Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmen untuk menampung aspirasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kemasan rokok polos tanpa merek.

Dalam pernyataannya, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih menyampaikan komitmennya untuk melibatkan berbagai pihak yang terdampak, terutama para buruh, dalam proses penyusunan kebijakan tersebut ke depannya. 

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, Benget menegaskan hal ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata yang akan diwujudkan.

Melalui kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan, pihaknya akan memastikan bahwa RPMK disusun dengan memperhatikan berbagai masukan dari lapangan. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi mereka yang terkena dampak langsung.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu pekerja dan buruh dalam penyusunan RPMK. Karena kami melihat buruh ikut terdampak, kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," ujar dia saat menerima audiensi ribuan aksi massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI).

Sebelumnya, ribuan buruh dan pekerja tembakau dari berbagai daerah yang tergabung dalam serikat FSP RTMM SPSI melakukan unjuk rasa di Kemenkes untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sekaligus membatalkan aturan turunannya, yakni RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mensyaratkan dihilangkannya logo, warna, ataupun fitur pembeda lainnya pada kemasan rokok. 

Para buruh menegaskan bahwa kedua beleid itu sangat membebani para pekerja dan telah menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Para buruh dan pekerja mendesak agar pemerintah tidak membuat regulasi yang semakin menyulitkan para buruh di tengah situasi pelik saat ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI Sudarto AS mengungkapkan bahwa aksi penyampaian pendapat ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal-pasal restriktif melalui PP 28/2024 maupun RPMK.

Langkah untuk turun ke jalan ini bagi Sudarto merupakan imbas dari upaya para pekerja dan buruh tembakau yang telah berulang kali mengirimkan surat dan mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun tidak mendapatkan respons. Upaya untuk berdialog yang telah diajukan sejak lama tidak pernah mendapatkan tanggapan, meski pihaknya berharap adanya komunikasi terbuka dengan Kemenkes.

Karena ketidakmampuan untuk berkomunikasi melalui jalur resmi, Sudarto bersama ribuan buruh dan pekerja tembakau yang tergabung dalam RTMM SPSI akhirnya turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kurangnya tanggapan dari pemerintah.

“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, mencoba audiensi, bahkan meminta pemerintah untuk berdialog, tapi semuanya tidak direspons. Karena itu, kami akhirnya memutuskan untuk turun ke Jakarta,” ujar Sudarto.

Meski telah mendapat komitmen dari Kemenkes untuk melibatkan buruh, Sudarto tetap akan mengawasi perkembangan dari perumusan beleid tersebut.

Berdasarkan hasil audiensi dengan Kemenkes di tengah-tengah aksi, Sudarto mendapatkan informasi bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek sendiri merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. 

Sementara itu terkait dengan aturan zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau dalam PP 28/2024 nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Kami akan tetap mengawasi dan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya," pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Kamis (10/9/2024) lalu.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos tanpa merek serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Ketua Umum FSP RTMM SPSI, Sudarto AS, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah lanjutan setelah berbagai upaya dialog dengan Kemenkes tidak mendapatkan tanggapan.

"Kami sudah mengirim surat, mencoba audiensi berkali-kali, tapi tidak direspons. Maka kami turun ke jalan dengan ribuan buruh," ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip, Selasa (15/10).

Sudarto menjelaskan bahwa PP 28/2024 akan memperburuk kondisi industri rokok yang sudah tertekan, terutama dengan adanya aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang dianggapnya janggal.

Ia juga menekankan bahwa aturan ini akan mendorong peredaran rokok ilegal, yang akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari cukai dan ancaman terhadap lapangan pekerjaan.

"Rokok ilegal akan berkembang, sementara lapangan pekerjaan semakin sulit. Setiap tahun cukai naik, produksi dan penjualan dibatasi, sehingga industri semakin tertekan," kata Sudarto.

Setelah beberapa jam aksi berlangsung, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, yang diwakili oleh Benget Saragih, akhirnya membuka ruang audiensi. Benget menyatakan Kemenkes akan melibatkan buruh dalam penyusunan RPMK terkait kemasan rokok polos.

"Kami menerima aspirasi teman-teman buruh dan akan melibatkan mereka dalam penyusunan aturan ini," ujar Benget.

Sudarto menanggapi hasil audiensi ini dengan menyebut bahwa aturan kemasan polos hanya untuk "cek ombak", atau untuk menguji reaksi publik. Ia juga menyebut akan ada diskusi lebih lanjut mengenai zonasi larangan penjualan dan iklan rokok. "Yang penting, kami akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes berjanji akan melibatkan FSP RTMM-SPSI dan organisasi terkait dalam pembahasan RPMK mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman. Sudarto menegaskan akan terus mengawasi komitmen tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika janji ini tidak dipenuhi.