Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan tata kelola kegiatan usaha pertambangan dengan perbaikan tata kelola dan regulasi yang memanfaatkan sistem informasi.

Perbaikan regulasi urusan perizinan mineral dan batubara (minerba), juga digitalisasi metode pengawasan, saat ini tengah menjadi fokus Direktorat Jenderal Minerba.

Untuk menjalankan upaya perbaikan tata kelola minerba, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Rita, sinergi ini diperlukan untuk menjawab tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral, di tengah isu kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan transisi energi.

“Tantangan yang ada saat ini harus kita lakukan langkah-langkah perbaikan supaya tantangan yang ada menjadi minor dan pada akhirnya menjadi salah satu langkah dalam perbaikan tata kelola pertambangan mineral,” ujar Rita dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba Satya Hadi Pamungkas menjelaskan, terkait perpanjangan IUP, terdapat beberapa aspek yang menjadi evaluasi. Ditjen Minerba memberikan pertimbangan salah satunya didasarkan pada kinerja badan usaha sesuai pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

“Nah ketika kita berbicara perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan atau bisa saja tidak diberikan (izin), karena yang dinilai adalah kinerja perusahaan. Hal ini beralasan sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi (pada IUP) selama 20 tahun, jadi penilaiannya perusahaan sudah melakukan apa? sehingga perusahaan dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan,” ungkapnya.

Satya juga menyampaikan badan usaha yang diundang dalam acara ini adalah badan usaha yang masa berlaku IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir dalam waktu lima sampai satu setengah tahun.

“Sehingga diharapkan bapak/ibu dapat mengajukan perpanjangan lebih cepat atau tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan perpanjangan,” harap Satya.

Adapun, sosialisasi yang dihadiri oleh 27 badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses perizinan, termasuk proses pengajuan dan penerbitan perpanjangan IUP Mineral Logam.

JAKARTA, KOMPAS.com- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah setelah melakukan penyelidikan terhadap berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.

Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Senin (30/9/2024).

"Untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak," ujar Nusron.

Nusron mengungkapkan beberapa poin penting dalam rekomendasi.

Pertama, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Revisi ini diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi kekinian dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Kedua, Pansus merekomendasikan perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama untuk ibadah haji khusus dan pengalokasian kuota tambahan.

"Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik," tegas Nusron.

Ketiga, Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kontrol oleh negara dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Pansus merekomendasikan agar peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan," katanya.

Keempat, Pansus Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP, agar lebih detail dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

Jika diperlukan, tindak lanjut dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.

Kelima, Nusron juga mengharapkan agar pemerintah mendatang dapat mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelum menyampaikan rekomendasi, Nusron menjelaskan bahwa Pansus Haji DPR RI telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari unsur regulator dan operator di Kementerian Agama.

Pansus juga melakukan kunjungan lapangan di dalam dan luar negeri dari 19 Agustus hingga 24 September 2024.

Salah satu temuan penting adalah dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa kuota haji khusus harus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Pansus menemukan adanya celah dalam pendamping kuota yang diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahrumnya.

Nusron menambahkan bahwa hingga 2024, Kementerian Agama belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota baru, yang merupakan porsi haji reguler yang belum diketahui keberadaannya.

"Terdapat ketidaksinkronan antara keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan surat edaran terkait," imbuhnya.

Pansus juga mencatat bahwa pelayanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dan standar pelayanan.

Selain itu, tidak adanya audit berkala terhadap sistem Siskohat menyebabkan keamanan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji tidak terjamin.

"Sistem komputerisasi haji terpadu tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem," kata Nusron.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para bakal calon kepala daerah (cakada) agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal itu sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, KPK mengimbau setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mulai menyampaikan LHKPN, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke KPU.

Dikatakan Pahala, LHKPN bukan hanya kewajiban administratif saja, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara.

Karena itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pemberian Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk membantu bakal cakada membuat LHKPN agar mudah dan cepat.

Pedoman tersebut disusun agar mempermudah proses penyampaian LHKPN. Sekaligus memastikan setiap bakal calon kepala daerah memenuhi persyaratan dengan jelas serta transparan.

KPK nantinya akan melakukan verifikasi administratif atas kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian, berikut kelengkapan dokumen berupa surat kuasa terhadap seluruh LHKPN para bakal calon kepala daerah.

KPK lalu memberikan tanda terima jika LHKPN yang disampaikan sudah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif. Jika masih ada kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, KPK akan memberitahu bakal calon kepala daerah terkait hal-hal yang mesti diperbaiki.

Adapun bakal calon kepala daerah wajib menyampaikan perbaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dengan tetap mempertimbangkan batas waktu dari KPU (waktu pendaftaran ke KPU 27 sampai dengan 29 Agustus 2024).

“Dalam hal bakal calon tidak melakukan perbaikan yang dimaksud, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK,” ungkap Pahala dalam keterangan yang dikutip Jumat (2/8/2024).

Dalam surat edaran dimaksud, KPK menetapkan tata cara penyampaian LHKPN bagi bakal calon kepala daerah berikut ini:

1. Bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun pelaporan LHKPN, mereka harus mendaftar ke KPK untuk mendapatkan username dan password sesuai dengan prosedur yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran. Setelah memperoleh akun, mereka harus melakukan pelaporan LHKPN dengan menggunakan Jenis Laporan Khusus;

2. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai Wajib Lapor LHKPN pada suatu instansi, mereka wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK untuk mengaktifkan kembali akun tersebut dan kemudian melakukan pelaporan LHKPN;

3. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, mereka dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan yang saat ini. Jika sudah melakukan submit pelaporan LHKPN di tahun 2024, baik pelaporan periodik 2023 maupun laporan khusus 2024, maka tanda terima dari pelaporan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban LHKPN.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News