Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap progres pembangunan pabrik pupuk di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat yang disebut akan dimulai pada 2025 setelah infrastruktur terbangun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Rahmat memperkirakan investasi untuk pembangunan pabrik tersebut berkisar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun.

"[Nilai] investasi barangkali bisa lebih lah [US$1 miliar] karena kita mau menyiapkan tidak hanya untuk satu pabrik saja. Awalnya satu tapi ini akan kita teruskan untuk bangun lagi," kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Rahmad menerangkan bahwa angka tersebut masih estimasi. Pendanaan dari proyek tersebut disebut menggunakan anggaran internal dan eksternal perseroan. Rahmah mengaku masih mencari optimasi pembiayaan.

Setelah infrastruktur rampung, pembangunan pabrik pupuk akan dimulai dan memakan waktu 40 bulan atau 3,5 tahun. Rahmad berharap rencana proyek tersebut dapat sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia Timur.

"Disana kan sudah jalan juga yang upstream jalan, di Papua Barat ini gas nya melimpah, dan untuk mendukung ketahanan pangan kita butuh gas itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melakukangroundbreakingatau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada (23/11/2023).

Jokowi berharap pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.

"Memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya, sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani ya," tuturnya kala itu.

Di sisi lain, Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038 dengan investasi Rp30 triliun.

Proyek pembangunan pabrik pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) di Fakfak, Papua Barat, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), akan memasuki tahap konstruksi pada awal tahun 2025.

“Sekarang kita sedang persiapan untuk bantu infrastruktur, jadi mudah-mudahan di awal tahun 2025 kita sudah mulai infrastrukturnya dibangun, nah kita lanjutkan bangun pabriknya,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).

Rahmad mengatakan, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak diperkirakan akan memakan waktu sekitar 40 bulan atau 3,5 tahun. Dia menegaskan, proyek ini masih sesuai rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama di kawasan Indonesia Timur.

“Mudah-mudahan semua masih on track sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia Timur,” jelas Rahmad

Pabrik pupuk yang akan dibangun di Fakfak ini juga terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri di Papua Barat. Rahmad menekankan pentingnya gas alam yang tersedia melimpah di wilayah tersebut sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk.

“Iya, justru itu. Yang di sana kan udah jalan juga, apa namanya, yang upstream jalan. Di Papua Barat ini gasnya melimpah, dan untuk mendukung ketahanan pangan kita butuh gas itu,” kata Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan proyek ini akan menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih besar di Papua Barat. Artinya, sektor hulu dan hilir saling mendukung.

Terkait biaya investasi, Rahmad memperkirakan total investasi awal untuk proyek di Fakfak mencapai lebih dari USD 1 miliar. Namun, angka tersebut dapat meningkat seiring dengan rencana pembangunan pabrik tambahan di masa depan.

“Investasi barangkali bisa lebih (USD 1 miliar) karena kita mau menyiapkan tidak hanya untuk satu pabrik aja. Awalnya satu, tapi ini akan kita teruskan untuk bangun lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, Rahmad menegaskan peningkatan anggaran bukanlah karena over budget, melainkan pengaruh dari penggunaan dolar sebagai mata uang transaksi. “Itu bukan over budget ya, tapi memang angkanya kan secara dolar nanti kita bisa sampaikan,” imbuhnya.

Mengenai sumber pendanaan, PT Pupuk Indonesia tengah mencari skema pembiayaan yang optimal, baik dari dana internal maupun eksternal.

Pada akhir 2023, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Jokowi menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.

“Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” kata Jokowi, Kamis (23/11).

Jokowi menilai, pembangunan kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak dikarenakan dekat dengan sumber suplai gas dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.

“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” jelas Jokowi.

Masih terus kami diskusikan dengan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan saat ini masih melakukan diskusi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan pemerintah, termasuk soal pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

“Masih terus kami diskusikan dengan pemerintah,” ujar Tony Wenas ketika ditemui setelah menghadiri EV Conversion Forum 2024, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Pembahasan Smelter Fakfak, kata Tony, juga termasuk dalam diskusi perpanjangan IUPK.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut Freeport lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

“Nanti pada saatnya, mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik,” kata Tony.

Dalam kesempatan tersebut, Tony mengakui bahwa ia belum sempat bertemu secara langsung dengan Bahlil setelah Bahlil dilantik menjadi Menteri ESDM.

“Tadi sudah menghadap Pak Bahlil, tapi (Bahlil) diwakili Pak Sekjen (ESDM Dadan Kusdiana),” kata Tony.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung.

"IUPK PT Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeportnya yang agak lambat," kata Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Bahlil, pihak Freeport sendiri masih lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

Bahlil menegaskan salah satu kendala utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga masih berlangsung dan belum mencapai titik final.

"Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai," ucap Bahlil.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menuturkan keterlambatan bukan sepenuhnya dari pihak pemerintah, melainkan karena Freeport belum sepenuhnya memenuhi kewajiban.

Sebagai langkah lebih lanjut, Bahlil meminta agar perhatian tidak hanya tertuju pada pemerintah, namun dia menyarankan agar pertanyaan juga diajukan kepada Freeport mengenai kelambatan mereka dalam menyelesaikan persyaratan dan negosiasi.

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," ucap Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024