Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa PT Sri Rejeki Isman (Sritex) telah kembali mengantongi izin dari Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan. Dan Bea Cukai sudah diizinkan untuk impor dan ekspor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (30/10).

Airlangga menyampaikan bahwa saat ini status Sritex sudah berada di tangan kurator setelah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

"Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," katanya.

Untuk langkah berikutnya, pihaknya akan melihat lebih lanjut terkait proses hukum yang saat ini sedang diajukan Sritex.

"Manajemen dipegang oleh kurator. Dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Reporter: Adinda Ade Mustami, Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sebanyak 130 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas penundaan pelunasan pita cukai selama 90 hari.

Adapun nilai pembayaran pita cukai yang ditunda tersebut mencapai Rp 163,61 triliun hingga 29 Oktober 2024.

"Sampai dengan 29 Oktober 2024, total penundaan pembayaran pita cukai Rp 163,61 triliun (dan sudah lunas 71,96%) dengan jumlah 130 perusahaan," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Selasa (29/10).

Seperti yang diketahui, pemerintah kembali menerbitkan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya dua bulan.

Aturan ini diterbitkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelusanan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Askolani menambahkan, pada November mendatang, penundaan pembayaran pita cukai akan kembali normal atau hanya untuk 60 hari (dua bulan).

Oleh karena itu, ia memastkan bahwa penerimaan cukai pada tahun ini akan kembali normal seperti yang telah direncanakan.

"Sudah diperhitungkan di rencana penerimaan tahun 2024, karena sudah menjadi pola seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Sebagai informasi, penerimaan cukai menjadi komponen terbesar dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Adapun outlook penerimaan cukai pada tahun ini akan sebesar Rp 230,5 triliun.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Namun demikian, Kemenperin menyatakan bahwa produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Tim Gabungan Bareskrim Polri, dan Lantamal IV Batam menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster yang terjadi di Perairan Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Tim menyita 37.305 benih bening lobster senilai Rp 23,6 miliar.

“Berawal dari informasi dan hasil penyelidikan yang valid mengenai adanya ‘kapal hantu’ yang akan menjemput benih lobster yang sudah terbungkus rapi, untuk dibawa ke luar negeri secara ilegal,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 17 Oktober 2024.

Usai mengetahui kapal hantu itu, Nunung mengatakan tim gabungan mengejar dan menangkap kapal High Speed Craft pada 14 Oktober 2024. Senyampang, tim gabungan juga memetakan dari hulu ke hilir upaya penyelundupan benih lobster jaringan darat ini selama dua bulan.

Nunung mengatakan jalur darat di Sumatera terbagi menjadi dua bagian. Pertama, asal benih lobster itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Kedua, para pelaku menggunakan jalur darat untuk menyelundupkan benih lobster melalui Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

“Berdasarkan 2 bagian tersebut, sistem penyelundupan yang digunakan adalah sistem join cargo yang dimana seluruh barang yang diselundupkan akan terkumpul pada satu titik poin,” kata Nunung.

Benih bening lobster itu telah dilepasliarkan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun oleh Dit Tipidter Bareskrim Polri, Kanwilsus DJBC Kepri, Lantamal IV Batam, dan instansi terkait.

Nunung bercerita pada 14 Oktober 2024, tim gabungan telah menyita barang bukti berupa 46 kotak streofoam yang berisikan 237.305 ekor benih bening lobster dan 1 Unit Kapal High Speed Craft. Nunung menyebut tim gabungan saat ini masih mengejar dua pelaku berinisial CM dan RI yang masih buron.

“Masih dalam pengejaran dan sudah dikantongi identitas melalui IT Polri serta tersangka (buyer) masih kami dalami yang diduga tersangka pembeli (buyer) berada di luar negeri,” kata dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Nunung mengatakan para pelaku menggunakan modus mengumpulkan atau mengepul benih lobster asal pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Usai mengumpulkan benih lobster, pelaku berkumpul di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

“Kemudian dikemas dan diselundupkan ke Luar Negeri menggunakan Kapal HSC (High Speed Craft) atau yang biasa disebut kapal hantu,” kata dia.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Puttu Yuda Prawira, Danlantamal IV diwakili Wakil Komandan Lantamal IV Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, Kepala KPU Bea Cukai, Kepala Balai Karantina Stasiun TBK, Asintel Lantamal IV, Kapolres Kabupaten Karimun, Danlanal TBK, Kapolsek Meral, Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Subdit Patroli Laut DJBC Kepri, Kabid penindakan dan sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madia Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Polisi menjerat pelaku Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) dan atau pasal 92 Jo pasal 26 (ayat) 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1.500.000.000.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan cukai pada tahun 2024.

Oleh karena itu, Bea Cukai kembali melanjutkan Operasi Gempur II yang digelar pada 7 Oktober hingga 7 November mendatang. Hal ini sebagai komitmen untuk menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal serta mengoptimalkan penerimaan sektor cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Gempur II 2024 adalah komitmen untuk mengatasi peredaran rokok ilegal dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Memiliki call sign Gempur II, operasi kedua tahun ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu membantu optimalisasi penerimaan cukai tahun 2024, menurunkan tingkat peredaran BKC ilegal sehingga dapat menciptakan situasi kondusif bagi peredaran BKC, dan mengantisipasi dampak kenaikan tarif cukai.

“Dengan menurunnya peredaran BKC ilegal di pasaran dan kondusifnya peredaran BKC legal, maka penerimaan cukai tahun 2024 akan semakin optimal. Dampak positif lainnya, iklim usaha pun menjadi sehat dan berkeadilan,” ungkap Budi dalam keterangan resminya, Kamis (17/10).

Pihaknya juga mengapreasi kontribusi stakeholders dan masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami harap dukungan ini berlanjut dan kembali membantu kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Gempur II 2024,” katanya.

Sebelumnya, Bea Cukai juga telah menggelar Operasi Gempur I pada 5 Juli hingga 31 Agustus 2024.

Dalam operasi tersebut Bea Cukai melakukan 4.366 penindakan dengan barang hasil penindakan berupa rokok ilegal sebanyak 157,5 juta batang.

Selain capaian penindakan, Budi menjelaskan dalam periode tersebut pihaknya juga melakukan 1.230 kegiatan komunikasi publik berupa sosialisasi, siaran radio dan jenis kegiatan lainnya untuk mendukung optimalnya upaya tersebut.

“Jadi penindakan ini kami lakukan untuk memberikan deterrent effect atau efek jera kepada para pelaku pelanggaran di bidang cukai. Secara beriringan kami pun menggelar sosialisasi dan komunikasi publik untuk memberikan informasi serta meningkatkan kepatuhan pengusaha di bidang cukai," sambungnya.

Sebagai informasi, cukai menjadi mesin utama penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan penerimaan terbesar, mencapai Rp 138,39 Triliun atau 56,24% dari target.

Kinerja tersebut tumbuh 4,99% (yoy) didorong oleh kinerja cukai dari Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) dan Ethil Alkohol (EA) yang konsisten meningkat disepanjang tahun.

Adapun, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mulai tumbuh 4,70% yoy menjadi Rp 132,77 Triliun atau tercapai 57,63% dari target. Kinerja ini membaik dari kondisi sebelumnya, pada semester I 2024 penerimaan masih terkontraksi 4,43% yoy. Perbaikan kinerja ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif, terkendalinya produksi HT, serta dampak relaksasi penundaan pelunasan yang sudah mulai ternormalisasi.

Kemudian, penerimaan cukai MMEA naik 11,94% yoy menjadi Rp 5,42 Triliun, mencapai 58,07% dari target. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA sedangkan produksi masih terkendali, turun 1,09% yoy. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan peningkatan tarif sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi minuman beralkohol.

Sementara itu, kinerja penerimaan cukai EA naik 21,85% yoy menjadi Rp 93,60 Miliar, atau 89,75% dari target. Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan produksi EA bayar 21,85%.

Nilai penerimaan EA tidak signifikan karena sebagian besar EA yang diproduksi, tidak dipungut cukainya, atau dibebaskan untuk keperluan medis, industri serta fasilitas lainnya.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 26/9/2024 Kemenkeu Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif. Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target.

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten.

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 301,6 triliun atau naik 1,73% dilihat dari outlook 2024. Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya. (feb/al)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, yang berlangsung dari 9 hingga 12 Oktober 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha Indonesia menembus pasar global.

Sebagai Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan, LPEI berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW).

Mereka hadir dalam satu booth bernama KemenkeuSatu untuk mendukung perluasan akses pasar bagi pelaku ekspor agar produk-produk mereka mampu bersaing di kancah internasional.

Kepala Divisi SME & Advisory Services LPEI, Maria Sidabutar, menyatakan bahwa beberapa mitra LPEI memamerkan produk-produk seperti rempah-rempah, makanan dan minuman, kerajinan, serta furnitur kepada para pembeli dari berbagai negara.

Selain itu, pengunjung dan eksportir dapat berkonsultasi langsung mengenai produk dan layanan LPEI, termasuk pembiayaan ekspor, asuransi, dan penjaminan ekspor.

"Pelaku usaha berorientasi ekspor dapat memanfaatkan ekosistem ekspor yang disediakan oleh LPEI. Dalam booth KemenkeuSatu, pengunjung juga dapat berkonsultasi tentang berbagai kendala ekspor dengan petugas Bea Cukai dan LNSW yang hadir," ujar Maria di TEI 2024.

Sejak tahun 2020 hingga Juni 2024, LPEI berhasil melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan dan minuman, home decor, serta fashion.

Sebagai bagian dari pameran, berikut adalah sebelas pelaku usaha yang dihadirkan oleh LPEI dalam TEI 2024:

1. Hugo Inovasi - Eksportir gula kelapa yang bermitra dengan lebih dari 1.000 petani untuk meningkatkan kualitas produk dan kesejahteraan petani.
2. Sumber Banyu Biru - Pemimpin pasar produk kehutanan non-kayu yang mendukung petani dan proses produksi ramah lingkungan.

3. Nusantara Segar Global (Java Fresh) - Fokus pada pemberdayaan perempuan, dengan 70% tenaga kerja perempuan dalam produk pertanian.

4. Haldin Pacific Semesta - Produksi makanan dan produk kesehatan organik yang mendukung inisiatif nol emisi.

5. Kelompok Tani Mulyo - Pengelola lebih dari 400 hektar perkebunan kakao dengan komitmen terhadap kesejahteraan petani lokal.

6. PT Karya Nusa Raya - Memproduksi kerajinan tangan ramah lingkungan dari bahan alami.

7. CV Kurnia Abadi - Mengolah hasil pertanian lokal menjadi produk makanan bernilai tinggi dan berkomitmen pada prinsip ESG.

8. Sabila Multi Kreasindo - Menghasilkan produk dekorasi rumah dari limbah kulit kerang, meningkatkan nilai ekspor.

9. Kaula Food Indonesia - Menawarkan produk pangan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal, terutama perempuan.

10. Lili Trisada Group - Menghasilkan bumbu rendang berkualitas ekspor dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

11. Temon Argo Lestari - Produsen gula aren organik yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan praktik ramah lingkungan.

Dengan partisipasi ini, LPEI berharap dapat memperkuat posisi pelaku usaha Indonesia di pasar global serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.

SERANG, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar Rp 3,8 triliun dalam APBN 2025. Target ini ditetapkan meskipun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait yang menjadi landasan pemberlakukan cukai MBDK.

Sebelumnya cukai MBDK juga belum bisa diterapkan tahun 2024, tetapi pemerintah telah sudah menargetkan realisasi penerimaan dari cukai MBDK tahun 2024 sebesar Rp 4,3 triliun. Penerapan cukai MBDK baru bisa dijalankan saat ada kesiapan semua pihak, termasuk aturan turunannya.

“Cukai MBDK tahun ini sebesar Rp 4,3 triliun dan di tahun 2025 dicantumkan Rp 3,8 triliun. Kenapa, Kok lebih rendah? Itu kemarin kami telah diskusi dengan DPR dan melihat bahwa untuk penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan ekonomi,” ucap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (DJBC) M. Aflah Farobi dalam Media Briefing APBN 2025 di Anyer pada Kamis (26/9/2024).

Aflah mengatakan, kajian penerapan cukai MBDK dilakukan terkait besaran cukai hingga produk yang akan dikenakan cukai MBDK. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengusulkan pemerintah agar menetapkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5% pada tahun 2025. Namun, Aflah mengatakan pemerintah harus melakukan pertimbangan secara mendalam bila kebijakan pungutan cukai MDBK dijalankan.

“Harus dikaji, kemarin ada masukan tarif 2,5%. Karena masih proses pengkajian, 2,5% masuk ke kajian kita jadi blm kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji,” tutur Aflah.

Sebelumnya Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi yang sangat tinggi BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan adanya penerapan cukai juga akan meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau.

“BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%,” kata Wahyu.

Dalam buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula, sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular= (PTM) pada masyarakat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat. Kabarnya akan ada Kementerian Penerimaan Negara.

Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dengan begitu, dipastikan akan ada Menteri Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga bea dan cukai. Artinya gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Perombakan itu bertujuan untuk melaksanakan program strategis Prabowo. Karena menurutnya, political will nggak bisa melulu diandalkan. Maka diperlukan suatu kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.

"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ucapnya.

Selain itu, menurutnya juga harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Dia menyebut nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perubahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 183,2 triliun per 31 Agustus 2024.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 57,1% dari pagu APBN 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 maka penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 6,8%.

“Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 183,2 triliun atau 57,1% dari target APBN tumbuh 6,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Seluruh komponen kepabeanan dan cukai terpantau mengalami pertumbuhan,” ucap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/9/2024).

Jika dirinci realisasi bea masuk sebesar Rp 33,9 triliun atau 59,1% target penerimaan bea masuk tahun 2024. Realisasi bea masuk tumbuh sebesar 3,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

“Kinerja bea masuk ini tumbuh 3,1% year on year yang didorong oleh naiknya nilai impor sebesar 3,4% dan menguatnya nilai tukar dolar AS,” terang Thomas.

Realisasi bea keluar sebesar Rp 10,9 triliun atau 62,2% dari target penerimaan dalam APBN 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi pertumbuhan sebesar 59,3%.

Hal ini karena dipengaruhi bea keluar tembaga tumbuh 567,8% year on year dengan share dari bea keluar mencapai 77,1% yang dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga. Sedangkan bea keluar produk sawit turun 57,3% dipengaruhi penurunan rata-rata harga CPO 2024 sebesar 5,21%, serta penurunan volume ekspor produk sawit sebesar 16,11% secara year on year.

“Penerimaan ini tumbuh signifikan sebesar 59,3% yg dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga meskipun di sisi lain terjadi penurunan bea keluar dari produk sawit dampak dari turunnya harga dan turunnya volume ekspor,” kata Thomas.

Realisasi Cukai

Sementara itu, realisasi cukai sebesar Rp 138,4 triliun atau 56,2% dari target. Realisasi cukai tumbuh 5% dari posisi Agustus 2023. 

Pertumbuhan cukai hasil tembakau sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 132,8 triliun tumbuh 4,7% dipengaruhi kenaikan produksi golongan I dan III.

Selanjutnya cukai minuman mengandung etil dan alkohol sebesar Rp 5,4 triliun atau tumbuh 11,9% year on year didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri. Realisasi cukai etil alkohol sebesar Rp 93,6 miliar atau tumbuh 21,9% sejalan dengan kenaikan produksi.

“Selain itu bea cukai juga terus melakukan penindakan secara konsisten untuk menekan peredaran rokok ilegal dimana periode tersebut sebanyak 157,5 juta batang rokok ilegal telah berhasil ditindak,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikepalai Sri Mulyani Indrawati membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan penerimaan sepanjang Januari hingga akhir bulan lalu tersebut telah mencapai 57,1% dari target APBN.

“Penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp183,2 triliun atau 57,1% dari target APBN, tumbuh 6,8%, didorong pertumbuhan seluruh jenis penerimaan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Thomas menjelaskan, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

Sementara cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) senilai Rp5,4 triliun atau tumbuh 11,9% YoY yang didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri.

Kemudian cukai etil alkohol senilai Rp93,6 miliar atau tumbuh 21,9%, sejalan dengan kenaikan produksi.

Di sisi lain, penerimaan negara dari bea masuk mencapai Rp33,9 triliun atau 59,1% dari target. Bea masuk hingga Agustus 2024 tersebut tumbuh 3,1% YoY. Sejalan dengan kenaikan nilai impor sebesar 3,3% YoY.

Penerimaan dari bea keluar meski lebih kecil dari pada bea masuk dan cukai, justru tumbuh 59,3% YoY menjadi Rp10,9 triliun. Utamanya, terdorong bea keluar dari ekspor tembaga yang tumbuh 567,8% YoY.

Secara umum, pendapatan negara hingga akhir Agustus 2024 telah mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target APBN tahun ini. Capaian tersebut cenderung terkontraksi sebesar 2,5% dari periode yang sama tahun lalu, yang senilai Rp1.822,1 triliun.