Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (persero) Pelindo berupaya menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pembangunan pelabuhan terintegrasi di tengah kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menuturkan untuk membangun ekosistem logistik nasional dibutuhkan perbaikan layanan dalam mengatasi arus barang di pelabuhan. Salah satunya, lanjut dia, melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.

Saat ini, tuturnya, Pelindo mulai bergerak dari pelayanan pelabuhan (gateway) yang efisien menuju traffic stimulator yang tujuannya adalah menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi kawasan.

“Dengan kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan, lalu lintas arus barang akan meningkat terbatas. Karena itu, Pelindo berkepentingan menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri [hinterland] agar pertumbuhan perusahaan bisa meningkat lebih tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan bahwa kenaikan arus barang nonpetikemas pada Semester I/2024 didukung oleh tren positif kinerja operasional terutama di Pelabuhan Balikpapan, Gresik, Kotabaru, Tanjung Perak dan Belawan.

Pelindo, lanjutnya, berupaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas komersial dengan melakukan transformasi berfokus pada standardisasi dan sistemasi layanan di terminal bongkar muat, komersial di terminal, efisiensi pengelolaan terminal, dan memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal serta kolaborasi dengan pemilik kargo.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus petikemas, kapal dan penumpang. Arus petikemas naik sebesar 5% atau sebesar 8,8 juta TEUs. Hal yang sama terjadi pada arus kapal dan penumpang yang sama-sama naik 9% di periode yang sama tahun lalu, arus kapal sebesar 674 juta GT dan arus penumpang sebanyak 9,9 juta orang.

Dia berharap dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia, sektor logistik nasional diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu pendorong utama transformasi ini adalah pengembangan kawasan industri terintegrasi yang terletak di Gresik, Jawa timur, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo ini memainkan peran penting dalam upaya pengintegrasian sektor logistik dan industri, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

JIIPE, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan kawasan yang terintegrasi antara pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan perumahan. Infrastruktur ini menyediakan solusi logistik yang efisien dan cepat, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Dia optimistis keberadaan JIIPE ini, memiliki peran dalam memperkuat rantai pasok nasional dengan menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu menangani kapal besar serta mempercepat arus barang baik domestik maupun internasional. Melalui JIIPE, Pelindo berharap dapat ikut ambil bagian secara aktif dalam memperbaiki sektor logistik nasional melalui peningkatan efisiensi operasional.

Adapun pemerintah juga telah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB) pada periode 2024-2045, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

IDXChannel - Pendirian Badan Logistik Nasional (BLN) diyakini bisa mengurangi karut marut regulasi di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, Lembaga ini dapat mengintegrasikan aturan di K/L.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Bahkan, mengurai karut-marutnya logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan Lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 Kementerian dan Lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ujar Akbar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, tepat bagi Indonesia untuk memiliki Badan Logistik Nasional (BLN) yang independen berdasarkan Undang-undang (UU), sehingga bisa menciptakan harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga.

Akbar mengingatkan, persoalan regulasi pada pertengahan 2023 yang berdampak pada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.

Dia mencatat, penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," kata dia.

Dengan BLN, lanjut dia, ada satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi di Kementerian. Ini sekaligus jadi batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," kata dia.

ALFI tengah mendorong agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Logistik Nasional. Alasan lainnya karena perputaran ekonomi dari sektor logistik yang bisa mencapai Rp400 triliun.

Akbar juga optimistis, keberadaan Badan Logistik Nasional bisa menarik investasi baik dalam dan luar negeri, hingga pendapatan sektor ini jadi optimal.

(Dhera Arizona)