Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, melalui Unit Pengelola Transportasi Angkutan Jalan (UPTAJ), melakukan sejumlah langkah strategis untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) oleh porter tidak resmi di Terminal Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Kampung Rambutan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, terutama dalam hal penggunaan jasa porter.

Kepala UPTAJ, Syamsul Mirwan, mengatakan salah satu upaya pencegahan adalah penentuan titik drop-off dan transit penumpang secara pasti, serta pengawasan ketat oleh petugas terminal dibantu CCTV.

“Terminal Kampung Rambutan sudah terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan melayani penumpang AKAP, dalam kota, serta penumpang commuter. Kami sudah menentukan titik drop-off yang jelas dan akan diawasi secara langsung,” ujar Syamsul dikutip dari Berita Jakarta.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah membuat Standard Operating Procedure (SOP) khusus bagi porter resmi, yang mencakup pelatihan komunikasi dan etika pelayanan. Syamsul menyampaikan para porter juga diberikan seragam khusus dan nomor identitas untuk memudahkan penumpang mengenali porter resmi, sekaligus menghindari pungli dari porter tak resmi.

Baca Juga: Cek Fisik Kendaraan Bisa via Online, Dimulai Kapan?

“Kami sudah memberikan seragam kepada porter yang dilengkapi nomor identitas, sehingga jika terjadi masalah, porter dapat dikenali,” katanya.

Syamsul menjelaskan, saat ini terdapat 10 porter resmi di Terminal AKAP Kampung Rambutan yang telah diberdayakan dari warga sekitar. Mereka dibagi menjadi dua tim, masing-masing lima orang untuk sif pagi dan malam.

“Jumlah porter dibatasi untuk menghindari persaingan antarporter. UPTAJ juga mencatat setiap porter dalam database khusus dan memberikan pelatihan mengenai sikap dan komunikasi yang baik,” ucapnya.

Ia mengatakan UPTAJ juga menyediakan fasilitas penyimpanan barang (loker) bagi penumpang yang transit. Fasilitas ini berkapasitas 30 tas dan dilengkapi dengan pengawasan CCTV serta petugas terminal. “Loker ini baru dibangun awal bulan ini, dan kami berharap penumpang bisa lebih nyaman menitipkan barang bawaan mereka,” kata Syamsul.

Baca Juga: Tesla Cybertruck Dijadian Mobil Operasional Polisi, Picu Kontroversi

Ia menambahkan, saat ini penyeragaman porter resmi baru diterapkan di Terminal Kampung Rambutan dan akan diimplementasikan di terminal AKAP lainnya di Jakarta.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Dishub DKI Jakarta untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang di terminal-terminal utama di Jakarta,” tandasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Bank DKI resmi memperoleh hak nama atas Stasiun MRT Bundaran HI. Peresmian hak penamaan atau naming right Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dilakukan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Perjanjian kerja sama dilakukan antara Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Sementara peresmian nama dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Dengan adanya naming right ini kami berharap dapat meningkatkan eksposur dan awareness Bank DKI, sehingga kami bisa terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jakarta, Khususnya dalam mendukung agenda Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global," kata Agus di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Untuk tahap awal, kontrak kerja sama naming right ini berlaku selama tiga tahun. Sayangnya tidak dijelaskan berapa nilai kerja sama antara MRT Jakarta dan Bank DKI.

Agus menambahkan, Bank DKI sudah melakukan kerja sama serupa untuk meningkatkan awareness perusahaan. Salah satunya kerja sama dengan TransJakarta untuk penamaan Halte Senayan Bank DKI.

Sementara itu, Tuhiyat menjelaskan bahwa naming right adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan. Kontribusi naming right terhadap pendapatan MRT Jakarta sekitar 30-40%.

"Kami dalam rangka juga untuk mempertahankan sustainability perusahaan, going concern perusahaan juga mengupayakan satu inovasi yang kita namakan dengan bisnis hak penamaan stasiun. Nah, MRT Jakarta itu merupakan pionir di bisnis ini," ujar Tuhiyat.

Dari 13 stasiun MRT Jakarta yang ada, 8 stasiun yang sudah dikerjasamakan untuk naming right, termasuk dengan Bank DKI. Adapun Bank DKI merupakan perusahaan BUMD pertama yang bekerjasama untuk naming right.

"Kita dari 13 stasiun yang ada di MRT untuk fase 1 itu ada 7 stasiun Yang sudah melakukan bisnis hak penamaan stasiun Nah, sekarang pada hari ini ditambah dengan satu stasiun yaitu stasiun Bundaran Hotel Indonesia," tutupnya

(ily/hns)

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan Direktorat Lalu LintasPolda Metro Jaya menerapkan tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) untuk pelanggar jalur TransJakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, berharap ini bisa menjadi shock teraphy sehingga masyarakat tidak melanggar jalur Transjakarta.

"Sehingga nanti tidak heran di beberapa kejadian banyak masyarakat yang kaget saat memperpanjang pajak (kendaraan) banyak tagihan atau denda," kata Liputo dikutip dari Antara.

Hal ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar jalur TransJakarta tetap steril dari kendaraan selain bus TransJakarta. Dia menuturkan pengawasan terhadap jalur Transjakarta sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun saat ini, sterilisasi diserahkan pada pengelola TransJakarta yang bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas(Ditlantas) Polda Metro Jaya.

"Ke depan, kami akan lakukan koordinasi lebih lanjut sehingga sterilisasi untuk busway bisa lebih kami optimalkan. Dinas Perhubungan terus melakukan upaya di antaranya memperbaiki rambu-rambu lalu lintas, larangan masuk, dan lainnya," kata Syafrin.

Baca Juga: Mengenal DNGA, Sasis dari Daihatsu untuk Mobil Zaman Now!

Pelanggaran kendaraan terhadap jalur TransJakarta telah beberapa kali terjadi. Pada Juni lalu, misalnya, sekitar 40 kendaraan diketahui melintas di koridor 5 TransJakarta.
Para pengendara kendaraan mobil yang melintas di langsung dikenakan sanksi tilang oleh petugas Ditlantas Polda Metro Jaya dan Polisi Militer (POM) TNI.

Pelanggaran juga ditemukan pada April lalu. Petugas gabungan dari TNI dan Polri mendapati pelanggar melakukan razia kendaraan di Jalur TransJakarta yang berada di Jalan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang pengemudi mobil yang terkena tilang mengaku nekat melintasi jalur TransJakarta karena tengah terburu-buru untuk bekerja.

Adapun sterilisasi jalur dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban berlalu lintas, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan TransJakarta.

(UDA)

Jakarta: Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Pusat mendalami kasus intimidasi yang terjadi di Suku Dinas Perhubungan (Kasudin) Jakarta Pusat. Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudin) Jakarta Pusat Wildan Anwar disebut mendapat intimidasi bawahannya, yaitu Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub Jakpus WS Laoli.

“Kami akan dalami kasus intimidasi yang menimpa Kasudinhub Jakpus. Kita sudah dengar dan membaca dari beberapa media atas kasus tersebut,” ucap Kepala Suku Bagian Irbanko Jakarta Pusat, Bernard Simatupang saat dihubungi Medcom.id, Rabu 31 Juli 2024.

Bernard mengatakan hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pihak Kasudinhub Jakpus, Wildan Anwar terkait intimidasi yang dilakukan bawahannya. Walaupun hingga saat ini belum ada laporan resmi, jajarannya akan menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kalau melawan atasan terlebih jika sampai ada kontak fisik sudah pasti akan ada hukuman disiplin (hukdis). Apalagi jika bawahannya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegasnya.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Masih Tidak Sehat

Bernard mengatakan dalam pemberitaan dijelaskan bahwa Korlap Sudinhub Jakpus WS Laoli diketahui tidak menerima rotasi yang dilakukan Kasudinhub Jakpus. Jika memang tidak menerima rotasi tersebut, seharusnya yang bersangkutan bertanya alasan rotasi.

“Kalau ASN ada yang tidak terima rotasi bisa menanyakan alasannya. Jika yang dirotasi itu sakit jadi tidak bisa memaksimalkan kerjanya itu bisa menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Pusat, Wildan Anwar melaporkan bawahannya Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub, WS Laoli. Ia melaporkan Laoli usai diintimidasi di kantor Sudinhub, Senen, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2024.

“Tadi Laoli langsung mendorong saya dengan dadanya sebanyak dua kali. Di situ saya tidak melawan, saya hanya mundur dua langkah karena didorong,” ucap Wildan saat dihubungi Medcom.id, Selasa 30 Juli 2024.

Wildan menyebut, Laoli memang sudah beberapa hari ini cukup emosional. Terlebih pada Senin 22 Juli 2024 dimana Laoli dirotasi menjadi analis dan penelaah yang bekerja di dalam kantor Sudinhub.

“Perlu diketahui bahwa rotasi ini dilakukan tidak secara tiba - tiba. Kita sudah memberitahu sejak beberapa hari yang lalu tapi Laoli tidak terima dengan keputusan saya,” tegas Wildan.

Tindakan Laoli ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Senen. Namun, hingga saat ini Polsek belum mendapat laporan tertulis dari Wildan.

"Iya dilaporkan ke polisi sesuai perintah Kadishub. Arahannya diminta lapor ke polisi,” lanjut Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebutkan sempat menyerang Haryo Bagus, yang pada saat itu tengah mendampingi Wildan. Haryo disebutkan sempat memvideokan momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut handphone milik Haryo.

(END)

Jakarta: Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Pusat, Wildan Anwar melaporkan bawahannya Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub, WS Laoli. Ia melaporkan Laoli usai diintimidasi di kantor Sudinhub, Senen, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2024.

“Tadi Loly langsung mendorong saya dengan dadanya sebanyak dua kali. Di situ saya tidak melawan, saya hanya mundur dua langkah karena di dorong,” ucap Wildan saat dihubungi Medcom.id, Selasa 30 Juli 2024.

Wildan menyebut, Laoly memang sudah beberapa hari ini cukup emosional. Terlebih pada Senin 22 Juli 2024 dimana Laoli dirotasi menjadi analis dan penelaah yang bekerja di dalam kantor Sudinhub.
“Perlu diketahui bahwa rotasi ini dilakukan tidak secara tiba - tiba. Kita sudah memberitahu sejak beberapa hari yang lalu tapi Laoli tidak terima dengan keputusan saya,” tegas Wildan.

Wildan mengatakan, posisi yang saat ini ditawarkan kepada Laoli justru lebih tinggi dari posisi koordinator lapangan. Tapi, Laoli tetap menolak untuk dipindahkan ke kantor.

Tindakan Laoli ini dinilai Wildan sebagai tindakan yang melawan perintah atasan. Wildan mengatakan, pemindahan Laoli juga dilakukan setelah menimbang aspek-aspek di lapangan dalam beberapa kegiatan penindakan.

"Cara bertindaknya dilapangan itu sangat over-lah dan membuat resahlah," singkatnya.

Baca juga: Dishub DKI Diminta Larang Warga Pakai Sepeda Listrik di Jalan Umum

Untuk rotasi posisi ini, Kasudinhub juga tidak menerbitkan surat keputusan khusus. Pasalnya, posisi koordinator lapangan seyogyanya berada di bawah tugas dari jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pengendalian Operasional Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang saat ini diemban oleh Haryo Bagus.

Tindakan Laoli ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Senen. Namun, hingga saat ini Polsek belum mendapat laporan tertulis dari Wildan.

"Iya dilaporkan ke polisi sesuai perintah Kadishub. Arahannya diminta lapor ke polisi,” lanjut Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebutkan sempat menyerang Haryo Bagus, yang pada saat itu tengah mendampingi Wildan. Haryo disebutkan sempat memvideokan momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut handphone milik Haryo.

Dikonfirmasi terpisah, Laoli membantah kalau ia melakukan intimidasi kepada atasannya. Namun, dia mengaku sempat meninggikan suaranya saat bertanya kepada Wildan.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa saya dipermalukan di depan umum," ucap Laoli saat dihubungi.

Ia mengaku dimarahi di depan umum saat apel pada Senin lalu. Laoli mengatakan, Wildan juga sempat marah-marah dalam apel tersebut. Laoli pun membenarkan kalau saat ini dirinya sudah menjadi staf, tidak lagi jadi koordinator lapangan.

Sementara itu, Kapolsek Senen, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Santoso membenarkan adanya keributan di Kantor Sudinhub Jakpus. Pihaknya juga memerintahkan kanit reskrim untuk melakukan pengecekan lokasi.

“Kalau laporan tertulis belum ada tapi tadi Kasudinhub Jakpus menelepon saya secara langsung terkait peristiwa tersebut,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang warga mengendarai sepeda listrik di jalan umum. Pasalnya pengggunaan sepeda listrik di jalan umum berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

"Sepeda listrik berisiko menimbulkan kecelakaan kalau dipakai di jalan. Ini karena sepeda listrik tidak berbunyi dan berkecepatan rendah, apalagi di jalan umum," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu merujuk data yang menunjukkan terdapat total 647 kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik sepanjang Januari hingga Juni 2024.
Djoko mengatakan upaya mengingatkan pengoperasian sepeda listrik perlu dilakukan rutin, diikuti sosialisasi yang bukan hanya oleh Dinas Perhubungan provinsi, tetapi juga oleh penjual kendaraan, Korps Lalu Lintas Kepolisian, Direktorat Lalu Lintas, Satuan Lalu Lintas, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"Saat pembelian dilakukan, pembeli harus diingatkan bahwa kendaraan ini tak boleh dioperasikan di jalan umum. Pemberitahuan ini bisa disampaikan pihak dealer," kata dia.

Baca juga: Rencana ERP Masuk Raperda, Dishub: Belum Ada Kepastian Diterapkan

Selain itu, menurut Djoko, pengawasan orang tua terhadap anak-anak juga harus ditingkatkan. Begitu juga dengan pihak sekolah, karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.

Dia mengingatkan kampanye keselamatan perlu dilakukan rutin, terus berulang, intens, dan tidak hanya dilakukan pada saat tertentu. Salah satu cara paling efektif adalah memasukkan materi ini ke dalam kurikulum sekolah.

"Dengan begini, anak-anak akan dituntut menerima dan memahami materi keselamatan yang ada. Jangan sampai anak-anak menjadi korban sekaligus pemicu kecelakaan di jalan yang dapat merugikan pengendara lain," ujar dia.

Adapun pengaturan soal sepeda listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Kendaraan tertentu yang dimaksud salah satunya sepeda listrik. Ini merupakan kendaraan yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor Listrik. Sepeda dibatasi kecepatan maksimum 25 kilometer per jam. Penggunaannya hanya dalam lingkungan, bukan di jalan raya.

(END)