Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

(acd/acd)

Jakarta -

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

(ily/ara)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, Erick Thohir menyatakan telah menyiapkan kantor untuk badan yang digadang-gadang sekelas Temasek Singapura tersebut.

Erick Thohir mengatakan, kantor yang akan digunakan adalah salah satu aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantara-nya. Kantor Danantara-nya sudah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam. Supaya sinergisitasnya seperti apa," terangnya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10) lalu.

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Lihat video 'Momen Erick Thohir Tinggalkan Rapat Komisi VI DPR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(acd/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melangsungkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (30/10) kemarin. Kala itu salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah usulan skema kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam hal ini, skema kenaikan upah minimum tahun depan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait usulan tersebut, para buruh dengan tegas menyampaikan penolakan. Sebab menurut mereka PP 51/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang belum lama ini dicabut atau direvisi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga PP 51/2023 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai acuan perhitungan kenaikan upah minimal tahun depan.

"Undang-undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia termasuk Apindo-Kadin wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada tafsir lain," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, Senin (4/11/2024).

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelasnya lagi.

Atas dasar inilah para buruh yang diwakili Said Iqbal berpendapat pemerintah secara tidak adil memihak kepada para pengusaha dan melanggar konstitusi jika benar nanti menggunakan formula dalam PP 51/2023 untuk perhitungan kenaikan upah 2025.

"Padahal kan keputusan MK konstitusi sudah kami terima nih, partai buruh dan Serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, kami tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri-menteri terkait khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi menteri mau? Ini ada apa?" ucapnya.

Kondisi ini lantas membuat 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di berbagai wilayah Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024.

"Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Tapi sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya," terang Said.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Perekonomia Airlangga bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan mendapat usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Disebutkan ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini. Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga, Rabu (30/10) lalu.

Kemudian di lain kesempatan, Airlangga juga sempat bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan meminta para pengusaha tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menurut Airlangga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

(fdl/fdl)

Jakarta: Serial anime Haikyuu!! adalah salah satu anime olahraga yang memiliki penggemar paling banyak di seluruh dunia. Mengangkat cerita tentang voli, anime ini bukan hanya menyuguhkan aksi pertandingan yang seru, namun juga menceritakan persahabatan, kompetisi, serta perjalanan hidup remaja dalam mengejar mimpi.

Berkat perpaduan elemen ini, Haikyuu!! telah membangun basis penggemar yang besar dan antusias sejak pertama kali tayang.


(Haikyuu!! season 1 (dok. MBS/ Production I.G./ Shueisha via IMDb)
Untuk para penggemar yang ingin mengikuti perjalanan tim voli SMA Karasuno dengan sempurna, kini saatnya menghidupkan kembali semangat itu melalui film terbaru Haikyuu!! The Dumpster Battle, yang sudah rilis di Netflix pada 31 Oktober 2024. Film ini menyajikan kelanjutan cerita perjuangan Shoyo Hinata dan kawan-kawannya di kejuaraan nasional.

Namun, agar bisa memahami alur dan karakterisasi dengan lebih mendalam, disarankan untuk menonton serial ini dari awal. Berikut adalah panduan lengkap urutan menonton Haikyuu!!, dari musim pertama hingga film terbarunya, agar pengalaman menonton jadi lebih maksimal.

1. Haikyuu!! Season 1 (2014)

Musim pertama memperkenalkan sosok Shoyo Hinata, seorang remaja SMA yang punya passion luar biasa terhadap voli meski berbadan kecil. Bertekad ingin menjadi pemain voli seperti idolanya, Hinata menghadapi berbagai rintangan untuk menghidupkan kembali klub voli di sekolahnya. Tanpa diduga, perjalanan karier volinya mempertemukan dia dengan Tobio Kageyama, saingannya sejak SMP, yang akhirnya menjadi rekan satu tim di SMA Karasuno.

2. Haikyuu!! Movie 1: Owari to Hajimari (2015)

Film kompilasi ini mengemas berbagai momen penting dari musim pertama, terutama dalam hal perjalanan Karasuno menuju kejuaraan. Film ini ideal untuk mengingat kembali pertarungan sengit yang dihadapi oleh tim Karasuno di lapangan voli dengan dramatisasi yang padat dan penuh semangat.

3. Haikyuu!! Movie 2: Shousha to Haisha (2015)

Film kedua ini melanjutkan rangkuman dari perjalanan Karasuno, kali ini berfokus pada upaya mereka mencapai babak selanjutnya di kejuaraan. Shousha to Haisha memperlihatkan keteguhan hati tim dalam menghadapi tantangan demi mewujudkan mimpi.

4. Haikyuu!! Lev Kenzan! (OVA 2015)

OVA ini menghadirkan pertandingan latihan antara Karasuno dan SMA Nekoma, memperkenalkan Lev Haiba, seorang pemain berbakat dari Nekoma. Lev dikenal memiliki lompatan yang tinggi, menjadikan pertandingannya dengan Hinata dan Karasuno penuh ketegangan sekaligus momen-momen menarik.

5. Haikyuu!! Season 2 (2015-2016)

Usai kekalahan di turnamen Inter-High, tim Karasuno tidak patah semangat. Musim ini menyuguhkan perjuangan mereka yang lebih keras untuk lolos ke babak nasional. Dengan strategi baru, latihan keras, dan bimbingan pelatih mereka, Keishin Ukai, Karasuno bertekad melawan tim-tim kuat seperti Aoba Johsai dan Shiratorizawa. Pertemuan ini membawa kita melihat perkembangan karakter, terutama pada Nishinoya, Tsukishima, dan Tanaka.

6. Haikyuu!! The Movie: Talent and Sense (2017)

Film kompilasi ini merangkum perjalanan musim ketiga, menyoroti pelatihan intensif yang dijalani tim di bawah arahan pelatih Ukai. Talent and Sense menampilkan momen-momen penting, terutama dalam pencapaian Karasuno yang lebih matang dalam memahami permainan voli.

7. Haikyuu!!: Falling Grades (OVA 2016)

OVA ini memperlihatkan keseharian tim Karasuno saat mereka menyeimbangkan antara pelatihan voli dan studi akademis. Kisah ini menyajikan sisi komedi dan ringan yang memberikan jeda dari intensitas kompetisi, sekaligus menggambarkan kehidupan para anggota tim di luar lapangan.

8. Haikyuu!! Season 3 (2016)

Musim ketiga mengisahkan pertandingan epik antara Karasuno dan Shiratorizawa untuk memperebutkan tiket ke kejuaraan nasional. Pertarungan ini adalah salah satu momen paling menegangkan dalam serial Haikyuu!!, yang penuh dengan semangat, keberanian, dan kemampuan para pemain yang semakin berkembang.

9. Haikyuu!! Movie 4: Battle of Concepts (2017)

Battle of Concepts merangkum persaingan yang terjadi pada musim keempat, terutama saat Karasuno menghadapi Inarizaki di kejuaraan nasional. Pertandingan yang berlangsung penuh intensitas ini mengungkap kemampuan terbaik setiap pemain dalam tim, menampilkan aksi yang sangat mendebarkan.

10. Haikyuu!!: Betting on the Spring High Volleyball (OVA 2017)

OVA ini menampilkan persiapan tim Karasuno dalam menghadapi turnamen Spring High Volleyball. Di sini, kita bisa melihat kerja keras tim dan suasana hangat persahabatan mereka di luar lapangan.

11. Haikyuu!! Season 4 (2020)

Musim ini kembali menghadirkan Karasuno di turnamen nasional, tetapi dengan perkembangan yang lebih besar bagi para karakternya, terutama Hinata dan Kageyama. Pertumbuhan mereka sebagai pemain dan individu tampak sangat mendalam di musim ini, membuat persaingan menjadi semakin menarik.

12. Haikyuu!! Land vs Sky dan Haikyuu!! The Path of the Ball (OVA 2020)

Dua OVA ini mengisahkan pertandingan persahabatan antara Karasuno dan Nekoma. Land vs Sky memperlihatkan hubungan dekat kedua tim melalui persaingan sengit, sementara The Path of the Ball memberikan nuansa santai dan menggambarkan sisi lain dari keseharian mereka.

13. Haikyuu!! The Dumpster Battle (2024)

Film terbaru yang berjudul Haikyuu!! The Dumpster Battle adalah momen klimaks dari perjalanan tim SMA Karasuno. Film ini mempertemukan Karasuno dengan Nekoma, rival lama mereka, dalam pertandingan yang disebut-sebut sebagai “pertempuran sampah”. Berlangsung di turnamen Prefektur Miyagi, pertandingan ini menggambarkan rivalitas yang sudah lama terjalin antara kedua tim, sekaligus penutupan yang epik dari perjalanan panjang mereka.

Itu tadi panduan menonton anime Haikyuu!! sebelum nonton film terbarunya, The Dumpster Battle, yang tayang di Netflix sejak 31 Oktober 2024. Jangan lewatkan momen yang penuh gairah dan kegigihan dari kisah tim voli SMA Karasuno yang menginspirasi ini! (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Kamis 19 September 2024 lalu.

Pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti informasi yang tertuang dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Anggaran ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. “Ini adalah pertama kalinya pendapatan negara menembus angka Rp3.000 triliun, suatu pencapaian besar yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja kementerian/lembaga atau K/L tahun 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun. Anggaran ini akan diarahkan pada program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta pengarusutamaan gender.

Berikut 10 daftar Kementerian atau Lembaga yang mendapat anggaran belanja tertinggi pada RAPBN 2025:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun.

KEMENKEU

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Kamis 19 September 2024 lalu.

Pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti informasi yang tertuang dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Anggaran ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. “Ini adalah pertama kalinya pendapatan negara menembus angka Rp3.000 triliun, suatu pencapaian besar yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja kementerian/lembaga atau K/L tahun 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun. Anggaran ini akan diarahkan pada program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta pengarusutamaan gender.

Berikut 10 daftar Kementerian atau Lembaga yang mendapat anggaran belanja tertinggi pada RAPBN 2025:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun.

KEMENKEU

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di depan 75 para duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Menurut Airlngga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut dalam proses untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha.

"Jadi dengan ini saya pastikan bahwa sebenarnya MK hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kita. Saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo untuk melibatkan semua pemangku kepentingan investasi dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya," terang Airlangga.

Sebagaimana diketahui, uji materi yang telah mendapat putusan MK dengan nomor 168/PUU-XXI/2023 diajukan oleh partai buruh dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Dalam permohonannya, mereka menggugat puluhan pasal dalam UU Cipta Kerja dan dikabulkan sebagian.

(aid/hns)