Sepuluh Menteri bidang ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman nama menteri dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 20 Oktober 2024.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami. Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 sebagai berikut," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Delapan Menteri bidang ekonomi era Jokowi tetap menjabat di posisi lama, 2 sisanya mengisi jabatan baru.

Merek adalah Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang kembali menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri ESDM (Energi dan Sumber daya Mineral).

Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menjabat Menteri Perindustrian, dan Rosan Perkasa Roeslani kembali menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Erick Thohir kembali menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Andi Amran Sulaiman kembali menjabat Menteri Pertanian

Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di era Jokowi menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian Zulkifli Hasan di era Jokowi menjabat Menteri Perdagangan, kini menjadi Menko Bidang Pangan di Kabinet Prabowo.

Berikut Daftarnya:

(1) Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
(2) Menko Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
(3) Menko Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
(4) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir
(5) Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
(6) Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
(7) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Rosan Roeslani
(8) Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
(9) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
(10) Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan alias KSSK melaporkan kondisi fiskal, moneter, perkembangan jasa keuangan, juga penjaminan simpanan per kuartal III/2024 alias babak terakhir sistem keuangan era Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Koordinator KSSK menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal III/2024 tetap terjaga, seiring meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Adapun, memasuki kuartal IV/2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan harus terus diantisipasi, di antaranya karena terdampak eskalasi gejolak geopolitik, seperti serangan Israel ke Palestina dan Lebanon.

"[KSSK] akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kewaspadaan di tengah berbagai faktor risiko eksternal dan potensi dampak rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga menyebut bahwa ketidakpastian pasar keuangan global telah mereda karena pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara utama yang telah merespons perlambatan tekanan inflasi. Misalnya, Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunganya menjadi 4,75%—5,00% pada September 2024, dengan sinyal pelonggaran lanjutan pada akhir tahun ini.

European Central Bank (ECB) kembali menurunkan suku bunga acuan pada September 2024 menyusul pelonggaran kebijakan moneter pada Juni 2024. Lalu, di Asia, inflasi yang rendah mendorong penurunan suku bunga acuan People’s Bank of China (PBoC).

"Berbagai perkembangan tersebut meredakan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawal sektor jasa keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rapor Ekonomi Era Jokowi

Hingga kuartal III/2024, KSSK dan pemerintah masih meyakini bahwa tren pertumbuhan ekonomi 5% masih akan terjaga. Sri Mulyani menyebut bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi masih akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024.

Namun demikian, Sri Mulyani menyebut bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga utamanya ada di segmen kelas menengah atas.

Sri Mulyani memang tidak menjabarkan lebih lanjut soal konsumsi tersebut dalam paparannya. Namun, seperti diketahui, konsumsi masyarakat secara umum cukup tertekan, bahkan jumlah kelas menengah pun berkurang jutaan orang selama era pemerintahan Presiden Jokowi.

Laju pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 5,31%, yang masih dipengaruhi efek basis rendah (low based effect) kinerja 2021 yang tertekan pandemi Covid-19.

Setelah pandemi, kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.

Adapun, pada 2024 atau akhir pemerintahan Presiden Jokowi, KSSK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% (year on year/YoY). Awalnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 bisa mencapai 5,2%.

"Untuk tahun 2025, perekonomian diprakirakan tumbuh 5,2% [YoY], didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi," kata Sri Mulyani.

Perkembangan Kondisi Moneter

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatan berkat konsistensi bauran kebijakan moneter dan terus meningkatnya aliran masuk modal asing.

Pada akhir September 2024, nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp15.140 per dolar AS atau 2,08% (month to month/MtM). Penguatan itu tercatat lebih tinggi dari apresiasi mata uang regional seperti Won Korea (2,02%), Peso Filipina (0,17%), dan Rupee India (0,10%).

"Kinerja Rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, serta fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, sehingga aliran masuk modal asing berlanjut," ujar Perry dalam konferensi pers.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 tercatat sebesar US$149,9 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah," ujar Perry.

Inflasi juga tetap terjaga di kisaran 2,5%±1%, dengan indeks harga konsumen (IHK) per September 2024 ada di 1,84% (YoY). Belakangan, diketahui bahwa Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Sektor Jasa Keuangan dan Penjaminannya Terjaga

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Hal itu turut didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Menurutnya, kinerja industri perbankan terjaga stabil, seperti tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi per Agustus 2024 juga tercatat tumbuh 11,40% (YoY) menjadi Rp7.508 triliun.

Lalu, kinerja pasar saham turut terimbas sentimen positif dari tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama di dunia. Hingga kuartal III/2024, investor nonresiden yang membukukan net buy di pasar saham mencapai Rp49,64 triliun, lalu nilai kapitalisasi pasar juga tumbuh 7,52% (year to date/YtD).

Di sektor asuransi, total aset industri tercatat mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% (YoY), lalu rasio permodalan atau risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa ada di 457,02% dan asuransi umum/reasuransi di 323,74%—jauh di atas batas minimal yakni 120%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa pihaknya terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dan asuransi. LPS juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Purbaya menjelaskan kebijakan itu seperti monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, juga evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS juga melakukan percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Lalu, dalam rangka menjalankan penjaminan bagi polis-polis asuransi, LPS juga terus mendorong persiapan program tersebut.

"Persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis [PPP] yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM," ujar Purbaya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka dipanggil Prabowo untuk membantu dirinya menjalankan roda Kabinet 2024-2029, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri era Jokowi yang dipanggil Prabowo pada Senin (14/10/2024) ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, ada 11 orang. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lalu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kemudian selepas magrhib, giliran Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Peluang para menteri Jokowi masuk Kabinet Prabowo-Gibran tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Prabowo pernah blak-blakan kabinetnya nanti bakal diisi banyak menteri era Jokowi.

Prabowo melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, dia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Beberapa menteri ekonomi Jokowi yang dipanggil Prabowo mengakui ditawarkan jabatan sebagai menteri. Bahlil Lahadalia salah satunya. Usai dipanggil Prabowo, Bahlil mengakui dirinya diminta jadi menteri Prabowo.

Soal posisi apa yang akan diberikan, Bahlil hanya mengatakan akan diumumkan Prabowo. Namun dia bilang, tugas yang diberikan tak jauh dari yang dia kerjakan selama ini. Bahlil juga mengungkapkan dia berdiskusi membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan sumber daya kekayaan Indonesia.

"Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini," kata Bahlil usia bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan..

Zulkifli Hasan juga mengatakan dirinya juga diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan ke depan. Zulhas tak bicara banyak mengenai posisi apa yang akan dia tempati. Dia hanya mengatakan, nantinya akan diumumkan Prabowo.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya," kata Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun turut dipanggil ke rumah Prabowo. Airlangga mengatakan, penugasan menteri yang diberikan kepadanya tidak jauh dengan bidang yang selama ini digeluti.

"Tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti," ujarnya.

Saat ditanya apakah dia akan kembali bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga dipanggil Prabowo, dia tak berkomentar banyak. "Insyaallah," tutupnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memastikan diminta Prabowo untuk kembali memegang jabatan yang sama.

"Pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan," kata Sri Mulyani di lokasi yang sama.

Bisnis.com, SURAKARTA — Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sekaligus Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, ketahanan ekonomi Indonesia selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Pernyataan itu Perry sampaikan dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

"Kami memandang bahwa ketahanan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir itu adalah termasuk yang terkuat di dunia. Bahkan, pada saat-saat Covid Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat," kata Perry.

Dia mencontohkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi sedekade terakhir berada sedikit di atas 5%. Menurutnya, angka pertumbuhan tersebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Bahkan, menurutnya, struktur perekonomian semakin baik meski belum sempurna. Dia menerangkan, inflasi bisa ditahan di sekitar angka 2% dan defisit anggaran selalu di bawah 3%—kecuali era pandemi Covid-19.

"Indonesia salah satu contoh terbaik bagaimana koordinasi moneter, fiskal, stabilitas makro ekonomi sebagai salah satu dasar untuk bisa tumbuh," kata Perry.

Alumni FEB UGM ini pun menilai, semua itu bisa tercapai berkat reformasi struktural ala Jokowi yang menitikberatkan kepada aspek pembangunan infrastruktur, hilirisasi, digitalisasi, dan dukungan kepada UMKM.

Kendati demikian, dia menyatakan ISEI mencatat terdapat lima tantangan strategis ke depan. Pertama, perubahan siklus ekonomi-keuangan yang semakin cepat dan beresiko menimbulkan kerentanan.

Kedua, kedua pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat, China, Indonesia, dan India. Ketiga, perubahan demografi yang semakin menua di negara maju.

Keempat, perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Kelima, penciptaan inklusi sekaligus ekonomi hijau untuk UMKM.

Oleh sebab itu, lanjut Perry, ISEI merekomendasikan kebijakan strategi hilirisasi pangan secara bertahap. Di jangka pendek, difokuskan kepada komoditas yang dapat membantu upaya menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan padat karya seperti beras, cabe, bawang merah, dan ikan.

Di jangka menengah-panjang, hilirisasi dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui defisit transaksi berjalan seperti melalui komoditas rumput laut, sawit, dan tebu.

"Tentunya keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya yang mencakup kelembagaan, perdagangan, kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan," tutup Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengakui bahwa masyarakat pendapatan menengah rentan tergelincir ke dalam kelas bawah. Insentif fiksal dianggap belum cukup mengatasi persoalan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, hampir 20% populasi kelas menengah di Indonesia rentan masuk ke dalam kelas pendapatan rendah. Adanya era suku bunga yang tinggi pasca-pandemi Covid-19 diakui telah menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Adapun target Indonesia Emas 2045 memproyeksikan jumlah masyarakat kelas pendapatan menengah mencapai 223 juta orang. Sementara kondisi saat ini menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 23% pada 2018 menjadi 18,8% dari populasi pada 2023.

"Kami melihat kelas menengah masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas dapat diselesaikan melalui insentif fiskal," ujar Arsjad saat dihubungi, Selasa (27/8/2024),

Oleh karena itu, sederet hal perlu menjadi perhatian khusus untuk menyelamatkan kelas menengah di tengah visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Di antaranya, Arsjad menyebut, perlu ada pemerataan akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Pasalnya, hanya 10% kelas menengah yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Selain pendidikan, Arsjad menilai bahwa produktivitas kerja juga perlu jadi perhatian serius pemerintah. Musababnya, adanya pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah pekerja informal secara signifikan yang tentunya berisiko menambah tantangan dalam memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah.

"Strategi hilirisasi industri harus diperkuat, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsjad menekankan bahwa peran wirausaha menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui UMKM. Dia menyebut, saat ini rasio wirausaha di Indonesia masih terbatas pada 3,6% dari total populasi.

Padahal, rata-rata rasio wirausaha di negara maju berada pada level di atas 10%, misalnya seperti Singapura yang jumlah wirausaha mencapai 11% dari populasi dan Amerika Serikat dengan rasio pelaku usaha mencapai 14% dari populasi.

Arsjad pun optimistis, seluruh aspek penting tersebut dapat terwujud lewat pendekatan dan kolaborasi menyeluruh dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia diyakini dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah menuju negara maju.

"Dengan memperkuat UMKM dan meningkatkan peran wirausaha, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat kelas menengah dan membantu mencapai visi Indonesia sebagainegara maju pada 2045," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — "Kita hitung kapan bisa capai pertumbuhan ekonomi 7%, kami optimistis: Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun," kata Joko Widodo alias Jokowi pada akhir September 2014, usai terpilih menjadi presiden ke-7 RI.

Sayangnya, ekspektasi tak sejalan dengan kenyataan. Kini sudah hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, tetapi janji pertumbuhan sebesar 7% tinggal mimpi.

Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran angka 5%. Bahkan, sempat minus akibat pandemi Covid-19.

Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%. Pada 2015, tahun penuh pertama Jokowi memimpin, pertumbuhan ekonomi malah melambat ke angka 4,88%.

Tiga tahun selanjutnya, secara berurut-urut terjadi peningkatan meski tidak signifikan yaitu 5,03% (2016), 5,07% (2017), dan 5,17% (2018). Pada 2019, kembali terjadi perlambatan ke angka 5,02%.

Tahun selanjutnya, pandemi melanda: pertumbuhan ekonomi terkontraksi ke angka -2,07%. Pada 2021, pemerintahan Jokowi bisa memulihkan ekonomi dengan cepat sehingga tumbuh ke angka 3,69%.

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi pada Era Jokowi yaitu 5,31%. Sayangnya, tahun lalu, pertumbuhan kembali melambat ke angka 5,05%.

Pada 2024, pemerintah juga tidak muluk-muluk: memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%—5,2%. Singkatnya, janji pertumbuhan ekonomi 7% tidak bisa dipenuhi Jokowi selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Pertanyaan kini: apa yang salah?

Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) menyatakan notabenenya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah baik mengingat konteks ketidakstabilan perekonomian global.

Dalam dokumen terakhirnya, IMF Country Report No. 204/270, lembaga tersebut menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, IMF mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah beberapa tahun terakhir: berkisar di angka 8%—10%. Angka tersebut tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya.

Oleh sebab itu, IMF menyarankan agar pemerintah ke depan mengatasi kesenjangan administrasi perpajakan yang mendasar untuk memaksimalkan pendapat negara.

Bahkan, IMF merekomendasikan pemerintah memperkenalkan cukai baru dengan objek bahan bakar minyak (BBM). Menurut IMF, penerapan cukai BBM berpotensi menambah penerimaan negara senilai 0,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Kesalahan Penggunaan APBN Era Jokowi

Sementara itu, ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kesalahan pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih banyak digunakan untuk kebijakan yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek.

Padahal, sambungnya, secara mendasar kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlalu efisien menggenjot perekonomian. Apalagi, menurut Didik, fondasi perekonomian negara tidak kuat yang tercermin ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga.

Sebagai catatan, dari tahun ke tahun, konsumsi rumah tangga memang menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terbaru, pada Kuartal II/2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 54,33% terhadap PDB.

Dia berpendapat, seharusnya fondasi utama perekonomian yaitu ekspor industri. Masalahnya, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Ekonom Indef ini mencontohkan kebijakan ekonomi Jokowi yang tampak megah namun dirasa tak efisien seperti proyek kereta cepat. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat yang tak sedikit akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Cita-cita Indonesia Emas 2045 terancam kandas. Alarm tanda bahaya datang warga kelas menengah makin hari makin tergerus jumlahnya.

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Bisnis.com, JAKARTA – Cita-cita Indonesia Emas 2045 terancam kandas. Alarm tanda bahaya datang warga kelas menengah makin hari makin tergerus jumlahnya.

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.