BANDUNG, iNews.id - Ditreskrimsus Polda Jawa Barat memburu bos yang mendanai praktik pengoplosan gas subsidi ke nonsubsidi di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu. Dalam perkara ini sudah enam orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wadirreskrimsus Polda Jabar AKBP Maruly Pardede mengatakan, penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus  ini. Sehingga jumlah tersangka kasus pengoplosan elpiji bertambah dari lima menjadi enam orang.

"Lima orang kami amankan saat di TKP. Setelah penyidikan, bertambah satu. Nah dari satu ini juga kami masih kejar ya tingkatan di atasnya (bos praktik pengoplosan elpiji)," ujar Maruly, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, penyidik akan menelusuri hingga ke aktor intelektual pengoplosan elpiji di Indramayu. Para pelaku yang diamankan berperan membawa tabung gas. Sementara satu orang yang baru ditangkap berperan menyuntikkan tabung gas subsidi ke nonsubsidi.

"Yang baru tertangkap itu dokternya yang menyuntikkan elpiji 3 kg ke 12 kg dan 50 kg," kata Maruly.

Selain itu polisi juga masih mendalami dari mana pelaku memiliki ribuan tabung gas elpiji subsidi 3 kg.

Dalam kasus ini, Polda Jabar menitipkan ribuan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram hasil penggerebekan ke Pertamina Patra Niaga, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024). Total sebanyak 10.000 tabung elpiji subsidi 3 kilogram (kg), nonsubsidi 12 kg dan 50 kg yang dititipkan di Pertamina.

Wadirreskrimsus mengatakan, hari ini melaksanakan penyerahan dan pendataan di lokasi penyimpanan sementara barang bukti, kendaraan dan tabung gas sebagai hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi.

"Penitipan barang bukti dilakukan mengingat keterbatasan area penyimpanan di Polda Jabar. Total 24 truk dan pikap pengangkut ribuan tabung gas elpiji subsidi dan nonsubsidi kami titipkan di sini," katanya.

Maruly mengatakan, penitipan sementara barang bukti dilakukan bersamaan validasi. Pendataan awal jumlah tabung gas berbagai kilogram mencapai 10.000.

"Tabung 3 kilogram itu kurang lebih sekitar 8.000. Kemudian tabung non-subsidinya yaitu yang 12 kg dan 50 kg itu sekitar 3.000," ujar AKBP Maruly.

Wadirreskrimsus menuturkan, penitipan barang bukti dilakukan untuk memastikan keberadaannya aman dan tidak menimbulkan dampak ke masyarakat.

Sebelumnya, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar menggerebek lokasi tempat pengoplosan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu, Rabu (6/11/2024) malam. Saat penggerebekan, aktivitas pengoplosan tengah berlangsung. Lima pelaku ditangkap dan ribuan tabung elpiji disita polisi.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menggerebek lokasi pengoplosan elpiji subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi. Tempat kejadian perkara (TKP) penggerebekan di area perkebunan Jalan Layem, Kampung Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Rabu (6/11/2024) malam. 

Dari penggerebekan ini, polisi menangkap lima pelaku yang sedang mengoplos gas elpiji di malam hari. Selain itu juga menyita 7.260 tabung gas 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Selain itu, polisi pun menyita kendaraan yang digunakan untuk mengangkut elpiji oplosan tersebut.

"Saat ini, kelima pelaku diperiksa intensif penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jabar untuk pengembangan kasus," kata Wadirkrimsus Polda Jabar AKBP Maruly Pardede, Kamis (7/11/2024).

Dia mengatakan, saat ini masih mengembangkan kasus karena TKP-nya cukup luas. Dia merinci, total ada 7.260 tabung gas yang disita terdiri atas 5.370 tabung gas 3 kg, 1.703 tabung gas nonsubsidi 12 kilogram dan tabung gas 50 kilogram berjumlah 187. 

"Modus operandi pelaku menghimpun gas bersubsidi dari beberapa distributor dan agen. Setelah itu para pelaku menyuntikan gas elpiji 3 kilogram ke tabung gas nonsubsidi di TKP. Saat penggerebekan, proses penyuntikan atau pengoplosan sedang berlangsung," katanya.

AKBP Maruly mengatakan, pengoplosan gas 3 kilogram dilakukan di TKP yang merupakan areal perkebunan sepi dan jauh dari permukiman warga. Saat malam hari, kondisi di lokasi kejadian sangat gelap.

Menurutnya, penyidik masih mendalami berapa lama para pelaku beroperasi dan jumlah produksinya serta keuntungan yang dihasilkan. Tabung gas oplosan ini akan diedarkan ke Indramayu, Subang dan tidak menutup kemungkinan ke daerah lain di Jabar.

"Kami bekerja sama dengan aparatur setempat, ada Polres Indramayu, Polres Subang, Kodim Indramayu dan Babinsa. Kami berkomitmen mengamankan program pemerintah dan menjamin ketersediaan energi bersubsidi tersalurkan dengan tepat ke masyarakat," ujar Maruly.

Wadirreskrimsus menegaskan, praktik pengoplosan elpiji ini bukan hanya sangat merugikan pemerintah tapi masyarakat. Karena itu, para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

"Pelaku diancam 6 tahun pidana penjara atau denda Rp60 miliar," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia harus merogoh kocek dari devisa negara sebesar Rp450 triliun untuk mengimpor minyak dan gas bumi (migas), termasuk LPG.

"Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas, untuk khusus LPG," jelasnya, Rabu (11/9/2024).

Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun

Oleh karena itu dirinya menekankan pemerintah akan mendorong industri LPG untuk mengurangi impor tersebut. Salah satunya dengan membangun jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai bentuk pelayanan pemerintah.

"Disamping itu kita sedang membangun pipa gas dari Aceh sampai Pulau Jawa sebagai bagian dari instrumen untuk memediasi ketika gas Jawa lebih banyak kirim ke Aceh atau Sumatera dan ketika gas Sumatera lebih banyak bisa kirim ke Jawa," terangnya.

Baca Juga: DPR Soroti Permen Pembatasan BBM, Bisa Bikin Gaduh dan Timbul Masalah Hukum

"Inilah akan menjadi salah satu instrumen penting," tutupnya.

Setelah meninjau langsung sejumlah toko dan warung pengecer elpiji 3 kg di kota Surakarta, Jumat 6 September 2024, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan pasokan gas elpiji 3 kg di wilayah Surakarta aman.

“Hari ini saya datang langsung ke Surakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan informasi adanya gangguan pasokan elpiji 3kg bagi masyarakat. Saya tadi mengecek langsung dan mendatangi beberapa penjual eceran hingga pangkalan agen elpiji 3 kg,” ucap Nicke dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (6/9)

Menurut Nicke, memang terjadi peningkatan permintaan elpiji 3 kg di wilayah Surakarta dalam kurun waktu sekitar tiga pekan terakhir sebagai dampak tumbuhnya UMKM dan musim tanam petani di area Solo Raya.

“Salah satunya sesuai data Pemkot Solo adalah peningkatan permintaan sebesar 15 persen untuk pedagang UMKM akibat tumbuhnya UMKM di Solo. Di satu sisi ini pertanda baik karena artinya perekonomian UMKM di Solo ini tumbuh cukup signifikan,” ujarnya.

Nicke mengimbuhkan, lantaran sekarang juga mulai memasuki musim tanam dan kemarau sehingga konsumsi elpiji 3kg untuk mesin pompa untuk pengairan di sektor pertaninan juga meningkat.

“Pertamina sejak Agustus lalu total sudah menambahkan 13.600 tabung elpiji sebagai langkah penanggulangan dan nanti akan kita sesuaikan mekanisme distribusi dengan kebutuhan,” katanya.

Nicke mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, Pertamina menjamin pasokan gas elpiji 3 kg aman untuk masyarakat dan tidak ada pengurangan pasokan.

“Pertamina bersama pemerintah juga akan terus memastikan bahwa distribusi elpiji 3kg bersubsidi ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” tutur dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di Kecamatan Laweyan, kota Solo Jumat, 6 September 2024.

Pihaknya juga sempat berdialog dengan salah satu pemilik toko kelontong. Dimana ia mengungkapkan bahwa ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer beberapa hari terakhir memang tidak ada yang menyetor.

Menanggapi keluhan tersebut, ia langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silahkan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 km dari sini. Harganya Rp 15.500, jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi di harga Rp 18.000, nanti akan di data dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” katanya.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan membangun hilirisasi Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui pembangunan industri LPG di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu mandat yang Bahlil dapatkan ketika mengemban tugas sebagai Menteri ESDM dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Segera kita membangun hilirisasi LPG, kami menyiapkan lokasi untuk membangun industri LPG. Karena LPG kita impor terus," kata Bahlil dalam sambutannya dalam acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM pada Senin (19/8).

Bahlil juga meminta data lengkap mengenai jumlah impor gas bumi Indonesia yang menurutnya sudah terlalu banyak. Selain impor gas bumi, Bahlil juga meminta detail lokasi potensi gas jenis C3 C4 yang digunakan sebagai bahan baku LPG.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengatakan kapasitas produksi LPG di Indonesia masih jauh untuk bisa memenuhi demand atau permintaan domestik.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro menyebut pemerintah dan Pertamina harus memikirkan bersama cara untuk mencari alternatif pasokan lainnya untuk penuhi kebutuhan domestik.

“Seperti jaringan gas yang bisa kami maksimalkan juga dengan memanfaatkan gas alam yang ada, kemudian transmisi gas yang kami miliki,” kata Wiko saat ditemui di Jakarta pada Senin (19/8).

Produksi LPG Turun 10 Tahun Terakhir

Berbicara LPG, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dalam statistik minyak dan gas bumi terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau periode 2014-2023, tren produksi LPG domestik cenderung menurun.

Hal ini dapat terlihat bahwa pada 2014, jumlah produksi LPG domestik mencapai 2,38 juta metrik ton. Angka produksi ini terus menyusut hingga akhirnya pada 2019 jumlahnya mencapai 1,93 juta metrik ton.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah produksi LPG paling rendah terjadi pada 2021 dengan total 1,90 juta metrik ton saja. Kinerja produksi LPG kemudian mulai meningkat pada 2023 menjadi 1,98 juta metrik ton.

Meski belum bisa penuhi demand domestik, namun Wiko menyebut Indonesia masih bisa memproduksi LPG dengan memanfaatkan dua sumber. Baik itu sumber gas alam langsung yang mengandung propane butane atau C3 C4 yang merupakan bahan baku LPG.

Selain gas alam atau natural gas, pasokan ini juga bisa didapatkan dari pengolahan produk yang berasal dari kilang yang menghasilkan LPG. “Ada beberapa lapangan upstream yang bisa kami ekstraksi, yang mengandung propane butane, dan juga dari kilang,” ujarnya.

Berbanding terbalik dengan kinerja produksi, tren impor LPG justru konsisten meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pada 2014, angka impor LPG Indonesia berjumlah 3,6 juta metrik ton.

Pada 2015 jumlah impornya meningkat di kisaran 4 jutaan metrik ton dan pada saat tahun pertama pandemi covid-19 atau 2020 jumlah impornya sudah menyentuh angka 6,3 juta metrik ton.

Berdasarkan data terakhir, pada 2023 jumlah impor LPG sudah mencapai 6,95 juta metrik ton per tahun.

Subsidi LPG

Kondisi peningkatan impor dan penurunan produksi LPG dalam negeri ini terjadi berbarengan dengan angka kebutuhan LPG subsidi yang semakin besar.

Menurut catatan Kementerian ESDM, kuota subsidi LPG pada 2020 mencapai 7 juta ton dengan realisasinya di angka 7,14 juta ton. Kemudian di 2021, kuota naik menjadi 7,5 juta ton dengan realisasi 7,46 juta ton.

Lalu, pada 2022 pemerintah menetapkan kuota LPG subsidi 8 juta ton dengan realisasi hanya 7,8 juta ton. Sedangkan pada 2023 pemerintah menganggarkan kuota 8 juta ton, namun realisasinya mencapai 8,07 juta ton.

Tidak hanya Pertamina, Kementerian ESDM juga menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini. Indonesia hanya dapat memproduksi satu jutaan ton elpiji per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 8 juta ton per tahun.

"Jadi 6,7 juta hingga 6,8 juta ton LPG masih impor. Ini besar sekali, sampai 77% dari kebutuhan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1). "Kami banyak gagasan untuk menekan impor LPG, tapi masih digodok."

Salah satunya, peningkatan produksi LPG dalam negeri. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber gas lapangan. "Kemudian akan kami bangun kilang elpiji sehingga dapat menambah produksi dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah juga akan memanfaatkan gas pipa biasa, melalui jaringan gas (jargas). "Termasuk gas alam terkompresi (CNG)," kata Tutuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyarankan masyarakat membuat ventilasi di dapur untuk mencegah ledakan tabung gas yang sering terjadi.

"Harus ada ventilasi. Lalu di dapur itu diberikan exhaust agar ada sirkulasi udara," ujar Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Ledakan tabung gas yang disebabkan oleh kebocoran selama ini karena gas tidak bisa keluar dari dapur.

Hal itu disebabkan tidak adanya ventilasi sehingga tak ada sikulasi udara.

"Makannya harus segera dievakuasi keluar, ke udara. Jadi tidak terlalu beresiko," kata Satriadi.

Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui indikasi saat terjadi kebocoran gas di dapur. Dengan harapan mereka bisa menangani permasalahan secara dini.

"Kalau gas itu kan ciri-cirinya cuma bau. Kalau tercium bau artinya ada kebocoran, apalagi kalau bunyi. Kalau sudah ada indikasi itu, pertama evakuasi tabung," kata Satriadi.

Tabung gas yang bocor itu dievakuasi ke luar rumah. Caranya gas yang bermasalah bisa ditutup dengan menggunakan karung, handuk atau kain basah.

"Terus diselimuti, lalu bawa ke luar rumah, sudah. Kalau gas itu ada kadarnya beberapa lama, lalu ada percikan itu menimbulkan ledakan. Tetapi kalau sedikit, kadar gasnya itu tidak terjadi ledakan," kata Satriadi.

Ledakan tabung gas baru-baru ini terjadi di rumah warga Jalan Kaliandra Blok C7, Cengkareng Barat, Jakarta Barat pada Kamis (1/8/2024) kemarin.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 05.00 WIB. Terdengar suara dentuman yang mengundang warga untuk mendatangi pusat suara.

“Suaranya ledakannya keras banget, kayak bom kali ya,” ujar seorang warga berinisial M (50) kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Akibat kejadian ledakan tabung gas itu, dua rumah hancur dan delapan orang menjadi korban. Empat orang selamat dan tiga lainnya luka-luka.

Kini, ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit kawasan Cengkareng dan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasus serupa sebelumnya juga pernah juga terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Waktunya tak lama, hanya selang satu hari.

Ledakan tabung gas 12 kilogram terjadi di rumah tingkat wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Februari 2024.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menyatakan ledakan itu diduga kuat disebabkan karena adanya kebocoran.

Kebocoran terjadi saat tabung gas hendak digunakan untuk memasak pemiliknya.

Selang satu hari, kejadian dengan kasus yang sama terjadi di minimarket Jalan Brigjend Katamso, Palmerah, Jakarta Barat.

Meski ledakan itu tidak menimbulkan efek yang parah, namun menyebabkan kebakaran di bagian gudang minimarket.

Kementerian ESDM menanggapi usulan Komisi VII DPR RI mengenai skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran dilakukan dengan pemberian langsung berupa uang yang ditransfer kepada rekening penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Nanti program subsidi akan mengarah kesana, diberikan langsung ke orang,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (11/7).

Namun Agus mengatakan pelaksanaan skema subsidi langsung ke penerima ini belum dapat dipastikan waktu penerapannya. Dia menyebut pemerintah masih membutuhkan sistem dan data untuk menjalankan rencana tersebut.

“Ini kan ultimate goal. Kalau skema ini dijalankan nanti sudah tidak ada harga subsidi karena yang disubsidi orang, bukan lagi komoditas,” ujarnya.

Sebelumnya, usulan mengenai pemberian subsidi ke rekening penerima ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Eddy menyebut skema pendataan KTP bagi pembeli LPG masih memiliki banyak celah sehingga tidak menjamin subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Skema saat ini bisa mengontrol yang mendaftar dan berada dalam DTKS adalah mereka yang berhak. Namun, tidak ada batasan dan semua orang bisa membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan yang belum tentu digunakan. Bisa juga dititipkan yang tidak berhak,” kata Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (9/7).

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan ada usul bahwa pembelian LPG dilakukan langsung ke penerima melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. “Kepada yang memang berhak menerima LPG 3 kg tersebut, dan saat ini DTKS dalam proses penyempurnaan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Eddy, dalam usulan ini nantinya masyarakat akan dijatah hanya mendapatkan tiga tabung gas LPG subsidi per bulannya, dengan hitungan per tabung dikenakan harga Rp 33.000. Nominal transfer tersebut sesuai dengan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah di setiap tabung LPG yakni Rp 33.000.

“Saat ini pemikirannya subsidi akan ditransfer ke masyarakat untuk tiga tabung kira-kira Rp 99.000 yang akan diberikan setiap bulannya,” ucapnya.

Eddy mengatakan usulan ini muncul sebab melihat tren penggunaan subsidi LPG yang naik 4,5% per tahun, di saat yang sama ada penurunan 10% pengguna per tahun bagi LPG non subsidi.

Eddy mengartikan ini sebagai kondisi terjadinya migrasi masif yang semula menggunakan LPG non-subsidi menjadi LPG subsidi. “Ini karena disparitas harga kedua tabung yang besar sekali,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya pilihan terbaik yangs edang dirumuskan saat ini adalah dengan mentransfer nominal subsidi kepada masyarakat yang sudah terverifikasi dalam DTKS. “Kemudian masyarakat yang berhak menerima dan membelanjakannya untuk beli LPG subsidi tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Eddy mengakui usulan ini juga belum tentu diterima masyarakat dan memiliki celah yang mana besaran transferan subsidi bisa jadi dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lainnya seperti membeli pulsa, keperluan sekolah dan anak.

“Tapi pemerintah sudah menjalankan fungsi untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga di masyarakat dan akan dijual sesuai kebijakan satu harga oleh pemerintah. Kami pikir itu opsi terbaik yang bisa diberikan,” kata Eddy.

Komisi VII DPR RI mengusulkan skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran dilakukan dengan pemberian langsung berupa uang yang ditransfer kepada rekening masyarakat penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan skema pendataan KTP bagi pembeli LPG masih memiliki banyak celah sehingga tidak menjamin subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Skema saat ini bisa mengontrol yang mendaftar dan berada dalam DTKS adalah mereka yang berhak. Namun, tidak ada batasan dan semua orang bisa membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan yang belum tentu digunakan. Bisa juga dititipkan yang tidak berhak,” kata Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (9/7).

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan ada usul bahwa pembelian LPG dilakukan langsung ke penerima melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. “Kepada yang memang berhak menerima LPG 3 kg tersebut, dan saat ini DTKS dalam proses penyempurnaan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Eddy, dalam usulan ini nantinya masyarakat akan dijatah hanya mendapatkan tiga tabung gas LPG subsidi per bulannya, dengan hitungan per tabung dikenakan harga Rp 33.000. Nominal transfer tersebut sesuai dengan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah di setiap tabung LPG yakni Rp 33.000.

“Saat ini pemikirannya subsidi akan ditransfer ke masyarakat untuk tiga tabung kira-kira Rp 99.000 yang akan diberikan setiap bulannya,” ucapnya.

Eddy mengatakan usulan ini muncul sebab melihat tren penggunaan subsidi LPG yang naik 4,5% per tahun, di saat yang sama ada penurunan 10% pengguna per tahun bagi LPG non subsidi.

Eddy mengartikan ini sebagai kondisi terjadinya migrasi masif yang semula menggunakan LPG non-subsidi menjadi LPG subsidi. “Ini karena disparitas harga kedua tabung yang besar sekali,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya pilihan terbaik yangs edang dirumuskan saat ini adalah dengan mentransfer nominal subsidi kepada masyarakat yang sudah terverifikasi dalam DTKS. “Kemudian masyarakat yang berhak menerima dan membelanjakannya untuk beli LPG subsidi tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Eddy mengakui usulan ini juga belum tentu diterima masyarakat dan memiliki celah yang mana besaran transferan subsidi bisa jadi dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lainnya seperti membeli pulsa, keperluan sekolah dan anak.

“Tapi pemerintah sudah menjalankan fungsi untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga di masyarakat dan akan dijual sesuai kebijakan satu harga oleh pemerintah. Kami pikir itu opsi terbaik yang bisa diberikan,” kata Eddy.