Suzuki akan memasok SUV listrik untuk Toyota. SUV listrik itu akan diproduksi di India dan dijual di pasar global.

Suzuki Motor Corporation (Suzuki) dan Toyota Motor Corporation (Toyota) kian menguatkan kolaborasi dalam penyediaan SUV listrik yang dikembangkan oleh Suzuki untuk Toyota. SUV listrik anyar ini rencananya akan diproduksi di pabrik Suzuki Motor Gujarat, India, mulai musim semi tahun 2025.

Ini merupakan mobil listrik pertama yang dikembangkan dari kolaborasi antara Suzuki dan Toyota itu. Rencananya SUV listrik dari Suzuki untuk Toyota ini akan diluncurkan di seluruh dunia. Tak cuma itu, kehadiran calon SUV listrik Suzuki-Toyota ini juga bisa mewujudkan misi perusahaan dalam mewujudkan netralitas karbon.

"Suzuki akan memasok BEV (Battery Electric Vehicle) pertama kami ke Toyota secara global. Saya bersyukur bahwa kolaborasi antara kedua perusahaan kian mendalam dengan cara ini. Meski kami masih jadi kompetitor, kami akan mendalami kolaborasi ini untuk memecahkan masalah sosial, termasuk mewujudkan masyarakat yang netral karbon melalui pendekatan multi-pathway," ungkap Presiden Suzuki Toshihiro Suzuki dalam siaran persnya.

Toyota menyebut model baru ini dirancang eksklusif sebagai mobil listrik. Sebuah SUV lincah dengan karakteristik berkendara khas mobil listrik. SUV listrik ini juga akan tersedia dengan sistem penggerak 4WD sehingga diklaim bisa melahap segala medan jalan sekaligus menawarkan performa bertenaga.

Unit dan platform mobil listrik ini dikembangkan bersama oleh Suzuki, Toyota, dan Daihatsu. Ketiga saling memanfaatkan kekuatan guna melahirkan SUV listrik ini.

"Dengan memanfaatkan unit dan platform BEV yang kami kembangkan bersama, kami akan mengambil langkah baru dalam kolaborasi kami di bidang kendaraan listrik. Hal ini akan memungkinkan kami untuk memberikan berbagai pilihan yang berkontribusi pada netralitas karbon kepada pelanggan di seluruh dunia. Kami ingin belajar dari kekuatan satu sama lain, berkompetisi, dan melanjutkan upaya bersama berdasarkan pendekatan multi-pathway," ujar Presiden Toyota Koji Sato.

Suzuki sebelumnya sudah memamerkan mobil listrik pertamanya yang dinamai eVX. Mobil listrik perdana Suzuki itu rencananya akan diluncurkan pada ajang Bharat Mobility Expo awal tahun 2024. Mobil listrik itu dilengkapi baterai berkapasitas 60 kWh dan bisa menjelajah sejauh 550 km. Inikah model yang bakal disuplai Suzuki ke Toyota? Jawabannya tentu akan diketahui setelah peluncuran nanti.

Duel Sengit Hatchback: Baleno vs City vs Yaris, Siapa Paling Value for Money?

Duel Sengit Hatchback: Baleno vs City vs Yaris, Siapa Paling Value for Money?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan tanggal penetapan Upah Minimum 2025. Dia meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat 21 November 2024. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November 2024.

Penetapan tanggal itu telah melalui pertimbangan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Terkait progres pembahasan Upah Minimum 2025, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait angkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024) lalu.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Bila sudah ada data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pihaknya baru melanjutkan rapat pembahasan upah minimum.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

"Yang jelas selain dari Kemenaker kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia gimana selanjutnya," ujar Yassierli.

Kalangan buruh sendiri meminta agar kenaikan upah minimum bisa mencapai 8-10% untuk tahun 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan upah minimum harus naik hingga 10% karena memang selama beberapa tahun terakhir kenaikan upah minimum tak terlampau besar.

Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan resmi.

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktor legendaris Liam Neeson baru-baru ini mengungkapkan rencana pensiunnya dari genre film aksi.

Mengutip joe.co.uk, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan PEOPLE, Neeson menyatakan bahwa ia akan berhenti membintangi film aksi pada tahun 2025.

Aktor berusia 72 tahun ini mengakui bahwa saatnya untuk mengakhiri karier panjangnya di genre yang telah membesarkan namanya.

"Saya sudah 72 tahun – ini harus berakhir pada suatu tahap," ujar Liam Neeson.

Neeson, yang dikenal sebagai sosok yang kerap melakoni adegan laga sendiri, kini menggunakan pemeran pengganti untuk aksi yang lebih berbahaya.

Menurutnya, tidak lagi realistis jika ia terus berperan sebagai karakter yang melawan penjahat pada usia 70-an.

Karier Liam Neeson dalam Dunia Film: Dari "Pilgrim's Progress" hingga "Schindler's List"

Karier Neeson dimulai dengan peran dalam film religius Pilgrim’s Progress pada tahun 1978, di mana ia memerankan Yesus Kristus.

Namun, debut besar yang memperkenalkannya pada dunia adalah peran sebagai Oskar Schindler dalam film Schindler’s List karya Steven Spielberg.

Dalam film tersebut, Neeson menerima penghargaan dan nominasi bergengsi, termasuk nominasi Oscar untuk kategori Aktor Terbaik, serta nominasi di ajang BAFTA dan Golden Globes.

Perjalanan Liam Neeson dalam Genre Aksi

Meski sudah lama berkecimpung di dunia perfilman, Neeson baru benar-benar memasuki genre aksi pada usia 56 tahun lewat film Taken pada 2008.

Di film ini, ia memerankan mantan agen CIA yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik.

Karakter dalam film Taken tersebut langsung melambungkan popularitasnya dalam genre aksi, yang kemudian diikuti oleh berbagai film laga lainnya.

Keputusan untuk Fokus pada Genre Lain

Neeson menegaskan bahwa pensiunnya dari film aksi tidak berarti ia akan berhenti sepenuhnya dari dunia perfilman.

Sebaliknya, ia berencana mengeksplorasi genre-genre lain yang memberikan tantangan berbeda.

Baru-baru ini, ia menyelesaikan proses syuting film The Naked Gun versi reboot, di mana ia berperan sebagai Frank Drebin Jr. Film tersebut dijadwalkan tayang pada 1 Agustus 2025.

Kehidupan Pribadi dan Kehilangan yang Mendalam

Neeson juga menceritakan tentang momen-momen sulit yang dihadapi dalam hidupnya, terutama kehilangan istrinya, Natasha Richardson, yang meninggal setelah mengalami kecelakaan ski.

Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anggota keluarga, terutama adik iparnya, Vanessa dan Joely, yang sangat mendukung dalam membantu membesarkan kedua putranya, Micheál dan Daniel, setelah kehilangan tersebut.

"Itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan," terang Liam Neeson

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona positif dan berhasil mempertahankan penguatannya selama 8 hari beruntun ke level 7.788 pada Selasa (22/10).

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengungkapkan IHSG melanjutkan reli dengan menguat 8 hari beruntun akibat respons positif pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Sebelumnya, IHSG cenderung wait and see, namun setelah pemerintahan baru dan susunan kabinet Merah Putih diresmikan, pelaku pasar mulai menemukan arah kebijakan yang berpotensi menguntungkan sektor tertentu," ujar Ratih dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, Ratih menjelaskan kebijakan pemerintah berperan penting dalam menentukan arah ekonomi di Indonesia. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kinerja saham perusahaan di berbagai sektor.

Ratih pun membeberkan beberapa sektor potensial berdasarkan tren kebijakan pada masa pemerintahan baru ini:

1. Sektor Konsumsi Primer

Industri makanan dan minuman diprediksi mengalami akselerasi sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis. Anggaran program tersebut disalurkan melalui APBN tahun 2025 senilai Rp 71 triliun.

2. Sektor Properti

Pemerintah juga berencana menghapus PPN 11% dan BPHTB 5% untuk perumahan. Rencana penghapusan pajak properti merupakan bagian dari stimulus fiskal dan target pemerintah membangun 3 juta unit rumah setahun. Kebijakan ini juga berpotensi memberikan pengaruh positif ke sektor semen, yang saat ini kondisinya oversupply.

3. Sektor Metal Mining

Dalam pemerintahannya, Prabowo berjanji untuk melanjutkan hilirisasi, khususnya komoditas non-migas di Tanah Air. Kebijakan ini berpotensi membuat emiten metal mining diuntungkan, seperti nikel, bauksit, timah, dan tembaga.

Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib Sekuritas membuat informasi ini melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.

Peluang Tinggi Untuk Investasi Jelang Akhir Tahun!

Peluang Tinggi Untuk Investasi Jelang Akhir Tahun!

Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pemerintah telah resmi menetapkan hari libur nasional tahun 2025. Diputuskan ada sebanyak 17 hari libur nasional sepanjang tahun depan.

Ketetapan mengenai hari libur nasional tahun 2025 tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta pada 14 Oktober 2024.

Lantas, bagaimana detail hari libur nasional tahun 2025?

Daftar hari libur nasional tahun 2025

Dikutip dari laman resmi KemenpanRB, daftar hari libur nasional tahun 2025 sebagai berikut:

• 1 Januari: Tahun Baru 2025 Masehi
• 27 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
• 29 Januari: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
• 29 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
• 31 Maret-1 April: Idul Fitri 1446 Hijriah
• 18 April: Wafat Yesus Kristus
• 20 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
• 1 Mei: Hari Buruh Internasional
• 12 Mei: Hari Raya Waisak 2569 BE
• 29 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
• 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
• 6 Juni: Idul Adha 1446 Hijriah
• 27 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
• 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
• 5 September: Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
• 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus.

Dalam keputusan tersebut, dituliskan bahwa unit, satuan organisasi, lembaga, dan perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat mengatur penugasan pegawai, karyawan, atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan langsung tersebut meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, serta unit kerja lain yang sejenis.

Ditegaskan bahwa pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui pengaturan yang proporsional disesuaikan dengan karakteristik layanan yang dilakukan.

Sementara itu, bagi aparatur sipil negara (ASN), pemberian cuti bersama kepada pegawai ASN merupakan kewenangan dari Presiden. Ketentuan pemberian cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

Nah, itulah rangkuman informasi mengenai daftar hari libur nasional tahun 2025.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% sampai 5,6% pada tahun 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, mengatakan BI masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% -5,5%. Sementara pada tahun 2025 ada sedikit peningkatan menjadi 4,8%-5,6%.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap baik dan masih bisa terus didorong,” ungkap Juli, dalam Taklimat Media Bank Indonesia, Selasa (24/9).

Juli menjelaskan, inflasi Amerika Serikat (AS) diperkirakan semakin mendekati sasaran inflasi jangka menengah sebesar 2% di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

Prospek inflasi AS yang lebih rendah ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan melambat pada kuartal III 2024.

Di sisi lain, pengangguran AS juga lebih tinggi pada Agustus 2024 sehingga mendorong potensi penurunan kembali Fed Fund Rate (FFR) lebih besar dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

“Diperkirakan tiga kali pada tahun 2024 dan empat kali pada 2025,” ujarnya.

Selain itu, yield UST (US Treasury) juga terus menurun dengan spread antara yield UST 10 tahun dan yield UST 2 tahun yang mulai positif. Penurunan ini akan mendorong peningkatan aliran modal ke negara-negara berkembang diiringi kenaikan komposisi penempatan aliran modal masuk ke aset jangka panjang seperti obligasi.

“Kondisi ini dapat membuat aliran modal asing di Indonesia meningkat dan nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp 15.120-Rp 15.200 per dolar AS,” jelasnya.

Juli juga menjelaskan alasan BI rate telah diturunkan yaitu sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI Rate telah diturunkan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% seiring dengan penurunan FFR.

BI juga memiliki program kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan. Sebelumnya, kebijakan moneter ini pro-stability, namun dengan diturunkannya BI rate di bulan ini maka kebijakan moneter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan maupun juga menjaga stabilitas.

“Harapannya ini akan mendorong kredit lebih lanjut, termasuk bagaimana dari BI rate ini nanti akan diikuti oleh penurunan suku bunga di pasar keuangan, kemudian juga di perbankan, sehingga akhirnya ini akan mendorong pembelian kredit dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025 sudah memperhitungkan keberlangsungan fiskal. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Semua sudah diperhitungkan, target penerimaan komponennya apa dan sudah di detailkan,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (25/7/2024).

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

APBN 2025 menjadi APBN transisi dan merupakan APBN baseline karena memberikan kesempatan terhadap pemerintah baru untuk merealisasikan program kerja. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.

Sedangkan pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB, dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB. “Semua sudah diperhitungkan, sudah dijadikan dasar dalam membuat postur. Jadi memang sudah dihitung dan proses panjangnya juga,” terang Susiwijono.

Lebih lanjut, dia mengatakan penerapan kebijakan PPN 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo sudah melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri keuangan II. Sebelumnya Thomas berperan sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dengan kehadiran Thomas sebagai wakil menteri keuangan II akan memuluskan sejumlah transisi kebijakan fiskal.

“Jadi sudah secara formal secara umumnya sudah terlibat di dalam perumusan Jadi saya kira malah akan lebih bagus akan lebih smooth lagi di dalam transisinya semuanya,” kata Susiwijono.

Dampak ke Konsumsi

Sebelumnya, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede menilai elastisitas dari kenaikan 1% tarif PPN terhadap konsumsi tidak terlampau besar. Dengan penerimaan negara yang diterima dari kenaikan tarif tersebut diharapkan akan dibelanjakan untuk masyarakat menengah ke bawah.

“Jadi dampaknya konsumsi tidak terlalu besar. Harapan kita dengan pemerintah dapat income dari situ dia akan kembalikan ke rakyat,” ucap Raden.

Menurut dia, upaya menaikkan tarif tersebut harus dijalankan dengan perhitungan waktu yang matang. Bila melihat pengalaman kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% tidak memberikan dampak besar ke konsumsi rumah tangga. Selama pemerintah tetap membelanjakan uang yang diperoleh dengan baik dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Pertanyaannya akan dikembalikan ke mana? kalau pemerintah mengembalikan ke masyarakat berpendapatan menengah maka dampak kenaikan PPN akan kecil. Namun, kalau di keep oleh pemerintah ini menjadi persoalan,” terang dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News