Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, anggaran makanan bergizi gratis telah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun.

Namun demikian, detail pelaksanaan program tersebut seperti anggaran per porsi dan teknis pelaksanaan akan disampaikan pemerintahan terpilih berikutnya.

"Mengenai detailnya nanti adalah presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8).

Selain itu, terkait kebijakan gaji PNS, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan pemerintahan terpilih berikutnya.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan. Kita nanti akan lihat didalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dengan presiden saat ini," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis disebut-sebut akan membutuhkan pasokan pangan 12,7 juta ton per tahun.

Berdasarkan data paparan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan tercatat, 12,7 juta ton pangan tersebut terdiri dari karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah serta 1,8 juta ton sayuran per tahun.

Kebutuhan pada program makan bergizi gratis ini akan diutamakan berasal dari dalam negeri.

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ujar Dirgayuza dalam acara Seminar Indef di Jakarta, Senin (29/7).

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar program makanan bergizi gratis harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi.

Dua syarat tersebut adalah harus memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Ahli Gizi dan harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.

"Karena anggaran yang tersedia Rp 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya," kata Hasan.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergizi gratis untuk tahun 2025.

Besaran anggaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 dengan range 2,29% hingga 2,82% Produk Domestik Bruto (PDB).

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai langkah pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan menjadi stimulus untuk perekonomian, khususnya dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat.

“Ketika gaji PNS dinaikkan kemampuan untuk belanja menjadi lebih besar. Konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Direktur Riset Core Indonesia Akhmad Akbar Susanto dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024, pada Selasa (23/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Akhmad mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan gaji PNS harus dikaji lebih lanjut. Apalagi ini berkaitan dengan reformasi birokrasi termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS.

“Hal ini perlu kajian lebih lanjut lebih serius, ini bukan sekedar naikin gaji atau tidak. Isunya adalah reformasi birokrasi yang sampai sekarang itu belum tuntas dan kemudian termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS yang sampai hari ini belum tuntas,” terang Akhmad.

Saat konsumsi meningkat maka bisa berdampak pada kondisi inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan kebijakan yang dapat menekan kondisi inflasi. “Kenaikan gaji PNS mungkin punya implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi,” terang Akhmad.

Bila dilihat dari sisi fiskal, saat pemerintah menaikkan gaji PNS maka konsekuensi belanja akan meningkat. Bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat maka defisit akan melebar, kebijakan tersebut dapat menjadi beban fiskal tengah situasi perekonomian yang belum pasti.

“Kalau tahun depan gaji PNS mau dinaikkan mestinya harus lebih hati-hati bahwa itu akan punya implikasi plus maupun minus gitu ya terutama kalau dari fiskal lebih banyak minusnya daripada plusnya,” kata Akmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian (gaji PNS) kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kabar baik datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji ASN pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.

Pengumuman ini akan dilakukan saat Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di DPR RI.

Pengumuman Kenaikan Gaji ASN

Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, mengonfirmasi bahwa pengumuman kenaikan gaji ASN akan disampaikan pada tanggal tersebut.

"Nanti ditunggu tanggal 16 Agustus. Kita tunggu saja," ujar Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli.

Bentuk Penyesuaian Gaji

Isa Rachmatarwata tidak mengungkapkan berapa persen kenaikan gaji yang akan diberikan. Namun, penyesuaian gaji ASN ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja, atau pemberian insentif dalam bentuk lain.

"Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa disampaikan nanti di situ," tambahnya.

Rencana Penyesuaian Gaji dalam Dokumen Kebijakan Fiskal

Rencana penyesuaian gaji ASN pada tahun depan telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 akan difokuskan salah satunya pada penyesuaian gaji ASN.

Fokus Kebijakan Belanja Pegawai

Pemerintah menulis dalam dokumen tersebut bahwa fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), gaji/pensiun ke-13, dan penyesuaian gaji ASN.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, penyesuaian gaji ASN biasanya akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 pada 16 Agustus.

Meski demikian, Airlangga tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan besaran kenaikan gaji PNS tersebut.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF, pemerintah mencatat belanja pegawai selama periode 2019–2023 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,6%.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Jika dirincikan, komponen belanja pegawai yang terbesar adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Pada 2024, alokasi belanja pegawai tercatat mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% PDB, sehingga menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Adapun, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.

Sementara itu, arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan difokuskan, pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, dan keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah rencananya akan melakukan penyesuaian kembali gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan.

Hal tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Dalam dokumen tersebut tertulis, arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 akan difokuskan salah satunya untuk penyesuaian gaji ASN.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke 13 dan penyesuaian gaji ASN," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip Jumat (19/7).

Selain itu, belanja pegawai 2024 juga akan difokuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajamen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kemudian juga difokuskan untuk reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN dan menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

Asal tahu saja, belanja pegawai selama periode 2019 – 2023 senantiasa meningkat dengan ratarata pertumbuhan mencapai 3,6%. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen BPP tertinggi.

Pola penyerapan belanja pegawai cenderung proporsional pada setiap tahun anggaran. Pola penyerapan belanja pegawai relatif stabil dikarenakan pemanfaatan belanja pegawai yang terencana setiap periodenya seperti pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan rutin setiap bulan pada setiap tahun anggaran.

Namun demikian, pemberian THR untuk ASN yang setiap tahun bergerak menyebabkan perubahan pola belanja pegawai K/L.