JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyiapkan dana pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 5,9 triliun.

Direktur Pendanaan dan Pengadaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan, dana yang terealisasi jumlahnya sebesar Rp 2,81 triliun. Sedangkan sisanya ada Rp 3 triliun.

"Untuk IKN ini, dari total kebutuhan dananya Rp 5,9 triliun, sudah dialokasikan Rp 2,81 triliun. Masih sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan," ungkap Rustanto di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Soal wacana top-up (penambahan) anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk IKN, masih akan dibahas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Rustanto mengungkapkan, tambahan dana pembebasan lahan untuk PSN pada tahun ini baru sekali dilakukan. Itu pun, direncanakan dua kali suntikan dana.

"Cuma, baru disetujui satu karena memang keterbatasan fiskal kita. Mungkin, untuk prioritas pemerintah, kita kan masa transisi," lanjutnya.

Rustanto pun membeberkan masalah belum terealisasikannya dana sebesar Rp 3 triliun tersebut.

"Kalau untuk dana, bisa saya highlight (garis bawahi), komitmen pemerintah untuk mendukung Undang-undang (UU) 2 Tahun 2012, penyediaan lahan untuk kepentingan umum itu adalah tugas pemerintah. Dalam hal ini pendanaan itu no issue (tidak ada masalah)," ucap dia.

Kedua, masalah lapangan itu diakui Rustanto sangatlah kompleks, terutama di IKN. Salah satunya adalah isu eks-kawasan hutan.

Ini belum lagi soal akselerasi di lapangan terkait proses pembebasan itu sendiri yang membutuhkan identifikasi maupun inventarisasi tetradap tanah yang mau dibebaskan, contohnya siapa pemlik tanah dan informasi yang lain sebagainya.

"Itu karena di antaranya hasil komunikasi kami dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai ujung tombak di lapangan, dalam hal ini panitia P2T-nya, itu bukan hanya masalahnya yang kompleks, tapi SDM-nya juga terbatas. Sehingga, akhirnya diprioritaskan dulu mana yang kira-kira tanah perlu dibebaskan agar proyek ini bisa berjalan," tuntasnya.

JAKARTA, investor.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas. Sementara itu, nasib rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sedang dibahas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN,” kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi saat taklimat media Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), di Jakarta, Senin (7/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengungkapkan pernyataan serupa. Pihaknya belum bisa merinci rencana lebih lanjut mengenai pengelolaan aset rumah dinas anggota DPR. Kendati demikian, LMAN menyatakan siap mengelola aset negara tersebut bila nantinya mendapat penugasan itu.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa rumah dinas anggota DPR bakal dikembalikan ke negara lantaran anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Kebijakan itu merupakan hasil putusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik, sebelum pelantikan anggota periode baru.

Sebagai penggantinya, para anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Sehingga rumah dinas yang selama ini ditempati para wakil rakyat itu akan dikembalikan kepada negara.

“Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, juga bersama Kementerian Sekretariat Negara, berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut,” kata Indra, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Telah beredar sejak Kamis (3/10/2024), Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota, yang ditandatangani pada 25 September 2024. Surat itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk mendanai pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). LMAN sendiri baru terlibat dalam pembangunan IKN pada pertengahan tahun 2023 lalu.

“Kalau ditotal dari pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024 untuk IKN saja sebanyak Rp 2,8 triliun,” ucap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN pada Senin (7/10/2024).

Khusus untuk tahun 2024, LMAN sudah melakukan pendanaan lahan untuk pembangunan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Nilai ini terbagi dalam pembangunan ruas jalan tol senilai Rp 7,91 triliun; bendungan senilai Rp 1,11 triliun, IKN Rp 1,43 triliun, irigasi senilai Rp 20 miliar; jalur kereta api Rp 60 miliar, dan PSN terkait air sebesar Rp 50 miliar.

“Orientasi pemerintah tidak ingin membangun jawasentris tetapi membangun Indonesiasentris. Oleh karena itu PSN tersebar di seluruh Indonesia karena orientasinya di seluruh Indonesia merasakan manfaat pembangunan,” tutur Basuki.

Realisasi tersebut adalah bagian dari upaya dan peran APBN untuk akselerasi pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang mendukung dan menguatkan pembangunan berkelanjutan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pembebasan lahan di IKN sebesar Rp 5,9 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 2,8 triliun maka masih ada anggaran sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IKN.

“Untuk IKN, dari realisasi ini di 2024 itu setidaknya ada 3 proyek yang akan selesai yaitu jalan tol dari sesi 3A, b dan 5A akan selesai dan menjadi salah satu rencana realisasikan di awal. Masih ada 12 proyek lagi yang bisa selesai di 2024. Menyusul di 2025 masih ada 3 project lagi ditargetkan untuk direalisasikan,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan dana jumbo untuk pengadaan lahan pada 126 Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tercatat, sejak pada 2017 lalu, realisasi pendanaan yang dikucurkan LMAN untuk proyek tersebut mencapai Rp 134,45 triliun.

"Sampai dengan 4 Oktober lalu, total realisasi pendanaan lahan PSN yang dilakukan melalui LMAN adalah berjumlah Rp 134,45 triliun. Ini jumlah yang luar biasa," ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Media Brieding di Kantornya, Senin (7/10).

Untuk tahun ini saja yakni periode Januari hingga 4 Oktober 2024, realisasi untuk pengadaan lahan telah mencapai Rp 10,57 triliun.

Adapun realisasi paling besar antara lain untuk sektor Jalan Tol sebesar Rp 7,91 triliun, bendungan sebesar Rp 1,1 triliun dan IKN sebesar 1,43 triliun.

"Ini dana APBN yang digunakan untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia ini tentunya dalam rangka mencetak jumlah ekonomi, meningkatkan daya saing dan lain sebagainya," katanya.

Basuki menambahkan, sejak memberikan pendanaan pertama kali pada 2017 untuk 126 PSN, sebanyak 78 proyek sudah selesai atau beroperasi. Dengan begitu, rata-rata proyek yang rampung setiap tahunnya sebanyak delapan sampai sembilan proyek.

"Kita sudah menyelesaikan untuk pendanaan lahannya dan proyek yang bisa dioperasikan ada 78. Artinya, dalam satu tahun, kalau kita rata-rata di dalam satu tahun itu kita bisa menyelesaikan delapan sampai 9 PSN," imbuh Basuki.