Jakarta -

Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

(hal/hns)

IDXChannel - Basuki Tjahjaja Purnama membeberkan alasannya menghadirkan layanan-layanan digital saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Hal ini disampaikan Ahok saat menghadiri acara CIMB Niaga WEALTHXPO sesi Next-Gen di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

"Ya jujur aja sih, jujur aja itu karena supaya enggak gampang dibohongin gitu, pikiran saya gitu aja," kata pria yang kerap disapa Ahok.

Ahok mencontohkan ketika dirinya masih menjabat sebagai orang nomer satu di DKI Jakarta, lalu ada disposisi surat atau izin yang belum dikerjakan dan ditanya kenapa belum dilakukan.

Kemudian, lanjut Ahok, datanglah office boy yang kemudian akan dikambinghitamkan dengan alasan surat itu keselip dan sebagainya. Padahal itu terjadi lantaran kesalahan atasannya, bukan office boy tersebut.

"Nah kalau semua digital, saya bisa melakukan audit forensik kira-kira gitu, ini surat sampai di mana, sampai di mana. Walaupun yang di Jakarta belum sempat bikin waktu itu, karena keburu saya dikirim kuliah di Mako Brimob. Itu semua saya bikin di Pertamina," kata Ahok.

Ahok melanjutkan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya berpikir bagaimana cara untuk menghemat anggaran, menghemat tenaga namun warga Jakarta mudah dilayani.

Ahok menegaskan jika digitalisasi adalah kunci, karena dengan digitalisasi itu akan menghemat banyak waktu termsuk pelayanan bagi warga DKI Jakarta.

"Misal dulu kita kenal kalau ada jalan jelek, kadang udah meninggal banyak orang di berita, pemerintah gak bisa kerjakan, karena sistem anggarannya memang agak rumit. Lalu saya bikin dengan e-budgeting dengan sistem e-katalog, orang begitu masuk laporan, paling dua hari tim PU udah kerja, beresin," kata dia.

Ahok melanjutkan, digitalisasi ini mampu dilakukan dengan bantuan pihak lain yang paham akan teknologi. Ahok saat itu hanya menjelaskan keinginannya bagaimana ketika ada laporan masuk maka sistem akan memberikan notifikasi kepada dinas atau wilayah, seperti halnya perumahan.

Kemudian ketika ada notifikasi maka lampu di titik itu akan merah, kalau sudah direspons akan berganti kuning. Namun jika tiga hari tidak juga ada respons maka dirinya akan langsung memecat pegawai dinas atau wilayah tersebut.

"Jadi yang pegawai-pegawai yang mengontrol itu punya wewenang untuk kasih rekomendasi pecat. Ini kalau yang tukang operatornya itu jaga ini semua gak punya wewenang, gak ada yang ngelakuin, dia lapor ke saya, habis itu saya panggil, ada apa?" kata Ahok.

"Ternyata sistem kita bisa bolong juga, ada penjahat juga ngerjain dia gitu lho. Kelapor terus, bisa salah pecat juga. Nah di situlah gunanya, saya kira teknologi sangat menolong, tapi ujung-ujungnya tetap mesti manusia yang memutuskan," kata dia.

Oleh karena itu menuturnya, sistem apapun maka ujungnya harus ada manusia yang melakukan analisa agar tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan.

"Nah itu kira-kira bagi saya yang paling penting, teknologi tidak nambah biaya, pasti kita keluar biaya pertama bikin, tapi ujungnya harus bisa mengoptimalsasi biaya, itu sih targetnya. Kita mulai cuan gitu aja kan, tapi cuan untuk semua orang," kata Ahok.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mengatakan Heru Budi Hartono masih berpeluang kembali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta walau sudah menempati posisi itu selama dua tahun sejak Oktober 2022.

"Melihat pada aturan bahwa mereka yang sudah menjadi penjabat gubernur bisa mencalonkan lagi," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Heru Budi mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan pj gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Setelah dua tahun, DPRD DKI Jakarta akan mengulang mekanisme usulan tersebut. Fraksi di DPRD DKI Jakarta masing-masing akan mengajukan tiga nama calon pj gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri.

Masih merujuk aturan yang sama, disebutkan ada sejumlah syarat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diangkat sebagai penjabat gubernur antara lain mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon pj gubernur.

Adapun JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri dan jabatan lain yang setara eselon I.

Syarat lainnya, yakni penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

"Kesempatan itu terbuka luas untuk pj gubernur, bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, eselon 1, tetapi juga bisa dari luar. Itu bergantung pada usulan masing-masing partai politik. Tinggal nanti tiga nama yang terbesar (terbanyak), dia yang kami usulkan ke Kemendagri," kata Yani.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI periode 2024-2029 Mujiyono berpendapat apabila merujuk syarat, maka setidaknya ada tiga nama yang punya peluang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, yakni Heru Budi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. "Keberadaan penjabat yang nanti kita sepakati untuk diusulkan harus benar-benar qualified," kata dia.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung uji coba makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meninjau langsung kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (19/8/2024).

Uji coba makan gratis diberikan kepada 498 siswa di kompleks SDN Cideng 07, terdiri dari 288 siswa SDN 07 Cideng, 178 siswa SDN Duri Pulo 04, 12 siswa Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 23, dan 20 siswa Kelompok Belajar Negeri 23.

Dalam kegiatan tersebut, Heru memastikan langsung proses pemberian makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

”Saya ingin lihat mekanisme proses pengantarannya, bagaimana proses adik-adik makan, dan memastikan lauk pauknya bergizi, seperti tadi ada permintaan dari anak-anak lauknya ada telur dadar, telur ceplok,” kata Heru.

Heru menjelaskan uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan terlebih dahulu di tingkat Sekolah Dasar (SD) seharga Rp 15.000 per porsi. Ia menekankan, agar tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberagaman menu.

”Hari ini, kotak makannya pakai kardus yang ramah lingkungan. Harga menunya saja Rp 15.000, mungkin ada tambahan lain untuk biaya masak, pengantaran, biaya box, lebih kurangnya mungkin Rp 20.000. Yang penting nanti menunya cukup baik," ujarnya.

Herumendukung program ini karena diharapkan para siswa akan memiliki asupan nutrisi yang memadai, sehingga membantu tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa.

Tidak hanya itu, makanan yang sehat berkontribusi dalam konsentrasi dan fokus belajar siswa di sekolah, serta membantu mengurangi beban orang tua dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang berkualitas di sekolah.

"Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, kita berinvestasi pada masa depan bangsa Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan uji coba program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan uang operasional gubernur. Selanjutnya, program ini akan diteruskan menggunakandana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu Perumda Dharma Jaya, PAM Jaya, Bank DKI, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menentukan sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan uji coba.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin menyarankan Anies Baswedan agar bergabung ke salah satu partai politik untuk mempermudah pencalonan dirinya sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Khoirudin usai bertemu dengan Komunitas Ubah Bareng, yang mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 2024, di Kantor DPRD DKJ Jakarta hari ini, Rabu (7/8/2024).

Khoirudin menilai jika Anies Baswedan mau bergabung ke partai politik, maka hal itu bisa mempermudah dirinya untuk menjadi calon gubernur DKJ Jakarta. Pasalnya, dukungan dari PKS untuk Anies tidak cukup karena partai tersebut hanya memiliki 18 kursi DPRD, sementara yang dibutuhkan minimal 22 kursi DPRD.

"Jadi sebaiknya Pak Anies ini masuk parpol sehingga terjadilah dua partai berkoalisi, itu cukup syarat untuk mengusung sendiri," tutur Khoirudin, Rabu (7/8/2024).

Jika tidak ada partai politik yang mau menerima Anies Baswedan, maka PKS siap menampung Capres 2024 tersebut.

"Pak Anies masuk saja ke PKS, jadi nanti [posisi] wakilnya kami lepas," katanya.

Khoirudin menjelaskan bahwa sikap PKS untuk Pilkada Serentak DKJ Jakarta masih tetap mempertahankan Shohibul Iman agar diusung untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur DKJ Jakarta.

Pasalnya, kata Khoirudin, PKS telah berhasil memenangkan DKJ Jakarta dengan raihan 18 kursi di DPRD, paling banyak dibanding partai politik lain di DKJ Jakarta.

"Ini soal harga diri, kalau tidak cagub ya harus cawagub. Minimal salah satu, kalau tidak apa kata masyarakat nanti," ujarnya.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengecek sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos). Ia akan terjun langsung ke lokasi.

"Saya akan cek by name by address, perlu diketahui DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ujar Heru kepada wartawan, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), perpajakan, hingga data kepemilikan aset.
"Didata dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi. Sangat gampang kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai," urai Heru.

Heru mengungkapkan, sinkronisasi data ini dilakukan untuk mencari tahu apakah kelompok disabilitas di Jakarta Timur memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pihaknya berjanji akan segera merampungkan persoalan

"Kami cek, jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," lanjutnya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas mengungkap sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jaktim tak pernah menerima bansos.

Sehingga, saat ini, baru sekitar 550 orang atau 10 persen dari total 5.273 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang sudah tercatat menjadi penerima bansos.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan rencana pipanisasi air bersih di Jakarta dengan panjang hingga 7.000 kilometer.

Heru Budi memaparkan, proyek tersebut akan menjangkau seluruh daerah hingga permukiman warga. Dia menyebutkan sejumlah daerah di Jakarta Utara sebagai contoh.

“Tujuh ribu kilometer se-Jakarta, itu kan sampai ke jaringan perumahan. Sampai ke Kampung Muara, sampai ke Cilincing, sampai Kapuk,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, proyek tersebut tak hanya berupa galian, melainkan juga revitalisasi jaringan pipa lama menjadi baru.

Selain jaringan pipa primer dan pipa sekunder, pihaknya juga akan menyambungkan jaringan pipa baru di sejumlah daerah, meskipun tidak menyebutkan detailnya.

Ketika ditanya target waktu bagi proyek tersebut untuk rampung, Heru Budi menyebutkan bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap.

“Jadi bertahap. Misalnya kondisi yang sangat diperlukan adalah aliran dari Jakarta Timur, lintasnya ke Barat ya, [jaringan] Timur-Selatan-Barat. Ini dari Timur, karena kan salah satu bahan [air] bakunya di Jakarta Timur,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Heru Budi Hartono meminta maaf karena proyek galian jaringan pipa di sejumlah ruas jalan utama DKI Jakarta menimbulkan macet.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Jakarta Investment Award. Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, serta sejumlah pelaku usaha hadir dalam pergelaran tersebut.

Mulanya, Heru Budi membahas perihal pengembangan fasilitas umum seperti transportasi dan air bersih untuk memperlancar pembangunan di Jakarta.

“Maka saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, ada beberapa titik lokasi yang akan dilakukan pengembangan penggalian sepanjang kurang lebih 3.000 kilometer untuk memperbaiki semua jaringan pipa,” katanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Menurutnya, hal tersebut mendesak untuk dilakukan demi menghindari ancaman krisis air bersih yang berpotensi melanda Jakarta pada 2036.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia membeberkan 70,5% warga DKI Jakarta siap mengikuti Pilkada Serentak 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 reponden dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95% di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 70,5% responden sudah mengetahui Pilkada Serentak DKI Jakarta bakal digelar pada 20 November 2024 nanti.

Menurutnya, 70,5% responden itu juga sudah siap memberikan suaranya untuk pemilihan calon gubernur DKI Jakarta.

"70,5% responden menjawab sudah tahu Pilkada Serentak digelar November 2024 nanti," tuturnya di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, menurut Burhanuddin, masih ada 29,5% yang belum mengetahui sama sekali kapan Pilkada Serentak DKI Jakarta bakal digelar.

Menurutnya, hal tersebut harus dijadikan pelajaran oleh KPU Provinsi agar lebih giat lagi untuk mensosialisasikan kapan Pilkada Serentak digelar.

"29,5% belum tahu kapan Pilkada Serentak digelar di Jakarta," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia membeberkan 70,5% warga DKI Jakarta siap mengikuti Pilkada Serentak 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 reponden dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95% di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 70,5% responden sudah mengetahui Pilkada Serentak DKI Jakarta bakal digelar pada 20 November 2024 nanti.

Menurutnya, 70,5% responden itu juga sudah siap memberikan suaranya untuk pemilihan calon gubernur DKI Jakarta.

"70,5% responden menjawab sudah tahu Pilkada Serentak digelar November 2024 nanti," tuturnya di Jakarta, Kamis (25/7).

Selain itu, menurut Burhanuddin, masih ada 29,5% yang belum mengetahui sama sekali kapan Pilkada Serentak DKI Jakarta bakal digelar.

Menurutnya, hal tersebut harus dijadikan pelajaran oleh KPU Provinsi agar lebih giat lagi untuk mensosialisasikan kapan Pilkada Serentak digelar.

"29,5% belum tahu kapan Pilkada Serentak digelar di Jakarta," katanya.

Sementara itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa dari simulasi tiga nama pasangan calon yang disiapkan Indikator Politik Indonesia, pasangan calon Anies Baswedan-Andika Perkasa meraih suara paling banyak di Pilkada Serentak DKI Jakarta.

Dari hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia, Anies Baswedan-Andika Perkasa mendapatkan 44,2 persen, pasangan Ahok-Ida Fauziah 32,8 persen dan Ridwan Kamil-Sohibul Iman 17,2 persen.

"Dari simulasi tiga paslon, hanya paslon Anies-Andika yang paling diminati warga Jakarta," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar menyebut bahwa elektabilitas Ridwan Kamil lebih kuat di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan hal tersebut usai memberikan surat keputusan dukungan kepada sejumlah bakal calon kepala daerah.

“Kita telah mengeluarkan penugasan kepada RK [Ridwan Kamil] untuk [maju Pilgub] Jakarta dan Jabar. Tetapi, dari hasil survei, ternyata pak RK lebih kuat di Jabar,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2024).

Dia lantas menukil hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat.Menurut Lodewijk, hasil sejumlah survei menunjukkan bahwa keunggulan RK menembus 52%, sementara perolehan dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan angka cukup bagus sebesar 36,7%.

Namun demikian, dirinya tidak memberikan pernyataan lugas terkait keputusan akhir Golkar perihal pencalonan RK.

“Nanti kita lihat Pak RK, mungkin teman-teman tahu dia mau OTW [on the way] ke mana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar memastikan bahwa sosok Ridwan Kamil akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024.

Lodewijk sempat menyampaikan hal tersebut usai Golkar mengusulkan duet Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta.

“Iya karena itu, otomatis Pak RK akan tetap di Jawa Barat,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, pengambilan keputusan Golkar telah didasarkan kepada berbagai pertimbangan, salah satunya survei elektabilitas.

Adapun, dalam survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) belum lama ini, nama Ridwan Kamil masih menjadi calon favorit di Pilgub Jawa Barat 2024.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani. Hasil survei yang dilakukan pada 9 Juni 2024–1 Juli 2024 menunjukkan bahwa Ridwan Kamil meraih 50,6% suara dari responden.

"50,6% masyarakat Jawa Barat itu memilih Ridwan Kamil, jadi masih memilih incumbent sebagai gubernur," kata Deni dalam dalam siaran Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat di kanal YouTube SMRC TV, Sabtu (13/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono relatif seimbang.

Dikutip dari Kompas.id, 33,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Heru Budi. Sementara itu, 35,5 persen responden merasa tidak puas dan 25,5 persen tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Heru Budi berada di bawah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.

Publik menilai kinerja Heru masuk dalam kategori sedang atau cukup. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu dinilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan.

Padahal, ekonomi daerah tumbuh diiringi angka kemiskinan dan pengangguran yang turun.

Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Irfan Ridwan Maksum menyebut, kinerja Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta tergolong sedang, tidak kurang dan tidak lebih.

Irfan menilai Heru cakap mengelola birokrasi sehingga cukup membuat nyaman atau tidak ada benturan dan hambatan berarti. Namun, Heru tidak menghadirkan terobosan-terobosan yang berarti bagi warganya.

”Ia tidak menonjol. Nunut sama pemerintah pusat. Itu memang menjadi kewajibannya, tetapi mestinya bisa lebih dengan adanya terobosan. Sayang tidak dilakukan,” tutur Irfan dikutip dari Kompas.id.

Situasi yang ini membuat warga tak tertarik dan kurang mendukung Heru meski yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendapatkan kedua hal tersebut.

Menurut Irfan, warga semata-mata melihat Heru sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah pusat saja.

Usahanya dalam mengatasi segala persoalan di Jakarta kurang diperbincangkan atau mendapat respons bagus dari warga.

”Tidak ada terobosan juga kelihatan dari masalah banjir, macet, dan tata kelola lahan yang tidak berubah signifikan,” kata Irfan.

Belum bisa tanggulangi banjir dan macet

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kinerja Heru yang selama hampir dua tahun belum bisa mengatasi permasalahan di Jakarta.

"Misal soal banjir, itu turap saja semua dulu. Kan saya pernah cerewet (soal banjir). Kalau di Jakarta dikatakan tidak banjir, bohong. Itu pasti banjir," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Prasetyo mengatakan, pengerukan saluran hingga kali-kali di Jakarta sebenarnya dapat dilakukan secara berkala.

Sebab, upaya penanggulangan banjir di Jakarta sudah ada anggarannya.

"Siapa pun gubernur dan pj gubernurnya, kalau tidak agak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya tetap banjir di Jakarta," kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo juga mengevaluasi Heru Budi soal masalah kemacetan di Jakarta yang masih terus terjadi.

Ia menilai Heru tak tegas dalam menangani persoalan macet di Ibu Kota.

"Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus tegas. Kita sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tak akan hilang," ujar Prasetyo.

Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo, adalah soal tata ruang di Jakarta.

Prasetyo menyinggung masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tak jauh Istana Negara.

"Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk, ini misal ya, ada hunian bukan buat komersial, (tetapi) ada hotel. Sekarang ditabrak diaturannya," tutur Prasetyo.

Komunikasi publik kurang baik

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai komunikasi publik Heru Budi masih belum maksimal setelah menjabat sebagai pj gubernur selama setahun.

"Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Gembong mengatakan komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat.

Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan.

"Dan ketika komunikasi itu baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," ucap Gembong.

Gembong pun menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter.

Berkait dengan penilaian Gembong, Heru menanggapinya dengan santai.

"Komunikasi publik (saya) dianggap kurang baik. Ya, namanya manusia ada kurangnya. Yang kurang saya tambahin," kata Heru kepada awak media di Kantor Lurah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2023).

(Penulis: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany (Kompas.id), Muhammad Isa Bustomi | Editor: Mukhamad Kurniawan (Kompas.id), Irfan Maullana, Ihsanuddin)