JAKARTA, investor.id – Laba perusahaan BUMN dalam tiga tahun melambung sebesar Rp 314 triliun dari Rp 13 triliun pada 2020, menjadi Rp 327 triliun pada 2023 dengan CAGR 191% selama empat tahun.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian dividen kepada negara tidak lepas dari andil besar para wakil rakyat terutama Komisi VI yang telah memberikan pandangan, opini, sokongan, bahkan kritik membangun dalam empat tahun terakhir.

Anggota DPR Idris Laena Apresiasi Keberhasilan Transformasi BUMN

“Dukungan DPR RI dalam menguatkan peran nyata perusahaan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional di masa mendatang menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia Emas di 2045,” ungkap Erick dalam keterangan resminya dikutip, Senin (5/8/2024).

Selain laba perusahaan BUMN yang tumbuh signifikan, pendapatan BUMN juga melonjak dari Rp 1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023. Termasuk aset Kementerian BUMN dari Rp 8.312 triliun pada 2020, melejit menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023.

Erick dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN serta perusahaan BUMN yang berlangsung di Sanur, Bali, Sabtu (3/8/2024), melaporkan Kementerian BUMN sudah menuntaskan sebanyak 81 atau 91% proyek strategis nasional (PSN) dari 88 PSN.

“Dalam kesempatan rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN sehingga amanah yang diberikan kepada kami mampu dijalankan dengan baik," ujar Erick.

Ke depan, menuju peta jalan Kementerian BUMN satu dekade berikutnya, 2024-2034, dirinya mengapresiasi dukungan Komisi VI sebagai mitra yang selalu berkolaborasi, sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai.

Sejak diamanahkan memimpin Kementerian BUMN di akhir 2019, Erick menilai, DPR telah menjadi mitra yang efektif dan konstruktif sehingga program transformasi yang menjadi agenda besar BUMN berjalan baik.

"Artinya, Kementerian BUMN dan DPR sudah sejalan dalam memastikan langkah-langkah penyehatan dan transformasi ekonomi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan apresiasi kami jika lakukan kelebihan," tutup Erick.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kinerja saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP) yang beberapa tahun terakhir lesu akibat penugasan pemerintah yang menumpuk, layak dinantikan kebangkitannya. Alasannya, penugasan pemerintah dipastikan tak lagi ugal-ugalan.

Sikap prudent dalam menugaskan perusahaan-perusahaan BUMN menjalankan layanan publik (public service obligation/PSO) ini merupakan sentuhan magis dari muatan Rancangan undang-undang (RUU) BUMN. RUU ini disiapkan sebagai respons sekaligus solusi atas permasalahan kerugian yang menimpa perusahaan-perusahaan BUMN.

Cukup masuk akal mencermati RUU ini bergulir. Pasalnya, banyak perusahaan BUMN terutama karya-karya yang rugi lantaran tidak fokus menjalankan bisnis dan penugasan pemerintah yang kelewat melampaui batas. Alih-alih menjadi kontraktor, banyak akhirnya perusahaan konstruksi pelat merah yang justru bertindak sebagai investor.

Draf naskah akademik RUU BUMN mengungkapkan bahwa kerugian yang membelit perusahaan-perusahaan BUMN seringkali diakibatkan oleh pemerintah yang terlambat mengganti biaya yang telah dikeluarkan BUMN untuk mensubsidi produk yang menjadi PSO.

Kejadian apes ini salah satunya menimpa Wijaya Karya. Emiten dengan kode saham WIKA tersebut mengalami guncangan finansial cukup dalam setelah melakukan ekspansi besar-besaran ke bisnis properti dan menggarap proyek penugasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ujung-ujungnya, pada tahun buku 2023 WIKA rugi besar setelah mengoleksi beban bunga cukup tinggi dan banyaknya beban pencadangan baik yang berasal dari piutang yang ditagih maupun piutang bermasalah.

Padahal, kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, sebelum 2015 semua rasio keuangan perseroan masih cukup baik dengan total aset sebesar Rp 15,9 triliun. “Kami juga hanya fokus di bisnis konstruksi,” ucap Agung. Di proyek KCJB, WIKA tercatat telah menyertakan modal sebesar Rp 6 triliun dan dispute atau tagihan yang belum dibayar sebesar Rp 5,5 triliun, sehingga total mencapai Rp 12 triliun.

Selain WIKA, emiten BUMN karya yang bernasib sama adalah Waskita Karya. Emiten bersandi saham WSKT tersebut banyak mendapatkan proyek penugasan terutama untuk mengerjakan proyek-proyek jalan tol baik di Trans Jawa maupun Trans Sumatera.

Tak heran, kini Waskita gencar mengobral jalan bebas hambatan di Trans Jawa kepada investor strategis untuk memulihkan kondisi keuangannya. Sedangkan, proyek tol di Trans Sumatera yang sebelumnya menjadi portofolio Waskita Karya, sekarang diambilalih PT Hutama Karya.

Begitupun dengan ADHI yang memperoleh penugasan untuk mengerjakan proyek LRT Jabodebek. Setelah proyek transportasi itu beroperasi, ADHI mencatatkan piutang retensi kepada pihak berelasi sebesar Rp 528 miliar, sesuai laporan keuangan kuartal I-2024.

Tak ketinggalan, PTPP juga mendapatkan penugasan untuk mengerjakan proyek Kawasan Industri Grand Rebana (Tahap I) di Subang dan Tol Yogyakarta-Bawen bersama ADHI, yang akhirnya meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,56 triliun. Dalam laporan keuangan kuartal I-2024, PTPP membukukan tagihan bruto kepada pihak berelasi sebesar Rp 2,41 triliun dan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp 101 miliar.

Tiga Menteri

Berkaca dari fenomena penugasan BUMN karya yang berujung rugi dan menambah beban tersebut, RUU BUMN terutama pada poin penugasan khusus secara gamblang menyebutkan bahwa penugasan khusus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Dalam rangka penugasan khusus, Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis, dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.

“Dalam hal penugasan khusus membutuhkan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak, Pemerintah harus memberikan pendanaan atas semua biaya yang akan dikeluarkan sebelum pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN,” bunyi RUU BUMN dikutip, Senin (22/7/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir juga berpandangan, penugasan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan BUMN merupakan hal positif sepanjang tolok ukur penugasan itu dipetakan sejak awal.

“Di RUU BUMN ada, seluruh penugasan dari kementerian terkait harus disetujui Menteri Keuangan, dan diinformasikan, dan dikoordinasikan dengan Menteri BUMN. Artinya, kalau bicara pembangunan infrastruktur yang jelas-jelas jangka panjang atau internal rate of return (IRR) panjang atau masih belum bisa recovery dalam waktu cepat, itu memang harus menggunakan APBN,” tutur Erick menjawab Investor Daily baru-baru ini.

Sebaliknya, jika pembangunan infrastruktur itu memiliki nilai ekonomi tinggi dan jelas, maka BUMN tidak perlu menggunakan dana APBN. Melainkan, BUMN bisa melakukan aksi korporasi lain sehingga tidak membebani keuangan negara. “Hal-hal yang seperti ini yang memang harus dilakukan. Karena itu, RUU BUMN ini menjadi penting,” ujar Erick.

Kompensasi

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga memastikan, perusahaan-perusahaan BUMN yang menerima penugasan pemerintah merupakan perusahaan yang sehat. Bukan seperti dulu di mana BUMN karya mendapatkan penugasan dan akhirnya menimbulkan masalah karena secara keuangan tidak diperkuat.

“Kami tata kelola kembali dan sekarang ada peraturan menteri BUMN yang kami keluarkan dua tahun lalu bahwa semua penugasan harus ditandatangani tiga menteri yaitu Menteri Teknis dalam hal ini kalau Pertamina Menteri ESDM, Menteri Keuangan sebagai penyedia fiskal, dan Menteri BUMN,” ungkap pria yang dekat disapa Tiko itu.

Makanya, ke depan, Tiko memastikan, tidak ada lagi penugasan yang tidak melalui screening Menteri BUMN. Kalaupun penugasan tersebut tidaklah menguntungkan, Kementerian BUMN akan meminta kompensasi.

“Dengan menata kelola penugasan dengan baik dan menyeimbangkan key performance indicator (KPI), insyaallah BUMN bisa menjalankan fungsi sosial dan PSO dengan baik dan tetap menghasilkan laba yang baik. Ini tangan bagi direksi, tapi ini satu kemajuan signifikan bahwa direksi harus punya dua topi: kapan mereka menjadi agent of development dan value creator,” tutup Tiko.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib BUMN PT Djakarta Lloyd (Persero) sedang di ujung tanduk sembari menunggu sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung pekan depan.

"Mudah-mudahan kalau kita bisa menang dalam voting (di persidangan), berarti ada kesempatan perdamaian, di mana kami menjadwalkan pembayaran kewajiban kami kepada para kreditur," ujar Agung dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi organisasi, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

"Restrukturisasi organisasi, akan ada asesmen dan lain-lain, nanti lebih real, lebih ramping, fleksibel. Business process kami menerapkan GCG, artinya ke depan kami bisa hadir sebagai entitas bisnis yang bisa bersaing," kata Agung.

Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi "pasien" PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Saat ini, Djakarta Lloyd tengah menghadapi gugatan PKPU yang diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.