JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengungkapkan, pelaku industri detergen resah akan rencana pemerintah yang akan mengenakan cukai untuk produk detergen.

Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memasukan produk detergen sebagai barang kena cukai yang masih bersifat usulan.

“Ada statement keluar untuk detergen (kena cukai), itu menggelisahkan pelaku industri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya pengenaan cukai untuk detergen tidak tepat jika tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Sebab sampai saat ini belum ditemukan kemasan yang tepat untuk peganti kemasan detergen. Hal ini pun berbeda dengan produk makanan yang bisa menggunakan daun ataupun kemasan Food Grade sebagai kemasan pengganti plastik.

Di sisi lain produsen detergen juga sudah membuat produk yang ramah di kulit dan untuk lingkungan. Bahkan dalam produknya pun produsen detergen sudah mencantumkan halal.

“Jadi kalau untuk cukai kayaknya enggak, enggak (tepat),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, wacana ekstensifikasi cukai dan dimasukannya sejumlah barang ke dalam daftar pra kajian objek cukai disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto dalam acara Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN.

Salah satu barang yang sudah masuk dalam pra kajian pengenaan cukai ialah detergen. Iyan menyebutkan, pertimbangan dikenakannya cukai terhadap detergen ialah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari residu detergen yang dialirkan ke saluran pembuangan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan, barang atau objek yang masuk dalam daftar pra kajian cukai masih bersifat usulan yang disampaikan oleh berbagai pihak.

"Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujar dia, dalam keterangannya, kepada Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik dalam prakajian untuk dijadikan objek barang kena cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto menuturkan selain tiket hiburan, sejumlah barang lain juga masuk prakajian. Barang itu seperti, rumah, makanan cepat saji (fast food), tisu, telepon pintar, Monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan deterjen.

Ia menyebut barang-barang tersebut masuk pra-kajian karena berpotensi memberikan nilai tambah. Khusus tiket hiburan, Iyan menyebut minat masyarakat terhadap hal itu cukup tinggi.

"Ini tiket hiburan, ini kayak kemarin sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan," kata Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7).

Namun, Iyan sadar betul penerapan cukai pada barang-barang di atas perlu kajian mendalam. Selain itu, tentu bakal menimbulkan gejolak di masyarakat.

Adapun barang-barang yang saat ini masuk kajian untuk dikenakan cukai adalah plastik, BBM, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan, dan shifting PPnBM kendaraan bermotor ke cukai.

Iyan menilai pengenaan PPnBM saat shifting ke bea cukai, hasil cukainya bisa untuk membuat transportasi umum.

"Nah kalau itu, kalau kita kenakan cukai, hasil cukainya mungkin bisa bikin transportasi umum. LRT apa," katanya.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia masih terbilang sedikit dibanding negara Asean lainnya. Indonesia saat ini hanya mengenakan cukai pada tiga barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Dalam bahan paparan Iyan, Thailand memiliki 21 barang kena cukai (BKC). Barang itu meliputi miras, tembakau, tekstil motor kaca, baterai, minyak, minuman, judi, hingga hiburan.

Sementara itu, Brunei memiliki 21 BKC seperti tembakau, kimia organic, resin, bahan peledak, fotografi, plastik, kulit, hingga logam mulia.

Sedangkan Vietnam memiliki 16 BKC seperti rokok, alkohol, mobil, bensin, AC, judi, golf, hingga lotre.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik dalam prakajian untuk dijadikan objek barang kena cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto menuturkan selain tiket hiburan, sejumlah barang lain juga masuk prakajian. Barang itu seperti, rumah, fast food, tissue, smartphone, Monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan deterjen.

Ia menyebut barang-barang tersebut masuk pra-kajian karena berpotensi memberikan nilai tambah. Khusus tiket hiburan, Iyan menyebut minat masyarakat terhadap hal itu cukup tinggi.

"Ini tiket hiburan, ini kayak kemarin sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan," kata Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7).

Namun, Iyan sadar betul penerapan cukai pada barang-barang di atas perlu kajian mendalam. Selain itu, tentu bakal menimbulkan gejolak di masyarakat.

Adapun barang-barang yang saat ini masuk kajian untuk dikenakan cukai adalah plastik, BBM, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan, dan shifting PPnBM kendaraan bermotor ke cukai.

Iyan menilai pengenaan PPnBM saat shifting ke bea cukai, hasil cukainya bisa untuk membuat transportasi umum.

"Nah kalau itu, kalau kita kenakan cukai, hasil cukainya mungkin bisa bikin transportasi umum. LRT apa," katanya.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia masih terbilang sedikit dibanding negara Asean lainnya. Indonesia saat ini hanya mengenakan cukai pada tiga barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Dalam bahan paparan Iyan, Thailand memiliki 21 barang kena cukai (BKC). Barang itu meliputi miras, tembakau, tekstil motor kaca, baterai, minyak, minuman, judi, hingga hiburan.

Sementara itu, Brunei memiliki 21 BKC seperti tembakau, kimia organic, resin, bahan peledak, fotografi, plastik, kulit, hingga logam mulia.

Sedangkan Vietnam memiliki 16 BKC seperti rokok, alkohol, mobil, bensin, AC, judi, golf, hingga lotre.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan ekstensifikasi cukai akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perluasan objek cukai untuk tiket konser hingga deterjen. Perluasan pengenaan objek cukai juga akan dilakukan dengan mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

“Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," tutur Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (24/7/2024).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Nirwala menjelaskan terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata Nirwala.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Iyan Rubiyanto mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian mengenai pengenaan cukai untuk tiket konser musik sampai deterjen. Pengenaan cukai kepada produk-produk tersebut dilakukan karena melihat dampak dari penggunaan barang tersebut baik ke lingkungan maupun kesehatan. Sebelumnya pemerintah pernah berencana untuk mengenakan cukai pada Compact Disc (CD) bajakan, lantaran tingginya peredaran CD bajakan dalam jumlah yang sangat besar.

“Beberapa tahun yang lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Niatnya bagus, dulu informasi artis hanya 10% saja yang resmi, 90% di Glodok di pinggir jalan,” tutur Iyan.

Lebih lanjut, pengenaan cukai juga akan dilakukan untuk tiket konser musik karena melihat animo masyarakat yang gemar menonton konser musik. Hal ini dinilai dapat menghasilkan potensi ekonomi besar. Misalnya saja tiket konser Coldplay World Tour yang habis terjual di Indonesia.

“Kayak kemarin sold out, sampai ada konser lagi di Singapura, kemudian konser lagi (di negara lain),” kata Iyan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan kajian mengenai pengenaan cukai untuk compact disc (CD), tiket konser musik sampai deterjen. Pengenaan cukai kepada produk-produk tersebut dilakukan karena melihat dampak dari penggunaan barang tersebut baik ke lingkungan maupun kesehatan.

“Kesadaran ini enggak mudah. Saya kira ini dorongan ini perlu disampaikan teman-teman supaya jadi inspirasi,” ucap Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Iyan Rubiyanto dikutip dari kanal Youtube PKN Stan pada Selasa (23/7/2024).

Iyan menuturkan, sebelumnya pemerintah pernah berencana untuk mengenakan cukai pada CD bajakan. Lantaran tingginya peredaran CD bajakan dalam jumlah yang sangat besar.

“Beberapa tahun yang lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Niatnya bagus, dulu informasi artis hanya 10% saja yang resmi, 90% di Glodok di pinggir jalan,” tutur Iyan.

Lebih lanjut, pengenaan cukai juga akan dilakukan untuk tiket konser musik karena melihat animo masyarakat yang gemar menonton konser musik. Hal ini dinilai dapat menghasilkan potensi ekonomi besar. Misalnya saja tiket konser Coldplay World Tour yang habis terjual. Jika dirinci harga tiket konser Coldplay di Indonesia yang dijual oleh promotor bervariasi dari Rp 800 ribu hingga Rp 11 juta per orang.

“Kayak kemarin (Coldplay) sold out, sampai ada konser lagi di Singapura, kemudian konser lagi (di negara lain). Itu dibeli dan masyarakat Indonesia saya kira kaya-kaya,” kata Iyan.

Selain itu bea Cukai juga memasukkan rumah mewah, fast food atau makanan cepat saji, tisu, MSG, batu bara dan deterjen dalam pra kajian barang kena cukai.

“Tiap hari kita menggunakan deterjen. Pernah terpikir enggak (deterjen) dialirkan ke mana? Dibuang ke mana? Ikan di solokan, dulu banyak banget sekarang udah enggak ada lagi karena deterjen,” pungkas Iyan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News