BOGOR, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Trans Pakuan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan layanan BisKita.

Desakan muncul berkait wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor, yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak pendapatan daerah.

"Kami minta Perumda Trans Pakuan buka-bukaan data,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan, di Gedung DPRD kemarin, ASB menekankan pentingnya keterbukaan Perumda Trans Pakuan terkait kerja sama pengelolaan BisKita dengan Kodjari.

ASB meminta agar dokumen kerja sama itu diserahkan kepada Komisi II untuk mengkaji pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

"Dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," ujar ASB.

ASB juga menyoroti bahwa sejak awal Perumda Trans Pakuan meminta bantuan untuk menjadi operator BisKita, namun kini justru Kodjari yang mengelola unit-unit BisKita.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal keterlibatan Perumda Trans Pakuan dalam layanan transportasi umum.

Menurut informasi yang diperoleh, seluruh unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, keuntungan dari pengelolaan BisKita hanya akan dinikmati oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan, atau yang dulu PDJT, tidak pernah memberikan kontribusi,” tegasnya.

Senada dengan ASB, anggota Komisi II lainnya, Devie Prihatini Sultani, menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada tahun 2025.

Menurut Devie, jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi wewenang penuh dalam mengelola BisKita, potensi keuntungan yang diperoleh akan lebih signifikan.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 743 juta pada 2025. Namun, sebagian besar keuntungan ini, sebesar Rp 500 juta, akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT.

Sedangkan sisanya, Rp 243 juta, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan yang ada saat ini.

Devie menegaskan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.

"Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya," ujar Devie.

BOGOR, KOMPAS.com-Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil dan Wakil Ketua I DPRD Rusli Prihatevy resmi dilantik pada Selasa (24/9/2024).

Adityawarman berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Rusli dari Partai Golkar.

“Hari ini adalah pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Bogor 2024-2029. Memang pada hari ini baru bisa dua pimpinan dilantik. Agenda tadi juga mengagendakan untuk mengusulkan calon pimpinan definitif DPRD Kota Bogor dari Gerindra Pak Hj. Jenal Abidin dan (dari) PDI-P ada Pak Dadang Iskandar Danubrata,” ujar Adityawarman kepada wartawan.

Selain itu, DPRD Kota Bogor juga telah membentuk delapan fraksi, terdiri dari enam fraksi tunggal dan dua fraksi gabungan.

Adityawarman berharap di bawah kepemimpinannya ia dapat melanjutkan kinerja DPRD sebelumnya, yang menghasilkan 75 Peraturan Daerah (Perda) dalam lima tahun terakhir.

“Tentunya kita berharap bisa melanjutkan kinerja DPRD dari 2014, karena kalau saya bertugas mulai 2014. Kemarin kami melihat kinerja luar biasa di mana pembahasan Perda sampai 75 Perda dalam lima tahun kemarin,” ujarnya.

Ia juga mencatat peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 2,3 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,3 triliun pada 2024.

Di anggaran sebelumnya, DPRD periode 2019-2024 telah dituntaskan termasuk penyelesaian Masjid Agung dan program tebus ijazah.

“Ada beberapa program penganggaran yang menurut saya cukup unik dan menarik, yaitu kita menyelesaikan Masjid Agung dan program tebus ijazah, kemudian ada berapa Perda spesial yang hanya ada di Kota Bogor terkait keolahragaan, UMKM,” ungkap Adityawarman.

Sementara itu, Rusli Prihatevy siap melanjutkan kinerja DPRD 2019-2024 dan melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda.

Ia optimis kepemimpinan baru ini akan mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih optimal di kota Bogor.

“Insya Allah ini bisa kita lanjutkan, tinggal ketok saja agar semua kegiatan Pemkot Bogor tidak terganggu, dan insya Allah DPRD Kota Bogor pasca kepemimpinan Pak Adit dan teman-teman lain Insya Allah bersama-sama mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih optimal dan maksimal,” ungkap Rusli.

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor menetapkan 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kota Bogor melalui rapat pleno, Jumat (23/8/2024).

Dari 50 anggota DPRD, terbanyak berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni 11 legislator.

“Alhamdulillah, Kota Bogor telah menuntaskan tahapan ini sehingga kami sudah bisa mengumumkan partai politik pemenang dan alokasi kursinya serta calon terpilihnya di kota Bogor ini. Jumlah kursi di kota Bogor 50,” ujar Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal, saat ditemui Kompas.com di Hotel Papyrus, Kota Bogor.

Dari 18 partai politik (parpol) yang bertarung pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) Kota Bogor 2024, hanya 10 parpol yang berhasil menempatkan wakilnya di bangku parlemen.

Setelah PKS, di urutan kedua ada Partai Golkar yang menempatkan tujuh kadernya di DPRD Kota Bogor. Lalu, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masing-masing memperoleh enam kursi.

Selanjutnya, diikuti Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat lima kursi. Lalu, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing mendapatkan empat kursi.

Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengantongi satu kursi, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat yang masing-masing mendapatkan tiga kursi.

Setelah penetapan, tahapan selanjutnya ialah pelantikan anggota DPRD Kota Bogor. Pelantikan masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

Adapun surat keputusan (SK) dan berita acara penetapan anggota DPRD Kota Bogor terpilih telah diserahkan KPU ke Pemkot Bogor serta seluruh partai politik yang terlibat Pileg 2024.

“Kami sudah menyampaikan SK kepada Pemerintah Kota Bogor tadi langsung dan juga untuk proses pelantikan ranahnya ada di Pemda Kota Bogor,” ujar Habibi.