KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi layanan mobil keliling yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta.

Menurutnya, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi terbaik dalam bidang pelayanan publik.

“Selama ini, saya suka mendengar bahwa Surakarta itu punya mobil keliling untuk layanan kependudukan. Hari ini saya cek langsung ke lapangan. Menurut saya, ini adalah salah satu best practice terbaik,” ujar Bima dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Bagi Bima, layanan itu adalah gabungan pendekatan konvensional dengan inovasi yang efektif. Sebab, selain cepat dan praktis, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta juga menggunakan pendekatan jemput bola dengan mendatangi lokasi strategis, seperti car free day (CFD) dan sekolah.

Jadi, petugas Dukcapil tidak hanya menunggu di kantor, mereka aktif mendatangi masyarakat dan memberikan layanan untuk mencetak langsung dokumen di tempat.

Ia juga memuji keramahan dan kompetensi para petugas yang mendukung pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat.

Bima berharap, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan layanan serupa.

“Saya ucapkan selamat untuk teman-teman Dukcapil Surakarta. Mudah-mudahan menginspirasi daerah lainnya juga sehingga mereka bisa menganggarkan dan menyediakan layanan seperti ini,” ucap Bima.

KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (6/11/2024). Sidak ini untuk melihat layanan kependudukan kepada masyarakat guna mencari masukan dalam membuat inovasi pelayanan.

“Saya lihat di sini sudah bagus, tempatnya nyaman dan pelayanan cepat. Saya lihat warga juga puas,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya dia sudah banyak mengecek layanan Dukcapil di Indonesia. Sebagian besar permasalahan hampir sama, terkait dengan dokumen kependudukan khususnya warga yang meninggal.

“Perlu ada inovatif baru lagi karena kalau manual updatenya lama. Ada daerah yang melaporkan kematian bisa dapat santunan,” katanya.

Dinas perlu melakukan upaya jemput bola untuk menerbitkan akta kematian. Warga enggan melapor karena masih dalam suasana duka. Hal ini berbeda dengan kabar gembira seperti kelahiran atau pernikahan.

“Mereka akan melapor, kecuali karena kebutuhan seperti asuransi,” katanya.

Bima mendorong dinas membuat inovasi. Jika memungkinkan melakukan jemput bola, berkoordinasi dengan institusi di bawahnya sampai ke desa.

Dalam sidak ini, Bima melihat langsung pelayanan di Disdukcapil Kulonprogo, dari proses kedatangan sampai layanan. Bima juga berbincang untuk mendengarkan tanggapan dari warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Sebelumnya, Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulonprogo. Bima mendorong kepada Disdukcapil untuk melakukan upaya jemput bola di sekolah, panti asuhan dan pondok pesantren. Mereka memiliki data kependudukan.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapatkan KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valik terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” ucapnya.

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan era pelayanan publik lambat akan segera tertinggal.

Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.

"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).

“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.

Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.

Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.

Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah melakukan pemanfaatan data dukcapil. Melalui data ini dapat diketahui berapa jumlah umat Islam yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke desa.

Data Dukcapil adalah data resmi kependudukan yang tercatat dalam sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data ini merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang terstruktur dalam bentuk data perseorangan dan/atau data agregat.

"Data ini dapat dimanfaatkan juga dalam rangka penyaluran sehingga tepat sasaran," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2024 yang diselenggarakan di Kalimantan Timur, 25-27 September 2024. Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, beserta jajaran Pimpinan BAZNAS.

Diketahui, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, memanfaatkan basis data kependudukan untuk memetakan para pemberi (muzaki) dan penerima (mustahik) zakat, infak, dan sedekah. Kerja sama ini bertujuan mengintegrasi Sistem Basis Data Mustahik yang dimiliki BAZNAS dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Pada kesempatan itu, Tito menyatakan kesiapannya untuk mendukung BAZNAS dalam menggali potensi zakat di Indonesia.

“Kita beruntung bahwa zakat sudah dikelola, sudah ada landasan hukumnya, sudah ada undang-undangnya semenjak tahun 2011, sudah ada peraturan turunannya, peraturan pemerintah tahun 2014. Didirikan sebagai lembaga nonstruktural, BAZNAS yang dikelola atau sehari-hari dikoordinasikan oleh Kemenag. ini kemajuan yang luar biasa di bidang zakat, hanya saja potensinya yang belum tergali,” kata Tito saat menjadi pembicara utama, Rabu malam (25/9/2024). 

Oleh karena itu, Tito menambahkan, Kemendagri siap mendukung BAZNAS agar bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya. 

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang dikerjakan Kemendagri dalam rangka membantu BAZNAS untuk menggali potensi zakat.

“Kemendagri saat ini telah memperkuat kelembagaan BAZNAS. Di 34 provinsi sudah ada, di Kabupaten/Kota hampir 514 sudah ada. Tetapi ada yang bekerja maksimal, ada yang belum, tergantung dari teamwork di daerah masing-masing," katanya. 

Selain itu, pihaknya dalam membantu BAZNAS juga telah meminta laporan kepada para Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaporkan perkembangan BAZNAS per triwulan.

Di satu sisi, Kemendagri dalam rangka memperkuat kelembagaan juga telah memperluas jaringan UPZ.

Tito juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dengan baik bersama BAZNAS. “Terima kasih kepada BAZNAS yang telah membuat program kita bersama untuk daerah perbatasan, dan ini masih berjalan. Terima kasih,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Rakornas BAZNAS 2024 dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, kemudian acara dilanjutkan di Balikpapan selama tiga hari pada 25-27 September 2024, dihadiri 1.200 peserta yang berasal dari unsur Pimpinan BAZNAS se-Indonesia dari Pusat, 38 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota dengan mengangkat tema  "Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita".

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

INFO BISNIS - Setiap tahun, rata-rata jumlah kendaraan di Indonesia tumbuh sekitar empat persen, panjang jalan non-tol dan jalan tol tumbuh enam persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Hal itu disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara IFG dengan Komisi VI DPR RI, pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

Rivan menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan peningkatan probabilitas atas potensi kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan membangun sistem terintegrasi bersama seluruh mitra kerja terkait, seperti Kepolisian, Dukcapil, hingga rumah sakit.

"Saat ini, rata-rata kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia secara nasional dapat direalisasikan dalam waktu 1 hari 7 jam. Sedangkan untuk penyelesaian berkas santunan dicapai dalam waktu 9 menit 13 detik," ujar Rivan.

Selain kecepatan penyerahan santunan, Jasa Raharja juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuat standarisasi perawatan di 582 rumah sakit atau seratus persen RS di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Kami juga telah meluncurkan buku Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) yang akan menjadi panduan teknis tentang biaya perawatan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menangani korban kecelakaan," kata Rivan.

Rivan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi VI atas arahan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI yang telah diimplementasikan menjadi inisiatif strategis yang berdampak pada kecepatan layanan korban laka.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menyampaikan bahwa IFG sebagai holding asuransi dan penjaminan, mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian penting dalam penyelesaian asuransi milik pemerintah.

"Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menyelamatkan industri asuransi, khususnya jika penyelesaiannya memerlukan solusi yang komprehensif lintas kementerian/lembaga, tentunya juga memerlukan dukungan dari Komisi VI untuk mendorong inisiatif-inisiatif yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada," katanya.

Hexana menambahkan bahwa IFG memiliki perspektif masa lalu untuk menyehatkan industri asuransi, perspektif hari ini untuk membangun praktik terbaik, dan perspektif masa depan untuk membangun industri asuransi dan penjaminan yang dapat berkontribusi secara baik kepada ekonomi Indonesia. "Dan tentu saja juga bagaimana membangun paradigma yang benar di masyarakat sehingga asuransi benar-benar menjadi suatu kebutuhan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa RDP tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi korporasi. "Holding IFG ini terbentuk juga merupakan salah satu *legacy* dari Komisi VI dan dalam lima tahun ini sudah mengalami berbagai perbaikan yang kami dukung secara politik," ujarnya.

Lebih lanjut, Aria mengatakan bahwa selain kisah sukses, proses implementasi operasional IFG juga menghadapi berbagai tantangan. "Oleh karena itu, transformasi berkelanjutan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing, dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus kontribusi IFG," kata dia.

Rapat Dengar Pendapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Direktur dari IFG, Jasa Raharja, dan anak usaha lainnya, serta Direksi PT Jasaraharja Putera, sebagai anak usaha Jasa Raharja.(*)

JAKARTA, investor.id- Pilkada serentak 2024 untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya bakal divalidasi dan dimutakhirkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemenndagri, Teguh Setyabudi mengatakan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, kini mencapai 282.477.584 juta jiwa pada Semester I tahun 2024, pentingnya data kependudukan yang valid semakin dirasakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 208 juta jiwa merupakan penduduk yang wajib memiliki KTP-el. 

Baca Juga : Pilkada Serentak 2024 Picu Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

"Perekaman KTP-el yang sudah dilakukan di DKI Jakarta telah mencapai 99,99 persen, dan kami optimis angka ini akan segera mencapai 100 persen sebelum pelaksanaan Pilkada," kata Dirjen Teguh dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/09/2024).

Data kependudukan yang dikonsolidasikan oleh Ditjen Dukcapil tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai basis utama dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Dirjen Teguh juga menyampaikan data kependudukan berperan penting dalam pembangunan demokrasi, seperti Pilkada.

Baca Juga : Pilkada Serentak 2024 Semestinya Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Daerah

"Data ini memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan baik, sehingga tidak ada yang kehilangan haknya dalam berdemokrasi," tambahnya.

DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) untuk Pilkada DKI Jakarta saat ini tercatat sebanyak 8,32 juta jiwa dari total penduduk DKI Jakarta yang mencapai 11,1 juta jiwa. Sebaran DP4 terbesar ada di Jakarta Timur, dengan jumlah penduduk potensial pemilih mencapai 2,4 juta jiwa. Data ini menjadi pegangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan jumlah pemilih yang sah di DKI Jakarta.

Ditjen Dukcapil terus memperbarui dan mengonsolidasikan data penduduk hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar dalam DPT. Proses pemutakhiran data ini juga mencakup perekaman bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

Baca Juga : KPU Beberkan Honorarium KPPS di Pilkada 2024

Lebih jauh, Dirjen Dukcapil berharap agar seluruh masyarakat DKI Jakarta yang belum melakukan perekaman KTP-el segera memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh Dukcapil, baik di kantor-kantor kelurahan maupun di titik-titik layanan jemput bola. 

"Kami berharap Pilkada DKI Jakarta 2024 bisa berjalan dengan sukses berkat dukungan penuh dari data kependudukan yang sudah terverifikasi dengan baik," tutup Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. 

Editor: Ichsan Amin (tukangkuli@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumedang: Data kependudukan adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Data yang baik mengacu pada data yang sesuai dengan tujuannya dan mengarahkan suatu organisasi pada keputusan yang tepat.

Sebaliknya, data yang buruk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menunda dan mengubah hasil, sehingga berujung pada kegagalan.

“Data yang buruk bisa berujung kegagalan dalam pengambilan keputusan oleh decision maker organisasi. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi organisasi pemerintah pelayanan publik”, kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kegiatan Reform Corner di Sumedang, Jumat, 13 September 2024.
Teguh mengingatkan jajaran Dukcapil untuk terus berkomitmen mewujudkan data kependudukan yang berkualitas dengan menekankan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam proses pelayanan. Salah satu langkah startegis yang diambil adalah membangun talenta digital Dukcapil.

“Mempersiapkan dan melahirkan talenta-talenta digital yang berkontribusi positif terhadap pelayanan Dukcapil. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan transformasi dengan pendekatan sistem dan sumber daya manusia (SDM) seperti meningkatkan kompetensi IT, fleksibilitas kerja, membangun dan memperkuat kemitraan, dan menciptakan kultur digital," urai Teguh.

Data kependudukan, lanjutnya, berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo-Gibran “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan 17 program prioritasnya.

“Ini memberikan arahan yang jelas untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains dan teknologi. Dan salah satu tugas dan fungsi Ditjen Dukcapil melalui Direktorat Bina Aparatur Dukcapil adalah memiliki kewajiban pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota”, lanjut mantan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini.

Mantan Pj Gubernur Sulawesi Tengara tahun 2018 ini juga mengingatkan peran penting Dukcapil. Mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian pada Rakornas Dukcapil 2024 di Batam beberapa waktu yang lalu, Teguh mengatakan Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki Dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini.

“Dukcapil adalah satu-satunya yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding instansi manapun di Indonesia”, tutup Teguh mengutip pesan Mendagri Tito Karnavian.

(WHS)

KOMPAS.com -Akta kematian digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti mengurus pensiunan bagi ahli waris, pembagian warisan, asuransi, perbankan, dan lainnya.

Akta kematian adalah bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang.

Ahli waris bisa mengajukan pembuatan akta kematian di kantor Dukcapil setempat. Pencatatan kematian ini penting dilakukan untuk memvalidasi data kependudukan.

Lantas, apa saja syarat membuat akta kematian dan caranya?

Syarat membuat akta kematian

Cara membuat akta kematian tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, beberapa persyaratan mengurus akta kematian sebagai berikut:

• Surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas/ dokter
• Surat keterangan kematian dari lurah
• Surat keterangan dari kepolisian jika jenazah tidak diketahui identitasnya
• Salinan penetapan pengadilan bagi jenazah yang tidak diketahui keberadaannya karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jasadnya
• Surat pernyataan kematian dari operator transportasi udara dan laut jika jenazah tidak jelas keberadaannya karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jasadnya dalam peristiwa kecelakaan transportasi udara atau laut.

Dokumen-dokumen persyaratan tersebut dilengkapi dengan identitas kependudukan seperti:

• Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dari jenazah
• e-KTP pelapor
• e-KTP dua orang saksi
• Dokumen perjalanan seperti paspor/visa kunjungan/Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Sementara bagi jenazah warga negara asing.

Dalam proses pembuatan akta kematian, pemohon tidak dikenai biaya sepeser pun alias gratis. Dari proses pengajuan hingga penerbitan, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-4 hari kerja.

Cara membuat akta kematian

Bagi warga negara Indonesia (WNI), pengurusan akta kematian bisa dilakukan di loket kantor Dukcapil setempat.

Sementara bagi jenazah WNA, layanan pembuatan akta kematian dapat dilakukan langsung di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Dukcapil yang berada di ibu kota provinsi.

Lebih lanjut, cara membuat akta kematian atau mengurus akta kematian sebagai berikut:

• Ahli waris membawa dokumen persyaratan ke loket kantor Dukcapil setempat
• Isi formulir permohonan yang diminta dan serahkan persyaratan kepada petugas
• Tunggu proses verifikasi dan validasi oleh petugas
• Setelah dinyatakan lengkap, pemohon menandatangani register akta kematian
• Tunggu petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan
• Setelah proses selesai, petugas akan mencetak akta kematian.

Selain akta kematian, pemohon akan menerima KK (kartu keluarga) baru dan e-KTP pasangan yang ditinggalkan.

Perlu diketahui, Disdukcapil sejumlah daerah telah menyediakan layanan pembuatan akta kematian secara online.

Ahli waris yang membuat akta kematian secara daring, bisa melakukannya melalui situs resmi Disdukcapil daerah masing-masing karena layanannya tidak sama di setiap daerah.

Sebagai catatan, pengurusan akta kematian ini juga berlaku bagi orang yang telah lama meninggal dunia, tapi belum diurus pembuatan aktanya.

Demikian rangkuman mengenai syarat dan cara membuat akta kematian. Anda dapat menghubungi kantor Disdukcapil setempat untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai pembuatan akta kematian.

NIK KTP warga Jakarta dicatut untuk mendukung pasangan calon independen Pilgub DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. Penyalahgunaan ini bisa jadi salah satu dampak dari maraknya data pribadi warga yang bocor di Indonesia, menurut ahli keamanan siber.

Chairman Communication & Information System Security Research Centre (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan insiden kebocoran data masih terus terjadi hingga saat ini, yang beberapa kasus terjadi pada KPU hingga Dukcapil Kemendagri.

NIK sendiri menjadi salah satu data pribadi yang sering bocor. Dengan membelinya langsung ke peretas atau menyaring nomornya dari sampel secara mandiri, pihak tak bertanggung jawab bisa menggunakan data tersebut untuk kepentingannya sendiri, termasuk mencatutnya.

"Oknum tersebut hanya melakukan filtering dengan kodefikasi 2 digit awal NIK memiliki angka 31 sebagai kode NIK dari DKI Jakarta dan mencari NIK dari warga yang memiliki alamat tempat tinggal di DKI Jakarta," kata Pratama kepada kumparanTECH, Sabtu (17/8).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wahyudi Djafar, Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dia mengatakan potensi perolehan data NIK bisa dari beragam sumber, termasuk insiden kebocoran data kependudukan.

Sayangnya, kasus-kasus tersebut tidak pernah diusut secara tuntas, menyebabkan data bisa dimiliki oleh siapa pun.

Kemungkinan lain adalah dari institusi publik. Layanan pemerintah saat ini menggunakan basis data NIK. Artinya, banyak instansi yang mengumpulkan data pribadi warga, sehingga terbuka peluang akses dari beragam instansi.

Selain institusi publik, sektor privat seperti perbankan, telekomunikasi, pinjol, hingga e-commerce juga melakukan pengumpulan data kependudukan. Tujuannya untuk kebutuhan verifikasi dan autentifikasi layanan.

"Jadi terbuka juga kemungkinan risiko data didapat dari sumber-sumber itu," tambahnya.

Layanan fotokopi, kata Pratama, juga bisa menjadi sumber perolehan data NIK. Mereka mungkin menyimpan satu duplikat KTP, bekerja sama dengan pelaku untuk pencatutan identitas.

Kelalaian warga dalam menjaga data pribadinya turut disorot. Beberapa dokumen berisi identitas tidak dikelola dengan baik, terutama ketika salinannya sudah tidak dibutuhkan lagi.

"Data nama dan NIK seringkali bisa didapatkan dari berbagai dokumen yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang begitu saja tanpa dihancurkan, seperti dokumen lamaran pekerjaan, undian, formulir pendaftaran keanggotaan, dll," pungkas Pratama.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sudah buka suara terkait KTP warga dicatut untuk mendukung calon independen Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta, Dody Wijaya, menyebut masyarakat bisa melapor ke portal Info Pemilu atau datang langsung kantor KPU terdekat bila dicatut.

“Jadi tanggapan masyarakat di PKPU Nomor 8 itu tahapannya dari 13 Mei sampai 26 Juli. Masyarakat bisa memberikan tanggapan melalui portal info pemilu atau datang langsung ke kantor KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi. Kemudian nanti akan dilakukan namanya tahapan klarifikasi,” jelas Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jum’at (16/8).

Apabila selama tahap verifikasi terbukti benar, maka jumlah data pendukung pasangan calon perseorangan akan dikurangi.

Belum diketahui dari mana data NIK KTP bisa dikumpulkan pasangan tersebut untuk mendaftar Pilkada.

Dukcapil sendiri membantah data itu bocor dari institusinya. Menurut Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, masalah NIK ini bisa dari berbagai macam sumber didapatkannya.

"Apakah itu bocor? Kami nyatakan bahwasannya sampai saat ini tidak ada anomali terkait pemakaian atau pemungutan data kependudukan. Jadi kami sampaikan lagi, sekali lagi, data itu bukan berasal dari institusi kami, institusi Dukcapil, ya," tegasnya.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta menjadi ramai. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengatakan tak ada kebocoran data terkait NIK tersebut.

"Tidak ada kebocoran data, NIK bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Jumat (16/8) dikutip dari Antara.

Teguh mengatakan seseorang atau pihak bisa memperoleh NIK dengan berbagai cara. Namun, Teguh memastikan pihaknya tak terlibat dalam dugaan pencatutan ini.

"Itu tidak melibatkan Dukcapil karena NIK bisa didapatkan dari berbagai cara," katanya.

Teguh juga mengatakan pengambilan NIK tanpa izin pemilik KTP masuk dalam pencatutan atau penyalahgunaan identitas. "Pastinya kami tidak ikut dalam dukung mendukung," katanya.

Sebelumnya, jagad digital diramaikan dengan banyaknya keluhan soal dugaan pencatutan dukungan kepada Dharma Pongrekun sebagai calon independen di Pilkada Jakarta.

Keluhan juga disampaikan Anies Baswedan karena merasa nama anaknya dicatut. Gubernur Jakarta 2017-2022 itu mengatakan KTP dua anaknya yakni Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan dicatut untuk mendukung Dharma dan Kun Wardana Abyoto.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam akun X-nya pada Jumat (16/8). Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan bukti tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut," kata Anies.

NIK dalam KTP sejumlah warga Jakarta tiba-tiba terdaftar mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana. Mereka protes sebab tak merasa memberikan dukungan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi meminta para warga tersebut melapor ke KPU.

"Kita berharap warga yang merasa NIK KTP-nya diduga dicatut agar melaporkan ke KPU," kata Teguh saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (16/8).

Terkait data KTP yang tiba-tiba dicatut, Teguh membantah data itu bocor dari institusinya. Menurutnya, data-data NIK bisa saja diperoleh dari mana saja.

"Bahkan katakanlah di internet juga banyak, atau mungkin juga dari berbagai sumber, tentunya tidak selalu berasal dari lembaga pengelola data kependudukan seperti Ditjen Dukcapil atau Dinas Dukcapil," kata dia.

"Apakah itu bocor? kami nyatakan bahwasannya sampai saat ini tidak ada anomali terkait pemakaian atau pemungutan data kependudukan, jadi kami sampaikan lagi, sekali lagi, data itu bukan berasal dari institusi kami, institusi Dukcapil ya," pungkasnya.

Isu pencatutan KTP saat ini menjadi perbincangan panas, termasuk di media sosial X. Anies Baswedan bahkan mengabarkan KTP anak-anak dan kerabat dan timnya juga dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Belum ada tanggapan dari KPU Jakarta atas ramainya kasus pencatutan KTP ini.

Bagi warga Jakarta yang ingin mengecek apakah KTP-nya dicatut atau tidak, bisa klik tautan ini:

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung

Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis, Dody Wijaya, mengatakan pasangan Dharma-Kun lolos verifikasi setelah mendapat 677.468 dukungan.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari verifikasi tahap pertama dan kedua.

“Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat verifikasi faktual ke-1 sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data,” kata dia.

Hingga berita ini dirilis, Dharma Pongrekun maupun KPU Jakarta belum merespons ketika dimintai penjelasan soal adanya dugaan pencatutan NIK tersebut.