JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menyebutkan, masalah program DP 0 Persen adalah pembebasan lahan.

Hal ini disampaikan Cagub yang karib disapa Mas Pram ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ada program DP 0 Persen, yang jadi masalah utama dan terutama adalah pembebasan lahan. Bahkan, kenapa program ini tidak bisa dijalankan dengan baik? Karena, persoalan pembebasan lahan," tegas Pramono.

Untuk itu, dia menyampaikan hal-hal apa saja yang nantinya bisa menarik para pengembang agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan Jakarta.

"Karena tidak bisa lagi pendekatannya seperti sebelumnya. Kalau pendekatannya seperti sebelumnya, yang namanya ASN itu paling takut dengan aparat pendekatan," ungkap dia.

Menurut Pramono, angka backlog (kekurangan) hunian di Jakarta mencapai 1,8 juta unit.

Bahkan, masalah utama properti di Indonesia sehubungan dengan angka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terlalu tinggi.

Angka ini pun disebutkan Pramono tertinggi di ASEAN dengan persentase 9,88 persen dibandingkan daerah-daerah lain.

"Inilah yang menjadi persoalan utama kita," tandas Pramono.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100% dan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, aturan DP 0% ini sebenarnya akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Aturan ini berlaku pada semua jenis properti, yakni rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan.

Selain sektor properti, BI juga memperpanjang relaksasi uang muka pembiayaan kendaraan bermotor di perbankan dengan nilai maksimal 10% dari harga kendaraan. Kebijakan ini juga berlaku efektif 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resmi, Kamis (24/10/2024).

Perpanjangan juga berlaku untuk Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.

Sebelumnya dalam laporan RDG BI, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (yoy). Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar baik bagi anak muda dan Kaluna, tokoh di film Home Sweet Loan yang bermimpi memiliki rumah sendiri, karena Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang uang muka alias down payment alias DP rumah 0% hingga akhir 2025.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bank sentral akan melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% hingga Desember 2025.

Hal ini memungkinkan para anak muda dan calon pembeli properti tidak perlu membayar DP alias DP 0% saat mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).

"Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100% dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0%, berlaku 1 Januari—31 Desember 2025, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” dikutip dari Instagram BI @bank_indonesia, Kamis (24/10/2024).

Pada tahun lalu, BI telah memperpanjang kebijakan tersebut hingga akkhir 2024. Kini, bank sentral kembali memperpanjang kemudahan pembelian rumah, utamanya bagi anak muda.

Adapun, penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ini untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti properti.

"Sektor itu akan tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja naik, tentu saja upahnya juga naik, pendapatan masyarakat naik, belanjanya naik, ekonominya naik," jelas Perry.

Berdasarkan indeks berita Bisnis, BI pada Februari 2021 mengeluarkan regulasi yang memungkinkan bank dengan non-performing loan (NPL) kurang dari 5% untuk memberi persetujuan KPS/KPA tanpa uang muka atau DP 0%.

Bukan hanya perumahan, BI juga memperpanjang DP 0% untuk kredit kendaraan pada periode yang sama.