Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan tanggal penetapan Upah Minimum 2025. Dia meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat 21 November 2024. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November 2024.

Penetapan tanggal itu telah melalui pertimbangan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Terkait progres pembahasan Upah Minimum 2025, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait angkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024) lalu.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.