Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai saksi kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari alias RW.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

"Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebelumnya, Isa dikonfirmasi hadir pada pemeriksaan kemarin lusa. Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan.

Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

"Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan," kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Adapun KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah.

Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap jaminan kesehatan untuk menteri yang sudah purnatugas bukan dari BPJS Kesehatan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan jaminan kesehatan purna menteri menyediakan manfaat tambahan di atas Jaminan Kesehatan Nasional.

“Untuk penyelenggaranya bukan BPJS Kesehatan, melainkan badan yang ditunjuk,” ungkap Isa kepada Kontan, Senin (21/10).

Isa mengatakan program pemeliharaan kesehatan bagi purna menteri ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan.

Kemudian layanan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik BUMN di dalam negeri. Manfaat program ini diberikan sebagai penghargaan berupa perlindungan kesehatan bagi para purna menteri.

“Karena sebelumnya telah mencurahkan pikiran dan tenaga dalam masa dinas,” ujarnya.

Adapaun, Mantan Menteri dan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mendapat jaminan kesehatan setelah purnatugas.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang diteken Jokowi pada Selasa (15/10).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi kompensasi energi mencapai Rp 61,1 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan kompensasi yang sudah dibayarkan dari Januari hingga Agustus 2024 sebesar Rp 61,6 triliun.

Kompensasi tersebut terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 43,8 triliun dan listrik Rp 17,8 triliun.

"Kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik," ungkap Isa kepada Kontan, Rabu (9/10).

Isa menjelaskan kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik karena belum dilakukannya penyesuaian harga sesuai dengan harga keekonomian.

Sedangkan untuk LPG tabung 3 kilogram, selisih harga keekonomian dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seluruhnya dibebankan melalui subsidi.

Hingga akhir tahun 2024, Isa memproyeksikan kompensasi energi sampai diperkirakan akan melampaui pagu yang telah ditetapkan dalam APBN. Meski begitu kebutuhan anggaran kompensasi masih akan sangat dinamis.

"Masih mengikuti perkembangan ICP dan nilai tukar rupiah," ujarnya.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 329,9 triliun untuk kompensasi energi pada tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 189,1 triliun untuk subsidi energi.

Perinciannya, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp 87,45 triliun, kemudian listrik Rp 75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp 25,82 triliun.

Sementara realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024. Penggunaan subsidi energi di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu. Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 4.744,7 juta Kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu. Terakhir, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitasekonomi menjadi salah satu topik yang dibahas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di hadapan para mahasiswa Universitas Surabaya (Unesa).

Mulanya, Isa membahas bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan dalam membangun Indonesia. Penerimaan dari pajak dan sumber-sumber lainnya kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dukungan APBN bagi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting bagi pembangunan ekonomi Tanah Air. Namun demikian, Isa menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk membuat produktivitas ekonomi meningkat secara berkelanjutan.

Bahkan, Isa menyebut bahwa pembangunan kota baru sekali pun tidak lantas membuat produktivitas ekonomi akan terus naik. Di titik tertentu, tingkat produktivitas bisa melandai, bahkan menjadi negatif.

"Produktivitas tidak akan bisa naik dengan hanya membangun terus menerus jalan, tidak akan bisa kita tingkatkan lagi, akan melandai peningkatannya kalau terus menerus membangun kota baru. Malah mungkin pada titik tertentu pembangunan itu mempunyai dampak yang negatif, kalau kita hanya berorientasi fisik," ujar Isa dalam acara Budget Goes to Campus, Rabu (2/10/2024).

Selain pembangunan infrastruktur, menurut Isa, produktivitas ekonomi harus turut dimunculkan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Alasannya, kualitas manusia merupakan motor utama penggerak bangsa dan perekonomian negara.

Peningkatan produktivitas itu bukan semata-mata membuat semakin banyak orang bekerja, melainkan menyentuh aspek-aspek lain yang krusial.

"Produktivitas itu yang paling utama muncul kalau manusia Indonesia manusia yang sehat, manusia yang bisa bekerja, belajar, beraktivitas positif. Kalau manusia Indonesia tidak sehat, gampang sakit, berapa banyak waktu kerja kita tidak termanfaatkan, waktu yang terbuang tidak menghasilkan apa-apa," ujar Isa.

Upaya membuat manusia Indonesia menjadi lebih sehat dan produktif dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui pengalokasian anggaran kesehatan juga program-program yang mendukung ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat.

Misalnya, pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp187,5 triliun.

Isa menegaskan bahwa manusia yang sehat pun belum cukup untuk mendongkrak produktivitas ekonomi. SDM Indonesia pun harus memiliki kapasitas pendidikan yang baik.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD), sebagai bentuk pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Anggaran itu di antaranya dikeluarkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga pembangunan dan perbaikan ruang-ruang sekolah juga perguruan tinggi.

"Manusia sehat cukup? Enggak. Manusia sehat kalau enggak mengembangkan imajinasinya untuk kemajuan dan sebagainya, ya enggak jadi apa-apa. Namun, untuk manusia punya imajinasi, membuat terobosan, inovasi, harus menjadi manusia yang cerdas, manusia yang dilengkapi pendidikan yang baik," ujar Isa.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan mengumumkan kabar tentang kenaikan gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) di tahun 2025 pada 16 Agustus 2024 ini. Hal tersebut akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Nanti kita tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa ya pasti disampaikan nanti disitu,” terang Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata usai mengikuti Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada Senin (22/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Isa mengatakan penetapan skema gaji PNS di tahun 2025 masih akan dibahas melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun pemerintah tetap mengacu pada penyesuaian gaji yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa,” kata Isa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Selain itu, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN; reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS; dan menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News