Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Koperasi berupaya untuk menumbuhkan minat kaum muda terhadap koperasi. Maklum, saat ini partisipasi anak muda untuk bergabung ke koperasi masih minim.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, minimnya minat anak muda untuk ikut koperasi lantaran bisnis koperasi kerap terkesan ketinggalan zaman alias jadul, identik dengan kerja orang tua dan kurang tersentuh modernisasi.

"Padahal demografi kita 52% adalah anak muda, untuknya ketertarikan pada koperasi harus ditumbuhkan," kata Budi pada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Untuk itu, fokus Budi dalam 100 hari kerja pertama pada beberapa hal, salah satunya adalah merombak wajah koperasi agar lebih kekinian dan menarik lebih banyak anak muda di Indonesia.

Selain itu, rebranding menurutnya penting untuk menghilangkan kesan bahwa koperasi adalah bisnis yang mudah bermasalah saat dijalankan.

Kedua, Budi Arie juga memastikan pengawasan koperasi nantinya menggunakan sistem digitalisasi guna meminimalisir penyelewengan.

Ketiga, penguatan tata keola dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah akan menyediakan beasiswa untuk peningkatan kapasitas yang diutamakan bagi generasi muda agar ada regenerasi kepengurusan.

"Ini juga upaya untuk mengembangkan hasrat dalam berkoperasi anak muda," ujarnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan tata kelola kegiatan usaha pertambangan dengan perbaikan tata kelola dan regulasi yang memanfaatkan sistem informasi.

Perbaikan regulasi urusan perizinan mineral dan batubara (minerba), juga digitalisasi metode pengawasan, saat ini tengah menjadi fokus Direktorat Jenderal Minerba.

Untuk menjalankan upaya perbaikan tata kelola minerba, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Rita, sinergi ini diperlukan untuk menjawab tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral, di tengah isu kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan transisi energi.

“Tantangan yang ada saat ini harus kita lakukan langkah-langkah perbaikan supaya tantangan yang ada menjadi minor dan pada akhirnya menjadi salah satu langkah dalam perbaikan tata kelola pertambangan mineral,” ujar Rita dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba Satya Hadi Pamungkas menjelaskan, terkait perpanjangan IUP, terdapat beberapa aspek yang menjadi evaluasi. Ditjen Minerba memberikan pertimbangan salah satunya didasarkan pada kinerja badan usaha sesuai pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

“Nah ketika kita berbicara perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan atau bisa saja tidak diberikan (izin), karena yang dinilai adalah kinerja perusahaan. Hal ini beralasan sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi (pada IUP) selama 20 tahun, jadi penilaiannya perusahaan sudah melakukan apa? sehingga perusahaan dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan,” ungkapnya.

Satya juga menyampaikan badan usaha yang diundang dalam acara ini adalah badan usaha yang masa berlaku IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir dalam waktu lima sampai satu setengah tahun.

“Sehingga diharapkan bapak/ibu dapat mengajukan perpanjangan lebih cepat atau tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan perpanjangan,” harap Satya.

Adapun, sosialisasi yang dihadiri oleh 27 badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses perizinan, termasuk proses pengajuan dan penerbitan perpanjangan IUP Mineral Logam.