Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni, mengatakan akan bertanggung jawab terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sering, dengan retorika yang meyakinkan, mengatakan banyak kebocoran-kebocoran di kementerian-kementerian," ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Raja Juli, dengan tidak adanya kebocoran, potensi yang dimiliki oleh hutan akan menjadi landasan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagai menteri, ia akan melakukan transparansi data melalui transformasi digital.

"Semakin sebuah institusi dapat diaudit, dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir, tentu kebocoran itu dapat kita antisipasi," katanya.

Raja Juli resmi menjadi Menteri Kehutanan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 21 Oktober 2024. Ia juga telah melakukan serah dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung berfokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik,” kata Didin S. Damanhuri di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari delapan program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih.

Untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Didin menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi (reward andpunishment) bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka.

“Bisa saja banyaknya menteri dan wakil menteri dengan sistem komando yang jelas, dengan regulasi, dengan insentif dan disinsentif kepada bukan hanya pejabat di tingkat kabinet, tapi juga sampai ke pemda (pemerintah daerah) yingkat I dan tingkat II, ya bisa saja (pemerintahan) ini efektif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintahan baru terkait kondisi perekonomian domestik yang kini kurang kondusif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan daya saing industri, serta beban utang yang semakin besar.

“APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas, oleh karena itu (pemerintah) harus sangat kreatif (untuk mencari solusi anggaran) dan menghindari kebocoran (anggaran) yang sekarang ini menurut riset kami adalah sekitar 40 persen,” imbuh Didin.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (20/10).

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, mewujudkan swasembada pangan dan energi, memperkuat hilirisasi terhadap semua komoditas, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo Subianto mengungkapkan fakta miris dalam pidato perdana usai resmi menjabat Presiden. Prabowo blak-blakan kebocoran anggaran pemerintah masih terjadi. Hal ini, suka tidak suka, harus diakui.

Dia memaparkan kenyataannya masih banyak kebocoran anggaran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menyentil pengusaha nakal. Para pengusaha tersebut sering 'main mata' dengan pejabat.

Alhasil, terjadilah kolusi antara pengusaha dengan pejabat maupun politikus. Pengusaha semacam ini menurutnya sangat tidak patriotik.

"Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, janganlah kita takut untuk melihat realita ini," tutur Prabowo

Mirisnya lagi, Prabowo menambahkan, saat kebocoran anggaran terjadi masih banyak masyarakat hidup miskin. Prabowo berjaji, masalah kemiskinan ini akan menjadi fokus perhatiannya sebagai presiden.

"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah masih terjadi. Hal ini menurutnya harus diakui oleh semua pihak.

Dia mengatakan kenyataannya masih banyak kebocoran anggaran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan kolusi masih terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintah di semua tingkatan. Belum lagi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik bermain mata dengan para pejabat.

"Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," ujar Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga mengatakan masih banyak masyarakat di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini akan menjadi perhatiannya sebagai presiden.

"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," pungkas Prabowo.

Viral di media sosial sejumlah pemilik kendaraan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengamuk karena kendaraan mereka rusak usai mengisi BBM di salah satu SPBU. Penyebabnya diduga karena BBM yang dijual tercampur oleh air.

Terkait ini, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memberi penjelasan. Ia menyebut Pertamina Patra Niaga region Sumatera bagian utara langsung bergerak cepat melakukan pengecekan.

Hasilnya, ada dugaan kebocoran pada tangki pendam Pertalite imbas hujan deras di kawasan tersebut. Kondisi itu menyebabkan air merembes ke dalam tangki.

"Indikasi awal, terdapat kebocoran di area tangki pendam Pertalite, mengingat curah hujan cukup tinggi beberapa hari kebelakang di kawasan siantar sehingga dimungkinkan terdapat rembesan air masuk ke tangki pendam Pertalite SPBU tersebut," katanya saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2024).

Untuk sementara, SPBU 14.211.207 Jalan Sangnawaluh Pematangsiantar ditutup sementara. Masyarakat diharapkan bisa membeli BBM di SPBU lain di sekitarnya.

"SPBU untuk sementara waktu ditutup agar dapat dilakukan pengecekan menyeluruh untuk mendapatkan sumber kebocoran dan masyarakat dapat membeli BBM di SPBU sekitarnya," tutur Heppy.

Pertamina menyatakan siap mengganti biaya perbaikan kendaraan konsumen yang mengisi BBM di SPBU tersebut.

"Kepada konsumen yang mengalami kerusakan mesin pasca pengisian Pertalite yang terkontaminasi tersebut, SPBU berkomitmen mengganti biaya perbaikan kendaraan-kendaraan tersebut," tutupnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

(3) Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap sumber data kebocoran pendapatan negara Rp 300 triliun. Menurut Hashim, data kebocoran tersebut diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut (Menko Luhut Binsar Pandjaitan) dan Ateh (Yusuf Ateh Kepala BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, ditulis Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara. Diperkirakan, jumlah potensi penerimaan pajak yang tak masuk ke kantong negara ini mencapai Rp 300 triliun.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim yang juga adik Prabowo itu

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujar Hashim.

Simak juga Video 'Jokowi Pede 20 Tahun Lagi Pendapatan per Kapita RI Capai Rp 354 Juta':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: