Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Jabar, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk bergerak progresif dan bahu-membahu menekan angka pengangguran.

Hal tersebut dikatakan Herman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Disnakertrans Provinsi serta Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.

"Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 6,91% (data per Februari 2024),” kata Herman, Jumat (26/7/2024).

“Kami sepakat dengan teman-teman, kepala dinas tenaga kerja provinsi dan 27 kabupaten kota, dari 6,91%, kita akan pacu di 2024 ini menjadi 5,19%. Namanya juga target progresif,” imbuhnya.

Menurut Herman, target progresif Disnakertrans di Jabar dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat mengakselerasi pencapaian indikator makro pembangunan di Jabar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

“Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah besar. Pak Gubernur telah menyampaikan bahwa tugas pemerintahan adalah menyejahterakan masyarakat dan dalam koridor RPJPD, pada Desember 2025 Jawa Barat harus menjadi provinsi termaju sesuai dengan visinya,” ucapnya.

Dalam mengejar target pencapaian indikator makro pembangunan, Herman menekankan pentingnya kerja sama antara pemda provinsi dan pemda kabupaten kota.

"Kami mengajak 27 kabupaten kota bersama provinsi bahu-membahu untuk membuat target progresif agar indikator makro pembangunan tadi bisa tercapai bahkan terlampaui. Kami pun bersama kabupaten kota akan menggerakkan para camat juga," kata Herman.