Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitasekonomi menjadi salah satu topik yang dibahas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di hadapan para mahasiswa Universitas Surabaya (Unesa).

Mulanya, Isa membahas bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan dalam membangun Indonesia. Penerimaan dari pajak dan sumber-sumber lainnya kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dukungan APBN bagi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting bagi pembangunan ekonomi Tanah Air. Namun demikian, Isa menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk membuat produktivitas ekonomi meningkat secara berkelanjutan.

Bahkan, Isa menyebut bahwa pembangunan kota baru sekali pun tidak lantas membuat produktivitas ekonomi akan terus naik. Di titik tertentu, tingkat produktivitas bisa melandai, bahkan menjadi negatif.

"Produktivitas tidak akan bisa naik dengan hanya membangun terus menerus jalan, tidak akan bisa kita tingkatkan lagi, akan melandai peningkatannya kalau terus menerus membangun kota baru. Malah mungkin pada titik tertentu pembangunan itu mempunyai dampak yang negatif, kalau kita hanya berorientasi fisik," ujar Isa dalam acara Budget Goes to Campus, Rabu (2/10/2024).

Selain pembangunan infrastruktur, menurut Isa, produktivitas ekonomi harus turut dimunculkan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Alasannya, kualitas manusia merupakan motor utama penggerak bangsa dan perekonomian negara.

Peningkatan produktivitas itu bukan semata-mata membuat semakin banyak orang bekerja, melainkan menyentuh aspek-aspek lain yang krusial.

"Produktivitas itu yang paling utama muncul kalau manusia Indonesia manusia yang sehat, manusia yang bisa bekerja, belajar, beraktivitas positif. Kalau manusia Indonesia tidak sehat, gampang sakit, berapa banyak waktu kerja kita tidak termanfaatkan, waktu yang terbuang tidak menghasilkan apa-apa," ujar Isa.

Upaya membuat manusia Indonesia menjadi lebih sehat dan produktif dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui pengalokasian anggaran kesehatan juga program-program yang mendukung ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat.

Misalnya, pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp187,5 triliun.

Isa menegaskan bahwa manusia yang sehat pun belum cukup untuk mendongkrak produktivitas ekonomi. SDM Indonesia pun harus memiliki kapasitas pendidikan yang baik.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD), sebagai bentuk pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Anggaran itu di antaranya dikeluarkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga pembangunan dan perbaikan ruang-ruang sekolah juga perguruan tinggi.

"Manusia sehat cukup? Enggak. Manusia sehat kalau enggak mengembangkan imajinasinya untuk kemajuan dan sebagainya, ya enggak jadi apa-apa. Namun, untuk manusia punya imajinasi, membuat terobosan, inovasi, harus menjadi manusia yang cerdas, manusia yang dilengkapi pendidikan yang baik," ujar Isa.