Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang tersangka pembubaran diskusi diaspora Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan 4 tersangka baru itu berinisial YL, WSL, FMC, dan RAS.

"4 pelaku lain di kasus pembubaran diskusi di Kemang telah ditangkap," ujarnya kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Ade menambahkan bahwa keempat tersangka memiliki peran dari keempat tersangka baru ini yaitu YL menarik serta merusak banner dan meja di lokasi; WSL merusak banner dan tiang layar proyektor.

Kemudian, FMC merusak layar proyektor dan RAS merusak properti di tempat diskusi. Keempat tersangka ini juga kini telah berstatus tersangka dalam peristiwa tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Polisi juga sebelumnya telah menetapkan lima tersangka yakni FEK selaku koordinator; GW diduga melakukan pengrusakan; JJ melakukan pembubaran hingga merusak baliho.

Selanjutnya, LW dan MDM berperan merusak barang di dalam gedung dan membubarkan acara serta RD (28) dengan peran melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan di lokasi.

"Total jadi 9 tersangka," pungkas Ade.

Kronologi Kejadian

Sebagai informasi, kronologi kericuhan itu bermula saat ada kegiatan diskusi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora untuk membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan pada Sabtu (28/9/2024).

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko. Hanya saja, kelompok pembubaran menilai diskusi itu akan memecah bangsa dan diduga tidak memiliki izin.

Kemudian, Polsek Mampang awalnya bernegosiasi dengan kedua belah pihak dengan kesepakatan untuk mempercepat jalannya diskusi.

Namun, tiba-tiba sejumlah masyarakat sekitar 10-15 orang menerobos ruang diskusi melalui akses pintu belakang. Dalam hal ini, petugas yang seharusnya mengamankan dua kegiatan ini mengaku kewalahan karena terfokus di depan hotel.

"Tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung. Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel. Sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam," kata Wakapolda Brigjen Djati Wiyoto Abadhy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel GrandKemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024) lalu merupakan tindakan premanisme.

"Ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali," kata Pramono di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024), dilansir dari Antara.

Guna menegakkan keadilan, Pramono meminta para aparat penegak hukum untuk bisa segera mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis dan tokoh nasional itu.

Dia menegaskan bahwa pembubaran diskusi di negara demokrasi tak boleh terjadi karena hal itu merupakan hak anak bangsa untuk menyampaikan pendapat.

"Terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyayangkan pembubaran diskusi yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan.

Seharusnya, di negara demokrasi seperti Indonesia pembubaran diskusi seperti itu tidak boleh terjadi.

"Jadi, bagi saya terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apapun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono menilai, perbedaan pendapat di negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Untuk itu, tidak boleh terjadi kasus-kasus pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang.

"Enggak boleh, ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam aksi pembubaran diskusi forum di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9) silam.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani menegaskan tindakan kekerasan ini tak hanya mengganggu operasional hotel, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi tamu domestik dan internasional.

"PHRI memandang insiden ini dengan serius dan sangat keberatan atas aksi premanisme tersebut. Tindakan ini berpotensi merusak citra industri perhotelan nasional, yang sangat penting untuk perekonomian dan pariwisata Indonesia," ujar Hariyadi.

PHRI juga meminta peningkatan pengamanan dan perlindungan bagi hotel-hotel dan tempat penyelenggaraan acara lainnya, baik yang bersifat publik maupun pribadi.

Langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas industri perhotelan serta memastikan keselamatan dan kenyamanan para tamu dan karyawan.

Hariyadi juga mengatakan selain mengganggu tamu hotel, insiden tersebut juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas hotel dan menimbulkan kerugian materi serta immateri bagi pihak manajemen.

"Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan tindakan kriminal ini berlalu begitu saja. Hal ini akan memberikan preseden buruk dan membahayakan keselamatan serta keamanan tamu, pengunjung, karyawan, pengelola, dan pemilik hotel," tegas Hariyadi kepada wartawan Senin (30/9).

Ia menyebut premanisme tidak memiliki tempat di masyarakat, terutama di area publik seperti hotel. Oleh sebab itu, PHRI mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas dan menyeluruh terhadap kasus ini.

Selain itu, PHRI memberikan dukungan penuh kepada manajemen Hotel Grand Kemang dalam proses pemulihan pasca insiden.

"Kami akan terus mengawal proses ini hingga tercapainya keadilan dan perlindungan hukum yang maksimal," pungkas Hariyadi.

Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan paksa oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9).

Diskusi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, M. Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, Sunarko. Kemudian Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti, Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.

Din Syamsuddin mengatakan sejak pagi sekelompok massa telah melakukan aksi orasi dari atas mobil komando di depan hotel sebelum acara dimulai.

"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Din dalam keterangannya.

Kemudian, saat acara akan dimulai massa tersebut justru masuk ke dalam ruangan dan mulai melakukan aksi perusakan.

"Acara baru akan dimulai massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak abrik ruangan. Polisi kelihatan diam membiarkan massa pengacau," ucap Din.

Ia menyebut acara diskusi batal dan menjadi konferensi pers. Dalam konferensi pers itu, para pembicara mengecam tindakan brutal kelompok massa dan menyayangkan aparat keamanan tidak menjaga keamanan dan melindungi masyarakat yang berkumpul di ruangan hotel.

"Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya memeriksa Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).

“Iya (Kapolsek Mampang Prapatan diperiksa),” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2024).

Bukan hanya itu, 10 polisi lainnya yang mengamankan jalannya demonstrasi di depan Grandkemang turut diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini, Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 (termasuk Kapolsek Mampang Prapatan) petugas dari Polres, Polsek, dan Polda,” kata Ade.

Pemeriksaan terhadap 11 anggota kepolisian tersebut untuk mendalami standard operating procedure (SOP) dalam pengamanan demonstrasi yang berujung pembubaran diskusi di hotel Grandkemang.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan, pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK, ini adalah koordinator lapangan. Kedua, GW, ini pelaku perusakan (properti) yang ada di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara, merusak baliho serta properti hotel.

Hal yang sama dilakukan dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, tiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka serta masih berstatus saksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam aksi pembubaran diskusi seminar di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu, (28/9/2024).

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani menjelaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas hotel sehingga berdampak pada kerugian materiil dan imateriil bagi hotel.

“Kami mengecam keras dan kami sudah menyampaikan ke Grand Kemang apabila hendak membawa kasus hukum, untuk memang akan ditempuh jalur hukum untuk itu,” kata Hariyadi dalam konferensi Pers di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Hariyadi menekankan bahwa PHRI sangat keberatan dengan aksi premanisme yang terjadi itu. Dia menegaskan tidak akan tinggal diam, lantaran dapat merusak citra industri perhotelan nasional yang berperan penting dalam mendukung perekonomian dan pariwisata Indonesia.

Hariyadi mendesak aparat kepolisian untuk dapat segera melakukan tindakan tegas dan menyeluruh guna menyelidiki tindakan premanisme yang melanggar aturan tersebut.

“Sangat penting bagi aparat hukum untuk tidak membiarkan tindakan kriminal seperti ini berlalu begitu saja, karena akan memberikan preseden buruk dan membahayakan keselamatan serta keamanan tamu, pengunjung, karyawan, pengelola, dan pemilik hotel,” tegas Hariyadi.

Lebih lanjut, agar kejadian serupa tak terulang, maka PHRI meminta agar pihak kepolisian dan aparat keamanan dapat meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi hotel-hotel dan tempat penyelenggaraan acara, baik yang bersifat publik maupun pribadi.

Terakhir, PHRI juga memberikan dukungan penuh kepada manajemen Hotel Grand Kemang dalam pemulihan setelah insiden kerusuhan terjadi. Serta memastikan bahwa PHRI bakal terus mengawal proses hukum yang maksimal.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam pembubaran paksa acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan Sabtu (28/9) lalu. Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan partainya kecewa dengan sikap aparat kepolisian di lokasi yang cenderung membiarkan peristiwa tersebut.

"Kami sangat menyayangkan, mengecam keras terjadinya aksi premanisme brutal dengan mencoba mematikan ide dan gagasan yg akan dibahas dalam diskusi tersebut," kata Chico dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).

Chico mengatakan, PDIP mendorong aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar kejadian serupa tak terulang lagi. PDIP menurut Chico menyesalkan aparat kepolisian yang diam dan tidak bertindak.

"Kami berharap dan mendorong aparat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjamin keamanan bagi semua warga negara yang sedang menjalankan hak-hak konstitusionalnya," kata dia.

Adapun, diskusi yang digelar Sabtu (28/9) pagi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional di antaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, dan Soenarko. Dalam diskusi tersebut membahas isu kebangsaan dan kenegaraan.

Sekelompok orang tiba-tiba merusuh
dan membubarkan paksa diskusi itu. Tak hanya merusak peralatan diskusi, juga mengancam peserta.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan beberapa pelaku telah diringkus petugas. "Telah kami amankan beberapa pelaku, nanti lebih lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya," kata Trunoyudo di Jakarta, Minggu (29/9).

Sejumlah orang membubarkan diskusi masyarakat yang mengatasnamakan diaspora di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9). Akibat kejadian tersebut, kepolisian menjadi sasaran kritik.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi anggotanya. Hal ini agar tindakan serupa tak terulang lagi.

"Masyarakat perlu kehadirian aparat keamanan dan penegak hukum untuk melindungi mereka dari main hakim sendiri," kata Usman dalam keterangan tertulis, Senin (30/9) dikutip dari Antara.

Sedangkan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo mengecam aksi kekerasan tersebut. Benny mengatakan tindakan tersebut merupakan nilai yang menghancurkan Pancasila.

"Negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," katanya.

Polisi telah menangkap lima orang yang diduga pelaku pembubaran diskusi di Kemang. Lima orang tersebut berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Kami akan mendalami para pelaku, siapa yang menggerakkan, apa motifnya, apa tujuannya," kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy di Jakarta, Minggu (30/9).

Kronologi Versi Polisi

Djati mengatakan pada Sabtu (28/9) terjadi unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang dari 30 orang yang mengaku bernama Forum Cinta Tanah Air. Mereka menuntut pembubaran diskusi sekelompok masyarakat yang bernama Diaspora dengan alasan tak ada izin hingga memecah belah persatuan.

Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya.

Djati mengatakan aparat Polsek Mampang sempat mengamankan diskusi tersebut. Sejumlah personel kepolisian dari polsek juga sempat terlibat aksi saling dorong dengan demonstran.

"Kami mencoba mediasi agar seminat dipercepat sehingga petugas fokus mengawal aksi unjuk rasa," katanya.

Namun, sebanyak 10 hingga 15 peserta aksi unjuk rasa merangsek masuk pintu belakang hotel untuk menuju ruang diskusi. Djati mengatakan saat hal itu terjadi, petugas masih fokus mengamankan bagian depan hotel.

Ia mengatakan pada saat itu anggota masih terfokus di depan hotel melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa dan tiba-tiba sekitar 10 hingga 15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung.

Sempat dilakukan upaya pencegahan oleh sekuriti hotel, namun mereka menjadi korban pemukulan. Massa lalu berhasil masuk dan mencabut baliho diskusi di dalam hotel.

Djati mengaku siap dikritik atas kelemahan petugas yang mengamankan acara ytersebut. "Kami mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan kota Jakarta ini," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menjelaskan rumor tentang video polisi yang dipeluk massa aksi yang membubarkan forum diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, berdasarkan keterangan massa aksi, bahwa pelukan itu merupakan wujud etika kepada petugas di lapangan.

"Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ," kata Djati di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Kemudian, Djati menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terkait serangkaian pengamanan dalam peristiwa kerusuhan tersebut.

"Kita akan melakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan, apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya," tambah Djati.

Selain itu, Djati juga mengungkapkan alasan petugas yang "kewalahan" saat mengamankan aksi unjuk rasa itu karena anggota tengah fokus dalam pengamanan di depan hotel.

Dengan demikian, pintu belakang hotel bisa ditembus oleh 10-15 orang dan langsung menuju lokasi diskusi. Menurut Djati, hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan, sebab pencegahan pasti dilakukan apabila ada anggota yang berjaga.

"Mereka terfokus di depan semuanya, jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk tiba-tiba ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan, jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Pasti kalau dia akan masuk, jika ada anggota kami yg ada di situ, pasti akan kita lakukan pencegahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku yang membubarkan paksa acara diskusi di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa identitas dan jumlah pelaku yang telah ditangkap bakal diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya nanti.

"Kita sudah amankan beberapa pelaku ya, nanti lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya," tuturnya di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuat keonaran dan aksi anarkis. Menurutnya, Polri tidak segan akan menangkap para pelaku yang kedapatan membuat keonaran dan aksi akarnis, lalu viral di media sosial.

"Kita imbau seluruh pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga alam demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi yang harus dihormati," katanya.

Buru Penyebar Video

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menyatakan akan memanggil orang yang pertama kali menyebar video ke media sosial untuk meminta klarifikasi.

"Setelah peristiwa itu terjadi ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong kemudian diberi narasi tapi itu tidak seutuhnya seperti yang disampaikan di beberapa video di media sosial," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Dia mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan akan mendalami pelaku yang menyebarkan video tersebut.

Dia mengatakan pada hari tersebut ada sejumlah kegiatan yakni seminar di hotel yang memang tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

Kemudian ada kegiatan aksi tandingan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang yang tidak menginginkan kegiatan di dalam hotel berlangsung.

"Kami tetap melakukan pengamanan meski tidak ada pemberitahuan kegiatan yang dipimpin Kapolsek di depan hotel," kata dia.

Diskusi Dibubarkan

Seperti diketahui, acara diskusi diaspora tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan.

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko.

Acara diskusi yang berlangsung Sabtu pagi, berujung ricuh setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop dan mengancam para peserta yang hadir