JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi penolakan RUU Pilkada di Gedung MPR/DPR RI memanas ketika massa berhasil membobol pagar trali besi di gerbang utama, Kamis (22/8/2024) siang.

Massa, yang diduga terdiri dari pelajar, menarik-narik pagar hingga besi melengkung dan tembok tak lagi kuat menahan.

"Emang ditarik-tarik, rame-rame," kata seorang pelajar saat ditanya cara mereka membuka trali.

Sekitar pukul 14.39 WIB, pagar berhasil terbuka, menciptakan celah sekitar 1,5 meter.

Meski ada peluang masuk, massa memilih tidak langsung masuk, malah meneriaki mahasiswa yang sedang berorasi di depan gerbang utama.

"Perwakilan mahasiswa sini! Malah diem di situ terus," seru beberapa pelajar.

Hingga pukul 14.41 WIB, usaha demonstran pelajar untuk membuka trali masih berlangsung.

Sempat ada satu perwakilan pelajar masuk ke Gedung DPR/MPR RI. Dia tampak berbicara dengan polisi.

Akan tetapi, massa aksi pelajar tetap berusaha membuka lebih lebar trali tersebut. Namun, mahasiswa belum juga datang ke lokasi terbukanya pagar trali tersebut.

Beberapa orang juga menyuruh pelajar-pelajar ini untuk membuka trali besi.

"Buka lebih lebar, buka lebih lebar!" ujar pria dengan rambut kuncir dan berbaju batik. Pria itu tampak jauh lebih tua daripada pelajar tersebut.

Ada pula seseorang berbaju hijau dan berpakaian sipil tampak membawa batu yang cukup besar di kantong celananya.

Dia sempat diminta oleh salah seorang pelajar mengeluarkan batu yang dia simpan dalam celana kargonya.

"Bang, sudah jangan lempar batu lagi. Itu batu di celana, keluarin saja!" kata pelajar itu.

Benar saja, dalam celana kargo pria itu terdapat batu seukuran dua kali kepalan tangan orang dewasa.

Setelah ditanya, pria tersebut mengaku sebagai aparat TNI yang bertugas mengamankan apa yang dilakukan pedemo.

"Saya dari TNI untuk ngamanin di sini. Abang dari mana?" kata dia kepada wartawan Kompas.com yang sempat dia mintai minum.

Situasi makin memanas

Setelah pagar trali bobol, situasi di antara demonstran semakin tegang. Sementara itu, Gerbang Pancasila juga berhasil dirobohkan oleh massa menggunakan tali.

Massa aksi juga membobol pagar trali di sebelah selatan gedung. Dari lokasi tersebut, polisi pertama kali menembakkan gas air mata, namun asap justru berhembus ke dalam gedung, membubarkan kerumunan polisi.

Polisi terpaksa mundur untuk mencari air sebelum kembali berjaga. Di luar gedung, massa mulai melempari gedung MPR/DPR RI dengan berbagai benda, terutama batu.

Polisi dan TNI bersiaga dengan tameng mereka. Ketika beberapa demonstran mulai menyerang polisi, komando segera memerintahkan "Pasukan, maju!".

Polisi dan TNI lempari massa aksi

Polisi yang mendapat perintah maju segera menyerang massa aksi. Beberapa polisi dan TNI yang berada di belakang tameng ikut melempari massa dengan batu yang sebelumnya dilemparkan ke dalam gedung. Terdengar seruan "Matiin! Matiin! Habisin!" dari beberapa anggota polisi yang merasa aman di balik tameng.

Massa aksi kemudian berhasil dipukul mundur, berdiri di perbatasan pagar trali besi di luar gedung. Setelah situasi agak mereda, mobil komando massa mulai mengajak mereka masuk ke dalam gedung dengan tertib. Tidak lama setelah itu, polisi datang menekan massa aksi dari arah Slipi menuju DPR RI. Di dalam gedung, polisi kembali bertindak represif, meski tidak ada yang terluka. Massa aksi yang panik melarikan diri ke Tol Dalam Kota.

Massa aksi terpecah dan dibubarkan

Keadaan massa aksi terpecah, sebagian tetap bersiaga di dalam gedung DPR/MPR RI, sementara yang lain memilih berkumpul di Jalan Gatot Subroto.

Pada pukul 18.58 WIB, aparat Brimob mulai meringsek massa dari arah utara dengan membawa sekitar 20 motor dan tiga mobil polisi.

Massa yang melihat situasi tersebut segera berlari, terutama setelah polisi beberapa kali melontarkan gas air mata.

Sekitar pukul 19.12 WIB, sekitar 25 polisi menyisir Jalan Gatot Subroto ke arah selatan untuk memastikan massa tidak kembali ke Gedung DPR/MPR RI.

Pada saat yang sama, polisi menembakkan gas air mata dari dalam gedung ke arah kerumunan di utara.

Massa aksi yang masih berkumpul di utara sempat mencoba kembali membobol pagar trali besi di selatan, namun dihalau oleh gas air mata.

"Lu tuh digaji sama rakyat, makanya belajar yang rajin," kata seorang warga kepada polisi.

Di depan Gedung DPR/MPR RI, tidak ada tindakan represif yang signifikan, namun aparat tetap mengejar massa hingga ke Kantor Kemenpora dan Palmerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR, Kamis (22/8/2024).

Komisioner Pengampu Kekerasan Fisik Psikis Anak Situasi Darurat dan Anak Disabilitas, Diyah Puspitarini, melaporkan bahwa ratusan pelajar mendatangi area Gedung DPR RI sekitar pukul 18.00 WIB setelah berkoordinasi melalui WhatsApp dan aplikasi lainnya.

"KPAI menemukan sekitar ratusan anak pelajar yang ikut aksi pada sore hari dan berkelompok, yang datang dari arah Gelora Bung Karno (GBK), tol, dan Bendungan Hilir (Benhil) pada pukul 18.00 WIB," kata Diyah Puspitarini dalam keterangan yang diterima Kompas.com.

KPAI terus melakukan pendataan terhadap anak-anak yang terluka akibat demo di depan Gedung DPR RI.

"Pada waktu penyisiran massa aksi, KPAI menemukan ada beberapa pelajar yang terpukul dan jatuh serta diamankan di dalam Gedung DPR. KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di RS terdekat dari lokasi," ucapnya.

Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 60, pelajar yang ikut aksi dan menjadi korban, termasuk dalam kategori anak situasi darurat dengan jenis korban kerusuhan.

Dalam hal ini, hak perlindungan khusus bagi anak pelajar meliputi proses cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

KPAI juga mengimbau agar anak-anak yang terluka mendapatkan bantuan pemeriksaan medis dan perlindungan hukum untuk menghindari perlakuan represif.

Selain itu, KPAI meminta agar anak-anak yang diamankan di Polda mendapat perlindungan sesuai Pasal 59A UU Perlindungan Anak.

KPAI juga mendorong semua pihak untuk mengedukasi, memahami, dan melindungi anak-anak, sambil tetap memperhatikan partisipasi mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada telah dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa. Oleh karena itu, dia memastikan tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada hari pendaftaran Pilkada.

"Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," tuturnya.

Dia juga menepis kecurigaan adanya rapat paripurna yang digelar pada malam sebelumnya.

"Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada," tegasnya.