Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025.

Kenaikan gaji ini menjadi isu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia membenarkan bahwa pemerintah berencana mengadakan kenaikan gaji PNS pada tahun depan.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dilansir dari Antaranews akhir Juli 2024 lalu.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Dalam dokumen disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Menjawab hal ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan kenaikan gaji PNS pada tahun depan.

Kepastian kenaikan gaji PNS pun akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pada 16 Agustus 2024.

“[Kepastian gaji PNS naik] Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Pasti disampaikan nanti di situ [Nota Keuangan dan RAPBN 2025],” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7).

Lantas berapa hitung-hitungan kenaikan gaji PNS tahun 2025?

Hingga kini pemerintah belum memberikan ancang-ancang besaran angka kenaikan gaji PNS.

Namun menilik dari tahun lalu, pemerintah pernah menaikkan gaji PNS sebesar 8%. Kemudian uang pensiunan naik 12%.

Apabila pada 2025 gaji PNS mengalami kenaikan 8%, PNS golongan Ia kemungkinan akan menerima gaji sekitar Rp1.820.500 hingga Rp3.133.512.

Sedangkan PNS golongan IV akan menerima gaji sebesar Rp3.550.824 hingga Rp6.883.056.

Daftar Gaji PNS Tahun 2024

Berikut daftar gaji PNS tahun 2024, yang sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan sebesar 8%.

Golongan I

• Golongan Ia: Rp1.685.700-Rp2.522.600
• Golongan Ib: Rp1.840.800-Rp2.670.700
• Golongan Ic: Rp1.918.700-Rp2.783.700
• Golongan Id: Rp1.999.900-Rp2.901.400

Golongan II

• Golongan IIa: Rp2.184.000-Rp3.643.400
• Golongan IIb: Rp2.385.000-Rp3.797.500
• Golongan IIc: Rp2.485.900-Rp3.958.200
• Golongan IId: Rp2.591.100-Rp4.125.600

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp2.785.700-Rp4.575.200
• Golongan IIIb: Rp2.903.600-Rp4.768.800
• Golongan IIIc: Rp3.026.400-Rp4.970.500
• Golongan IIId: Rp3.154.400-Rp5.180.700

Gaji PNS Golongan IV

• Golongan IVa: Rp3.287.800-Rp5.399.900
• Golongan IVb: Rp3.426.900-Rp5.628.300
• Golongan IVc: Rp3.571.900-Rp5.866.400
• Golongan IVd: Rp3.723.000-Rp6.114.500
• Golongan IVe: Rp3.880.400-Rp6.373.200

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menanggapi kabar terkait kebijakan gaji Pegawai Sipil Negara (PNS) yang bakal naik di 2025.

Menurutnya, penyesuaian gaji abdi negara ini akan disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikannya ya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers Menteri usai Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025, Senin (5/8/2024)

Kenaikan gaji PNS masuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo tetap akan melakukan pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13, di samping tetap melakukan penyesuaian gaji ASN.

Soal gaji PNS juga rencananya akan digelar dalam Sidang Paripurna DPR RAPBN Tahun Anggaran 2025 yang akan digelar pada 16 Agustus 2024.

"Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dan presiden saat ini, gitu ya," ujar Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menuturkan pihaknya belum membahas terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun depan atau 2025.

Isa menyampaikan bahwa kesepakatan akan kenaikan gaji ASN pada 2025 tersebut akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pada 16 Agustus 2024.

“[Kepastian gaji PNS naik] Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Pasti disampaikan nanti di situ [Nota Keuangan dan RAPBN 2025],” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut menuturkan, pada dasarnya penyesuaian gaji tak hanya dalam bentuk kenaikan gaji secara umum.

Isa menyampaikan bahwa penyesuaian dapat dengan kebijakan menaikkan gaji pokoknya, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif yang lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah tersebut mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana dalam dokumen KEM-PPKF 2025, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.

Salah satunya, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Berkaca tahun lalu, Jokowi mengumumkan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus, adanya kenaikan gaji PNS dan pensiunannya yang masing-masing sebesar 8% dan 12%. Alhasil, Bendahara Negara menggelontorkan tambahan anggaran belanja Rp52 triliun.

Kenaikan gaji PNS tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas transformasi dan reformasi birokrasi sehingga lebih efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

Sementara gaji pensiunan yang ditetapkan lebih tinggi sebesar 12% karena pensiunan tidak menerima tunjangan kinerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef), Tauhid Ahmad, menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat.

Kenaikan tersebut tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

“Boleh saja naik asal belanja modalnya harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai atau katakanlah bantuan sosial, gitu. Karena kan multiplier efek dari belanja modal ke ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan belanja pegawai,” kata Tauhid, Minggu (21/7/2024).

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Sementara tahun depan, terdapat beragam belanja prioritas dari program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming yang membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk defisit APBN 2025 direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

“Tahun depan pemerintahan baru itu butuh ekspansi fiskal yang besar dan kami khawatir tahun depan defisit fiskalnya juga semakin mendekati angka 3%,” lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai pada dasarnya kenaikan gaji akan mempertimbangkan inflasi yang terjadi. Di mana ASN juga perlu diakomodir kebutuhannya karena kenaikan sejumlah harga, utamanya pangan.

Hanya saja, Yusuf menekankan bahwa kenaikan gaji bukan hanya dapat mendorong daya beli ASN, tapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik terutama di level pusat dan juga daerah.

Melihat dari kacamata anggaran, dengan peluang bertambahnya anggaran belanja di tahun depan, maka kenaikan gaji dapat disesuaikan pada kelompok golongan ASN tertentu saja.

“Saya kira kelompok ASN di pendapatan menengah hingga menengah bawah menjadi kelompok yang bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan gajinya di tahun depan,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).

Untuk kelompok atas atau setara pimpinan misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan besaran kenaikannya. Apakah akan sama dengan kelompok menengah bawah, atau disesuaikan dengan ruang belanja terutama pegawai yang ditentukan seberapa besar kebutuhan belanja secara keseluruhan di tahun depan.

Pada akhirnya, Yusuf berharap dengan kenaikan gaji ini, maka belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga pada komponen PDB dapat terbantu meskipun di level yang terbatas untuk meningkat dan berpotensi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, penyesuaian gaji ASN biasanya akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 pada 16 Agustus.

Meski demikian, Airlangga tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan besaran kenaikan gaji PNS tersebut.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF, pemerintah mencatat belanja pegawai selama periode 2019–2023 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,6%.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Jika dirincikan, komponen belanja pegawai yang terbesar adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Pada 2024, alokasi belanja pegawai tercatat mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% PDB, sehingga menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Adapun, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.

Sementara itu, arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan difokuskan, pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, dan keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.