Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

"Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik," terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

"(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah," kata Wahyu.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

"Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton," ujar Wahyu.

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana perdana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini dirinya memperkenalkan jajaran eselon I.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebutkan nama-nama eselon I Badan Gizi Nasional beserta latar belakangnya. Mereka didominasi sebagai purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Misalnya saja, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Dadan menyebut komposisi eselon I yang dominan berlatar belakang purnawirawan TNI disebut sangat bermanfaat untuk kemajuan program di Badan Gizi Nasional.

"Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI, ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu," ucapnya.

Sementara untuk eselon II dan III akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Berikut jajaran Badan Gizi Nasional:

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono. Sebelumnya di Kemenhan
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Baru pensiun sebagai Inspektur di Kemenhan
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan. Sebelumnya ia Direktur SDM PT Timah.
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi. Sebelumnya ia di Kemenhan.
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo. Sebelumnya ia Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibukota Nusantara (Otorita IKN). Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Saksikan Live DetikPagi:

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Terdapat beberapa agenda dalam rapat ini yakni perkenalan pimpinan dan anggota Komisi II dengan jajaran OIKN, pembicaraan progres pembangunan IKN, dan lain-lain.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Memulai rapat, Rifqinizamy menyampaikan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Lihat Video: Mensesneg Ungkap Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala OIKN

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan soal rencana IPO PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Pria yang akrab disapa Tiko memprediksi IPO Inalum baru terlaksana pada 2026 atau 2027.

"Belum tahu, mungkin 2026 atau 2027," kata Tiko saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Tiko menjelaskan, keputusan IPO Inalum akan menunggu selesainya proyek perusahaan di 2024. Proyek yang dimaksud adalah ekspansi smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 2 di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Belum kalo Inalum kita setelah selesai ini baru, mungkin kita akan kaji nanti setelah selesai dengan partnership ini, tapi kita juga akan kaji juga IPO dengan MIND ID juga nanti," bebernya.

Dengan selesainya SGAR 2, Inalum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri. Ia menyebut kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton per tahun.

"Kita indonesia punya demand aluminium 1,2 juta ton per tahun, diharapkan 2028-2029 kita bisa memenuhi kapasitas demand dalam negeri," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum Danny Praditya buka suara soal rencana menawarkan saham perdana alias initial public offering (IPO). Dalam catatan detikcom, rencana IPO Inalum sudah terdengar sejak tahun lalu.

Denny menjelaskan, awalnya Inalum berencana untuk melakukan IPO di awal tahun 2024. Namun melihat kondisi dan kesiapan, Denny menyebut pihaknya baru akan melakukan pre-IPO terlebih dahulu.

"Awalnya direncanakan ada wacana untuk melakukan IPO untuk inalum di 2024. Tapi melihat kondisi dan kesiapan, direncanakan di 2024 baru akan dilakukan pre-IPO," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (24/8/2023).