JAKARTA, Investor.id -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menilai rencana pemerintah mengenai pemberian cukai tiket konser kurang tepat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, semestinya ada diskusi yang lebih teknokratis, lebih mendalam, sehingga jangan sampai merugikan pariwisata Indonesia.

Dia mengatakan, selama ini para pelaku industri sendiri telah mengeluhkan beban pajak yang terlalu besar. Oleh karena itu, Sandiaga mengatakan, pemerintah memerlukan permodelan ekonomi dalam menetapkan kebijakan termasuk pengenaan cukai tiket konser. Apalagi saat ini secara rata-rata harga tiket konser di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain. “Berapa sih yang ditarget dari cukai untuk tiket konser ini? Sebab, narasi yang kita mainkan ke luar negeri adalah kita berdaya saing. Tiket konser kita sekarang jauh lebih mahal daripada negara-negara lain dan pengelolaan dari ekosistem juga belum efisien,” ucap dia di Jakarta, dikutip Selasa (30/7/2024).

Menparekraf menjelaskan, apabila cukai tiket konser ditetapkan maka Indonesia bisa kehilangan pengeluaran wisatawan mancanegara sekitar US$ 1.500 per orang dari tiap kunjungan. Dan angka tersebut setara dengan Rp 24,4 juta dengan kurs Rp 16.286 per dollar AS. “Saat ini Indonesia membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas. Dengan pemberian cukai tiket konser pada saat ini dinilai kurang tepat,” kata Sandiaga.

Dia berharap ada suatu kebijakan perlu memperhitungkan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari sebuah ekosistem. Saat ini ekosistem konser sedang diatur oleh Presiden Joko Widodo dengan layanan digitalisasi. Ada pula dana pariwisata Indonesia sebagai pendampingan.

“Seiring berjalannya rencana itu, Gelora Bung Karno juga diwacanakan akan berstatus proyek strategis nasional karena menjadi satu lokasi utama pagelaran konser,” terang Sandiaga.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa institusinya akan menyasar sejumlah produk konsumsi harian seperti detergen sampai tisu untuk dikenakan cukai. Termasuk juga memasukkan tiket konser dalam daftar cukai karena tingginya peminat acara musik di Indonesia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) angkat bicara terkait dengan kabar tiket konser masuk ke dalam penambahan jenis barang yang bakal dikenai cukai.

Mengutip informasi yang dibagikan Ditjen Bea Cukai RI dalam akun Instagram resminya, disebutkan bahwa hal itu baru merupakan bahasan dalam kuliah umum dan belum masuk dalam kajian.

“Faktanya, isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut belum masuk kajian. Isu tersebut merupakan bahasan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik,” tuturnya dikutip Jumat (26/7/2024).

Selain itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, secara lebih rinci menjelaskan kabar mengenai penambahan barang kena pajak itu dibahas pada acara kulah umum PKN STAN.

Dengan demikian, Nirwala menekankan bahwa sifat kebijakan ekstensifikasi itu baru merupakan usulan dari sejumlah pihak.

“Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” tutur Nirwala.

Dia lantas menjelaskan, umumnya barang yang dikenakan cukai yakni barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun, hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

Nirwala juga menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai bakal memerlukan waktu yang lama. Sehingga, dia memastikan penetapannya tidak akan tiba-tiba dan akan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut tengah mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu, Iyan Rubianto, menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, di antaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai. Beberapa di antaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah isu pengenaan cukai terhadap tiket konser dan ponsel pintar (smartphone). Saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/7/2024), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan wacana itu diungkapkan dalam kuliah umum yang tidak berhubungan dengan rencana kebijakan.

“Tidak ada hubungannya dengan kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah beberapa tahun ke depan,” ujar Askolani.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto menjelaskan usulan tersebut hanya bersifat usulan. “Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” ujar Nirwala.

Pada dasarnya, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," rincinya.

Dia juga memastikan Pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," tegas Nirwala.

Sebelumnya, isu pengenaan cukai terhadap tiket konser dan smartphone muncul usai pemaparan Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto dalam kuliah umum bertema Menggali Potensi Penerimaan Cukai di PKN STAN. Dalam kesempatan itu, Iyan menyebut ide cukai tiket konser muncul karena tingginya minat masyarakat terhadap penyelenggaraan konser yang kian masif.

Sementara cukai smartphone masih diperdebatkan lantaran belum adanya kriteria untuk menjadi standar pengenaan cukai.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan ekstensifikasi cukai akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perluasan objek cukai untuk tiket konser hingga deterjen. Perluasan pengenaan objek cukai juga akan dilakukan dengan mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

“Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," tutur Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (24/7/2024).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Nirwala menjelaskan terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata Nirwala.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Iyan Rubiyanto mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian mengenai pengenaan cukai untuk tiket konser musik sampai deterjen. Pengenaan cukai kepada produk-produk tersebut dilakukan karena melihat dampak dari penggunaan barang tersebut baik ke lingkungan maupun kesehatan. Sebelumnya pemerintah pernah berencana untuk mengenakan cukai pada Compact Disc (CD) bajakan, lantaran tingginya peredaran CD bajakan dalam jumlah yang sangat besar.

“Beberapa tahun yang lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Niatnya bagus, dulu informasi artis hanya 10% saja yang resmi, 90% di Glodok di pinggir jalan,” tutur Iyan.

Lebih lanjut, pengenaan cukai juga akan dilakukan untuk tiket konser musik karena melihat animo masyarakat yang gemar menonton konser musik. Hal ini dinilai dapat menghasilkan potensi ekonomi besar. Misalnya saja tiket konser Coldplay World Tour yang habis terjual di Indonesia.

“Kayak kemarin sold out, sampai ada konser lagi di Singapura, kemudian konser lagi (di negara lain),” kata Iyan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan kajian mengenai pengenaan cukai untuk compact disc (CD), tiket konser musik sampai deterjen. Pengenaan cukai kepada produk-produk tersebut dilakukan karena melihat dampak dari penggunaan barang tersebut baik ke lingkungan maupun kesehatan.

“Kesadaran ini enggak mudah. Saya kira ini dorongan ini perlu disampaikan teman-teman supaya jadi inspirasi,” ucap Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Iyan Rubiyanto dikutip dari kanal Youtube PKN Stan pada Selasa (23/7/2024).

Iyan menuturkan, sebelumnya pemerintah pernah berencana untuk mengenakan cukai pada CD bajakan. Lantaran tingginya peredaran CD bajakan dalam jumlah yang sangat besar.

“Beberapa tahun yang lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Niatnya bagus, dulu informasi artis hanya 10% saja yang resmi, 90% di Glodok di pinggir jalan,” tutur Iyan.

Lebih lanjut, pengenaan cukai juga akan dilakukan untuk tiket konser musik karena melihat animo masyarakat yang gemar menonton konser musik. Hal ini dinilai dapat menghasilkan potensi ekonomi besar. Misalnya saja tiket konser Coldplay World Tour yang habis terjual. Jika dirinci harga tiket konser Coldplay di Indonesia yang dijual oleh promotor bervariasi dari Rp 800 ribu hingga Rp 11 juta per orang.

“Kayak kemarin (Coldplay) sold out, sampai ada konser lagi di Singapura, kemudian konser lagi (di negara lain). Itu dibeli dan masyarakat Indonesia saya kira kaya-kaya,” kata Iyan.

Selain itu bea Cukai juga memasukkan rumah mewah, fast food atau makanan cepat saji, tisu, MSG, batu bara dan deterjen dalam pra kajian barang kena cukai.

“Tiap hari kita menggunakan deterjen. Pernah terpikir enggak (deterjen) dialirkan ke mana? Dibuang ke mana? Ikan di solokan, dulu banyak banget sekarang udah enggak ada lagi karena deterjen,” pungkas Iyan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News