Sumedang: Data kependudukan adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Data yang baik mengacu pada data yang sesuai dengan tujuannya dan mengarahkan suatu organisasi pada keputusan yang tepat.

Sebaliknya, data yang buruk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menunda dan mengubah hasil, sehingga berujung pada kegagalan.

“Data yang buruk bisa berujung kegagalan dalam pengambilan keputusan oleh decision maker organisasi. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi organisasi pemerintah pelayanan publik”, kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kegiatan Reform Corner di Sumedang, Jumat, 13 September 2024.
Teguh mengingatkan jajaran Dukcapil untuk terus berkomitmen mewujudkan data kependudukan yang berkualitas dengan menekankan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam proses pelayanan. Salah satu langkah startegis yang diambil adalah membangun talenta digital Dukcapil.

“Mempersiapkan dan melahirkan talenta-talenta digital yang berkontribusi positif terhadap pelayanan Dukcapil. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan transformasi dengan pendekatan sistem dan sumber daya manusia (SDM) seperti meningkatkan kompetensi IT, fleksibilitas kerja, membangun dan memperkuat kemitraan, dan menciptakan kultur digital," urai Teguh.

Data kependudukan, lanjutnya, berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo-Gibran “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan 17 program prioritasnya.

“Ini memberikan arahan yang jelas untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains dan teknologi. Dan salah satu tugas dan fungsi Ditjen Dukcapil melalui Direktorat Bina Aparatur Dukcapil adalah memiliki kewajiban pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota”, lanjut mantan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini.

Mantan Pj Gubernur Sulawesi Tengara tahun 2018 ini juga mengingatkan peran penting Dukcapil. Mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian pada Rakornas Dukcapil 2024 di Batam beberapa waktu yang lalu, Teguh mengatakan Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki Dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini.

“Dukcapil adalah satu-satunya yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding instansi manapun di Indonesia”, tutup Teguh mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian.

(WHS)

Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa sebanyak 202.054.251 jiwa atau 97,19 persen masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

"Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik? Alhamdulillah berkat seluruh Dinas Dukcapil yang ada di provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, saat ini masyarakat yang sudah terekam 97,19 persen atau setara 202.054.251 jiwa," ujar Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Apabila dirinci, sambung Teguh, sekitar 67 kabupaten/kota sudah 100 persen atau lebih melakukan perekaman KTP elektronik.

"Kok bisa lebih? Karena juga melakukan pelayanan terhadap penduduk daerah lain," jelasnya.

Selain itu, ada pula daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 80 hingga 99 persen sebanyak 412 kabupaten/kota. Lalu ada 18 kabupaten/kota yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 60 sampai
79,99 persen.

Selain itu, ada juga daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya di bawah 60 persen, yakni 17 kabupaten/kota.

Menurut Teguh, Dukcapil tidak akan tinggal diam mengenai capaian perekaman KTP elektronik tersebut. Pihaknya akan segera terjun ke daerah yang cakupan layanan administrasi kependudukannya rendah.

"Kita akan lakukan percepatan di situ, ada afirmasi di situ kita topang, pemerintah pusat akan terjun di situ," ujar Teguh.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target perekaman KTP elektronik sebanyak 99,04 persen pada tahun 2024. Untuk itu, Dukcapil akan terus melakukan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan. MI/Agung Wibowo

(CDE)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki sistem data kependudukan, sehingga lebih valid dan akurat yang pada akhirnya mengarah pada data identitas tunggal yang teritegrasi.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan data kependudukan yang tidak dikenal atau identitas ganda, bahkan pemalsuan identitas.

Untuk itu, upaya validasi dan singkronisasi data kependudukan harus rutin dilakukan.

Teranyar, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menemukan sebanyak 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024. Itu hanya satu wilayah, bisa jadi di wilayah lainnya pun terjadi hal serupa.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, terkait proses verifikasi terhadap 59.145 data kependudukan warga Jakarta Pusat yang tidak dikenal tersebut, pihaknya belum mendapat laporannya.

"Kami belum menerima data tersebut dari mereka (Pemkot Jakarta Pusat)," katanya saat dihubungi KONTAN, Senin (22/7).

Yang terang, validasi dan verifikasi data kependudukan memang rutin dilakukan oleh pihak dinas kependudukan dan cacatan sipil.

Sayang, mengenai berapa banyak data kependudukan yang telah dihapus Kemendagri lantaran tidak jelas dan dikenal, Teguh tidak menyebutkan secara rinci.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Pusat tengah memverifikasi 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024.

Kegiatan verifikasi tersebut mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2024. Selama proses verifikasi, warga diperkenankan memberikan aduan bila dokumen mereka masuk dalam kategori data kependudukan tidak dikenal.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, polemik data kependudukan hingga kini memang belum bisa terselesaikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendagri untuk terus memvalidasi data secara rutin.

"Masih ada KTP ganda atau data kependudukan yang tidak dikenal membuktikan kebijakan dalam sistem kependudukan masih masih carut-marut," katanya kepada KONTAN, kemarin.

Menurut Trubus, validasi data kependudukan harus sampai tingkat RT/RW. Artinya, ada koordinasi di lapangan antara dinas kependudukan dan catatan sipil dengan masyarakat setempat.

Sudah menjadi rahasia umum, di desa atau kelurahan masih ada oknum orang dalam yang bisa membuat KTP untuk tujuan tertentu.

"Data-data kependudukan yang tidak jelas ini bisa menimbulkan masalah dan rawan penyelewengan ketika berurusan dengan penyaluran bantuan sosial atau data pemilih saat pemilu," ujarnya.

Ke depan, Trubus mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan data kependudukan ini dan terpusat di Kemendagri.

"Persoalan data kependudukan ini selalu menjadi masalah klasik di Indonesia karena belum ada sistem dan pengelolaan basis data yang terancang dengan baik," imbuhnya.