Bisnis.com, JAKARTA — Peringkat positif masih disematkan mayoritas sekuritas terhadap PTAKR CorporindoTbk. (AKRA) kendati kinerja keuangannya sepanjang Januari—September 2024 di bawah ekspektasi.

Sepanjang sembilan bulan 2024, pendapatan dan laba bersih emiten distributor migas dan pemilik kawasan industri tersebut menurun seiring melandainya kinerja segmen perdagangan dan distribusi BBM.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -HANOI. Perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor penyulingan minyak dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Vietnam.

Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan antara Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan CEO Saudi Aramco Amin Al-Nasser di Riyadh, dalam rangkaian kunjungan Chinh ke Timur Tengah.

“Vietnam memiliki potensi besar di kawasan ini, sehingga Aramco ingin berinvestasi dalam penyulingan minyak dan distribusi BBM di negara tersebut,” demikian keterangan dari pemerintah Vietnam, Selasa (29/10) malam.

Aramco juga mendorong otoritas setempat untuk menciptakan kondisi yang mendukung guna memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra Vietnam, tambah pernyataan itu.

Namun, belum ada rincian lebih lanjut mengenai kerangka waktu maupun besaran investasi yang direncanakan.

Saat ini, Aramco telah menjual minyak mentah ke Vietnam, namun belum melakukan investasi langsung di negara tersebut.

Pada Selasa, Aramco dan Vietnam Oil and Gas Group (PVN) juga menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama dalam bidang perdagangan minyak dan gas, sesuai pernyataan pemerintah.

Pihak Saudi Aramco belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai hal ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih sepanjang Januari—September 2024 sejalan dengan melandainya kinerja segmen perdagangan dan distribusi BBM.

Dalam 9 bulan 2024, AKRA mengantongi pendapatan Rp28,61 triliun atau turun 4,55% year-on-year (YoY) dari Rp29,97 triliun pada periode yang sama 2023. Pendapatan terbesar AKRA bersumber dari segmen perdagangan dan distribusi BBM Rp21,48 triliun, perdagangan dan distribusi bahan kimia Rp4,81 triliun.

Manajemen AKRA menjelaskan, pendapatan segmen perdagangan dan distribusi BBM turun 6,53% secara tahunan didorong oleh beberapa faktor terkait dengan penurunan aktivitas operasi dari pelanggan baik akibat kondisi cuaca, maupun bisnis. Perseroan menerapkan model bisnis formula-based price dengan MOPS sebagai acuan dan menitikberatkan pada volume penjualan.

Selain itu, pendapatan AKRA juga disumbang oleh segmen kawasan industri Rp1 triliun, jasa logistik Rp812 miliar, dan pabrikan Rp499 miliar. Pendapatan segmen Kawasan Industri naik 11% YoY, sedangkan pendapatan dari utilitas melonjak 259% YoY seiring dengan peningkatan operasional tenant JIIPE yang mendorong permintaan pada utilitas, seperti listrik, air, dan lain-lain.

Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo mengatakan JIIPE semakin menarik investor dalam dan luar negeri, terutama dengan dianugerahkannya KEK JIIPE Gresik sebagai KEK Industri Terbaik oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 18 Juli 2024.

Lebih lanjut, laba bruto konsolidasi AKRA hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp2,353 triliun dengan margin laba bruto sebesar 8%. Segmen kawasan industri menghasilkan kontribusi kepada laba bruto sebesar 17%.

Di tengah tantangan ekonomi global, segmen perdagangan & distribusi mencetak laba bruto sebesar Rp1,734 miliar, dan segmen kawasan industri mencatat laba bruto mencapai Rp410 miliar. Adapun, AKRA mengantongi laba usaha sebesar Rp1,69 triliun dengan margin sebesar 6%.

“Kami mencatatkan laba neto sebesar Rp1,47 triliun per 30 September 2024,” tulisnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (27/10/2024).

Laba bersih AKRA itu lebih rendah 14,19% dibanding realisasi Rp1,69 triliun pada Januari—September 2023. Haryanto menambahkan EBITDA perseroan berada dalam level yang tinggi sebesar Rp2,1 triliun.

“Kami memiliki neraca yang sehat; di mana ROA dan ROE perseroan dapat terjaga di tingkat 18% dan 7%. Perseroan juga tetap menjaga level net gearing di level -0,01 kali atau net cash.” imbuhnya.

AKRA berharap pada kuartal berikutnya perseroan dapat meningkatkan kinerja di segmen perdagangan dan distribusi dan mengharapkan penjualan lahan mencapai target 130 hektare.

JAKARTA - Direktur utama dan komisaris utama Pertamina Patra Niaga (PPN) awal pekan ini melakukan Management Walk Through (MWT) ke Integrated Terminal (IT) Manggis di Karangasem, Bali. Bersama-sama, keduanya melakukan kunjungan langsung ke terminal BBM terbesar di Pulau Bali yang berperan sangat kritikal sebagai terminal hub untuk terminal lainnya di wilayah kepulauan Nusa Tenggara tersebut.

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kehandalan sarana dan fasilitas terminal BBM dan LPG di wilayah tersebut. Integrated Terminal Manggis memiliki peranan vital dalam mendukung kebutuhan energi di pulau Bali dengan realisasi penyaluran di bulan September mencapai hingga 92.168 kiloliter (kl) untuk gasoline, 21.938 kl untuk gasoil dan 20.867 metric ton (MT) untuk LPG untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga dan pariwisata di seluruh Bali.

"Sarfas yang handal di IT Manggis tentu adalah salah satu faktor untuk mewujudkan pelayanan energi yang prima ke masyarakat Bali. Pertamina Patra Niaga sebagai garda depan Pertamina harus mampu memenuhi kebutuhan BBM dan LPG dengan baik," ujar Ego dalam keterangan pers, Rabu (9/10/2024).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, selain pengecekan sarfas, MWT juga bertujuan untuk memastikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (Health, Safety, Security & Environment/HSSE) berjalan dengan baik di seluruh lini operasi Pertamina Patra Niaga. "Konsistensi dalam implementasi program HSSE di terminal BBM dan LPG dalam lingkungan Pertamina Patra Niaga sangat krusial untuk memastikan keselamatan operasional dan perlindungan lingkungan," jelasnya.

Selain itu, Riva menambahkan, penerapan teknologi pemantauan dan sistem manajemen lingkungan yang efektif membantu dalam memitigasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. "Dengan demikian, komitmen terhadap HSSE tidak hanya melindungi pekerja dan fasilitas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan reputasi perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) melejit pada perdagangan sesi I, Rabu (9/10/2024), menyusul kabar ekspansi anak usahanya di sektor distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Di lantai bursa, saham RAJA menguat 140 poin atau 7,78% ke posisi Rp1.940 hingga akhir sesi I perdagangan hari ini. RAJA bergerak di rentang harga RP1.715-Rp1.980 per saham. Sejalan dengan itu, saham Rukun Raharja sudah melonjak 43,7% dalam sepekan terakhir.

Sementara itu, posisi harga tersebut mencermikan kenaikan harga saham RAJA sebesar 37,59% secara year-to-date. Dalam jangka panjang atau 3 tahun, saham RAJA tercatat melesat 900%.

Seperti diberitakan Bisnis, PT Petrotech Penta Nusa mengucurkan dana investasi Rp982,45 miliar untuk proyek penyediaan jasa pipanisasi BBM Tanjung Batu–Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen RAJA menjelaskan investasi ini sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara Petrotech dan PT Pertamina Patra Niaga terkait jasa pipanisasi BBM di Kaltim.

Kerja sama tersebut turut melibatkan PT Citra Panji Manunggal dan PT Bakrie Pipe Industries dalam konsorsium yang dipimpin oleh Petrotech. Adapun perjanjian telah ditandatangani para pihak pada 4 Oktober 2024.

“Dalam rangka pelaksanaan transaksi tersebut, Petrotech akan melakukan investasi porsi partisipasi kontribusi pendanaan sebesar Rp982,45 miliar atau setara dengan US$63,29 juta,” tulis manajemen RAJA, Selasa (8/10/2024).

Manajemen menyampaikan ekuitas emiten milik Happy Hapsoro itu hingga Juni 2024 mencapai US$158,87 juta, sehingga nilai transaksi mencapai 38,84% atau tidak melebihi 50% dari total ekuitas. Alhasil, Rukun Raharja tidak membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.

Transaksi itu diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas usaha Petrotech di bidang pengangkutan produk minyak dan gas bumi melalui pipa, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemegang saham perseroan dan masyarakat.

“Manfaat yang diharapkan akan diperoleh perseroan dengan dilakukannya transaksi ini adalah meningkatkan laba perseroan di masa yang akan mendatang dan meningkatkan daya tarik investasi perseroan,” tulis manajemen RAJA.

Di sisi lain, konsorsium Petrotech dan Pertamina Patra Niaga sepakat untuk melakukan pengadaan lahan dengan cara membeli tanah yang diperlukan untuk pembangunan, pengoperasian dan perawatan pipa, serta pelaksanaan pekerjaan.

“Mendapatkan hak dalam bentuk sewa, izin, atau lainnya untuk keperluan ROW [right of way] selama jangka waktu perjanjian ditambah 10 tahun setelah perjanjian berakhir.”

Para pihak juga menggarap EPC yang mencakup desain, rekayasa, pengadaan, pembangunan, manufaktur, pembiayaan, konstruksi, pemancangan, instalasi, penyelesaian, pengujian, hingga uji coba operasi.

------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Setiap tahunnya kami berhasil mengantarkan lebih dari 160 miliar liter berbagai jenis energi dan melakukan lebih dari 20 ribu pengapalan energi ke seluruh pulau-pulau di Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria memberikan apresiasi atas kinerja distribusi bahan bakar minyak (BBM) maupun komoditas energi lainnya yang dilakukan Pertamina Internasional Shipping (PIS) lewat armada kapalnya.

"Terselenggara pengangkutan bahan bakar minyak ke seluruh wilayah Indonesia ini oleh PIS pantas diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Sofyano yang juga pengamat energi mengingatkan bahwa ketersediaan bahan bakar bagi rakyat di negeri ini adalah berkat perencanaan dan kerja keras dari grup BUMN energi tersebut.

"Peran PIS sangat punya arti yang besar dalam mendistribusikan bahan bakar buat negeri ini. Hal ini perlu terus mendapat dukungan dari publik dan juga pemerintah," ujar Sofyano.

Sebelumnya, CEO Pertamina Internasional Shipping, Yoki Firnandi memaparkan, kunci utama perusahaan menjadi urat nadi virtual (virtual pipeline) dalam pengangkutan energi ke seluruh penjuru kepulauan adalah logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal.

"Setiap tahunnya kami berhasil mengantarkan lebih dari 160 miliar liter berbagai jenis energi dan melakukan lebih dari 20 ribu pengapalan energi ke seluruh pulau-pulau di Indonesia," ucap Yoki Firnandi dalam "High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024" di Bali, Selasa (3/9).

Yoki menjelaskan bahwa langkah pertama dalam menjawab tantangan tersebut adalah memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif.

Upaya ini dicapai dengan memetakan dan mengawasi dengan ketat performa logistik perusahaan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pengiriman energi.

Hal kedua, PIS memiliki mekanisme koordinasi yang cermat di internal yang memudahkan perusahaan berkoordinasi antara para pemangku kepentingan dan pelaku industri.

"Koordinasi yang cermat ini mampu menyokong PIS dalam perencanaan, operasional, dan eksekusi masterplan," sebutnya.

Poin berikutnya adalah strategi menghadapi faktor-faktor ketidakpastian.

Menurut dia, perdagangan dan ekonomi dunia tidak melepaskan diri dari ancaman-ancaman eksternal.

Bencana alam, infrastruktur yang belum merata, kondisi geopolitik adalah variabel eksternal tak terduga yang perlu diantisipasi, katanya.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang merencanakan kebijakan baru untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite, yang diharapkan mulai efektif berlaku pada 1 Oktober 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan BBM bersubsidi dan memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Langkah ini terlihat dari penyesuaian alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, yang ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl). Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2024 yang sebesar 19,58 juta kiloliter (kl).

Penurunan alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menata penggunaan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, menjaga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengurangi polusi udara yang kian memburuk, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi.

Terkait pengendalian polusi dan emisi, Badan Energi Internasional (IEA) bahkan memperingatkan bahwa konsumsi bahan bakar fosil harus turun lebih dari 25% dekade ini dan 80% pada tahun 2050 untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C (IEA 2023).

Perlu digarisbawahi, tanpa kebijakan yang dirancang dengan perhitungan, ke depan pemerintah mungkin hanya akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendadak, jangka pendek, dan ketat seiring semakin besar dampak perubahan iklim. Kebijakan yang terburu-buru pun bisa menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi dalam harga energi dan distorsi perekonomian.

Pembatasan pembelian BBM subsidi tidak hanya akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi energi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu risiko terbesar adalah potensi terjadinya ketidakadilan akses. Jika pembatasan tidak dirancang dengan cermat, kelompok masyarakat rentan yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk kegiatan sehari-hari, seperti nelayan, petani, dan pengemudi ojek, dapat terdampak negatif.

Jika dilihat dari perspektif paradoks transisi energi hijau (green paradox), upaya membatasi konsumsi bahan bakar fosil di masa depan dapat mendorong peningkatan konsumsi atau ekstraksi bahan bakar fosil, sebelum aturan lebih ketat diberlakukan (Sinn, 2008). Selain itu, apabila pembatasan BBM subsidi diberlakukan, maka akan meningkatkan potensi rebound effect pada kendaraan yang diklaim lebih hemat bahan bakar atau yang tidak menggunakan bahan bakar fosil seperti kendaraan listrik.

Efek rebound adalah fenomena ekonomi-lingkungan yang menggambarkan bagaimana peningkatan efisiensi energi tidak selalu menghasilkan pengurangan konsumsi energi yang proporsional. Maksudnya, ketika mobil jadi lebih irit bensin, maka orang mungkin akan lebih banyak menggunakannya, karena biaya per kilometer jadi lebih murah, sehingga pemborosan energi juga terus berlanjut.

Alih-alih sekadar membatasi BBM subsidi, pemerintah dapat mempertimbangkan implementasi skema Tradable Energy Quotas (TEQs) sebagai solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem ini diperkenalkan oleh ekonom dan sejarawan budaya David Fleming pada tahun 1996 (saat itu masih disebut DTQs (Domestic Tradable Quotas), menawarkan skema yang lebih adil dan efektif untuk mengelola penggunaan energi dan mencapai target pengurangan karbon.

TEQs adalah sistem nasional untuk membatasi dan kemudian mengurangi konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil di semua tingkatan pengguna energi, baik individu, institusi, maupun perusahaan. Setiap individu di negara tersebut akan menerima jatah TEQs units yang setara dan tanpa syarat, yang dapat dianggap sebagai kupon elektronik untuk meransum (penjatahan) energi. Ketika membeli bahan bakar atau energi, unit TEQs ini harus diserahkan bersama dengan pembayaran biasa.

Alokasi kuota energi bagi setiap individu dan organisasi pun dapat diperdagangkan. Ini karena setiap penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon diatur melalui kebijakan kuota, sehingga konsumsi energi secara keseluruhan dapat dikontrol secara nasional.

Secara keseluruhan, TEQs menawarkan pendekatan yang lebih responsif dan inklusif dibandingkan skema lainnya, dengan memberikan insentif ekonomi yang kuat untuk inovasi dan efisiensi energi.

Pajak karbon, misalnya, meskipun sangat efektif dalam memberikan sinyal harga yang jelas, cenderung kurang fleksibel karena mengandalkan regulasi harga yang dapat berdampak lebih besar pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini disebabkan terutama karena sifat pajak karbon yang regresif, berpotensi membebankan biaya tambahan pada produk dan layanan akhir yang terkait dengan emisi karbon.

Inilah sebabnya beberapa negara, termasuk Indonesia, hingga kini masih menunda penerapan pajak karbon karena kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang dapat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Banyak negara memilih untuk mengeksplorasi alternatif lain seperti skema perdagangan emisi, subsidi energi hijau, atau program pengurangan emisi sukarela, yang dianggap dapat memberikan transisi yang lebih bertahap dan terukur menuju ekonomi rendah karbon.

Lebih lanjut, TEQs menawarkan pendekatan yang lebih adil dan memberikan insentif ekonomi yang lebih kuat bagi individu dan bisnis untuk secara aktif mencari cara mengurangi konsumsi energi mereka. Ini akan membangun ekosistem pasar yang dapat menyesuaikan secara alami dengan kebutuhan dan perilaku masyarakat, memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan iklim global.

Melalui skema TEQs, setiap warga negara akan mendapatkan kuota energi yang sama, memberikan insentif kepada mereka yang dapat menghemat atau menggunakan energi lebih efisien untuk menjual kuota lebih. Ini menciptakan pasar yang dinamis dan adil, di mana beban pengurangan emisi didistribusikan berdasarkan kemampuan konsumsi energi.

Konsep ransum (penjatahan) energi tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi sudah menjadi bagian keinginan politik (political will) perubahan iklim, khususnya di negara-negara maju. Pemerintah Inggris, misalnya, telah melakukan studi kelayakan tentang sistem ransum energi atau Tradable Energy Quotas (TEQs). Laporan tahun 2008 menunjukkan hasil yang positif, dan pada tahun 2011, sejumlah besar anggota parlemen Inggris mendukung penerapan sistem TEQs. Sistem ini juga menarik minat dari Komisi Eropa pada tahun 2018, karena menawarkan cara yang lebih konkret untuk mencapai target pengurangan karbon yang telah ditetapkan oleh para politisi.

REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Pertamina Patra Niaga melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Labuan Bajo tetap terpenuhi, meski menghadapi kendala akibat perbaikan jalan yang menghambat pengiriman menggunakan mobil tangki. Pendistribusian BBM dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas pariwisata di daerah tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan komitmen Pertamina dalam memastikan pasokan BBM tetap cukup di Labuan Bajo. "Pendistribusian BBM di Labuan Bajo dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina senantiasa memastikan pasokan BBM cukup," ujar Heppy pada Sabtu (17/8/2024).

Pertamina menerapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) guna memastikan kebutuhan BBM di Labuan Bajo tetap tercukupi, meskipun akses jalan yang menuju ke wilayah tersebut sedang mengalami perbaikan. Skema ini dirancang untuk menanggulangi hambatan yang muncul, sehingga pasokan BBM dapat terus disalurkan tanpa gangguan signifikan.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran BBM tidak terhambat oleh kondisi jalan saat ini. Pertamina Patra Niaga terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM di Labuan Bajo, termasuk menjalankan pola distribusi alternatif dan tambahan tonase kapal," jelas Heppy.

Heppy juga mengungkapkan bahwa stok BBM di Labuan Bajo berada dalam kondisi yang aman, dengan rincian stok Pertalite dan Solar di level lebih dari 12 hari. Selain itu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diinstruksikan untuk mengatur antrean dan memprioritaskan pengisian BBM untuk kendaraan, guna menghindari kelangkaan dan antrean panjang.

"Pertamina berkoordinasi dengan Pemda, Polres Manggarai Barat & Manggarai, serta Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional untuk memastikan prioritas mobil tangki dalam distribusi BBM," tambah Heppy.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kestabilan pasokan BBM di Labuan Bajo, terlebih di tengah kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina menyalurkan BBM ke Labuan Bajo dengan distribusi khusus . Hal ini dilakukan imbas kondisi perbaikan jalan menuju Labuan Bajo yang mengakibatkan pengiriman BBM menggunakan mobil tangki terhambat.

?Pendistribusian BBM di Labuan Bajo dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina senantiasa memastikan pasokan BBM cukup,? kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Jumat (16/8/2024).

Pertamina menerapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) untuk memastikan kebutuhan BBM di Labuan Bajo terpenuhi dan bisa mendukung pariwisata.

?Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda agar penyaluran BBM tidak terhambat dengan kondisi jalan saat ini. Pertamina Patra Niaga terus berupaya memenuhi kebutuha BBM Labuan Bajo termasuk menjalankan pola distribusi alternatif dan tambahan tonase kapal," tegas Heppy.

Heppy mengatakan, stok BBM di Labuan Bajo cukup aman dengan rincian stok Pertalite dan Solar di level lebih dari 12 hari. SPBU juga diminta mengatur antrean dan memprioritaskan pengisian BBM ke kendaraan.

?Pertamina berkoordinasi dengan Pemda, Polres Manggarai Barat & Manggarai dan Satker Jalan nasional untuk prioritas mobil tangki,? ujar Heppy.

Jakarta -

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina menyalurkan BBM ke Labuan Bajo dengan distribusi khusus. Hal ini dilakukan imbas perbaikan jalan menuju Labuan Bajo yang mengakibatkan pengiriman BBM menggunakan mobil tangki terhambat.

"Pendistribusian BBM di Labuan Bajo dilakukan secara khusus untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina senantiasa memastikan pasokan BBM cukup," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Pertamina menerapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) untuk memastikan kebutuhan BBM di Labuan Bajo terpenuhi dan bisa mendukung pariwisata.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda agar penyaluran BBM tidak terhambat dengan kondisi jalan saat ini. Pertamina Patra Niaga terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM Labuan Bajo termasuk menjalankan pola distribusi alternatif dan tambahan tonase kapal," tegas Heppy.

Heppy mengatakan, stok BBM di Labuan Bajo cukup aman dengan rincian stok Pertalite dan Solar di level lebih dari 12 hari. SPBU juga diminta mengatur antrean dan memprioritaskan pengisian BBM ke kendaraan.

"Pertamina berkoordinasi dengan Pemda, Polres Manggarai Barat & Manggarai dan Satker Jalan nasional untuk prioritas mobil tangki," ujar Heppy.

(ily/ara)

DILI - Selama 40 tahun, Indonesia melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga yaitu Pertamina International Timor S.A (PITSA), telah memasok kebutuhan energi untuk Timor Leste . PITSA merupakan salah satu dari sembilan anak usaha PT Pertamina Patra Niaga yang resmi beroperasi menjadi badan usaha lokal Timor Leste pada tahun 2015.

Saat ini, komposisi kepemilikan saham PITSA terdiri dari 50% PT Pertamina Patra Niaga, 45% PT Pertamina Retail, dan 5% mitra lokal Timor Leste 4-Concorcio Timor Progresso (4-CTP). Melayani kebutuhan BBM untuk kendaraan serta pesawat udara, LPG, pelumas, dan petrokimia, PITSA hadir untuk menjamin ketersediaan energi di wilayah Timor Leste.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan operasional serta aspek keselamatan kerja di PITSA, jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga melakukan management walkthrough ke unit operasi PITSA yang beroperasi di wilayah Dili, Timor Leste.

"Pertamina telah melayani kebutuhan energi untuk Timor Leste sejak Terminal BBM Dili dibangun tahun 1984. Termasuk pada saat masa transisi. Pasokan energi baik BBM, LPG, avtur, maupun petrokimia seperti aspal untuk pembangunan jalan dalam kondisi aman. Termasuk aspek keselamatan kerja bagi para pekerja Pertamina di PITSA,? ungkap Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Ego Syahrial saat meninjau langsung unit operasi PITSA di Timor Leste, bersama Dewan Komisaris Muhammad Yusni dan Anwar.

Lewat PITSA, Pertamina Patra Niaga melakukan kegiatan operasional penyaluran bahan bakar jenis Pertamax (RON 92), Pertadiesel, Avtur, produk Pelumas dan produk Petrokimia. Saat ini PITSA mengoperasikan terminal BBM di Dili, SPBU di Bebora, SPBU di Becora, SPBU di Metiaut, Airport Depot & Into Plane Service (ADIPS) Comoro, dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Tibar, dengan titik suplai dari unit operasi Pertamina Patra Niaga di Indonesia seperti Surabaya, Kupang dan Atapupu hingga trading arm di Singapura yakni Pertamina International Marketing & Distribution (PIMD) Pte. Ltd.

Untuk rata-rata penyaluran BBM Pertamina di Timor Leste mencapai 5.854 Kiloliter (KL) per bulan. Sedangkan LPG mencapai 28 Metric Ton (MT) per bulan, dan penyaluran untuk pasokan Avtur sebesar 140 KL per bulan. Sedangkan untuk produk Pelumas, penyaluran mencapai 11 KL per bulan.

?Setelah melakukan evaluasi, Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja Semester I Tahun 2024. Dengan kinerja yang baik ini, PITSA diharapkan dapat menjadi prototipe anak perusahaan Pertamina Patra Niaga dan dapat terus meningkatkan penjualan dan mengembangkan pasar di Timor Leste,? tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ego dan Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga juga turut mengapresiasi para pekerja di airport depot, SPBU dan terminal BBM. Serta menekankan pentingnya mengedepankan aspek keselamatan atau Health, Safety, Security & Environment (HSSE) dalam keseharian dan budaya pekerja di PITSA. Termasuk melakukan pengecekkan sarana dan fasilitas, serta melakukan latihan simulasi keadaan darurat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina Patra Niaga bersama anak usahanya terus melakukan ekspansi produk bahan bakar dan pelumas berkualitas, hingga operasional SPBU dan depot di mancanegara.

?Sebagai Sub Holding Pertamina yang menjalankan rantai bisnis pemasaran, kami terus berupaya untuk berekspansi dan go global. Hal ini dilakukan dengan membuka peluang penetrasi produk berkualitas Pertamina ke pasar mancanegara yang lebih luas,? ungkap Heppy.

JAKARTA - Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN energi tersebut. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menerangkan, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi .

"Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,? kata Tauhid di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurutnya, dengan penggunaan teknologi informasi, perusahaan bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli. "Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi," katanya pula.

Namun demikian, katanya lagi, diharapkan ke depan Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tersebut.

Melalui upaya tersebut, dia berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode.

Dengan improvement teknologi, katanya lagi, diharapkan bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak sehingga bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

"Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya," ujar Tauhid.

Selain itu, ekonom senior tersebut mengusulkan penambahan pengawas eksternal, hal itu membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran. "Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan," katanya lagi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan Pertamina, menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.

Upaya tersebut, katanya lagi, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.

Menurut dia, melalui sistem ini data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.