Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam perumusan kebijakan pengupahan.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK pada Kamis (31/10/2023) dan akan menjalankan putusan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat Depenas dalam perumusan kebijakan pengupahan.

“Memang sesuai dengan putusan MK itu adalah memperkuat Depenas,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu malam (6/11/2024).

Selain memperkuat fungsi Depenas, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan Kemnaker untuk mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Sebagai informasi, LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang membahas masalah ketenagakerjaan. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Arahan dari Pak Presiden memang optimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional,” ujarnya.

Langkah tersebut juga sejalan dengan salah satu amar putusan MK soal kebijakan penetapan pengupahan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja.

MK menyatakan, frasa yang terkandung dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Frasa yang dianggap bertentangan itu berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Menyatakan, ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi putusan tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam putusannya, MK menambah bunyi pasal tersebut. MK menyatakan, perumusan kebijakan upah melibatkan dewan pengupahan daerah.

“....tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, ‘dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan,” demikian bunyi putusan tersebut.

Adapun pasca putusan MK, Kemnaker tengah merumuskan regulasi baru terkait skema penetapan upah minimum. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker belum bisa menerbitkan regulasi baru sesuai tenggat waktu yang diberikan Prabowo, yakni pada 7 November 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, konsep pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Apalagi, masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha terkait formula penetapan upah minimum.

Dia ingin peraturan yang nantinya terbit tidak hanya siap dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi logika sehingga tidak menimbulkan polemik baru kedepannya. Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemnaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) meningkatkan jangkauan dan kualitas internet di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) guna mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.

Director and Chief Technology Officer Indosat Desmond Cheung mengatakan perusahaan telah melakukan uji coba kesiapan jaringan secara menyeluruh, di mana tim teknis Indosat sudah disiagakan untuk memantau selama 24/7 guna menjamin kenyamanan pelanggan.

Perusahaan, jelasnya, menyiapkan beberapa hal untuk memastikan kelancaran aktivitas digital seluruh kontingen dan penonton.

Pertama, sejumlah Base Transceiver Station (BTS) dan perangkat repeater telah ditambahkan di lokasi-lokasi strategis untuk menghadirkan cakupan jaringan luas dengan sinyal yang kuat, terutama di area dengan potensi kebutuhan layanan internet yang tinggi

Kedua, Indosat melakukan optimasi balancing trafik dan peningkatan kapasitas BTS yang menjangkau lokasi pertandingan PON XXI untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan trafik internet.

Ketiga, menempatkan Mobile BTS (MBTS) di Stadion Deli Serdang untuk memastikan semua pengguna, termasuk atlet, ofisial, penonton, hingga awak media mendapatkan layanan digital yang cepat dan stabil.

“Dengan MBTS, Indosat dapat menangani peningkatan trafik data, telepon, dan SMS dengan baik selama puncak acara PON XXI berlangsung,” kata Desmond dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (7/9/2024)

Hal tersebut, tambahnya, akan membantu menghindari gangguan atau penurunan kualitas layanan yang mungkin terjadi akibat adanya lonjakan pengguna.

Sementara itu, Telkomsel menyediakan jaringan 5G di 12 lokasi strategis, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT) selama PON XXI digelar.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung berbagai acara kenegaraan tingkat nasional dan internasional dengan layanan telekomunikasi mumpuni.

“Seluruh kesiapan infrastruktur, termasuk kehadiran jaringan 5G terkini kami di PON XXI Aceh-Sumut 2024 merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pengalaman digital terbaik bagi seluruh peserta,” kata Indra dikutip Kamis (5/9/2024).

Telkomsel melakukan optimalisasi jaringan untuk memberikan pengalaman konektivitas berkecepatan tinggi yang andal bagi seluruh peserta, termasuk di lokasi-lokasi penting seperti Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Sumut Sport Center, wisma atlet, bandara, tempat penginapan, media center dan area strategis lainnya.

Telkomsel juga menyiapkan berbagai produk dan layanan pelanggan untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi para atlet, official, volunteer, serta pengunjung yang dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti pusat layanan di Media Center Hotel Hermes Aceh hingga 12 GraPARI yang tersebar di berbagai lokasi Aceh dan Sumatera Utara,

Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan berbagai penawaran khusus selama perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pelanggan dapat memanfaatkan Surprise Deal PON XXI yang menawarkan paket data hingga 25 GB selama tujuh hari dengan harga spesial pada tanggal 7-8 September dan 20-21 September.

Jakarta: Tugas dan fungsi DPD dinilai perlu diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga perlu ada revisi undang-undang untuk memperkuat peran dan fungsi DPD dam Otonomi Daerah (Otda).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 KNPI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

"DPD harus diperkuat, Otda juga harus diperkuat. Terutama oleh gerakan pemuda di seluruh Indonesia," ujar Haris, dalam keterangan tertulis, dilansir pada Minggu, 28 Juli 2024.
Haris mengatakan tugas dan fungsi DPD selama ini masih lemah. Bahkan, kata dia, DPD terkesan sekadar penghias di Parlemen.

Dia menegaskan penguatan DPD dan Otda sangat penting. Tujuan akhirnya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Baca juga: Senator Asal Papua Jadi Pimpinan DPD RI Harus Didukung

Dia ingin DPD mempunyai peran menguatkan kepala daerah, agar seluruh daerah bisa mendapatkan otonomi penuh dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di daerah masing-masing. Dengan begitu, kepala daerah yang dipilih langsung dapat menentukan kebijakan sendiri dalam menyejahterakan rakyat.

"Ke depan, kami berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dan otonomi daerah diperkuat, atau tak lagi mendapat intervensi dari Pemerintah Pusat. Selama ini, soal IUP Tambang misalnya, kepala daerah, hanya rekomendasi. Agar daerah lebih cepat pertumbuhannya, itu harus diubah. Sebab, yang tahu masyarakat, ya para kepala daerah di wilayah tersebut," ucap dia.

Dia meyakini Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di daerah, dapat membiayai dan menyejahterakan masyarakat daerah. Namun, banyak daerah seperti di Papua, Kalimantan, dan lainnya, yang masyarakat masih miskin.

"Padahal, SDA melimpah. Sebab itu, kami mendorong pengutatan Pemda dan Otonomi Daerah melalui undang-undang. Pengutan peran dan fungsi DPD RI juga akan membawa dampak besar terhadap daerah, bukan hanya di tingkat pusat," ujar dia.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai momentum HUT KNPI ke-51 merupakan untuk refleksi dan kontemplasi. Pemuda harus mau berkorban dan bersatu menjaga NKRI, dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.

"Mengapa, untuk apa, mau kemana, dan tujuan KNPI ke depan? Ingat kemerdekaan Indonesia digawangi oleh Pemuda. Tugas kita semua, pemuda, mengambil pelajaran dari sejarah, bersatu menjaga bangsa besar yang prural, SDM dan SDA melimpah ini, untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ujar dia.

(ABK)