Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menyentil pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta DPR untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

Dalam cuitan terbarunya, pangajar hukum di UGM itubmengungkapkan bahwa Jokowi saat ini didukung oleh mayoritas kursi di parlemen. Seharusnya, kekuatan mayoritas itu digunakan untuk membahas UU Perampasan Aset bukannya UU Pilkada.

"Kalo getol untuk UU Perampasan Aset, Pak Presiden yg sy hormati, bapak lebih kuat dlm legislasi, punya koalisi 82% di parlemen, punya penegak hukum yg biasa dipakai nekan-nekan ketua Partai. Kenapa itu dipakai di RUU Pilkada? Bukan dipake di RUU Perampasan Aset? Mikir!," tulis Zainal dalam cuitannya, dikutip Kamis (29/2024).

Hal senada juga disampaikan Denny Indrayana. Denny menuturkan bahwa Presiden Jokowi bisa melakukan banyak hal kalau mau, terutama soal pembuatan aturan perundangan.

Pertama, karena Jokowi punya koalisi super gemuk 82% (oversized coalition), di DPR. Sehingga, apapun kebijakan dan undang-undang yang dia mau, pasti dan mudah saja untuk gol.

Kedua, hak legislasi Presiden Indonesia jauh lebih kuat dari Presiden Amerika. Di Amerika hak legislasi Presiden bisa diveto parlemen, dan Presiden langsung kalah, tanpa bisa memveto balik.

Di Indonesia, cuit Denny, begitu Presiden tidak ikut membahas, atau bilang tidak setuju sebelum tahap pengundangan, RUU apapun tidak bisa jadi undang-undang, tanpa parlemen bisa melakukan veto atau tindakan perlawanan apapun.

"Nah, jadi kalau Jokowi bilang, yang mengubah melemahkan UU KPK itu adalah inisiatif DPR. Itu pernyataan buang badan, lempar tanggung jawab. kalau Jokowi mau, dia tinggal telepon Ketum parpol koalisi 82% di DPR untuk bilang berhenti. Atau, tidak ikut membahas, selesai masalah," cutinya.

Jokowi & RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan dari pemerintah terkait langkah DPR yang membatalkan merevisi UU pilkada usai adanya pendemo di Istana Merdeka, Selasa (26/8/2024).

Awalnya, Jokowi mengaku menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, khususnya respon yang cepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, langkah tersebut adalah hal yang baik, sehingga harapan itu juga bisa diterapkan untuk rancangan undang-undang lainnya.

“Agar bisa diterapkan ke hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR,” pungkas Jokowi.

Denny Indrayana turun ke jalan, turut serta berdemonstrasi menolak tindakan DPR merevisi Undang-Undang Pilkada, Kamis (22/8).

Mantan Wamenkumham RI itu terbidik kamera sedang berada di tengah jalan di depan gedung DPR, di tengah kepungan asap serta gas air mata.

Kepada kumparan yang menghubunginya, Denny menuturkan bahwa ia gerah atas kondisi konstitusi yang terjadi belakangan ini.

"Persoalan intinya ada dua. Sebagai pegiat konstitusi, pengajar konstitusi, saya melihat konstitusi sudah dilepeh, dihina-dina sikap-sikap elite kita yang melecehkan putusan MK," kata Denny.

Denny melanjutkan, "Yang kedua, yang lebih parah, pembegalan konstitusi itu terjadi sebenarnya: Untuk putusan 90 itu untuk anak (Presiden Jokowi) yaitu Gibran, dan putusan ini (putusan 70) juga untuk anak (Jokowi) yakni Kaesang."

Gelombang demo terjadi di mana-mana, hampir seantero Nusantara, Kamis (22/8).

Gerakan massa yang di dalamnya terdapat seluruh elemen yaitu masyarakat, buruh, hingga mahasiswa, itu dipicu tindakan DPR merevisi UU Pilkada.

Tindakan DPR tersebut diyakini banyak pihak sebagai upaya menjegal putusan MK yang, pertama, mengharuskan calon gubernur berusia 30 tahun saat penetapan (sehingga ini menghambat Kaesang maju); dan, kedua, membolehkan partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen mengusung calon.

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana angkat bicara terkait dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait dengan Pilkada.

Adapun, putusan MK yang dimaksud yaitu putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pemaknaan syarat umur.

"Meskipun MK menolak permohonan dua mahasiswa dalam Putusan 70. Namun MK memberikan pertimbangan hukum yang tegas, bahwa syarat umur diperhitungkan sejak penetapan pasangan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan,"ujar Denny dikutip dari akun media sosial X, Selasa (21/8/2024).

MK, imbuhnya, mengatakan pemaknaan demikian sudah terang benderang dan tidak perlu diberi penguatan dan penafsiran lain. Dengan menggunakan pendekatan historis, sistematis, praktis, dan komparatif, MK menegaskan pemaknaan syarat umur dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan.

"Kita paham beberapa waktu lalu ada putusan Mahkamah Agung yang memaknai syarat umur dihitung sejak pelantikan pasangan kepala daerah terpilih. Putusan MA itu di ruang publik dianggap membuka peluang pencalonan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini namanya mulai disebut sebagai calon kepala daerah," ujarnya.

Namun, dengan adanya putusan MK yang terbaru, maka dia mengatakan peluang Kaesang untuk maju sebagai pasangan calon kepala daerah pada level provinsi menjadi tertutup. Pasalnya, syarat umur minimal gubernur adalah 30 tahun.

Sementara itu, Kaesang saat penetapan calon kepala daerah provinsi, belum genap berusia 30 tahun. Kecuali jika putra Presiden Jokowi itu maju sebagai kepala daerah di level Kabupaten/Kota, yang syarat umurnya 25 tahun.

"Jika tetap memaksakan maju sebagai calon kepala daerah, sesuai putusan MA yang memaknai syarat umur dihitung sejak pelantikan, MK menegaskan akan memutus pencalonan yang demikian sebagai tidak sah melalui persidangan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Mantan Stafsus Presiden ini menjelaskan makna Putusan MK Nomor 60 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah adalah MK menegaskan putusannya sebelumnya, yang membatalkan dan menyatakan inkonstitusional syarat pencalonan kepala daerah yang hanya diperuntukkan bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen daerah.

Konsep menghormati daulat rakyat, yang telah memberikan suara dalam pemilu, serta keadilan syarat dibandingkan dengan syarat calon independen, adalah beberapa landasan argumentasi Putusan MK Nomor 70.

Putusan 70 menghilangkan syarat kursi dan hanya mengakui surat suara sah dan membatakan bersyarat Pasal 40 ayat (1) dan membatalkan keseluruhan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.

"Konsekuensinya Pasal 40 ayat (2) juga dinyatakan MK tidak berlaku, atau dalam putusan disebutkan Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quo," ujarnya.

Dalam amar putusannya, MK kemudian memberikan syarat ambang batas yang berbeda-beda persentasenya untuk setiap wilayah, tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap. Untuk Jakarta misalnya, dengan DPT antara 6 juta – 12 juta, maka syarat pencalonan adalah partai politik harus mendapatkan suara sah paling sedikit 7,5% di Daerah Khusus Jakarta.

Dengan syarat baru tersebut, Denny mengatakan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah PDI Perjuangan yang bisa mengusung calon sendirian, akan mengusulkan Anies Baswedan?

"Dinamika beberapa hari ke depan tentu akan sangat menentukan dan menarik diperhatikan," ujarnya.

Menurutnya, yang juga akan terdampak Putusan 60 adalah strategi melawan ”kotak kosong” yang ada di beberapa wilayah, kemungkinan akan berubah dengan adanya syarat baru berdasarkan putusan MK tersebut.

"Dengan dua putusan MK tersebut Putusan 60 soal syarat ambang batas, dan Putusan 70 soal syarat umur, maka peta pertarungan Pilkada tentu akan berubah dan semakin dinamis serta semakin hangat. Beberapa hari menjelang pendaftaran kepala daerah ke KPU, akan banyak drama dan politicking yang seyogyanya tidak makin menghilangkan esensi pemilu yang semestinya jujur, adil, dan demokratis," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah kasus kejahatan di sektor jasa keuangan masih sering terjadi dan merugikan masyarakat, bahkan berimbas pada kerugian negara. Kejahatan korporasi mesti diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pengamat hukum Denny Indrayana, saat ini kejahatan korporasi dengan modus ultimate beneficial owner atau penerima manfaat terakhir masih marak terjadi di sektor keuangan. Modus ini sejatinya adalah pemilik manfaat yang acap kali menjadi tirai bagi seseorang untuk berlindung atas kejahatan yang dilakukannya di sektor keuangan.

“Kalau dalam bahasa yang populer disebut dengan modus Ali Baba. Ali yang diletakkan di depan sebenarnya dan Baba yang kemudian mengendalikan. Ada office boy jadi direktur, sopir jadi direktur utama atau ada orang-orang yang dijadikan wayang, sedangkan dalangnya ada di belakang,” kata Denny dalam diskusi InfobankTalknews bertema Membongkar Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan, secara daring, Rabu (24/7/2024).

Menurut Denny, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” jelas dia.

Sebenarnya, kata Denny, modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut.

“Sehingga dengan mudah para penjahat itu berlindung di balik topeng penerima manfaat. Yang dikedepankan adalah anggaran dasar yang tak menyebutkan yang bersangkutan sebagai pemegang saham, sehingga tidak bisa dianggap sebagai yang bertanggung jawab. Jika ditelaah modus ini terjadi pada kasus Kresna Life,” jelas dia.

Pada kesempatan itu, pengamat pasar modal Budi Frensidy mengatakan, sejak 15 tahun terakhir telah terjadi kasus kejahatan korporasi di pasar modal Indonesia. Kasus fraud yang menyita perhatian publik adalah Jiwasraya dan Asabri, yang masing-masing merugikan negara Rp 24 triliun dan Rp 22,8 triliun. 

“Kedua kasus ini sama motifnya, kolusi yang melibatkan banyak pihak institusi keuangan dan ada otak yang mengatur semuanya, yakni yang menyiapkan saham akan dibeli,” tutur dia.

Teranyar, adalah kasus Kresna Life yang ditaksir kerugiannya mencapai Rp 5 triliun. Adapun modusnya adalah pengelolaan dana perusahaan yang tidak sesuai ketentuan, karena sebagian besar diinvestasikan dalam saham grup sendiri.

“Investor di pasar saham pun sudah ‘menghukum’ terhadap saham grup Kresna. Ini yang mengakibatkan gagal bayar polis dan RBC di bawah 120%,” ujar dia. 

Celah Hukum

Sementara, pengamat asuransi Kapler Marpaung mengatakan, masih maraknya kejahatan korporasi di sektor keuangan, khususnya asuransi tak lepas dari adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan.

“Celah hukum kan memang selalu ada, tidak pernah sempurna dan bergerak dinamis. Makanya selalu ada perubahan UU, peraturan,” ujar dia.

Adapun Pimpinan Redaksi Infobank Media Group Eko B Supriyanto menilai kejahatan sektor korporasi harus menjadi perhatian penting. Menurut dia, untuk mencegah hal itu maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan daftar ‘orang rusak’ yang lebih teliti. “Jangan memberikan karpet merah bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan untuk melakukan upaya hukum,” jelas dia.

Di sisi lain, menurut Kapler, industri keuangan adalah lembaga penghimpun dana masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan kepercayaan publik. Dalam hal ini peran OJK sangat penting. Berdasarkan peraturan perundangan, OJK dapat melakukan tindakan cabut izin usaha (CIU) terhadap perusahaan asuransi yang dinilai melakukan kesalahan besar dan merugikan nasabah. "Sanksi yang diberikan mulai dari, sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha (PKU), dan CIU," ucap Kapler.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus maju melawan Bos Kresna Life Michael Steven.

Denny mengapresiasi langkah OJK yang maju terus melindungi industri asuransi. Meski, upaya tersebut 'digagalkan' oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Ada keseriusan OJK untuk tidak menyerah dari kondisi hukum kita yang kadang-kadang mengherankan, bahkan aneh bin ajaib. Sedemikian mudahnya dikelabui praktik-praktik beneficial owner," kata Denny dalam Diskusi Virtual Infobank, Rabu (24/7).

Pemimpin kantor hukum Integrity Law Firm itu mengatakan kasus Kresna Life merupakan modus 'Alibaba'. Ia menyebut ada kekuatan beneficial owner atau ultimate beneficial owner yang seakan-akan tak tersentuh hukum.

Ia menegaskan penerima manfaat, dalam hal ini Michael Steven, sejatinya berperan dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna. Denny menyayangkan aparat penegak hukum (APH) malah terkesan mengabaikan modus tersebut, yang berujung bebasnya Michael.

"Dalam bahasa populer disebut dengan modus Alibaba, Ali diletakkan di depan, sebenarnya Baba yang mengendalikan," ungkap Denny.

"Kalau kita lihat kasus Michael Steven, dia dengan mudah mengelabui hakim serta merta karena namanya tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART Kresna Life)," sambungnya.

Oleh karena itu, Denny menyarankan adanya penelusuran aliran dana Kresna Life. Ini dilakukan untuk membuktikan kedudukan Michael Steven selaku beneficial owner perusahaan asuransi tersebut.

Denny menekankan modus 'Alibaba' sering dilakukan dalam tindak pidana di sektor keuangan. Memang orang yang mengendalikan tidak ada dalam dokumen perusahaan, tetapi beneficial owner menerima manfaat, diuntungkan, hingga mendapatkan profit.

"Kalau Michael Steven bisa dibuktikan ada rapat-rapat (Kresna Life) yang dia pimpin, aliran dana yang diberikan itu ternyata diinvestasikan tidak prudent yang afiliasinya perusahaan dalam bentuk usaha dia sendiri, itu menunjukkan ada upaya untuk melakukan langkah-langkah tindak pidana korporasi," tegasnya.

Kasus Kresna Life berlarut-larut. Padahal, OJK sudah mencabut izin usaha dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut.

Wasit industri jasa keuangan itu membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Kresna Life. Mulai dari tak ada itikad baik dari perusahaan hingga upaya perbaikan berupa penambahan modal, termasuk dalam proses likuidasi.

Akan tetapi, sanksi untuk Michael Steven dan Kresna Life itu dianulir PTUN Jakarta. Michael keberatan atas sanksi denda Rp5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/3.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna," bunyi amar putusan pada Kamis (22/2), dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Kini, OJK bersiap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang menyelamatkan Kresna Life.