Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan buka suara mengenai kekhawatiran terbentuknya pasar oligopoli asuransi di era persyaratan ekuitas tinggi perusahaan asuransi pada 2028 nanti.

Seperti diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, yakni pada 2026 dan 2028.

"Ya, kalau saya gini. Saya kan sudah bilang dari awal. Kita tidak akan membunuh perusahaan asuransi anggota kami," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Budi mengatakan asosiasi akan berdiskusi dengan OJK untuk mengusulkan kategori-kategori yang membedakan KPPE 1 dan KPPE 2, misalnya berdasarkan risk based capital (RBC), berdasarkan harga pertanggungan asuransi, atau indikator lainnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

"Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mau lagi menginginkan melanjutkan usahanya. Itu pertama. Yang kedua, opsinya kan ada merger akuisisi. Ya nanti kan dicari holdingnya siapa," kata Budi.

Sementara itu dari sisi dukungan asosiasi, Budi mengatakan AAUI saat ini intens berkomunikasi dengan Bank Dunia untuk membantu memperkuat struktur permodalan asuransi di Indonesia.

"Kita lagi bicara intens, diskusi intens dengan AFC. AFC itu anak usahanya World Bank yang selama ini juga sudah membantu di negara Filipina, Thailand. Nah, kita juga belajar dari mereka. Supaya kita ini bisa tertolong dengan nanti AFC ini menambahkan struktur permodalan. Kita lagi nego-nego," kata Budi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan berdasarkan hasil mapping, terdapat 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun karena mempersiapkan penerapan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. Ketua Umum AAUI Budi Herawan bilang hal itu juga menjadi tantangan bagi industri.

Budi menerangkan AAUI juga belajar dari asosiasi di Filipina. Dia bilang pihaknya banyak bertanya kepada mereka dalam menghadapi PSAK 117.

"Jadi, harapannya, jangan sampai ada perusahaan asuransi umum akhirnya menyerahkan kembali izinnya," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi menyampaikan AAUI akan berupaya membantu mencari jalan keluar bagi industri asuransi terkait persoalan permodalan tersebut. Hal itu yang terus AAUI dorong dan juga terus memperkuat ekosistem.

Sementara itu, Budi menambahkan pihaknya saat ini mencoba membuat satu kajian yang lebih konkret, lebih dalam secara teknis, dan mengkaji masalah akademiknya, terkait dengan kondisi industri saat ini. Dia bilang pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut sebagai masukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berharap kajian tersebut bisa selesai akhir tahun ini.

Budi mengatakan bahwa penambahan ekuitas terhadap perusahaan memang menjadi kewajiban pemegang saham. Akan tetapi, dia menilai kondisi industri saat ini masih belum sehat sehingga berpotensi membuat pemegang saham juga menahan diri untuk mengucurkan modal tambahan.

"Bagaimana pemegang saham mengucurkan modal, kalau dilihat return on investment dan return on equity-nya masih dibawah rata-rata bunga deposito atau SRBI atau yang lainnya?" ungkapnya.

Oleh karena itu, Budi menyebut saat ini industri harus berfokus pada penyehatan ekosistem terlebih dahulu.