JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menyebutkan, masalah program DP 0 Persen adalah pembebasan lahan.

Hal ini disampaikan Cagub yang karib disapa Mas Pram ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ada program DP 0 Persen, yang jadi masalah utama dan terutama adalah pembebasan lahan. Bahkan, kenapa program ini tidak bisa dijalankan dengan baik? Karena, persoalan pembebasan lahan," tegas Pramono.

Untuk itu, dia menyampaikan hal-hal apa saja yang nantinya bisa menarik para pengembang agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan Jakarta.

"Karena tidak bisa lagi pendekatannya seperti sebelumnya. Kalau pendekatannya seperti sebelumnya, yang namanya ASN itu paling takut dengan aparat pendekatan," ungkap dia.

Menurut Pramono, angka backlog (kekurangan) hunian di Jakarta mencapai 1,8 juta unit.

Bahkan, masalah utama properti di Indonesia sehubungan dengan angka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terlalu tinggi.

Angka ini pun disebutkan Pramono tertinggi di ASEAN dengan persentase 9,88 persen dibandingkan daerah-daerah lain.

"Inilah yang menjadi persoalan utama kita," tandas Pramono.

IDXChannel - Pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) tetap dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah beberapa kali mengalami gagal lelang, pemerintah akan memecah pembangunan tol tersebut dalam beberapa tahap.

"Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. (Sehingga dibangun) Bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasik, baru beberapa tahun kemudian kita lanjut lagi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono saat ditemui di Gedung DPRusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V, Selasa (29/5/2024).

Triono menambahkan, proyek tol tersebut ditargetkan kembali masuk lelang pada 2025. Sehingga, fase konstruksi diharapkan bisa dilakukan pada 2026.

"Kemungkinan baru 2026 (pengerjaan fisik). Karena itu kan prosesnya begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembebasan lahan, baru fisik," tuturnya.

Triono mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi terkait kebutuhan dana untuk mengerjakan proyek tol Gedebage-Tasikmalaya sebelum dilelang kembali.

"Belum (kita hitung proyeksi kebutuhan dana Gedebage-Tasikmalaya). Ini yang lagi kita kaji, akhir tahun nanti kita siapkan," kata dia.

Pada rencana awal, Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Sebelum diubah skema, pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp56 triliun itu awalnya dibagi menjadi dua tahap.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pagu anggaran yang diterima untuk 2025 sebesar R5,078 triliun. Padahal, Pemerintahan Prabowo akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pada kesempatan itu, Maruarar pun membandingkan alokasi anggaran Ditjen Perumahan selama Pemerintahan Joko Widodo dengan capaian pembangunan rumah. Pada 2024, Ditjen Perumahan di bawah Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp14 triliun. Lewat anggarann itu, terbangun rumah baru sekitar 200 ribu unit per Oktober 2024.

"Bayangkan anggaran kami Rp5 triliun tahun 2025, diminta membangun 3 juta rumah," kata Menteri yang akrab disapa Ara itu di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Ara mengatakan, alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang sebesar Rp5 triliun itu bahkan belum dipotong untuk kebutuhan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan menjadi Rp3,8 triliun.

"Anggaran Rp5 triliun, dan dari Rp5 triliun itu, Rp1,2 triliun untuk IKN, jadi tinggal sekitar Rp3,8 triliun," kata Ara.

Dia pun mengungkap beberapa strategi agar cost pembangunan rumah bisa ditekan. Salah satunya, menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian. Sehingga, developer tidak perlu melakukan pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu,pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi dilakukan dalam skala besar.

"Kalau 3 juta itu, beli semen saja saya hitung kurang lebih Rp15 triliun. Mana pabrik semen di sini? Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pembebasan lahan Seksi VI di Ruas Ambarawa-Bawen memberikan dampak terhadap 4 desa untuk pembangunan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Perkampungan itu meliputi desa Kandangan, Doplang, Bawen, dan Kupang.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J. Dwi Winarsa memastikan sebagian besar bidang tanah di empat desa tersebut telah menerima pembayaran uang ganti kerugian (UGK).

"Progres konstruksi Seksi VI ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak," ujar Dwi, Jumat (11/10/2024).

Instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa.

Hingga 4 Oktober 2024, progres pembangunan fisik seksi VI Ambarawa - Bawen menyentuh 35,07 persen. Sehingga persentase sisa pekerjaan masih tersisa 64,94 persen.

Di sisi pembebasan lahan menyentuh 78 persen. Dwi memastikan ketersediaan lahan dimungkinkan untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Untuk diketahui, sepanjang proyek Tol Jogja-Bawen mencapai 75,12 kilometer (km). Pekerjaan jalan bebas hambatan ini dibagi dalam enam seksi.

Di mana, seksi I meliputi Yogyakarta- Banyurejo dengan panjang 8,8 km, seksi II Banyurejo-Borobudur 15,2 km, seksi III Borobudur-Magelang 8,1 km, seksi IV Magelang-Temanggung 16,6 km, seksi V Temanggung-Ambarawa 21,2 km, dan seksi VI Ambarawa-Bawen 5,12 km.

Sebagai pemegang konsesi Jalan Tol Jogja-Bawen, PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) mencatat bahwa konstruksi Tol Jogja - Bawen sudah mulai dibangun, khususnya seksi I dan VI.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara atau IKN belum mencapai 100%. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera lengser pada 20 Oktober 2024.

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mengungkapkan bahwa LMAN telan mengelola 15 pendanaan proyek strategis nasional (PSN) di IKN.

LMAN mengalokasikan dana hingga Rp 5,9 triliun untuk pendanaan lahan IKN di berbagai proyek. Namun hingga saat ini, realisasi pendanaan tersebut belum sampai setengahnya.

"Untuk IKN ini, dari total kebutuhan dananya Rp 5,9 triliun sudah dialokasikan Rp 2,81 triliun. Masih sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto dalam Media Briefing LMAN di Jakarta, Senin (7/10).

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dan mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk pada proyek pembangunan IKN. Sehingga, tidak ada masalah terkait pendanaan.

Hanya saja, ia mengakui terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi pendanaan lahan IKN belum terserap 100%. Kendala pertama terkait bekas kawasan hutan yang luasnya mencapai 100 hektare.

"Itu juga jadi permasalahan tersendiri yang memang sekarang lagi dibahas dan peraturan ke arah sana juga lagi dalam proses pembuatannya," ujar Rustanto.

Belum lagi, ada permasalahan terkait identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang mau dibebaskan. Karena proses untuk menentukan pemilik dari tanah yang ingin dibebaskan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Selain kompleks, juga terdapat permasalahan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. "Sehingga ini diprioritaskan dulu, mana yang kira-kira tanah yang perlu dibebaskan, agar proyek ini bisa berjalan," kata Rustanto.

LMAN Biayai Pembebasan Lahan 128 PSN

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyebut 128 PSN sudah dibiayai oleh LMAN. Dari total tersebut, sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi.
Dengan begitu, LMAN bisa menyelesaikan pengadaan lahan untuk 8 PSN dalam satu tahun.

“Sebanyak 61% telah diselesaikan dan diresmikan. Hal itu pastinya akan mendatangkan manfaat berganda baik bagi masyarakat maupun perekonomian,” ujar Basuki.

Proyek PSN yang ditangani LMAN yaitu 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, dan enam PSN jalur kereta api. Begitu juga dengan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Adapun sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Ada tiga sektor pendanaan terbesar yaitu jalan tol Rp 7,91 triliun, bendungan Rp 1,11 triliun, dan untuk IKN Rp 1,43 triliun.

“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," kata Basuki.

LMAN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas, peredaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan sumber daya air maupun manfaat berganda bagi pergerakan sektor pariwisata dan UMKM.

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) melaporkan progres pembangunan bendungan Meninting mencapai 87,7 persen. Konstruksi bendungan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, proyek senilai Rp902,1 miliar ini telah memasuki tahap akhir yaitu pekerjaan bendungan utama.

"Dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting, Hutama Karya mengerjakan bendungan utama, temporary cofferdam, bangunan fasilitas, alur akses kiri dan kanan, serta landscaping," ujar Adjib dalam keterangan resmi, Senin (8/10/2024).

Adjib mengatakan terdapat beberapa tantangan selama proses pengerjaan proyek, seperti kondisi lahan yang sempit dan terjal, keterlambatan pembebasan lahan, cuaca yang ekstrem, kurangnya ketersediaan material inti dari area bendungan, serta akses jalan yang masih dalam proses pengerjaan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

"Untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek ini, Hutama Karya melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada," tuturnya.

Setelah terbangunnya Bendungan Meninting, masyarakat sekitar akan merasakan berbagai manfaat, seperti peningkatan pasokan air untuk irigasi seluas 1559,29 hektare yang mendukung pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta potensi pengembangan pariwisata.

Sehingga dengan demikian, bendungan ini tidak hanya menjadi infrastruktur vital, tetapi juga pendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Lombok Barat.

"Kami yakin dengan dukungan dan sinergi dari semua pihak, proyek ini akan rampung sesuai target," kata Adjib.

(NIA DEVIYANA)

Pesinetron Nasrullah alias Mat Solar belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya di Kawasan Pamulang untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan luas lahan milik Mat Solar yang dibebaskan untuk proyek jalan tol ini mencapai 1.313 m2. Lahan tersebut tepatnya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, lahan milik bintang sinetron Bajaj Bajuri ini terjebak masalah sengketa tanah. Sehingga uang ganti rugi atas lahan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," kata Mirza.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore:

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere buka suara atas kabar pesinetron Nasrullah alias Mat Solar yang mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan lahan proyek jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi bahwa benar terdapat bidang tanah seluas 1.313 m2 milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Mirza mengaku pihaknya sudah membayar seluruh uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Namun uang tersebut memang tidak diberikan langsung kepada Mat Solar, melainkan dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

"Adapun proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah," tambahnya lagi.

Merujuk pada peraturan tersebut, Mirza mengaku PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere akan terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah yang dalam hal ini untuk menyelesaikan bidang tanah milik Mat Solar ini.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Sebagai informasi, sebelumnya permasalahan ganti rugi tanah Mat Solar atau Bajuri yang belum terselesaikan ini disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam Instagram miliknya saat menjenguk Mat Solar.

"Kirain udah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019. Gimana besty kita bantu tagihin yuk .. kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga yak," ungkap Rieke Diah Pitaloka.

Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,85 triliun hingga 4 Oktober 2024.

“Kami baru melakukan pendanaan untuk IKN sejak pertengahan tahun lalu. Kalau ditotal dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini, kita sudah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk IKN saja,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat taklimat media di Jakarta, Senin.

Dana itu disalurkan untuk 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah IKN, di antaranya termasuk proyek IKN Dirjen Bina Marga dengan realisasi Rp2,12 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, dan Dirjen SDA Rp36,19 miliar.

Sementara untuk realisasi tahun ini, LMAN melaporkan nilai dana pengadaan lahan IKN sebesar Rp1,43 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan IKN diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun.

Dengan realisasi hingga saat ini, maka masih ada anggaran sekitar Rp3 triliun yang belum tersalurkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan penyediaan lahan untuk kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah, LMAN menjamin tidak ada masalah terkait kesiapan dana untuk pembebasan lahan IKN.

Namun, untuk realisasinya, Rustanto menyebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi LMAN.

Salah satu kendala utama adalah masalah lahan eks-kawasan hutan, di mana terdapat sekitar 100 hektare lahan yang belum selesai pembebasannya.

Proses identifikasi dan inventarisasi lahan juga memakan waktu karena permasalahan kompleks dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

Di sisi lain, juga ada kendala di mana beberapa pihak belum menerima ganti rugi, namun sebagian dari mereka memberikan izin agar proyek tetap berjalan sambil menunggu ganti rugi tersebut diselesaikan selama ada jaminan dari pemerintah.

“Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, LMAN telah menggelontorkan dana senilai Rp134,45 triliun untuk 126 PSN di 8 sektor sepanjang 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Selain IKN, realisasi pendanaan untuk jalan tol mencapai Rp112,18 triliun untuk 53 PSN sepanjang 2017 hingga 2024.

Kemudian, realisasi dana pengadaan lahan untuk bendungan mencapai Rp14,44 triliun untuk 40 PSN, irigasi senilai Rp640 miliar untuk 5 PSN, air baku Rp130 miliar untuk 1 PSN, jalur kereta api Rp3,32 triliun untuk 10 PSN, pelabuhan Rp800 miliar untuk 1 PSN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rp90 miliar untuk 1 PSN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengucurkan Rp 1,43 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Total kebutuhan dana pengadaan tanah IKN dari APBN melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditargetkan Rp 5,9 triliun.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan lembaganya mulai mendanai pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan baru sejak pertengahan 2023. “Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini, kami sudah merealisasikan IKN saja Rp2,85 triliun,” ujar Basuki di Kantornya, Senin, 7 Oktober 2024.

Mulai awal tahun ini hingga 4 Oktober, lembaga tersebut sudah mengeluarkan Rp 10,57 triliun untuk pengadaan tanah seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN. IKN termasuk dalam tiga sektor terbesar pendanaan yang terbesar dari LMAN. Dua lainnya yakni proyek jalan tol dan Rp 7,91 dan sektor bendungan Rp 1,11 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan ada sekitar 15 PSN di IKN yang didanai dari jalan, hingga komplek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pengadaan tanah untuk proyek IKN bekerja sama dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga memakai porsi anggaran Rp 2,12 Triliun; Cipta Karya, Rp 692 miliar; dan Dirjen SDA Rp 36,19 miliar.

Sejak 2022 hingga saat ini, IKN telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 76,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi total untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 44 triliun. Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut sebesar 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengucurkan Rp 1,43 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Total kebutuhan dana pengadaan tanah IKN dari APBN melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditargetkan Rp 5,9 triliun.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan lembaganya mulai mendanai pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan baru sejak pertengahan 2023. “Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini, kami sudah merealisasikan IKN saja Rp2,85 triliun,” ujar Basuki di Kantornya, Senin, 7 Oktober 2024.

Mulai awal tahun ini hingga 4 Oktober, lembaga tersebut sudah mengeluarkan Rp 10,57 triliun untuk pengadaan tanah seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN. IKN termasuk dalam tiga sektor terbesar pendanaan yang terbesar dari LMAN. Dua lainnya yakni proyek jalan tol dan Rp 7,91 dan sektor bendungan Rp 1,11 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan ada sekitar 15 PSN di IKN yang didanai dari jalan, hingga komplek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pengadaan tanah untuk proyek IKN bekerja sama dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga memakai porsi anggaran Rp 2,12 Triliun; Cipta Karya, Rp 692 miliar; dan Dirjen SDA Rp 36,19 miliar.

Sejak 2022 hingga saat ini, IKN telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 76,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi total untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 44 triliun. Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut sebesar 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

IDXChannel -Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan Rp134,45 triliun untuk mendanai pembebasan lahan 126 proyek strategi nasional (PSN) sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi mengatakan, anggaran pembebasan lahan PSN terdiri atas 53 jalan tol, 40 bendungan, lima proyek irigasi, satu proyek air baku, dan sepuluh jalur kereta.

Kemudian, satu pelabuhan, satu kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), serta 15 PSN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Nah, dari sekian banyak PSN itu yang dilakukan pembebasan lahannya melalui LMAN ada 126 proyek strategis nasional, terdiri dari bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, dan ada satu lagi yaitu proyek kawasan pariwisata Mandalika,” ujar Basuki saat konferensi pers, Senin (7/10/2024).

Basuki mengatakan, dari 126 PSN tersebut baru 78 proyek yang sudah selesai dan dioperasi saat ini.

“Misalnya jadi bangun bendungan sudah selesai, sudah digunakan, kalau beroperasi biasanya jalan tol sudah diresmikan, sudah bisa digunakan oleh masyarakat, jadi total sudah 78 (PSN),” tuturnya,

Basuki mengingatkan LMAN memiliki fungsi pendanaan untuk pengadaan tanah dalam proyek strategis nasional. Badan Layanan Umum non Eselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini berperan sebagai special land bank untuk pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

“Saya ingin menyampaikan terkait fungsi yang ketiga LMAN, yaitu pendanaan lahan untuk proyek strategis nasional atau gampangannya kalau teman-teman membahasakannya adalah proyek infrastruktur,” kata dia.

“Saya ingin menjelaskan PSN itu jumlahnya banyak sekali, tidak semua PSN pendanaan lahannya melalui LMAN, Jadi ada yang dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang bersangkutan,” ujarnya melanjutkan.

(Febrina Ratna)