% secara tahunan (year-on-year/YoY) per Agustus 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa perkembangan kredit ditopang oleh sisi penawaran yang sejalan dengan minat kredit yang terjaga.

"Selain itu, pendanaan memadai, realokasi alat likuid perbankan, dan dukungan KLM [Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial] Bank Indonesia," tuturnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hingga pekan kedua September 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,1 triliun.

Jumlah itu terbagi untuk kelompok bank BUMN sebesar Rp118,6 triliun, BUSN sebesar Rp110,5 triliun, BPD sebesar Rp24,4 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

"Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan dan Listrik, Gas dan Air [LGA], serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," imbuhnya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal.

Di samping itu, pihaknya menyatakan perlunya peningkatan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Simpanan nasabah di bank atau raupan dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai nilai Rp8.448,1 triliun pada paruh pertama 2024. Adapun, kinerja DPK perbankan ditopang oleh moncernya simpanan nasabah korporasi.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penghimpunan DPK pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp8.448,1 triliun, tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,5% yoy.

"Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi 20,7% yoy," tulis laporan BI pada Senin (23/7/2024). Simpanan nasabah korporasi pada Juni 2024 tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 20,3%.

Sementara, DPK perorangan hanya tumbuh 1,7% yoy pada Juni 2024, bahkan melambat dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2%.

Berdasarkan jenis simpanannya, pada Juni 2024, simpanan giro tumbuh 12,7% yoy, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 14,7 yoy. Tabungan tumbuh sebesar 5,7% yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5% yoy.

Sementara simpanan berjangka atau deposito tumbuh 7,3% yoy pada Juni 2024, meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 6,9% yoy pada Mei 2024.

Berdasarkan valuta, baik simpanan rupiah maupun valuta asing (valas) sama-sama mengalami perlambatan pada paruh pertama 2024. Tercatat, simpanan rupiah tumbuh 6,4% yoy melambat dibandingkan bulan sebelumnya 6,6% yoy. Lalu, simpanan valas tumbuh 19,6% yoy, melambat tipis dibandingkan bulan sebelumnya 19,7%.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan pertumbuhan DPK paling tinggi memang disumbang oleh simpanan nasabah korporasi. "Artinya korporasinya profitable, mereka punya ekses dananya ditempatkan di DPK," ujarnya.

Namun, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai dengan menumpuknya simpanan korporasi menjadi tanda bahwa perusahaan sedang menahan ekspansi.

“Lalu, dampak dari kondisi tersebut, maka beban bunga yang dibayar bank dapat menjadi beban, terutama dengan perlambatan kredit korporasi,” ujarnya.

Sebelumnya, dia menyebutkan tren kinerja kredit masih akan mengalami perlambatan hingga akhir tahun penyebabnya adalah kondisi geopolitik, suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi serta daya beli yang belum sepenuhnya membaik. “Isu lain bagi perbankan adalah terkait likuiditas yang perlu dijaga agar tetap baik,” ujarnya.