JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan bahwa hotel sebagai tempat penyelenggaraan diskusi merupakan ruang publik yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di dalam hotel, termasuk tamu yang hadir dalam penyelenggaraan diskusi.

“Apa jadinya kalau premanisme menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia?” kata Hariyadi dalam jumpa pers virtual, Senin (30/9/2024).

Pernyataan Hariyadi itu menyusul adanya aksi pembubaran paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) pada Sabtu (28/9/2024) pagi.

Bersamaan dengan itu, masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air telah menggelar unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, aksi unjuk rasa tersebut berujung rusuh karena anggota Forum Cinta Tanah Air menerobos masuk ke hotel.

“Sebagian dari mereka menerobos dari belakang hotel sehingga terjadi perusakan properti Hotel Grandkemang,” ungkap Hariyadi.

Kelompok itu menganggap kegiatan yang digelar para tokoh dan aktivis tersebut tanpa izin dan bisa memecah belah persatuan.

Namun, PHRI membantah. Surat izin untuk kegiatan diskusi yang membahas evaluasi 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dilayangkan kepada polisi.

"Semua dokumentasi dan surat izin keramaian sudah diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Hariyadi.

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri oleh Said Didu, Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis lainnya.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK adalah koordinator lapangan. Kedua, GW adalah pelaku perusakan properti di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara serta merusak baliho dan properti hotel. Hal yang sama dilakukan oleh dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, ketiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus saksi.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam aksi pembubaran diskusi forum di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9) silam.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani menegaskan tindakan kekerasan ini tak hanya mengganggu operasional hotel, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi tamu domestik dan internasional.

"PHRI memandang insiden ini dengan serius dan sangat keberatan atas aksi premanisme tersebut. Tindakan ini berpotensi merusak citra industri perhotelan nasional, yang sangat penting untuk perekonomian dan pariwisata Indonesia," ujar Hariyadi.

PHRI juga meminta peningkatan pengamanan dan perlindungan bagi hotel-hotel dan tempat penyelenggaraan acara lainnya, baik yang bersifat publik maupun pribadi.

Langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas industri perhotelan serta memastikan keselamatan dan kenyamanan para tamu dan karyawan.

Hariyadi juga mengatakan selain mengganggu tamu hotel, insiden tersebut juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas hotel dan menimbulkan kerugian materi serta immateri bagi pihak manajemen.

"Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan tindakan kriminal ini berlalu begitu saja. Hal ini akan memberikan preseden buruk dan membahayakan keselamatan serta keamanan tamu, pengunjung, karyawan, pengelola, dan pemilik hotel," tegas Hariyadi kepada wartawan Senin (30/9).

Ia menyebut premanisme tidak memiliki tempat di masyarakat, terutama di area publik seperti hotel. Oleh sebab itu, PHRI mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas dan menyeluruh terhadap kasus ini.

Selain itu, PHRI memberikan dukungan penuh kepada manajemen Hotel Grand Kemang dalam proses pemulihan pasca insiden.

"Kami akan terus mengawal proses ini hingga tercapainya keadilan dan perlindungan hukum yang maksimal," pungkas Hariyadi.

Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan paksa oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9).

Diskusi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, M. Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, Sunarko. Kemudian Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti, Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.

Din Syamsuddin mengatakan sejak pagi sekelompok massa telah melakukan aksi orasi dari atas mobil komando di depan hotel sebelum acara dimulai.

"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Din dalam keterangannya.

Kemudian, saat acara akan dimulai massa tersebut justru masuk ke dalam ruangan dan mulai melakukan aksi perusakan.

"Acara baru akan dimulai massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak abrik ruangan. Polisi kelihatan diam membiarkan massa pengacau," ucap Din.

Ia menyebut acara diskusi batal dan menjadi konferensi pers. Dalam konferensi pers itu, para pembicara mengecam tindakan brutal kelompok massa dan menyayangkan aparat keamanan tidak menjaga keamanan dan melindungi masyarakat yang berkumpul di ruangan hotel.

"Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya memeriksa Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).

“Iya (Kapolsek Mampang Prapatan diperiksa),” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2024).

Bukan hanya itu, 10 polisi lainnya yang mengamankan jalannya demonstrasi di depan Grandkemang turut diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini, Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 (termasuk Kapolsek Mampang Prapatan) petugas dari Polres, Polsek, dan Polda,” kata Ade.

Pemeriksaan terhadap 11 anggota kepolisian tersebut untuk mendalami standard operating procedure (SOP) dalam pengamanan demonstrasi yang berujung pembubaran diskusi di hotel Grandkemang.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan, pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK, ini adalah koordinator lapangan. Kedua, GW, ini pelaku perusakan (properti) yang ada di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara, merusak baliho serta properti hotel.

Hal yang sama dilakukan dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, tiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka serta masih berstatus saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya membantah melakukan pembiaran terhadap pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

"Fakta-fakta di lapangan, kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada lapangan. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsek dari pintu belakang," Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen (Pol) Djati Wiyoto Abadhy di kantornya, Minggu (29/9/2024).

Saat diskusi dibubarkan, 10 hingga 15 orang masuk ke ruangan melalui pintu belakang. Sedangkan pihak polisi berfokus menjaga pintu depan.

"Mereka (petugas) terfokus di depan semuanya, jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan lain sebagainya," kata dia.

Djati menegaskan bahwa polisi tidak mengakomodasi kelompok yang membubarkan forum diskusi di Kemang.

"Buktinya kemarin juga ada insiden penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas satpam, termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di lokasi," tambah Djati.

Sebelumnya, polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut.

Sebanyak dua di antaranya ditetapkan tersangka dan tiga lainnya dilakukan pendalaman.

"Tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut," ujar Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

Kedua tersangka yang sudah diamankan terindikasi melakukan tindakan pidana

"Melakukan tindak pidana baik itu pengrusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grankemang," kata Wira.

JAKARTA, KOMPAS.com -PDI Perjuangan mengecam terjadinya pembubaran paksa acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Grandkemang, Jakarta Selatan, oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9/2024) lalu.

Juru Bicara PDI-P Chico Hakim mengatakan, tindakan tersebut berseberangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul.

“Kami sangat menyayangkan mengecam keras terjadinya aksi premanisme brutal, dengan mencoba mematikan ide dan gagasan yang akan dibahas dalam diskusi tersebut,” ujar Chico dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9/2024).

"Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul," ujar dia.

Chico juga menyesalkan sikap aparat yang tidak langsung bertindak dan seolah membiarkan pelaku untuk melakukan pembubaran terhadap kegiatan diskusi.

PDI-P berharap aparat kepolisian dapat dapat menjalankan tugasnya secara benar, khususnya dalam menjamin keamanan rakyat.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi aksi premanisme dan pembubaran paksa kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Kami berharap dan mendorong aparat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjamin keamanan bagi semua warga negara yang sedang menjalankan hak-hak konstitusionalnya, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi,” kata Chico.

Diberitakan sebelumnya, forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (27/9/2024) pagi, dibubarkan paksa oleh sekelompok orang tak dikenal.

Forum diskusi itu dihadiri pakar hukum tata negara Refly Harun dan sejumlah aktivis lainnya. Hadir juga Said Didu dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen Soenarko.

Adapun agenda diskusi tersebut terkait evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan.

Belakangan, polisi telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi tersebut, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.