Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) buka suara soal rencana kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025.

HJE adalah harga penyerahan hasil tembakau dari pedagang eceran kepada konsumen akhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai, sebagaimana yang tertera pada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan hasil tembakau.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M Aflah Farobi mengatakan pihaknya akan menyesuaikan harga eceran rokok dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kalau HJE itu kan seharusnya mendekati dengan fakta. Faktanya berapa. Yang sedang kita kaji adalah gapnya itu seberapa kalau gapnya sudah terlalu jauh harus kita dekatkan dengan harga jual eceran di masyarakat," katanya dalam media gathering Kemenkeu, Kamis (26/9).

Terkait apakah penyesuaian HJE dapat mempengaruhi penerimaan negara, Alfath belum bisa memastikan. Kemenkeu katanya masih mengkaji hal tersebut

"Apakah nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan ini yang sedang kita hitung. Tapi ketentuannya yang dijual ke masyarakat harus sesuai harga jual eceran," katanya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, batasan HEJ rokok per batang atau gram diatur sebagai berikut:

Golongan I: HJE paling rendah Rp2.260Golongan II: HJE paling rendah Rp1.380Golongan III: HJE paling rendah Rp2.380

Golongan I: HJE paling rendah Rp2.380Golongan II: HJE paling rendah Rp1.465

Golongan I: HJE paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980Golongan II: HJE paling rendah Rp865Golongan III: HJE paling rendah Rp725

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp2.260

Golongan I: HJE paling rendah Rp950Golongan II: HJE paling rendah Rp200

Tanpa golongan: HJE lebih rendah dari Rp180 sampai Rp275

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp290

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp495 sampai Rp5.500

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap isi 26 ribu kontainer yang tertahan di dua pelabuhan. Setidaknya ada tiga jenis kelompok barang yang ditemukan.

Rinciannya yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

"Itu isi dari kontainer yang kami kelompokkan berdasarkan BEC (Board Economic Category)," ujar Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo pada Selasa (6/8).

Isi kontainer ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang atas balasan surat yang disampaikan pada 27 Juni 2024 terkait permohonan data isi 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyampaikan bahwa isi kontainer sudah diperiksa oleh pihak surveyor dan ia mengakui bahwa ada barang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa ada barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI), hingga pertimbangan teknis (Pertek).

"Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ. Jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan, barang boleh masuk di stake oleh surveyor, kalau nggak ada SNI, lartas, dia akan di-reject surveyor," jelasnya pada Rabu (31/7).

Sementara, untuk barang yang tak sesuai aturan telah dikirimkan kembali ke negara asal. Saat ini, permasalahan penumpukan tersebut diklaim telah selesai.

"Jadi semua screening oleh pic, kalau sudah semua clear and clean, baru bisa mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan," pungkas Askolani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan gara-gara aturan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Untuk mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor bibit dan benih.

Aturan teknis dari kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 105 Tahun 2007, dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 2024.

Dalam PMK 41/2024, bibit dan benih yang dimaksud, adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan, termasuk bahan reproduksi hewan, bahan tanaman yang berupa bahan generatif atau bahan vegetatif.

Syarat mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, adalah untuk bibit dan benih yang diimpor dengan tujuan untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Pembebasan bea masuk juga berlaku untuk impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian, sepanjang memenuhi ketentuan.

Meski demikian, pemerintah tidak membebaskan sepenuhnya pengenaan bea masuk untuk impor bibit dan benih ini. Sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memajukan industri dalam negeri, pembebasan hanya diberikan untuk satu kali pengimporan kepada pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas berdasarkan surat keputusan menteri keuangan (SKMK).

Selain itu, PMK 41/2024 juga mengatur jangka waktu berlakunya pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih paling lama 1 tahun sejak tanggal SKMK diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bebas Bea Masuk Impor Bibit dan Benih

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 PMK 41/2024, pelaku usaha yang bisa memperoleh pembebasan bea masuk ini, adalah pelaku usaha di industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk juga di bidang perkebunan dan kehutanan.

Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor atau pengeluaran bibit dan benih, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Permohonan yang dimaksud, minimal memuat informasi sebagai berikut:

• Nama dan alamat pelaku usaha.
• Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
• Rincian jumlah, jenis, perkiraan harga.
• Pelabuhan pemasukan bibit dan benih.
• Nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan.

Permohonan fasilitas bebas bea masuk juga dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dokumen lain yang juga disertakan, adalah invoice atau dokumen yang dipersamakan dengan invoice yang dikeluarkan/diterbitkan oleh penjual/supplier.

Permohonan pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih kemudian disampaikan secara elektronik ke portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.

Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk untuk impor bibit dan benih, wajib menyampaikan laporan setiap enam bulan sampai dengan bibit dan benih telah dikembangbiakan seluruhnya. Jika tidak melapor, maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk berikutnya.

JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan pengenaan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah melaporkan ke Kementerian Perindustrian tentang isi dari 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pihaknya segera menuntaskan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi karena penumpukan sejumlah kontainer tersebut.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan, selama ini kontainer-kontainer tersebut tertahan di pelabuhan karena ada sejumlah persetujuan teknis yang belum dipenuhi. Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag-8) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor.

“Sudah selesai nanti kita minggu depan, selesai dan sudah sesuai ketentuan mana yang dilarang mana yang boleh,” ucap Askolani usai mengikuti konferensi pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Kantor Pusat DJBC pada Rabu (31/7/2024).

Dia menuturkan bahwa isi dari kontainer itu sudah diperiksa oleh pihak surveyor. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang ilegal dan tidak, sesuai ketentuan prinsip pemeriksaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI) dan pertimbangan teknis (Pertek).

“Jadi semua screening oleh PIC, kalau semua sudah clear and clean baru bisa mana yang bisa lewat, mana yang kemudian kita suruh re-ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan,” tutur Askolani.

Dari hasil screening bersama antara pihak surveyor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian itu ditemukan barang ilegal. Barang yang tidak sesuai ketentuan akan dihancurkan. Kontainer tersebut juga diperiksa kembali agar bisa sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ, jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan,” pungkas Askolani.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bareskrim Polri memusnahkan ribuan botol minuman keras (alkohol) tanpa pita cukai dan rokok ilegal dengan total nilai Rp165 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Askolani mengatakan jumlah minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 162.708 botol dan rokok sebanyak 12 juta batang.

"Barang yang dimusnahkan pada hari ini adalah 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol. Kemudian ada 12 juta batang rokok, 184 batang cerutu, dan ada 4.782 hasil pengolahan tembakau lainnya," ujar Askolani di Gedung DJBC, Rawamangun, Rabu (31/7).

Selain itu, DJBC juga memusnahkan 74.450 gram molases dan 42 ribu tembakau Inggris. Semuanya akan dimusnahkan karena merugikan negara.

"Total nilai barang yang kami perkirakan mencapai Rp165 miliar," kata Askolani.

Menurut Askolani, barang-barang ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai baik di kantor pusat maupun di kanwil Banten dan di KPU Soekarno-Hatta bersama dengan Bareskrim.

"Tentunya, kolaborasi, sinergi, selalu kami lakukan bersama-sama untuk saling mendukung. Kadang-kadang kami juga mendukung Bareskrim, kadang kami mendukung Jampidsus, kami juga mendukung Bais dan juga dari Danpom TNI dalam melakukan penindakan," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi kabar penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai, salah satunya tiket konser. Faktanya, isu itu disebut belum masuk kajian.

Dalam unggahan di Instagram resminya, Bea Cukai mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik. Jadi sifatnya masih usulan dari berbagai pihak untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi.

"Faktanya, isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut belum masuk kajian. Isu tersebut merupakan bahasan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik," bunyi unggahan Instagram @beacukairi, Jumat (26/7/2024).

Dalam keterangan resminya, Bea Cukai menyebut pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai adalah yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sampai saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis yaitu etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau.

Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, prosesnya disebut sangat panjang dan perlu melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto.

Bea Cukai juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Contohnya untuk pengenaan cukai terhadap MBDK dan plastik yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun belum diimplementasikan.

"Karena pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," tegas Nirwala.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu Iyan Rubiyanto membeberkan kajian dan prakajian ekstensifikasi cukai. Hal itu disampaikan dalam Kuliah Umum PKN STAN yang mengangkat tema 'Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan'.

Dalam bahan paparannya, ekstensifikasi cukai yang masuk kajian mulai dari plastik, Bahan Bakar Minyak (BBM), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai. Sedangkan yang masuk prakajian seperti rumah mewah, tiket pertunjukan hiburan (konser musik), fast food, tisu, smartphone, MSG, baru bara dan detergen.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik dalam prakajian untuk dijadikan objek barang kena cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto menuturkan selain tiket hiburan, sejumlah barang lain juga masuk prakajian. Barang itu seperti, rumah, makanan cepat saji (fast food), tisu, telepon pintar, Monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan deterjen.

Ia menyebut barang-barang tersebut masuk pra-kajian karena berpotensi memberikan nilai tambah. Khusus tiket hiburan, Iyan menyebut minat masyarakat terhadap hal itu cukup tinggi.

"Ini tiket hiburan, ini kayak kemarin sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan," kata Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7).

Namun, Iyan sadar betul penerapan cukai pada barang-barang di atas perlu kajian mendalam. Selain itu, tentu bakal menimbulkan gejolak di masyarakat.

Adapun barang-barang yang saat ini masuk kajian untuk dikenakan cukai adalah plastik, BBM, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan, dan shifting PPnBM kendaraan bermotor ke cukai.

Iyan menilai pengenaan PPnBM saat shifting ke bea cukai, hasil cukainya bisa untuk membuat transportasi umum.

"Nah kalau itu, kalau kita kenakan cukai, hasil cukainya mungkin bisa bikin transportasi umum. LRT apa," katanya.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia masih terbilang sedikit dibanding negara Asean lainnya. Indonesia saat ini hanya mengenakan cukai pada tiga barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Dalam bahan paparan Iyan, Thailand memiliki 21 barang kena cukai (BKC). Barang itu meliputi miras, tembakau, tekstil motor kaca, baterai, minyak, minuman, judi, hingga hiburan.

Sementara itu, Brunei memiliki 21 BKC seperti tembakau, kimia organic, resin, bahan peledak, fotografi, plastik, kulit, hingga logam mulia.

Sedangkan Vietnam memiliki 16 BKC seperti rokok, alkohol, mobil, bensin, AC, judi, golf, hingga lotre.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik dalam prakajian untuk dijadikan objek barang kena cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto menuturkan selain tiket hiburan, sejumlah barang lain juga masuk prakajian. Barang itu seperti, rumah, fast food, tissue, smartphone, Monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan deterjen.

Ia menyebut barang-barang tersebut masuk pra-kajian karena berpotensi memberikan nilai tambah. Khusus tiket hiburan, Iyan menyebut minat masyarakat terhadap hal itu cukup tinggi.

"Ini tiket hiburan, ini kayak kemarin sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan," kata Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7).

Namun, Iyan sadar betul penerapan cukai pada barang-barang di atas perlu kajian mendalam. Selain itu, tentu bakal menimbulkan gejolak di masyarakat.

Adapun barang-barang yang saat ini masuk kajian untuk dikenakan cukai adalah plastik, BBM, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman bergula dalam kemasan, dan shifting PPnBM kendaraan bermotor ke cukai.

Iyan menilai pengenaan PPnBM saat shifting ke bea cukai, hasil cukainya bisa untuk membuat transportasi umum.

"Nah kalau itu, kalau kita kenakan cukai, hasil cukainya mungkin bisa bikin transportasi umum. LRT apa," katanya.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia masih terbilang sedikit dibanding negara Asean lainnya. Indonesia saat ini hanya mengenakan cukai pada tiga barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Dalam bahan paparan Iyan, Thailand memiliki 21 barang kena cukai (BKC). Barang itu meliputi miras, tembakau, tekstil motor kaca, baterai, minyak, minuman, judi, hingga hiburan.

Sementara itu, Brunei memiliki 21 BKC seperti tembakau, kimia organic, resin, bahan peledak, fotografi, plastik, kulit, hingga logam mulia.

Sedangkan Vietnam memiliki 16 BKC seperti rokok, alkohol, mobil, bensin, AC, judi, golf, hingga lotre.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan bahwa kebijakan ekstensifikasi cukai akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perluasan objek cukai untuk tiket konser hingga deterjen. Perluasan pengenaan objek cukai juga akan dilakukan dengan mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

“Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," tutur Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (24/7/2024).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Nirwala menjelaskan terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata Nirwala.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Iyan Rubiyanto mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian mengenai pengenaan cukai untuk tiket konser musik sampai deterjen. Pengenaan cukai kepada produk-produk tersebut dilakukan karena melihat dampak dari penggunaan barang tersebut baik ke lingkungan maupun kesehatan. Sebelumnya pemerintah pernah berencana untuk mengenakan cukai pada Compact Disc (CD) bajakan, lantaran tingginya peredaran CD bajakan dalam jumlah yang sangat besar.

“Beberapa tahun yang lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Niatnya bagus, dulu informasi artis hanya 10% saja yang resmi, 90% di Glodok di pinggir jalan,” tutur Iyan.

Lebih lanjut, pengenaan cukai juga akan dilakukan untuk tiket konser musik karena melihat animo masyarakat yang gemar menonton konser musik. Hal ini dinilai dapat menghasilkan potensi ekonomi besar. Misalnya saja tiket konser Coldplay World Tour yang habis terjual di Indonesia.

“Kayak kemarin sold out, sampai ada konser lagi di Singapura, kemudian konser lagi (di negara lain),” kata Iyan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai harus melalui proses sangat panjang dan melalui banyak tahap. Hal ini termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) buka suara atas isu beredar di tengah masyarakat terkait akan adanya ekstensifikasi cukai atau perluasan/penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan, daftar objek yang masuk ke dalam kebijakan prakajian ekstensifikasi cukai tersebut masih bersifat usulan dari berbagai pihak. Artinya, belum masuk tahapan kajian.

"Bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan. Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pada dasarnya, Nirwala menjelaskan, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Kemudian terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menerangkan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata dia.

Dia menegaskan, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)