Wakil Presiden Ma'ruf Amin membocorkan rencana kegiatannya usai purnatugas pada 20 Oktober 2024 nanti. Katanya, ia akan kembali ke habitat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin usai menghadiri Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia.

"Saya pertama mau kembali ke habitat. Ke pesantren," kata Ma'ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, ia juga bercerita kalau dirinya telah mendapat amanah baru di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ma'ruf Amin dipercaya menjadi Ketua Dewan Syuro PKB.

"Ada tugas baru saya. Saya juga Ketua Dewan Syuro PKB, bagaimana membangun PKB," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu pekan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024.

Kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JOMBANG, investor.id - Puluhan Kiai Khos dan Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dikembalikan lagi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Para kiai mendorong PBNU menyiapkan langkah strategis untuk merebut kembali PKB.

Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni mengungkapkan, hasil pertemuan para kiai dan Rois Syuriah menelurkan dua kesepakatan untuk mengembalikan PKB ke PBNU. Para kiai juga meminta tim Pansus PKB untuk mengambil langkah strategis untuk memperbaiki masa depan PKB.

"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni, pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural. Kesepakatan kedua, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan," kata Amin Said, di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8/2024) malam.

Menurut Amin Said, kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan. Tugas Dewan Syuro yang seharusnya menjadi penentu partai, tapi di struktural PKB Muhaimin Iskandar, fungsi Dewan Syuro tidak bisa tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai.

Padahal, kata dia, keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni, Dewan Syuro harus menjadi penentu partai. Amin Said menegaskan karena berdirinya PKB dari PBNU, maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SUMEDANG — Wakil Presiden KH Maruf Amin buka suara ihwal pertikaian yang terjadi di antaraPengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) danPartai Kebangkitan Bangsa(PKB).

Wapres menyarankan agarPBNUdanPKB‘mengurusi dapur’ masing-masing agar pertikaian keduanya tidak semakin meruncing. Maruf menilai bahwa pertikaian yang terjadi antara PBNU dan PKB belakangan ini tidak akan mencapai titik islah jika keduanya saling ‘mengurusi dapur’.

Bahkan, menurut Maruf, seharusnyaPBNUdanPKBbekerja sama untuk kepentingan bangsa dan umat.

"Ya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling fokus dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada pembangunan perumatan, nah PKB pada politik," tuturnya di Sumedang, Kamis (1/8/2024).

Maruf juga mengaku heran dengan konflik yang terjadi antaraPBNUdanPKBkarena tugas dan fungsi keduanya sangat berbeda. Maka dari itu, dia mengimbau PBNU dan PKB agar fokus pada pekerjaan masing-masing.

"Kalau terjadi korslet [korsleting] itu kan memang agak aneh juga kan, karena memang tugasnya berbeda. Kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi, masing-masing berada di jalurnya masing-masing," katanya.

Padahal, menurut Maruf, sewaktu dirinya menjadi Ketua Tim Lima sekaligus Dewan Syuro PKB, secara historisPBNUdanPKBtidak memiliki konflik apa pun dan lebih sering bekerja sama.

"Sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu hubungannya, hubungan aspiratif, hubungan kultural dan hubungan historis, tidak ada hubungan struktural," ujarnya.

Berdasarkan catatanBisnis,PBNUberencana merebut kembali kepemimpinanPKBdengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.

Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari strukturalNU.

Sementara itu, sejumlah pihak langkahPBNUtersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.

Muhaimin Iskandaralias Cak Imin, Ketua UmumPKByang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP)Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Muhaimin Iskandar dituding menghapus kewenangan Dewan Syuro dari dalam AD/ART agar bisa menguasai partai tersebut secara penuh.

Hal tersebut disampaikan eks Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy usai memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB yang dibentukPengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) pada hari ini Rabu (31/7/2024) di Kantor PBNU Jakarta.

Lukman mengatakan bahwa kewenangan Dewan Syuro DPP PKB itu dihapus ketika PKB menggelar Muktamar pada 2019 di Bali.

Tidak hanya itu, Lukman menjelaskan bahwa kewenangan DPW dan DPC PKB juga dihapus dan dilimpahkan ke DPP PKB.

"Jadi saat ini sedang terjadi penghilangan eksistensi Dewan Syuro baik di dalam AD/ART maupun secara administratif di DPP PKB," tuturnya.

Dia menjelaskan hilangnya kewenangan Dewan Syuro DPP PKB tersebut akhirnya membuat semua kepemimpinan DPP PKB tersentralisasi di tangan Muhaimin Iskandar.

"Jadi kepemimpinan PKB ini semuanya jadi tersentralisasi di Ketua Umumnya yaitu Muhaimin Iskandar," katanya.

Bahkan, menurut Lukman, di dalam AD/ART DPP PKB hasil Muktamar Bali, Ketua Umum DPP PKB memiliki kewenangan penuh untuk memberhentikan Ketua DPW maupun DPC PKB di Indonesia.

"Bahkan Ketum bisa mendegradasi hasil musyawarah, itu kewenangan Muhaimin Iskandar hari ini di PKB," ujarnya.

Seperti diketahui, PBNU justru berencana merebut kembali kepemimpinanPKBdengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.

Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari strukturalNU.

Sementara itu, sejumlah pihak langkahPBNUtersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.