Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dampak bagi Indonesia jika Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Perry mengatakan, jika Trump menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan dolar AS terus terjadi ke depan seiring munculnya kembali tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul. Prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin kecil.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu pertama, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

(aid/acd)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami pelemahan cukup signifikan.

Mengutip data Bloomberg, Senin, 28 Oktober 2024, rupiah hingga pukul 09.10 WIB berada di level Rp15.730 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun sebanyak 84 poin atau setara 0,54 persen dari Rp15.646 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.719 per USD, melemah sebanyak 85 poin atau setara 0,54 persen dari Rp15.634 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.

"Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.600 per USD hingga Rp15.670 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.

Baca juga: Bisnis AS Pulih, Rupiah Tersungkur

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga

Ibrahim mengungkapkan, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal ketiga 2024 tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan arah pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama, (Amerika Serikat dan Eropa). Namun, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga dengan baik.

Sedangkan, perekonomian domestik di kuartal ketiga 2024 diperkirakan tumbuh di atas lima persen. Ini melanjutkan kinerja positif kuartal kedua 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga khususnya untuk kelas menengah atas. Sementara itu, faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 persen plus minus satu pesen. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84 persen year on year (yoy) pada September 2024.

"Nilai tukar rupiah pun menunjukkan penguatan didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, dan terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri," papar Ibrahim.

Sementara itu, kinerja APBN sampai dengan akhir Agustus tetap terjaga dengan baik. Defisit terkendali meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi 2,5 persen (yoy), sementara belanja negara tumbuh 15,3 persen.

Hingga akhir Agustus 2024 kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp161,8 triliun dan defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen dari PDB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan alias KSSK melaporkan kondisi fiskal, moneter, perkembangan jasa keuangan, juga penjaminan simpanan per kuartal III/2024 alias babak terakhir sistem keuangan era Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Koordinator KSSK menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal III/2024 tetap terjaga, seiring meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Adapun, memasuki kuartal IV/2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan harus terus diantisipasi, di antaranya karena terdampak eskalasi gejolak geopolitik, seperti serangan Israel ke Palestina dan Lebanon.

"[KSSK] akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kewaspadaan di tengah berbagai faktor risiko eksternal dan potensi dampak rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga menyebut bahwa ketidakpastian pasar keuangan global telah mereda karena pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara utama yang telah merespons perlambatan tekanan inflasi. Misalnya, Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunganya menjadi 4,75%—5,00% pada September 2024, dengan sinyal pelonggaran lanjutan pada akhir tahun ini.

European Central Bank (ECB) kembali menurunkan suku bunga acuan pada September 2024 menyusul pelonggaran kebijakan moneter pada Juni 2024. Lalu, di Asia, inflasi yang rendah mendorong penurunan suku bunga acuan People’s Bank of China (PBoC).

"Berbagai perkembangan tersebut meredakan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawal sektor jasa keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rapor Ekonomi Era Jokowi

Hingga kuartal III/2024, KSSK dan pemerintah masih meyakini bahwa tren pertumbuhan ekonomi 5% masih akan terjaga. Sri Mulyani menyebut bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi masih akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024.

Namun demikian, Sri Mulyani menyebut bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga utamanya ada di segmen kelas menengah atas.

Sri Mulyani memang tidak menjabarkan lebih lanjut soal konsumsi tersebut dalam paparannya. Namun, seperti diketahui, konsumsi masyarakat secara umum cukup tertekan, bahkan jumlah kelas menengah pun berkurang jutaan orang selama era pemerintahan Presiden Jokowi.

Laju pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 5,31%, yang masih dipengaruhi efek basis rendah (low based effect) kinerja 2021 yang tertekan pandemi Covid-19.

Setelah pandemi, kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.

Adapun, pada 2024 atau akhir pemerintahan Presiden Jokowi, KSSK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% (year on year/YoY). Awalnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 bisa mencapai 5,2%.

"Untuk tahun 2025, perekonomian diprakirakan tumbuh 5,2% [YoY], didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi," kata Sri Mulyani.

Perkembangan Kondisi Moneter

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatan berkat konsistensi bauran kebijakan moneter dan terus meningkatnya aliran masuk modal asing.

Pada akhir September 2024, nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp15.140 per dolar AS atau 2,08% (month to month/MtM). Penguatan itu tercatat lebih tinggi dari apresiasi mata uang regional seperti Won Korea (2,02%), Peso Filipina (0,17%), dan Rupee India (0,10%).

"Kinerja Rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, serta fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, sehingga aliran masuk modal asing berlanjut," ujar Perry dalam konferensi pers.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 tercatat sebesar US$149,9 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah," ujar Perry.

Inflasi juga tetap terjaga di kisaran 2,5%±1%, dengan indeks harga konsumen (IHK) per September 2024 ada di 1,84% (YoY). Belakangan, diketahui bahwa Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Sektor Jasa Keuangan dan Penjaminannya Terjaga

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Hal itu turut didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Menurutnya, kinerja industri perbankan terjaga stabil, seperti tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi per Agustus 2024 juga tercatat tumbuh 11,40% (YoY) menjadi Rp7.508 triliun.

Lalu, kinerja pasar saham turut terimbas sentimen positif dari tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama di dunia. Hingga kuartal III/2024, investor nonresiden yang membukukan net buy di pasar saham mencapai Rp49,64 triliun, lalu nilai kapitalisasi pasar juga tumbuh 7,52% (year to date/YtD).

Di sektor asuransi, total aset industri tercatat mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% (YoY), lalu rasio permodalan atau risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa ada di 457,02% dan asuransi umum/reasuransi di 323,74%—jauh di atas batas minimal yakni 120%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa pihaknya terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dan asuransi. LPS juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Purbaya menjelaskan kebijakan itu seperti monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, juga evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS juga melakukan percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Lalu, dalam rangka menjalankan penjaminan bagi polis-polis asuransi, LPS juga terus mendorong persiapan program tersebut.

"Persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis [PPP] yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut meliputi monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Adapun, penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global.

Tercatat, pada periode penetapan reguler Triwulan III 2024 (September 2024), Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.

“Kemudian, koordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK IV tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Selanjutnya, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan.

Kemudian sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan hingga persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM.

Sebagaimana diketahui, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592.415.428 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah mengalami apresiasi atau penguatan sebesar 2,08% pada September 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, apresiasi nilai tukar rupiah tersebut diakibatkan dengan aliran masuk modal kembali ke dalam negeri serta konsistensi berbagai kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dia menjelaskan, nilai tukar rupiah mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per dolar Amerika Serikat pada akhir September 2024.

"Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08% month to month dari bulan sebelumnya, dibandingkan posisi akhir Agustus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah mata uang di negara-negara regional juga mengalami apresiasi selama September 2024. Kendati demikian, dia mengaku penguatan rupiah jauh lebih tinggi.

"Seperti Korean Won yang juga apresiasi di tingkat 2,02%, Peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17% month to month, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1%," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, Sri Mulyani juga mengakui rupiah mengalami depresiasi alias pelemahan sebesar 2,82% secara point to point dari bulan sebelumnya. Menurutnya, pelemahan tersebut ini diakibatkan akselerasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Akibatnya, sambung Sri Mulyani, spekulasi mengenai kenaikan harga minyak meningkatkan. Bagaimanapun, dia mengingatkan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah utama yang memproduksi minyak.

"Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan rupiah levelnya pada akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah kita depresiasinya adalah 1,17% year to date—jadi mulai akhir Desember hingga 15 Oktober. Perlemahan 1,17% tersebut, ini juga masih lebih baik dibandingkan mata uang regional seperti Peso Filipina bahkan Dolar Taiwan dan Korean Won," ucapnya.

Ke depan, dia memprakirakan nilai tukar rupiah akan terus mengalami penguatan sejalan dengan menariknya imbal hasil, inflasi yang cenderung rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik.

Sri Mulyani menegaskan, seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan termasuk startegi operasi moneter dari Bank Indonesia yang pro market melalui SRBI, SVBI, dan SUVBI. Dengan demikian, aliran modal asing terus masuk untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

"Tentunya pondasi dan fundamental ekonomi dari sisi riil juga tetap di jaga oleh pemerintah seperti momentum pertumbuhan ekonomi, stabilitas dari sisi harga, inflasi yang rendah, dan penciptaan lapangan kerja," tutupnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,1 persen pada akhir tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengatakan hal tersebut karena melihat perkembangan perekonomian yang dipantau dari aktivitas pasar keuangan global tengah tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin panas.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024)

Meskipun masih akan bertengger di level 5,1 persen dan lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang sebesar 5,05 persen, perkiraan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2024 sebesar 5,3 persen.

Tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi itu pemerintah pertimbangkan karena eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi global, khususnya dari sisi perdagangan komoditas minyak mentah yang menjadi sumber energi dunia.

Namun, Sri Mulyani memastikan efek rambatan konflik itu terhadap ekonomi domestik belum ada. Bahkan, dia optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 masih akan mampu tumbuh di atas 5 persen, didukung kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor Indonesia.

"Untuk 2025 pun masih akan sesuai pembahasan di dalam APBN yang kami perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year. Masih tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk nilai tukar rupiah di kuartal ketiga pada Juli hingga September juga menunjukkan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan didukung oleh konsistensi kebijakan moneter BI, bauran kebijakan moneter juga tadi terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.

"Nilai tukar rupiah kita pada akhir September 2024 yaitu akhir kuartal III mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per USD. Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08 persen month to month dari bulan sebelumnya. dibandingkan posisi akhir Agustus," tutur Sri Mulyani.

Jika dibandingkan apresiasi atau penguatan rupiah ini, yaitu 2,08 persen secara bulanan, angkanya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan apresiasi dari beberapa mata uang regional seperti Korean Won yang juga apresiasi di tingkat 2,02 persen, Peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17 persen, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1 persen.

"Kinerja dari rupiah yang baik tersebut tentu saja ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil dari aset-aset keuangan Indonesia yang menarik termasuk SBN kita, dan ini meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dengan growth yang positif, relatif tinggi, inflasi rendah sehingga menyebabkan confidence dan aliran modal masuk asing ke dalam negeri yang terjadi dan berlanjut," kata dia.

(Febrina Ratna)

Stabilitas sistem keuangan(SSK) pada kuartal III-2024 itu berarti menyangkut Juli, Agustus, dan September tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada kuartal III-2024 di tengah ketidakpastian perekonomian dan geopolitik di tingkat global.

“Stabilitas sistem keuangan(SSK) pada kuartal III-2024 itu berarti menyangkut Juli, Agustus, dan September tetap terjaga. Ini sejalan dengan merendahnya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh berbagai negara utama seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.

Memasuki kuartal IV- 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika perekonomian dan pasar keuangan di tingkat global perlu untuk terus diantisipasi, seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, anggota KSSK yang meliputi Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lanjutnya, KSSK juga akan terus meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi merambatnya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri.

“Ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama,” ujar Sri Mulyani.

Memasuki periode Oktober 2024, Ia mengatakan bahwa risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, seiring dengan ketegangan antara Israel dengan Palestina ataupun Hizbullah, Libanon, hingga direct konfrontasi dengan Iran.

“Dan eskalasi itu cukup tinggi dari skala geopolitik, asehingga mempengaruhi apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global,” ujar Sri Mulyani

Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian keuangan global yang meningkat sejalan dengan eskalasi di wilayah Timur Tengah perlu untuk terus diwaspadai dan dimonitor secara baik agar Indonesia dengan dapat memitigasi dampak rambatan global.

“Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita di kuartal IV-2024 diperkirakan tumbuh di atas 5 persen year on year (yoy),” ujar Sri Mulyani.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III-2024 tetap terjaga di tengah tantangan dan dinamika pasar keuangan global.

Penilaian ini berdasarkan hasil rapat koordinasi KSSK ke-IV 2024 yang sudah dilakukan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III 2024 tetap terjaga. Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan berbagai negara utama seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa,” sebut Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (18/10).

Meski dalam kondisi yang terjaga, Sri Mulyani menyampaikan, memasuki kuartal IV 2024 atau pada Oktober 2024 KSSK perlu waspada. Sebab konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memanas.

Konflik geopolitik yang memanas tersebut menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global meningkat, sehingga KSSK perlu waspada, menjaga dan mengantisipasi dari adanya rambatan eskalasi global tersebut ke perekonomian domestik.

Dengan ketidakpastian global yang meningkat tersebut, KSSK sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar empat lembaga yakni Kemenkeu, BI, OJK dan LPS.

Disamping itu, KSSK juga akan terus meningkatkan kewaspadaan ditengah berbagai risiko baik itu domestik, utamanya dari risiko global yang masih dinamis.

“Risiko terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap ekonomi dan stabilitas sektor keuangan dalam negeri,” kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa sistem keuangan Indonesia sepanjang kuartal III/2024 terus terjaga di tengah eksalasi tensi geopolitik.

Sri Mulyani selaku koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan terjaganya kondisi ini sejalan dengan mulai meredanya berbagai tekanan keuangan global.

“Stabilitas sistem keuangan indonesia pada kuartal III/2024 tetap terjaga, sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama, yakni AS dan Eropa,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III/2024 di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

Adapun, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah rampung menggelar rapat berkala keempat tahun ini, pada 10 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyampaikan pihaknya telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarkeempat lembaga yang tergabung dalam KSSK.

Bendahara Negara tersebut menyebutkan bahwa ketidakpasitan pasar keuangan global mulai mereda didukung pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama, sejalan dengan tekanan inflasi di negara tersebut yang melambat atau menurun

Sebagaimana di Negeri Paman Sam, inflasi diperkirakan akan mendekati sasaran 2% year on year (YoY) meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat pengangguran di AS yang masih tinggi

Dari sisi moneter, perkembangan di atas mendorong Federal Reserve (The Fed) memangkas Fed Fund Rate sebesar 50 basis poin ke level 4,75% hingga 5% pada pertengahan September lalu.

Terlebih, The Fed telah memberikan sinyal akan adanya pelonggaran lanjutan hingga akhir tahun 2024.

Meski tekanan telah mereda, KSSK akan meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal dan risiko yang berpotensi mempengaruhi perekonomian dan stabilitas sektor keuangan dalam negeri.

“Memasuki kuartal IV/2024, dinamika ekonomi di pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi. Ini seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah,” tuturnya.

Tantangan yang kita hadapi dalam menjaga SSK terus harus kita respons dan harus kita persiapkan, termasuk juga momentum pertumbuhan ekonomi harus kita jaga.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung memaparkan tantangan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di tanah air.

“Tantangan yang kita hadapi dalam menjaga SSK terus harus kita respons dan harus kita persiapkan, termasuk juga momentum pertumbuhan ekonomi yang harus kita jaga,” ujar Juda Agung, di Gedung Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu.

Masalah pertama adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan siklus keuangan global yang sudah mulai mengalami pelonggaran seiring pengaruh penurunan Fed Fund Rate (FFR) dan BI Rate pada bulan September 2024, pelambatan inflasi di Amerika Serikat (AS), serta berbagai kebijakan stimulus untuk menurunkan tingkat ketidakpastian pasar keuangan internasional. Hal ini mengingat kebutuhan pembiayaan ekonomi semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, dinamika ekonomi dan keuangan global dapat berkembang begitu cepat, termasuk risiko geopolitik Timur Tengah yang memiliki implikasi terhadap ekonomi, mulai dari gejolak harga minyak hingga rantai pasok global. Karena itu, risiko tersebut harus dicermati dan dikelola dengan baik.

Peningkatan risiko operasional yang muncul dari digitalisasi keuangan juga menjadi tantangan dalam menjaga SSK. Memang, digitalisasi membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk akses keuangan lebih mudah, sehingga mendorong transformasi ekonomi. Namun, manfaat-manfaat itu datang dibarengi dengan risiko-risiko baru yang harus diantisipasi.

Pihaknya melihat tiga risiko operasional yang perlu diatasi. Pertama adalah ancaman siber, seperti peretasan malware, ransomware, dan phishing yangberkembang dengan intensitas beserta kompleksitas semakin tinggi. Problem ini menimbulkan risiko keamanan bagi data pelanggan dan kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan Indonesia.

Kedua adalah risiko fraud seiring peningkatan penggunaan platform digital yang membuka peluang penipuan seperti pencurian identitas, transaksi palsu, manipulasi data, hingga judi online yang merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Karena itu, BI bersama pihak industri disebut memperkuat fraud detection system untuk mencegah masalah tersebut. Ke depan, artificial intelligence (AI) yang lebih canggih akan dikembangkan guna mendeteksi pola-pola fraud tertentu.

“Misalnya beli bubur ayam tengah malam seribu kali dengan jumlah yang sama, ini kan jelas sesuatu yang perlu dicurigai, anomali, sehingga ini kita deteksi. Itu salah satu contoh, dan ada banyak contoh lainnya, baik itu di level transaksi, di level jumlahnya, di level frekuensinya, ini bisa ditelisik dengan menggunakan AI. Ke depan kita sedang kembangkan itu,” ujar dia pula.

Ketiga yaitu risiko operasional terkait layanan pihak ketiga penyedia teknologi kritikal (thirdpartyrisk). Infrastruktur sektor keuangan dinilai semakin banyak tergantung kepada penyedia teknologi kritikal seperti cloud service provider seiring dengan meningkatnya jumlah data, sehingga tak bisa atau terlalu berat untuk disimpan on-premise (sistem penyimpanan dan pengolahan data yang dikelola langsung oleh tim internal IT perusahaan serta berada di sebuah gedung).

Eksposure terhadap pihak ketiga ini semakin meningkat karena konsentrasi segelintir penyedia jasa yang berakibat kepada kegagalan penyedia jasa teknologi kritikal dan menyebabkan risiko sistemik di sektor keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan manajemen risiko terhadap teknologi seperti cloud.

Tantangan selanjutnya yakni risiko perubahan iklim yang menyebabkan di antaranya banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, penurunan nilai aset berbasis fosil, hingga kesulitan pendanaan akibat aktivitas bisnis brown.

Survei persepsi Global Economic Forum mengemukakan bahwa risiko iklim menduduki peringkat kedua dalam jangka waktu dua tahun ke depan dan posisi pertama sebagai risiko terbesar dalam 10 tahun yang akan datang.

"Oleh karena itu, penting bagi sektor keuangan untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam proses bisnis, termasuk bagaimana sektor keuangan mampu mengukur emisi dari berbagai aktivitasnya dan mengurangi dampak lingkungan. Saat ini, berbagai standar mulai dikeluarkan, termasuk standar disclosure yang disusun oleh ISSB (International Sustainability Standards Board) dan BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) yang menjadi tolak ukur bagaimana korporasi dan lembaga keuangan harus mengelola risiko dan peluang terkait dengan iklim,” kata Juda Agung.

Pada kesempatan tersebut, BI juga meluncurkan Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 43 dan Aplikasi Kalkulator Hijau untuk mendukung upaya penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) perbankan dan pelaku usaha.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, BI menggunakan sejumlah instrumen untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah. Adapun nilai tukar rupiah menguat 0,52% secara month to date per tanggal 26 Juli 2024 bila dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024.

Jika dibandingkan dengan periode akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48% secara year to date (ytd) sejalan dengan kondisi global, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan, seperti won Korea (6,93% ytd) dan yen Jepang (8,27% ytd).