JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi, berinvestasi serta melakukan kegiatan usaha dan berbisnis di Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran, kontribusi, serta dukungan dan kolaborasi dari para pelaku ekonomi, bisnis dan produsen di sekitarnya,” kata Menhub dalam acara Sosialisasi Kegiatan Usaha di Pelabuhan Patimban, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menhub berharap Pelabuhan Patimban dapat menjadi pemantik potensi bisnis di pelabuhan serta kawasan khususnya Jawa Barat dan sekitarnya. “Dengan berkembangnya Pelabuhan Patimban, pelayanan transportasi laut dan logistik dapat lebih mudah, lebih efisien, serta meningkatkan perekonomian di Kawasan Jawa Barat dan Nasional,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dan PT Patimban International Car Terminal (PICT), terus mengembangkan Pelabuhan Patimban untuk memberikan fasilitas transportasi laut, sekaligus sebagai outlet bisnis bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap I-1 (tahun 2018-2021), tahap I-2 (tahun 2022-2025), dan akan dilanjutkan pada tahap II dan tahap III.

Pemerintah juga membangun ekosistem Pelabuhan Patimban dengan mengembangan backup area untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan. Backup area itu juga ditawarkan pada investor untuk mempercepat pembangunan backup area. Guna keperluan backup area, Kemenhub telah membebaskan tanah seluas 350 Ha. Selain untuk menunjang kegiatan utama pelabuhan dan kegiatan bongkar muat, area tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan industri baru yang dapat mengefisienkan biaya logistik.

Pelabuhan Patimban saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas operasional, diantaranya automation gate di terminal internasional, receiving area di terminal domestik dan internasional, fasilitas lengkap pada area inspeksi, pre yard, storage yard, CCTV keamanan pada 20 titik, hingga lampu penerangan pada area storage dan dermaga. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure) untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. Pelayanan kapal di pelabuhan ini dilakukan secara online melalui Inaportnet.

Pelabuhan Patimban yang telah selesai di bangun pada tahap I-1 saat ini telah dioperasikan sejak tahun 2020 melalui operasional sementara dan pada tahun 2021 dioperasikan secara penuh dengan pengelolaan pelabuhan/operator yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT PPI.

Pada tahun 2021 Terminal Kendaraan yang berkapasitas 218.000 completely built up (CBU) per tahun telah melayani operasional dengan total muatan 31.856 CBU per tahun atau 15% dari kapasitas.

Lalu pada tahun 2022 total muatan naik menjadi 198.064 CBU per tahun atau 91,1% dari kapasitas, dan tahun 2023 total muatan 224.935 CBU atau 103,18% dari kapasitas. Pada Juni 2024 total muatan sudah mencapai 90.659 CBU atau 41,59% dari kapasitas.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengembangkan penerapan digitalisasi kepelabuhanan melalui Inaportnet yang turut memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan kapal dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan digitalisasi kepelabuhanan melalui Inaportnet tersebut juga sebagai upaya Kemenhub dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Mineral Batubara (Simbara).

Kementerian Perhubungan saat ini terus memperkuat sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif. Hal ini sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu di dorong dan dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema "Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia" di Jakarta, Selasa (16/7). Seminar ini merupakan penguatan dan sosialisasi capaian kolaborasi dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Adapun peserta seminar berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.

"Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya kami terus lakukan peningkatan, bahkan nanti akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.

Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan. "Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," jelas Budi.

Budi menilai implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikatakan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu. Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.

"Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," ujar dia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib serta perwakilan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sosialisasi sistem Inaportnet kepada para pemangku kepentingan terkait ditengah upaya pemerintah dalam digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Budi Karya memaparkan, Inaportnet merupakan salah satu terobosan digital yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam upaya peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

Dia menuturkan, hingga saat ini sistem Inaportnet telah diimplementasikan pada 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, layanan untuk kapal dan barang pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah terintegrasi pada sistem ini.

Meski demikian, dia menilai implementasi Inaportnet perlu disosialisasikan lebih optimal kepada para pemangku kepentingan terkait. Hal ini terutama perlu dilakukan kepada para pengguna jasa pelabuhan seperti pelaku usaha.

"Pertanyaannya apakah para user seperti pemilik barang dan pemilik tambang yang mau ke daerah mengetahui ini [sistem Inaportnet]. Jadi, saya minta kepada UPT Pelabuhan untuk terus impove dan sampaikan kepada masyarakat," jelas Budi Karya dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Budi Karya melanjutkan, Inaportnet merupakan bagian dari penerapan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) di Indonesia.

Menurutnya, penerapan NLE di Indonesia menarik banyak perhatian negara-negara lain. Budi menyebut, beberapa negara anggota Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) bahkan berminat melakukan studi banding terkait penerapan ekosistem logistik nasional.

Oleh karena itu, Budi Karya meminta kepada jajarannya di Ditjen Perhubungan Laut untuk terus mengembangkan baik Inaportnet maupun NLE secara keseluruhan. Dia meminta agar seluruh pemangku kepentingan turut terlibat dan tidak terjebak ego sektoral.

"Bikinlah lebih baik dan jadikanlah sistem-sistem ini diketahui masyarakat. Saya yakin ke depannya ini bisa lebih efektif," jelas Budi Karya.