Jakarta -

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas dikabulinya sebagian gugatan uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea mengatakan, 70 persen dari gugatan buruh dikabulkan oleh MK.

"Semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada sembilan hakim, putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan muruah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun," ucap Andi saat aksi di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Dan hari ini hampir 70 persen gugatan kami dimenangkan," tambah dia.

Ada berapa gugatan yang dimenangkan serikat buruh, yakni soal upah sektoral dan struktur skala upah, pembatasan outsourcing atau pihak ketiga, dan pembatasan tenaga kerja asing.

"Kembalinya upah sektoral ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia," jelas Andi.

Selain itu, MK juga mengabulkan permintaan buruh soal pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak sepihak dan harus melalui mediasi.

"Dengan putusan MK, (nantinya) PHK tidak akan semena-mena karena harus ada perundingan," ucap Andi.

Jakarta -

Buruh berencana mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah tidak direalisasikan. Buruh menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," terang Said Iqbal di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%. "Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Adapun aksi mogok direncanakan berlangsung pada pertengahan atau akhir bulan November. Said Iqbal menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti 11-12 November dan atau 25-26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya," tutup Said.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/hns)

Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyuarakan aksi mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimal 8-10% tidak dikabulkan. Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun aksi mogok nasional rencananya diikuti oleh 5 juta buruh.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%.

"Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Simak Video: Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah 8-10%

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Serikat Buruh, Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh di seluruh Indonesia akan mogok kerja nasional jika Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi tuntutan mereka yang meminta kenaikan upah dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

“(Jika pemerintah tidak mendengar tuntutan) maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang tentatif waktunya adalah 11-12 November 2024, stop produksi,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa (22/10/2024).

Said menegaskan, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Kendati demikian, sebelum mogok kerja nasional, ribuan buruh akan lebih dulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada Kamis (24/10/2024).

Dalam aksi ini, massa akan menyampaikan dua tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” lanjut Said.

Sebelum bergerak menuju Istana, massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wijaya depan Monas dan di pintu IRTI Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta.

Said mengatakan, aksi ini diinisiasi oleh sejumlah serikat buruh.

Mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan sejumlah serikat buruh lainnya.

Selain aksi 24 Oktober, buruh juga berencana menggelar aksi lanjutan di seluruh Indonesia dalam beberapa bergelombang.

“Tanggal 24 Oktober ini adalah aksi awalan, tentu akan dilanjutkan aksi lanjutan secara bergelombang yaitu 25-31 Oktober. Dan itu pasti ratusan ribu buruh se-Indonesia (ikut aksi),” lanjut Said.

Dalam aksi lanjutan itu, kata Said, para buruh di 38 provinsi akan berdemonstrasi di depan kantor gubernur atau kantor bupati dan wali kota masing-masing daerah.

Jika pemerintah tidak mendengar dan mengabulkan tuntutan, barulah para buruh akan mogok nasional dan menghentikan aktivitas produksi di pabrik-pabrik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional jika Prabowo Tak Naikkan Upah dan Cabut UU Cipta Kerja", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/22/13145051/buruh-ancam-mogok-kerja-nasional-jika-prabowo-tak-naikkan-upah-dan-cabut.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan baru terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, seiring dengan tuntutan dari para pekerja yang akan melakukan aksi demonstrasi serentak pekan ini.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2025 menjadi tugas baru pemerintahan Prabowo, mengingat pada periode 2021-2024 kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga pangan.

"Kami berharap penuh dari pak Prabowo menaikkan UMP 2025, kalau saya 20% bukan 8% atau 10%. Kenapa? Mengingat sejak tahun 2021-2024 rata-rata kenaikan upah buruh hanya 3%, di satu sisi kenaikan harga pangan 20%," ujarnya, Minggu (20/10).

Selain kenaikan UMP, Mirah juga meminta pemerintah menurunkan harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya, serta mengembalikan berbagai subsidi yang telah dicabut.

Ia menyoroti subsidi listrik, BBM, dan pajak PPN yang dinilai memberatkan, serta meminta agar rencana pengenaan asuransi kendaraan bermotor atau Tapera dibatalkan.

Kenaikan UMP dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan dan memulihkan daya beli masyarakat, yang belakangan ini melemah. Menurut Mirah, hal ini juga dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusulkan Prabowo.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi selama satu minggu, dimulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa demonstrasi ini akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, dengan salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10% pada tahun 2025.

Iqbal juga menekankan bahwa kenaikan upah minimum tidak seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, karena PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang masih dalam tahap uji materiil.

Ia juga menyerukan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan petani, yang kini sedang dalam tahap peninjauan oleh Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA - Serikat pekerja rokok tembakau mengingatkan bahwa aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap penurunan pemasukan negara melalui cukai hasil tembakau.

Imbasnya lagi antara lain ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja yang sebelumnya ada di lingkup industri tembakau . Karena itu pada pekan lalu, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tepatnya pada Kamis (10/9/2024).

"Sehingga peraturan menyengsarakan para buruh, saat ini lapangan pekerjaan sulit, Kedua akibat rokok ditekan terlalu mahal karena setiap tahun cukai naik dan produksi harus dibatasi,penjualan dibatasi, yang akhirnya yang berkembang adalah rokok ilegal," kata Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI, Sudarto AS.

Ia juga mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh pihaknya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal restriktif inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

Sudarto mengatakan, PP 28/2024 merupakan kebijakan yang membuat industri rokok beserta usaha masyarakat yang terkait di dalamnya akan semakin terancam. Pasalnya saat ini saja industri rokok sudah terlalu banyak tekanannya. Ditambah lagi kata Sudarto dalam aturan tersebut terdapat aturan kemasan rokok polos tanpa merek, dirancang melalui RPMK yang penuh kejanggalan.

Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasinya dengan lantang di jalan Rasuna Said, akhirnya pihak Kemenkes yang diwakili oleh Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih membuka ruang untuk audiensi saat massa melakukan aksi.

Benget mengatakan, pihaknya akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama. kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu dalam penyusunan RPMK yang mana yang terdampak adalah buruh ya pak. Kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sudarto mengatakan bahwa terkait dengan aturan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. Terkait dengan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Tadi soal kemasan polos sudah nggak, mereka udah bilang nggak kok pak, kita juga mikir lah pak, itu kan cek ombak katanya. Nah itu kebiasaan, jadinya ngaku tadi. Ada beberapa yang juga diakui seperti larangan zonasi penjualan produk tembakau dengan radius 200 meter itu nanti katanya akan dibicarakan. Terpenting adalah kita akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes menyatakan, bakal melibatkan FP RTMM-SPSI dan organisasi terkait lainnya dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenkes mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman.

Sudarto mengatakan, pihaknya akan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya. Jika pihaknya tidak dilibatkan, maka akan ada aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat lagi.

JAKARTA,investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyatakan ketidakpuasan atas perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Menurut dia, RPMK perlu mengakomodir masukan dari tenaga kerja.

Minimnya ruang keterlibatan pun sampai membuat Sudarto bersama perwakilan tenaga kerja lainnya memaksa hadir dalam public hearing yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa waktu lalu, meskipun tidak mendapat undangan resmi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak lain.

Dalam forum public hearing yang didominasi oleh LSM yang mengatasnamakan kesehatan, Sudarto menekankan bahwa banyak aturan dalam PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes yang berdampak negatif bagi penghidupan ratusan ribu pekerja di industri hasil tembakau hingga makanan-minuman.

"Kami merasa hak-hak kami sebagai pekerja tidak terlindungi dengan baik. Seharusnya, pemerintah melindungi industri hasil tembakau yang menjadi sumber mata pencarian kami," ungkapnya di Jakarta, baru-baru ini.

Forum diskusi yang diselenggarakan PP FSP RTMM-SPSI tersebut turut mengundang Kemenkes. Namun sayangnya, tidak ada satu pun perwakilan Kemenkes yang hadir.

Kemenkes, kata dia, harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Jika minim partipasi publik, lanjut dia, maka proses pembahasan PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes tidak sejalan dengan tata cara perumusan kebijakan yang baik .

Walau tidak pernah dilibatkan oleh Kemenkes, Sudarto menyampaikan bahwa para pekerja di bawah naungannya telah  mengirimkan sekitar 20.000 masukan tertulis melalui situs resmi Kemenkes. Harapannya, masukan tersebut bisa diterima dan diakomodasi.

Sudarto menyebut bahwa Kemenkes seharusnya mengungkap informasi mengenai masukan yang diterima melalui situs PartisipasiSehat, yang sering mengalami kendala teknis hingga down saat menerima masukan dan penolakan yang membludak.

"Kami telah mengirimkan hampir 20 ribu masukan untuk menolak PP 28 dan aturan turunannya (RPMK), termasuk kemasan rokok polos tanpa merek. Kami berharap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa memberikan kejelasan terkait penolakan ini," tegasnya.

Ia pun berharap Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi lebih baik dengan kementerian lainnya untuk menciptakan kebijakan yang seimbang.

"Kami meminta Kemenkes menghapus aturan kemasan rokok polos tanpa merek dari RPMK dan meninjau ulang PP 28/2024," katanya.

Selain itu, Sudarto mendorong ruang dialog yang ia pandang akan membuka peluang bagi Kemenkes untuk mendengarkan aspirasi pekerja. Namun, jika langkah diplomasi tidak berhasil, Sudarto menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi para pekerja.

"Kami ingin mengambil jalur diplomasi terlebih dahulu, tetapi jika tidak dihiraukan, kami siap untuk bertindak lebih tegas. Kami akan turun ke jalan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudarto menilai bahwa polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK tidak perlu terjadi jika pemerintah memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja dan industri. Ia khawatir banyak buruh akan menjadi korban PH jika kebijakan ini diterapkan. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait.

Kekhawatiran Sudarto ini juga tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang mengingatkan adanya ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menyebut bahwa dampak ancaman ini bisa menyebabkan hilangnya 85 juta pekerjaan, di saat Indonesia sedang menyambut bonus demografi 2030 yang memerlukan banyak lapangan pekerjaan.

"Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF, ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita," imbuhnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak delapan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi pada Rabu (25/9/2024) melaporkan ke Mabes Polri sejumlah oknum yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Delapan provinsi itu yakni Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Oknum-oknum itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

“Jadi, delapan Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub,” kata Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, Deni menuturkan bahwa 21 Kadin Provinsi tidak pernah mengajukan permintaan untuk menggelar Munaslub.

Selain itu, Kadin Provinsi juga disebut tidak pernah membuat somasi ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan tidak pernah melakukan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi untuk menunjuk dua utusan datang ke Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Jadi yang kami lakukan di sini menginventarisasi semua data-data, siapa-siapa yang hadir di dalam Munaslub 14 September 2024 yang mengatasnamakan Kadin Provinsi yang tidak hadir,” tuturnya.

Adapun, pihaknya telah berkonsultasi dengan Mabes Polri pada Rabu (25/9/2024). Hasilnya, masih ada bukti-bukti yang harus dilengkapi Kadin Provinsi untuk laporan tersebut.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, MAS Latuconsina, menegaskan, 21 Kadin Provinsi tetap teguh dan tegak lurus terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melaksanakan Munaslub, harus ada pengusulan 50%+1 dari Kadin Provinsi.

Kadin kubu Arsjad Rasjid menduga ada dokumen yang dipalsukan atas nama Kadin Provinsi jika Munaslub menganggap ada usulan dari daerah sebesar 50%+1, yang jika dikalkulasi jumlahnya menjadi 18 dari total 35 kadin Provinsi yang ada di Indonesia.

“Sehingga kami sepakat 21 Kadin Provinsi untuk meminta kuasa hukum atas nama Pak Deni untuk ambil langkah hukum yang diperlukan sehingga kita dapat tahu ternag benderang apa yang ada di balik pelaksanaan Munaslub,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kadin Indonesia diterpa masalah dualisme usai adanya Munaslub 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin baru menggeser posisi Arsjad Rasjid.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024-2029.

Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat pekerja/buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengaku khawatir polemik ini dapat berpengaruh terhadap pembahasan upah minimum yang biasanya ditetapkan paling lambat November setiap tahunnya.

“Sedikit khawatir dengan kisruh ini. Kalau persoalan ini berlanjut, pihak pengusaha menjadi tidak fokus ketika melakukan diskusi tentang kenaikan upah,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Meski selama ini yang menjadi mitra serikat buruh dalam tripartit adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah, Elly menyebut bahwa Kadin merupakan pemilik usaha yang sebenarnya.

Oleh karena itu, selain pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 menjadi tidak maksimal, Elly juga khawatir polemik ini dapat berdampak luas terhadap ekonomi nasional, termasuk di sektor ketenagakerjaan dan investasi.

Di sisi lain, kalangan buruh saat ini tengah diliputi keresahan. Pasalnya, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah marak terjadi di Tanah Air, utamanya di sektor garmen dan sebagian industri perhotelan.

“Ini belum selesai. Jangan karena ada masalah Kadin jadi berdampak terhadap bisnis dan juga ketenagakerjaan seperti PHK,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub 2024. Dalam Munaslub ini, posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia 2021-2026 diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029.

Perseteruan antara kedua kubu kian memanas. Kubu Arsjad bahkan menempuh jalur hukum lantaran penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029 tidak sah di mata hukum. Sebab, Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

WASHINGTON - Pada tahun 2024, harga emas telah melonjak hampir 20%, didorong oleh pembelian bank sentral yang signifikan. Itu dipicu permintaan konsumen yang kuat di China , dan peningkatan minat pada aset safe haven karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman perang dunia III.

Negara dengan emas terbanyak adalah Amerika Serikat, yang memiliki 8.133 ton senilai USD628 miliar. Setengah dari cadangan negara tersebut disimpan di United States Bullion Depository, yang dikenal sebagai Fort Knox, sebuah pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Kentucky.

Jerman berada di peringkat kedua dengan 3.351 ton, diikuti oleh Italia dengan 2.452 ton.

Ketidakpastian Globel dan Ancaman Perang Dunia III, 10 Negara Ini Tingkatkan Cadangan Emas

1. Amerika Serikat (8.133 Ton)

2. Jerman (3.351 Ton)

3. Italia (2.452 Ton)

4. Prancis (2.437)

5. Rusia (2.336)

6. Tiongkok (2.264)

7. Swiss (1.040)

8. Jepang (846)

9. India (831)

10. Belanda (612)

Melansir Visual Capitalist, sebagian besar emas dunia dipegang oleh bank sentral, yang mengelola cadangan ini karena karakteristik keamanan, likuiditas, dan pengembaliannya. Lembaga-lembaga ini memegang sekitar seperlima dari semua emas yang ditambang sepanjang sejarah.

Pada paruh pertama tahun 2024, bank sentral membeli 483 ton emas, yang merupakan rekor baru.

Turki menjadi pembeli emas terbesar pada paruh pertama tahun ini, dengan total pembelian 45 ton. India berada di peringkat kedua, dengan total pembelian 37 ton emas dalam enam bulan pertama.

Sebagai pembeli utama, China baru-baru ini memperlambat pembelian emasnya, dengan menangguhkannya pada bulan Mei dan Juni. Sebelumnya, bank sentral China telah meningkatkan cadangan emasnya selama 18 bulan berturut-turut.

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera terhadap UUD 1945 ke MK. Pengajuan gugatan tersebut diwakilkan oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Elly Rosita dan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Dedi Hardianto.

Berdasarkan mkri.id, Haris Manalu sebagai kuasa hukum Pemohon menyebutkan, upah pekerja atau buruh mandiri masih kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Namun, pekerja diharuskan membayar iuran jaminan sosial, termasuk Tapera.

“Bahwa UU Tapera ini melanggar hak Pemohon karena mewajibkan beban biaya bagi warga negara fakir miskin dari yang seharusnya menjadi beban negara/pemerintah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” jelas Haris, pada 6 Agustus 2024.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan UU Tapera Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945.

Tak hanya KSBSI, terdapat pihak lain yang juga keberatan dengan Tapera, yaitu:

Asosiasi Pengusaha Apindo (Apindo)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin mengaku telah mengajukan keberatan Tapera sejak 2016.

“Selama sosialisasi program Tapera sejak 2016, DPP Apindo DKI Jakarta sudah menyatakan keberatan,” kata ujar Solihin, pada Senin, 10 Juni 2024.

Saat itu, Solihin berpendapat, fasilitas pembangunan rumah Tapera telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fasilitas serupa melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Program Tapera ini tumpang-tindih dengan program yang sudah ada,” lanjutnya.

Anggota DPR

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengklaim sebagian fraksi setuju, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ditunda.

“Sebagian besar fraksi nampaknya setuju jika program tersebut ditunda dan dikaji kembali kelayakannya,” ucap Hendrawan, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Menurut Hendrawan, jika program Tapera berbentuk tabungan, maka sebaiknya iuran bersifat opsional. Artinya, masyarakat tidak wajib membayar iuran atau dipotong gajinya sebesar 3 persen untuk Tapera. Pekerja dapat menilai sendiri manfaat dari program tersebut dan mau berpartisipasi secara sukarela.

Selain Hendrawan, Ketua Komisi Infrastruktur DPR, Lasarus juga menyampaikan, perlu agenda rapat khusus membahas Tapera.

“Supaya nanti tuntas. Kami banyak mendapatkan pertanyaan, makanya saya minta pemerintah tunda dulu. Nanti kami undang wirausaha, perwakilan buruh, baru pihak Tapera,” ujarnya.

Pengamat Properti AS Property Advisory

Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus mengungkapkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana potong upah pekerja swasta untuk Tapera. Ia mengatakan, urusan perumahan bukan perkara sederhana sehingga butuh perhitungan matang. Pemerintah harus memastikan iuran yang dikumpulkan pekerja melalui Tapera benar-benar dimanfaatkan untuk membeli hunian.

“Ini tabungan yang 'dipaksakan' untuk rumah. Dengan uang segitu, apa nanti dapat rumah? Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai hal-hal seperti in (Tapera)i tujuannya cuma buat pengumpulan dana masyarakat,” kata Anton, pada Selasa, 28 Mei 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA | YONATHAN LAWRENS | BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU