JAKARTA, KOMPAS.com - Ayah dan adik Ronald Tannur menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, Ronald juga diperiksa di Rutan Medaeng Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, pemeriksaan terhadap ayah Ronald, Edward Tannur, dan adik Ronald, berinisial CR dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait perkara suap dalam vonis Ronald di tingkat pertama dan kasasi.

"Ayah Ronald Tannur, Edward Tannur, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ungkap Harli di Kejagung Jakarta.

"Sementara itu, Ronald Tannur diperiksa di Rutan Medaeng, Surabaya. Adik Ronald, yang berinisial CT, juga turut dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," tambah Harli.

Harli mengatakan, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas keterlibatan para tersangka terkait suap vonis Ronald tersebut.

"Semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," jelasnya.

Kejaksaan berfokus pada peran tersangka dalam kasus ini dan sejauh mana para saksi mengetahui atau mengalami kejadian yang relevan dengan peran para tersangka.

"Kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka," ujar Harli.

Sebelumnya, setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), ditetapkan sebagai tersangka pemberian suap atau gratifikasi terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Adapun ketiga hakim tersebut memvonis bebas Ronald dalam kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, di PN Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10/2024). Ketiganya sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Jakarta.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyatakan, MW ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW, sehingga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas dalam menyikapi kasus dugaan pengurusan suap dalam perkara kasasi Gregorius Ronald Tannur.

Pada Senin (28/10/2024) kemarin, Juru Bicara MA Yanto menyebutkan bahwa pimpinan MA telah memutuskan membentuk tim untuk mengklarifikasi proses putusan kasasi Ronald Tannur.

Dugaan pengurusan kasasi ini terungkap setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan pejabat MA, Zarof Ricar, yang diduga berperan sebagai makelar kasus membantu pengurusan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

"Tim pemeriksa ini akan dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan, dengan anggota Hakim Agung Jupriyadi dan Noor Edi Yono, Sekretaris Kepala Badan Pengawasan MA," kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin.

Yanto menuturkan, tim tersebut akan meminta klarifikasi kepada hakim agung yang menyidangkan perkara kasasi kasus Ronald Tannur.

MA meminta masyarakat memberi waktu kepada tim pemeriksa ini dan menunggu hasil klarifikasi tersebut.

Selain itu, Ketua MA Sunarto juga akan memberikan arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan.

“Ini akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, dan sudah dimulai pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta,” kata Yanto.

Tindak lanjuti pernyataan Kejagung

Pada kesempatan yang sama, Yanto juga menyebutkan bahwa MA bakal menindaklanjuti informasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut dugaan komunikasi antara Zicar dengan hakim berinisial “S”.

Yanto menegaskan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

“Oleh karena itu, statement di Kejaksaan Agung itu akan kita tindak lanjuti. Majelis yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur akan kita periksa,” ujar Yanto.

Ia pun menegaskan bahwa dugaan suap ini tidak mempengaruhi putusan kasasi MA yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tannur.

“Pidana yang dijatuhkan adalah hak Majelis Hakim. Lembaga tidak bisa mengatur atau mendikte keputusan, karena independensi adalah prinsip yang harus dijaga,” ujar Yanto.

Yanto juga menegaskan MA tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti menerima suap pengurusan perkara.

Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal akan mendalami dugaan suap terhadap anggota majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

"Itu (aliran dana suap di tingkat kasasi) akan terus didalami," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Senin.

Siapkan pembelaan

Terpisah, kuasa hukum Zarof Ricar, Handika Honggowongso, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah pembelaan kliennya.

mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan langkah pembelaan untuk kliennya.

"Kami akan memperjuangkan hak klien kami dan mempertahankan asas praduga tak bersalah," kata Handika.

Ia juga meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait perkara ini agar tidak merusak kredibilitas hakim agung.

“Jangan membangun opini yang mengarah pada trial by press yang berpotensi merugikan kepentingan hukum klien kami sekaligus merusak kredibilitas jajaran hakim agung di Mahkamah Agung,” ujar Handika.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap Ricar terkait dugaan suap pengurusan kasasi Ronald Tannur di Bali pada Kamis (24/10/2024).

Penyidik juga menggeledah rumahnya di Jakarta dan menyita uang hampir Rp 1 triliun, termasuk sejumlah mata uang asing.

Ricar diduga menyiapkan uang suap Rp 5 miliar untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa uang suap tersebut disiapkan oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, untuk mempengaruhi putusan perkara.

Ricar sebagai pihak yang menjembatani pengurusan perkara itu diduga mendapat fee Rp 1 miliar dari Lisa Rahmat.

"Sesuai catatan LR (Lisa Rahmat) yang diberikan kepada ZR (Zarof Ricar), (Rp 5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur," ujarnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com – Apresiasi mengalir untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap dalam kasus pembebasan Ronald Tannur.

Salah satu apresiasi datang dari eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menyatakan, penangkapan tersebut membuktikan kecurigaan publik mengenai dugaan suap.

"Bravo untuk Kejaksaan Agung yang telah menangkap tiga hakim di PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan keji terhadap kekasihnya," ujar Mahfud MD, melalui cuitan di X, Kamis (24/10/2024).

Mahfud menjelaskan, keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti (DSA) sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan integritas putusan tersebut.

“Waktu itu masyarakat curiga bahwa hakim bermain suap di ruang gelap, karena bukti yang diajukan jaksa sudah sangat kuat,” ujarnya.

“Namun, majelis hakim berlindung di balik 'kebebasan' dan 'keyakinan' hakim untuk memutus bebas Ronald Tannur," katanya.

Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan tindakan Komisi Yudisial (KY) yang turut memeriksa kasus tersebut.

Kejaksaan Agung kemudian melanjutkan penyelidikan yang berujung pada OTT terhadap ketiga hakim.

"Waktu itu Ketua PN Surabaya juga membela mati-matian bahwa putusan atas Tannur itu sudah benar," lanjut Mahfud.

Menurutnya, Ketua PN Surabaya bahkan sempat memuji ketua majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut sebagai sosok yang patriotik.

Namun, dengan terungkapnya kasus suap ini, Mahfud menilai penilaian tersebut keliru.

"Waktu itu Ketua PN Surabaya juga membela mati-matian bahwa putusan atas Tannur itu sudah benar," tegasnya.

Apresiasi dan Harapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kejagung atas peristiwa ini.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penangkapan tiga hakim tersebut bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif terjadi intervensi para koruptor yang mengganggu objektivitas hakim dalam memutuskan perkara.

Ia mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnnya untuk menutup celah tindak pidana korupsi.

"Harapan kita, walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi, harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut," ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

MA Berjanji Tindak Tegas Terkait Dugaan Suap

Pimpinan Mahkamah Agung (MA) berjanji akan mengambil sikap jika ada laporan resmi terkait jatah uang untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tannur.

Ronald Tannur merupakan terdakwa penganiayaan yang divonis bebas oleh hakim PN Surabaya.

Perkara ini berlanjut hingga MA setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi.

"Tentunya kalau memang ada laporan resmi, pimpinan akan mengambil sikap," kata Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dugaan jatah uang untuk majelis kasasi terungkap dalam rekaman video penyidik Kejaksaan Agung saat menggeledah sebuah ruangan terkait perkara suap vonis bebas Ronald Tannur.

Dalam video tersebut, penyidik menemukan puluhan gepok uang dalam pecahan valuta asing (Valas), beberapa di antaranya disimpan dalam goody bag dan kotak.

Yanto menyebutkan, pihaknya baru mendengar informasi terkait uang dan catatan untuk kasasi.

"Saya baru mendengar ini. Nanti kita sampaikan ke pimpinan," tuturnya.

Ia juga menyatakan, MA merasa kecewa dengan perbuatan tiga hakim PN Surabaya yang diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Perbuatan mereka dinilai mencederai kebahagiaan hakim seluruh Indonesia yang saat ini mendapat perhatian pemerintah berupa kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

"Terhadap peristiwa tersebut MA merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah menciderai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia," ujar Yanto.

Tindakan Pemecatan Bakal Diambil

Mahkamah Agung juga berjanji akan memecat ketiga hakim tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi sebelumnya dari Komisi Yudisial (KY) yang telah merekomendasikan MA untuk memecat mereka.

"Peristiwa OTT ini akan menjadi bahan tambahan bagi KY untuk menguatkan proses pemberhentian," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Ketiga hakim yang terlibat adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Mukti menambahkan, MA belum melaksanakan rekomendasi pemecatan tersebut karena masih menunggu putusan kasasi Ronald Tannur.

Setelah proses kasasi selesai, MA bersama KY akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

MKH juga akan memberikan ruang bagi hakim terkait untuk membela diri.

Meskipun demikian, KY menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung yang melakukan OTT terhadap ketiga hakim tersebut.

"KY mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum kasus dugaan suap. Hal ini tentu semakin mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim,” tutup Mukti.

SURABAYA, iNews.id - Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditangkap dalam perkara dugaan suap atas vonis bebas terdakwa pembunuhanGregorius Ronald Tannur.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) membenarkan tiga hakim PN Surabata yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tannur. Ketiganya yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Mereka ditangkap karena diduga menerima suap dalam pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Ronald merupakan anak mantan anggota DPR yang divonis bebas dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29).

"Saat ini sudah masuk dalam penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan, ketiga hakim ini statusnya tersangka," ujar Kepala Kejati Jatim Mia Amiati di Kantor Kejati Jatim, Rabu (23/10/2024).

Mia menegaskan, Kejati Jatim hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan dari tim Kejagung. Dia mengaku untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan Kapuspenkum Kejagung.

"Selanjutnya dari Kejagung yang akan memberikan secara detail perkara ketiga hakim ini," pungkasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. Dia juga dituntut tinggi lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Namun hakim PN Surabaya Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo membebaskan Ronald Tannur karena dianggap tidak terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Dini. 

Diketahui, Ronald dan Dini merupakan pasangan kekasih yang diketahui telah menjalin asmara selama 5 bulan. Kejadian bermula saat keduanya bersama-sama di Blackhole KTV Surabaya, di mana terjadi perselisihan yang berujung pada penganiayaan dan akhirnya menyebabkan kematian Dini.

Editor: Donald Karouw

MEDAN, iNews.id - Mantan Bupati Batu Bara periode 2018-2023 Zahir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemkab Batu Bara Tahun 2023. Status tersangka ini ditetapkan penyidik Subdit III Ditrreskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Zahir ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juni usai penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan.

"Iya. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juni 2024. Kami tunggu prosesnya," ujar Kombes Hadi Wahyudi dikutip dari akun Instagram @poldasumaterautara, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya dalam kasus ini, Zahir menjadi tersangka keenam. Sebelumnya Polda Sumut sudah menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka yakni AH, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, lalu MD Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya F, wiraswasta yang juga adik mantan bupati. Lalu DT Sekretaris Dinas Pendidikan dan RZ Kabid Pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan.

Dia menjelaskan, usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik sudah memanggil Zahir untuk diperiksa akan tetapi tidak hadir. Rencananya, penyidik akan kembali memanggilnya dalam waktu dekat.

"Info yang saya terima, hari Kamis besok panggilan kedua. Panggilan pertama dia tidak hadir," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Massa Forum Peduli Indramayu (FPI) melakukan aksi demonstrasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (10/7/2024). Mereka menuntut Polda Jabar mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Indramayu.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi itu telah dilaporkan FPI ke Polda Jabar pada Maret 2024 lalu. 

"Aksi demo ini terkait dugaan gratifikasi terhadap ketua KPU (Indramayu) atau aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Koordinator Umum FPI Urip Triandri.

Dia mengatakan, massa FPI diterima dengan baik oleh Polda Jawa Barat dan dipersilakan masuk untuk audensi. Dalam kesempatan itu, perwakilan FPI menyampaikan aspirasi dan menanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan gratifikasi tersebut.

"Alhamdulillah sudah di jawab juga oleh penyidik krimsus (Ditreskrimsus Polda Jabar) maupun krimum (Ditreskrimum Polda Jabar) langsung dijawab. hampir semuanya dijawab," ujarnya.

Hasil audiensi, Polda Jabar menyatakan masih melakukan tahap penyelidikan. "Penyidik masih meminta keterangan-keterangan. Lumayan, prosesnya sudah 50 persen lebih. Tinggal sedikit lagi masih memerlukan keterangan-keterangan dari saksi anggota PPK yang lain," tutur dia.

Urip menuturkan, aliran dana dugaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh terlapor, mencapai Rp2,2 milliar.

"Aliran dananya kurang lebih Rp2,2 miliar menurut keterangan dari si pelapor. Uang tersebut diduga diterima dua anggota PPK kecamatan Losarang dan Arahan terus ke Ketua KPU Indramayu," tutur Urip.

Laporan dugaan suap dan gratifikasi tersebut, kata Urip, dilaporkan ke Polda Jabar pada Maret 2024 lalu dan diterima oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

Karena itu, FPI mendesak Polda Jabar segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dugaan suap dan gratifikasi itu.

FPI, ujar Urip, juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertindak terkait dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan Ketua KPU Indramayu karena melanggar kode etik, menyalahgunakan kewenangan, dan jabatannya.

Editor: Kastolani Marzuki