Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mewanti-wanti masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang pernah terjerat kasus korupsi. Menurutnya orang yang memiliki latar belakang korupsi berpotensi melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Khoirunnisa mengatakan, pimpinan yang terjerat korupsi cenderung memikirkan dirinya sendiri. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan daerah yang dipimpin, dan memperparah tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

“Tentu ini menjadi bahaya buat demokrasi. Tentu publik perlu waspada apakah perbuatan itu bisa terulang kembali, karena dalam beberapa kasus itu terjadi,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga:Kandidat di Jakarta Mesti Paham Aspirasi Pemuda

Perbuatan korupsi kata dia, adalah pola yang berulang. Untuk itu masyarakat diminta agar jeli dalam memilih pemimpin, jika tidak masyarakat yang dirugikan atas pilihannya sendiri.

“Artinya dia hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan dengan masyarakatnya. Sebab itu sebagai masyarakat, kita perlu mendapatkan calon-calon kepala daerah yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Pemimpin Ideal Tanggung Jawab Parpol

Selain peran masyarakat, peran partai politik dalam hal ini juga diperlukan. Partai politik memiliki peran dalam menjaring calon-calon yang terbebas dari kasus korupsi, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan calon-calon pemimpin yang ideal.

Menurut dia, pemimpin yang terlepas dari kasus Korupsi merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian partai politik dan juga masyarakat.

“Sekarang menuju pencalonan, partai politik lah yang harusnya bisa menjaring, partai politik punya ruang untuk kaderisasi,” kata dia.

Baca juga:PKB: Anies Baswedan Tidak Ada Lawan di Jakarta!

Khoirunnisa menjelaskan dalam Pemilu memang masyarakat yang menentukan pilihannya, akan tetapi jauh sebelum itu partai politik yang menghadirkan calon pemimpin. Sehingga calon-calon yang terbebass dari kasus korupsi adalah hal yang perlu diperhatikan partai politik.

“Proses menuju seseorang dicalonkan itu kan kita nggak bisa intervensi ke partai politik, karena ranahnya eksklusif di partai politik terkait dengan pencalonan,” ucap Khoirunnisa.

Jika pemimpin yang dihadirkan memiliki rekam jejak korupsi, kata Khoirunnisa orang tersebut berpeluang melakukan hal serupa di kemudian hari. Hal ini akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan tentunya yang dirugikan adalah masyarakat.

“Nah, di sinilah sebetulnya publik perlu mendapatkan informasi soal siapa calon-calonnya, terkadang kondisinya adalah publik kita itu permisif terhadap kasus-kasus seperti ini mungkin juga karena ada upaya sistematis,” kata dia.





(MBM)