Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet kerja pemerintahan berikutnya. Kondisi ini dinilai membuat APBN rawan terkuras.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, pada awalnya mengatakan banyaknya jumlah tokoh yang dilakukan Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Senada dengan itu, dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata juga mengatakan gemuknya kabinet kerja Prabowo ini memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi. Terutama dari mereka yang berlatar belakang politik.

selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan dirinya kerap didatangi menteri lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Salah satunya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun permintaan itu belum dapat dieksekusi lantaran Kemenhub memiliki terlalu banyak aplikasi.

Hal ini diceritakan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, efisiensi jumlah aplikasi di pemerintahan menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).

"Beberapa waktu lalu Pak Menhub menemui kami terus agar tukinya naik 100%. Saya sampaikan dari beberapa nilai, aplikasinya masih terlalu banyak. Kalau aplikasinya dikurangi SPTJM tukinnya bisa naik," kata Anas, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Tindak lanjut dari proses ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini telah melakukan simplifikasi. Dari semula 386, Anas mengatakan kini aplikasi Kemenhub hanya tinggal 9 aplikasi.

"Dari 386 aplikasi sekarang tinggal 9," ujar Anas.

Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam melakukan interoperabilitas dari berbagai aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan birokrasi, serta meningkatkan dampaknya.

Anas mengatakan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi menjadi lebih berdampak. Ke depan, seluruh aplikasi di lingkup pemerintahan akan terintegrasi ke dalam satu portal nasional.

"Sekarang sudah mulai melakukan ini, sehingga dengan demikian penyatuan integrasi portal layanan ini menjadi penting. Sehingga bupati baru, kepala dinas baru, gubernur baru, menteri baru, diperintahkan oleh presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru," ujar dia.