Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat membanjiri rokok ilegal dalam negeri. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan rokok ilegal dapat membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku ilegal tidak perlu bersusah payah untuk mendesain bagus kemasan rokok.

"Kalau sekarang kalau kita lihat ini juga bagus, desain-desain rokok ilegal ini udah keren, udah anak muda banget lah. Nanti kalau misalnya dibuat polos, mereka tidak perlu lagi mendesain-desain, mereka tinggal tuliskan aja sama gitu ya. Karena disana tidak terlalu banyak pembedanya ya, satu dengan yang lain, para pelaku ini juga pasti akan menyerupai rokok-rokok yang legal sekarang," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila rokok ilegal terus membanjiri pasar dalam negeri, Andry menilai akan berdampak pada penerimaan negara. Andry menyebut Indonesia bisa hilang sekitar Rp 160,6 triliun.

"Dan ini cukup berbahaya. Karena pertama ya tentu penerimaan negara pasti akan loss cukup besar yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui sebetulnya bahwa kandungan yang di dalam rokok itu sebenarnya seperti apa gitu. Pengawasan dari pemerintah juga pasti akan loss disana," terangnya.

Menurutnya, aturan tersebut dapat berdampak tidak hanya dari industri tembakau saja. Namun, juga petani, ritel, hingga distributor.

"Nah ini menurut saya juga banyak yang kena, bukan hanya industri saja, mungkin bukan hanya petani saja, tetapi juga retail kena, distributor kena, mereka yang sudah lama, akhirnya terdampak juga dari regulasi ini," imbuh dia.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tadi Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan arahan agar mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta data kembali lebih detail.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meminta data terkait isi 26.415 peti kemas (kontainer) yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya kepada Kementerian Keuangan, mengingat data tersebut penting guna melindungi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024