JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi membebaskan asisten pengacara publik LBH Jakarta sekaligus anak penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan (28), Jumat (23/8/2024).

Iqbal keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.00 WIB.

Dia mengenakan kaus hitam lengan pendek sambil menggendong sebuah tas punggung.

“Alhamdulillah, sudah selesai. Trauma mah ada (akibat kekerasan oleh aparat). Tapi, perjuangan akan terus berlanjut,” kata Iqbal saat ditemui pada Jumat malam.

Sebelum dibebaskan, Machica menyambangi Polda Metro Jaya karena Iqbal Ramadhan menjadi salah satu pedemo di depan Gedung DPR RI yang ditangkap polisi.

Machica tiba di Polda Metro Jaya dengan wajah yang cemas. Sejak kemarin, dia belum bertemu atau mendapatkan kabar dari Iqbal.

Dia tampak bolak-balik masuk dan keluar gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di sela-sela itu, dia juga tampak menghubungi seseorang melalui ponselnya.

“Saya Machica Mochtar mau jemput anak saya, M Iqbal Ramadan. katanya mau ditahan di sini di Polda Metro, Ditreskrimum,” kata Machica saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024) sore.

Berdasarkan informasi yang Machica terima, Iqbal yang merupakan asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini mengalami patah tulang hidung.

“Saya hadir menjemput anak saya kemudian mau dibawa ke rumah sakit. Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat mau visum dulu,” ujar Machica.

Dia belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ke depan.

“Saya belum tahu (lapor Propam), saya baru mau ketemu anak saya, belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Tapi yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru ambil tindakan,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian menembakkan gas air mata hingga meluncur ke permukiman warga yang berada di seberang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Pantauan Kompas.com di sekitar lokasi, awalnya rombongan polisi bermotor trail memukul mundur massa aksi yang berada di Jalan Tol Dalam Kota.

Melihat hal tersebut, massa aksi langsung kocar-kacir untuk berlari sambil mengucap istighfar sampai ada yang terjatuh.

Massa aksi yang terjatuh pun langsung ditangkap dan dibawa polisi menggunakan sepeda motor.

Beberapa menit kemudian, munculah gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah massa.

Namun, gas air mata yang ditembakkan meluncur hingga masuk ke perkampungan rumah warga yang berada tepat di seberang Gedung DPR/MPR RI.

Setelah itu, sejumlah massa aksi berlari ke arah Semanggi, Jakarta Selatan.

Sebagian massa juga berlari ke area perkampungan rumah warga yang aman dari gas air mata.

Di sana mereka berkumpul untuk bahu-membahu memberikan bantuan oksigen ke massa aksi yang mengalami sesak napas akibat gas air mata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pria bernama Hendra (24) ditangkap polisi yang sedang membubarkan massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Padahal, ia mengaku tak ikut berdemonstrasi.

Saat itu, Hendra melihat aksi berlangsung ricuh. Ia pun menghampiri temannya yang menjadi petugas medis di flyover Slipi.

"Di lampu merah (Slipi) itu mulai ada kendaraan yang lewat. Saya menghampiri ke ambulans karena teman saya orang medis," ucap Hendra saat diwawancarai di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (23/8/2024).

Tak lama kemudian, Hendra mencari warung untuk membeli rokok. Ia berjalan ke arah Jalan S Parman sebelah Gerbang Tol Slipi.

Saat itu, ia tak mendapatkan rokok karena banyak warung yang tutup.

Tak lama kemudian, beberapa orang anggota kepolisian menghampiri dan menangkapnya.

Hendra menduga dirinya dicurigai sebagai salah satu demonstran yang anarkistis saat kerusuhan terjadi.

"Motor saya ada di situ, langsung saya dibawa anggota ke Polres Metro Jakarta Barat," papar dia.

Sampai di Polres, Hendra menjelaskan bahwa ia bukan demonstran. Ia sedang mencari rokok saat itu.

Polisi pun mengerti penjelasannya. Ia pun diberi nasihat dan menginap di Polres selama semalam.

Hendra pun menghubungi keluarga untuk menjemput ke Polres Metro Jakarta Barat.

Massa lain bernama Rizkya (20) juga bernasib sama.

Rizkya beralasan sedang berjalan usai kerusuhan massa aksi terjadi di lampu merah Slipi.

"Saya memang enggak ikut aksi, kebetulan saja lagi jalan," kata dia.

Tak lama kemudian, beberapa anggota polisi menangkapnya. Rizkya juga dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Mungkin saat itu keadaan sedang panas. Yavsudah saya ikut saja," tutur dia.

Sesampainya di Polres, Rizkya menjawab bahwa ia bukan massa aksi. Polisi pun mengerti dan memberi nasihat.

"Iya saya dinasihati terus mau enggak mau menginap. Diberi makan juga," jelas dia.

Rizkya menceritakan, ia juga tidak diminta uang sepeserpun.

"Enggak kok. Enggak ada uang keluar," ungkap dia.

Diketahui, 105 massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada diamankan di Polres Metro Jakarta Barat.

Massa itu beredar saat kericuhan terjadi di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi sempat menangkap 125 pelajar yang ikut berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

“Di kawasan DPR ada 125 pelajar yang kami amankan karena ada broadcast dan sebagainya. Namun demikian, pada malam hari ini, sudah dijemput oleh masing-masing guru dan orangtuanya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat ditemui di depan Kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Jumat malam.

Sejumlah pelajar membuat pesan broadcast untuk mengajak dan memprovokasi massa untuk demo di depan Gedung DPR RI.

Para pelajar ini teridentifikasi setelah pihak kepolisian melakukan monitoring secara online. Namun, beberapa pelajar yang ditangkap juga ikut melempar botol plastik ke arah aparat.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) kemarin merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi memastikan seluruh massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat, dipulangkan hari ini.

"Hari ini akan dipulangkan," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Andri memastikan semua keadaan massa aksi baik-baik saja. Mereka ditempatkan di ruang rapat, bukan di sel.

Selain itu, mereka juga diberikan makan selama menginap di Polres Metro Jakarta Barat.

Polisi memastikan tidak ada biaya sepeserpun untuk wali maupun orangtua yang menjemput demonstran.

"Para penjemput dipastikan membawa KTP dan kartu keluarga untuk memverifikasi," kata dia.

Selain itu, para demonstran juga diberikan edukasi dan nasihat agar tidak anarkistis saat menyampaikan pendapat.

"Supaya ke depan, perilaku anarkis saat aksi tidak terulang kembali," ucap Andri.

Diwawancarai terpisah, Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Febrityas mengatakan hal yang sama.

Menurut dia, para demonstran bisa langsung pulang apabila syarat penjemputan sudah lengkap.

"Kalau memang sudah lengkap persyaratannya, langsung dipulangkan ya," ungkap dia.

Diketahui, 105 massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Massa itu beredar saat kericuhan pecah di Palmerah, Jakarta Barat, 132677Kamis (22/8/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dafco menjamin bakal membebaskan pedemo yang tidak melakukan tindak pidana berat saat berdemonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat,” ujar Dasco saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Pasalnya, Dasco mendapatkan informasi ada beberapa pedemo yang telah membakar mobil patroli petugas polisi.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku telah menandatangani sebuah surat sebagai penjamin agar demonstran yang ditangkap Polda Metro Jaya di Gedung DPR segera dibebaskan.

“Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah ke keluarganya,” kata Dasco.

Menurut hitungannya, sebanyak 50 pedemo telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

“Satu atau dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik,” tutur Dasco.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Dasco sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan alasan polisi menangkap 301 demonstran yang unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Karena orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas-petugas kami di lapangan. Bahkan ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, polisi memeriksa 301 orang tersebut setelah ditangkap oleh aparat.

“Dilakukan pendalaman identitasnya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam proses kegiatan penyampaian aspirasi tersebut,” kata Ade.

Usai diperiksa, beberapa orang telah dipulangkan.

Sementara sebagian lainnya masih ditahan karena proses pemeriksaan masih berlanjut.

“Yang memprihatinkan lagi, ini ada anak, anak itu adalah sebelum 18 tahun, ini ikut, ikut diamankan,” imbuh Ade.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan pihaknya menangkap Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen dan Asisten Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sekaligus anak penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan, dalam aksi di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

"Saudara IR (Iqbal Ramadhan) benar diamankan juga. Benar (Del Pedro ditangkap)," kata Ade Ary saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Ade tidak menjelaskan lebih lanjut alasan penangkapan Del Pedro dan Iqbal. Hanya saja, polisi masih melakukan pendalaman terhadap keduanya.

"Siapa berbuat apa, barang buktinya apa, saksi yang mendukung dalam perbuatan itu akan dilakukan pendalaman objektif, transparan dan proporsional,” ujar Ade.

Ade menambahkan, sudah menjadi tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk saat demo.

“Pada prinsipnya upaya kepolisian dalam melakukan pengamanan bagian dari kewajiban tugas kewenangan dari petugas kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang lebih kondusif," lanjut dia.

Sebagai informasi, polisi menangkap sebanyak 301 orang yang turut dalam aksi demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Demo di depan gedung DPR ini merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Sebelum UU tersebut direvisi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).