REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU RI mensahkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat (Sumbar) dalam rapat pleno di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad (28/7/2024), yang meloloskan Irman Gusman karena berada pada peringkat keempat perolehan suara. Adapun hasil rekapitulasi itu disahkan dalam rapat pleno di Gedung KPU RI, setelah Ketua KPU Sumbar memaparkan perolehan suara. Sahnya rekapitulasi hasil PSU itu pun merupakan tindak lanjut putusan MK.

"Hasil perolehan suara rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI pasca-tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan disahkan," kata Anggota Komisioner KPU RI Idham Kholik selaku pimpinan rapat pleno yang dilanjutkan dengan mengetuk palu sidang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman. MK dalam amar putusannya, memerintahkan KPU selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Sumbar 2024, dengan harus mengikutsertakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2009-2016 itu sebagai peserta.

Putusan itu pun kemudian mengoreksi ketetapan KPU Sumbar sebelumnya yang menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sumbar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kemudian KPU RI melaksanakan PSU di Sumbar.

Berikut hasil rekapitulasi PSU DPD RI di Sumatra Barat yang telah disahkan KPU RI:

1. Abdul Aziz: 66.192
2. Cerint Iralloza Tasya: 283.020
3. Desrio Putra: 32.150
4. Dirri Uzhzhulam: 44.844
5. Emma Yohanna: 122.547
6. Hendra Irawan Rahim: 35.064
7. Irman Gusman: 176.987
8. Jelita Donal: 187.765
9. Jhoni Afrizal: 16.028
10. Leonardy Harmainy: 34.674
11. Mevrizal: 16.532
12. Muslim M Yatim: 199.919
13. Nurkhalis: 144.339
14. Yonder WF Alvarent: 12.199
15. Yong Hendri: 14.895
16. Yuri Hadiah: 51.990

Bisnis.com, JAKARTA — Irman Gusman akhirnya sah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu, (28/7/2024).

Mantan narapidana kasus korupsi itu berhak lolos ke Senayan karena berada pada peringkat keempat perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Anggota DPD Sumbar yang disahkan KPU RI dalam rapat pleno kemarin.

Hasil rekapitulasi itu disahkan setelah Ketua KPU Sumbar memaparkan perolehan suara. Sahnya rekapitulasi hasil PSU itu pun merupakan tindak lanjut putusan MK.

"Hasil perolehan suara rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI pasca-tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan disahkan," kata Anggota Komisioner KPU RI Idham Kholik selaku pimpinan rapat pleno yang dilanjutkan dengan mengetuk palu sidang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Sumbar Irman Gusman.

MK dalam amar putusan-nya, memerintahkan KPU selaku Termohon untuk melakukan PSU Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Sumbar 2024, dengan harus mengikutsertakan Ketua DPD 2009–2016 itu sebagai peserta.

Putusan itu pun kemudian mengoreksi ketetapan KPU Sumbar sebelumnya yang menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sumbar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kemudian KPU RI melaksanakan PSU di Sumbar.

Berikut hasil rekapitulasi PSU DPD RI di Sumatra Barat yang telah disahkan KPU RI:

1. Abdul Aziz: 66.192
2. Cerint Iralloza Tasya: 283.020
3. Desrio Putra: 32.150
4. Dirri Uzhzhulam: 44.844
5. Emma Yohanna: 122.547
6. Hendra Irawan Rahim: 35.064
7. Irman Gusman: 176.987
8. Jelita Donal: 187.765
9. Jhoni Afrizal: 16.028
10. Leonardy Harmainy: 34.674
11. Mevrizal: 16.532
12. Muslim M Yatim: 199.919
13. Nurkhalis: 144.339
14. Yonder WF Alvarent: 12.199
15. Yong Hendri: 14.895
16. Yuri Hadiah: 51.990.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menetapkan empat nama yang berhasil meraih suara terbanyak pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD RI. PSU digelar pada 13 Juli 2024.

"KPU sudah menetapkan hasil PSU DPD RI melalui hasil rekapitulasi dari 19 kabupaten dan kota," kata Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen di Padang, Sabtu (20/7/2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, calon nomor urut 2 Cerint Iralloza Tasya berhasil menempati peringkat teratas dengan meraih sebanyak 283.020 suara. Urutan kedua ditempati Muslim Yatim yang meraup 199.919 suara, diikuti calon nomor urut 8 Jelita Donal dengan 187.765 suara di posisi ketiga, dan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman memperoleh 176.987 suara di urutan keempat.

Dari hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut, petahana Emma Yohanna yang juga calon anggota DPD RI periode 2024–2029 diperkirakan batal melenggang ke Senayan karena hanya meraup 122.547 suara.

Ketua KPU Sumbar menegaskan pada tahapan ini, KPU Sumbar sebatas melakukan penetapan hasil perolehan suara, sementara penetapan calon terpilih akan dilakukan KPU RI.

Surya mengatakan hasil rekapitulasi dan penetapan suara tersebut didapatkan dari jumlah suara sah sebanyak 1.439.145 suara dan suara tidak sah sebanyak 21.913 suara.

Berikut hasil lengkap perolehan suara pada PSU DPD RI Provinsi Sumbar (berdasarkan nomor urut calon).

1. Abdul Aziz 66.192 suara
2. Cerint Iralloza Tasya 283.020
3. Desrio Putra 32.150 suara
4. Dirri Uzhzhulam 44.844 suara
5. Emma Yohanna 122.547 suara
6. Hendra Irwan Rahim 35.064 suara
7. Irman Gusman 176.987 suara
8. Jelita Donal 187.765 suara
9. Jhoni Afrizal 16.028 suara
10. Leonardy Harmainy 34.674 suara
11. Mevrizal 16.532 suara
12. Muslim Yatim 199.919 suara
13. Nurkhalis 144.339 suara
14. Yonder W.F. Alvarent 12.199 suara
15. Yong Hendri 14.895 suara
16. Yuri Hadiah 51.990 suara

Eks Ketua DPD RI periode 2009 hingga 2016 Irman Gusman memberikan tanggapan positif setelah namanya masuk "empat besar" berdasarkan hasil rekapitulasi calon anggota DPD RI tingkat provinsi.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sumatera Barat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya," kata Irman Gusman saat dihubungi di Padang, Sabtu.

Menurut Irman, masuk empat besar tanpa adanya kampanye serta minimnya sosialisasi merupakan sebuah keberkahan. Hal itu sekaligus menandakan dirinya masih dipercaya oleh masyarakat, terutama konstituen yang memberikan hak politik pada 13 Juli 2024.

Atas kepercayaan publik terhadapnya, Irman berjanji dan berkomitmen akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Ranah Minang lewat perannya sebagai anggota DPD RI di Senayan.

Pada kesempatan itu, ia juga bertekad akan membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota apabila sudah resmi ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan bahwa proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Legislatif DPD 2024 di Sumatra Barat menelan biaya Rp350 miliar.

Hal tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja. Bagja mengingatkan KPU agar menghemat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).

“Iya memang benar [biaya PSU Rp350 miliar]. Memang benar [untuk] 17.000 ribu TPS. Mungkin teman-teman enggak pernah memikirkan situasi itu,” kata Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Afif menjelaskan, pihaknya sempat menghadapi berbagai kendala dalam mempersiapkan coblos ulang tersebut. Salah satunya berkaitan dengan distribusi logistik yang terkendala faktor alam.

Selain itu, dia menyebut bahwa Sumatra Barat menjadi daerah terbesar yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Waktu persiapan yang sempit juga menjadi kendala tersendiri.

“Bahkan di situasi yang ke Mentawai itu, kapalnya sempat hilang kontak karena ombak besar. Tapi kan itu harus kita lakukan semua dan sudah kita lakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan calon legislatif DPD Provinsi Sumatra Barat, Irman Gusman pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 pada Senin (10/6/2024) lalu.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa KPU seharusnya menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta No. 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Irman masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Menurut majelis hakim, ketidakpatuhan KPU yang tidak menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan.

“Dalam kaitannya dengan Pemohon, maka ketidakpatuhan tersebut telah mencederai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan pertimbangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU Provinsi Sumatra Barat akhirnya melangsungkan PSU tersebut pada Sabtu (13/7/2024) lalu di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS). Hasil rekapitulasi PSU menunjukkan bahwa Irman Gusman memperoleh suara keempat terbanyak di belakang Cerint Iralloza Tasya, Jelita Donal, dan Muslim M. Yatim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa biaya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar.

"Ya, memang benar (biaya PSU di Sumbar Rp350 miliar), memang benar 17.000 TPS. Itu yang kita apa, mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Afifuddin juga menjelaskan sempat terjadi hilang kontak dengan kapal yang membawa logistik PSU ke Mentawai. Meski begitu, penyelenggaraan PSU harus tetap dilaksanakan.

"Kurang-kurang ada, tapi KPU ini dengan waktu yang sangat sedikit, 13 hari. Sudah kita lakukan semua sebisa mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (18/7/2024), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada KPU RI untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) agar menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Bagja pada Pernas XII JPPR yang bertajuk Navigasi Masyarakat Sipil Menghadapi Krisis Demokrasi di Jakarta, Kamis.

Awalnya dia mengungkapkan bahwa, PSU Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar. "Teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat untuk satu kotak suara, ayo berapa? Rp100 miliar? Tebak saja, untuk 17.000 TPS sampai Rp350 miliar," kata Bagja.

Untuk diketahui, Irman Gusman menjadi tokoh di balik terjadinya PSU tersebut lantaran gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, KPU dianggap abai terhadap putusan MA untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan MK mengenai ketentuan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, KPU saat itu tidak melakukan revisi peraturan KPU (PKPU) sampai batas akhir tahapan pencalonan anggota legislatif selesai. Oleh karena itu, Bagja meminta KPU dapat menentukan PKPU terkait dengan syarat calon kepala daerah sesuai dengan putusan MA. Apabila tidak dijalankan sesuai putusan, dia khawatir akan ada banyak PSU yang harus dilaksanakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI, Ferdi Dailami Firdaus, mengatakan, Irman Gusman layak dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Sumatera Barat (Sumbar) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Irman dinilai punya pengalaman dan sudah lolos verifikasi.

Putra Tuty Alawiyah ini mengatakan, Irman memiliki jaringan yang luas, khususnya jaringannya di HIPMI. “Saya kenal pak IrmanGusman sejak masih di HIPMI dan pernah bersama di DPD periode 2014 - 2019,” ungkap Ferdi.

Hal lain, menurutnya, Irman Gusman juga sudah berpengalaman dalam menjadi wakil masyarakat Sumbar, karena pernah menjadi anggota DPD mewakili Sumbar selama dua periode. Bahkan Irman Gusman dipercaya memimpin DPD RI dengan menjadikannya sebagai ketua DPD RI.

“Sekarang ini, pak Irman sudah melewati proses verifikasi hingga kepada DCT, tentunya layak untuk dipilih oleh masyarakat Sumbar,” ungkap Ferdi.

Hal sama disampaikan anggota DPD RI, Fachrul Razi. Anggota DPD yang sudah dua periode menjabat ini mengatakan, Irman Gusman, layak untuk dipilih untuk menjadi wakil masyarakat Sumbar. Irman dinilai memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman untuk memimpin DPD RI.

Selama duduk menjadi anggota DPD RI dalam dua periode sebelumnya, menurut Fachrul Razi,Irman memiliki kemampuan yang bagus. Tidak heran jika Irman terpilih menjadi ketua DPD RI.

“Kebetulan saya juga pernah satu periode bersama, saat pak Irman memimpin DPD,” kata Fachrul Razi, yang telah duduk sebagai anggota DPD selama dua periode.

Pencoretan Irman Gusman dari daftar calon tetap (DCT), sehingga membuatnya tidak ikut Pemilu DPD 2024, menurut Fachrul Razi, merupakan kesalahan fatal Komisi Pemilihan Umum (KPU).Dikatakannya, sesuai ketentuan undang-undang, Irmanseharusnya boleh menjadi peserta Pemilu 2024.

Namun ternyata KPU salah menafsirkan undang-undang dan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memasukan lagi Irman dalam DCT Pemilu DPD dapil Sumbar.

Kesalahan KPU dalam persoalan Irman Gusman dari sisi ketatanegaraan sangat fatal. Sehingga harusnya KPU mendapatkan hukuman. “KPU telah membuat kesalahan tafsir yang fatal, akibatnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp.300 miliar untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) DPD Sumbar,” kata Fachrul Razi.

Diungkapkannya juga, persoalan hukum yang pernah menimpa Irman Gusman adalah musibah.“Kalau sistem hukumnya seperti ini, juga bisa tersandung kasus seperti yang dialami pak Irman. Semua orang yang punya jabatan di pemerintahan juga bisa mengalami hal yang sama, karena mereka memiliki risiko hukum yang tinggi,” papar anggota DPD dari dapil Aceh ini.

Perkara hukum yang dialami Irman Gusman, diyakini Fachrul, bukanlah kesengajaan. “Saya kira kasus yang menimpa pak Irman itu terlalu dipolitisir,” ungkap dia.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu DPD dapil Sumbar dimulai Sabtu (13/7) besok di 17.569 TPS.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan pelaksanaan distribusi logistik dari KPU masing-masing kabupaten dan kota telah dilakukan sejak Kamis (11/7) kemarin dan hingga hari ini.

"Logistik yang didistribusikan ada sebanyak 17.569 kotak suara dan 4.178.520 surat suara," katanya, Jumat (12/7/2024).

Kemudian untuk logistik lainnya berupa tinta, bilik, segel kertas, alat bantu coblos tunanetra, sampul biasa, sampul kubus, formulir A4, formulir plano, juga telah didistribusikan.

Dia berharap dalam pelaksanaan PSU DPD RI besok berjalan dengan baik, dan partisipasi pemilih juga diharapkan meningkat.

Untuk diketahui adanya pelaksanaan PSU DPD RI dapil Sumbar ini, setelah menangnya eks terpidana koruptor Irman Gusman di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana sebelumnya Irman tak masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI dalam Pemilu 2024 yang digelar pada Februari lalu.

Penyebab Irman tak dimasukan dalam DCT oleh KPU RI itu, karena ada aturan yang dianggap KPU RI membuat Irman hanya bisa sampai di daftar calon sementara (DCS) saja yakni soal status Irman yang merupakan eks terpidana korupsi.

Kemudian persoalan itu membuat Irman tidak bisa ikut sebagai peserta Pemilu 2024 untuk DPD RI.

Tidak berakhir di sana, Irman pun mengajukan sengketa pemilu ke MK, dan setelah menjalani sejumlah tahapan sidang, dan MK mengambil keputusan bahwa untuk pemilihan DPD RI dapil Sumbar dilakukan PSU.

Pelaksanaan PSU pun harus ada syarat yang harus disiapkan Irman, yakni perlu adanya bukti bahwa Irman harus bersedia mengumumkan jati diri ke publik melalui media massa bahwa Irman Gusman merupakan mantan terpidana korupsi.

Syarat yang diajukan MK pun dipenuhi Irman, dan hingga akhirnya KPU RI menetapkan jadwal pelaksanaan PSU DPD RI dapil Sumbar pada Sabtu 13 Juli 2024, dengan harapan di hari Sabtu itu partisipasi pemilih bisa banyak, mengingat momen waktu akhir pekan.

Tanggapan Masyarakat soal PSU DPD RI

Salah seorang warga di Padang, Irul mengaku malas untuk datang ke TPS di hari pemilihan PSU besok tersebut. Dia berpendapat, jika PSU nya sekelas pemilihan kepala daerah seperti presiden, gubernur, bupati atau wali kota, masih ada dorongan diri untuk harus datang ke TPS.

"Kalau DPR RI atau DPRD itu kan jelas perannya ya, rakyat mengadu, nanti lahir kebijakan dan bisa memprotes pemerintah. Sedangkan DPD ini, khusus di Sumbar ini ya, saya hampir tidak mendengar dan melihat, entah apalah yang dibuatnya untuk daerah, kami rakyat kecil ini tak tahu," katanya.

Selain itu warga Pesisir Selatan, Karim mengaku tidak tahu entah siapa yang akan dipilih, karena orang-orang yang dilihat di DPD itu tidak ada yang kenal.

"Saya masih ragu untuk datang ke TPS, lihat saja besok. Karena tidak ada yang kenal saya orang-orangnya. Jika pun datang, asal coblos sajalah," ungkapnya.