Jakarta -

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

(hal/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran LPG 3 kg tidak akan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat antara kementerian terkait skema baru penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Pemerintah memang tengah mengkaji untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT, khususnya untuk BBM subsidi.
"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, perubahan skema penyaluran LPG 3 kg terbilang rawan. Apalagi, gas melon itu banyak dibutuhkan oleh UMKM dan konsumsi rumah tangga tak mampu.
"Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ucap Bahlil.
Kendati demikian, dia mengatakan penyaluran LPG 3 kg bakal tetap dilakukan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Oleh karena itu, skema pembelian LPG 3 kg dengan pendaftaran nomor induk kependudukan (NIK) bakal terus berjalan.
Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.
"Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," tutur Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyaluran subsidi LPG berbasis orang atau subsidi tertutup. Hal ini lantaran penyaluran subsidi LPG seringkali tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Pada Juni 2024, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif mengatakan transformasi subsidi LPG 3 kg tersebut dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, transformasi subsidi tabung gas melon itu dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Lalu, ditambah dengan Keputusan Dirjen Migas No 99.K/MG.05/DGM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tempat sasaran.
“Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub penyalur sebelum bertransaksi,” kata Arifin.
Sejak 1 Maret 2023, Arifin menyebut, pihaknya melaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web. Kemudian, per tanggal 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina).
“Dikecualikan untuk 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arifin pun menjabarkan terkait fase kedua transformasi subsidi LPG tabung 3. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pensasaran pengguna LPG 3 kg. Arifin menuturkan, pensasaran pengguna LPG tabung 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tabung 3 kg.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, Pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Bahlil memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memberikan apresiasi pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penindakan kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Polda Metro Jaya dalam menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Hal tersebut ditegaskan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari pasca-press conference Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis (17/10) di Halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG nonsubsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," ujar Heppy dalam keterangan persnya.

Penyalahgunaan LPG Subsidi dilakukan dengan pelaku membeli LPG 3 kg bersubsidi dari pangkalan, kemudian dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg. Kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Heppy Wulansari menambahkan, selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, upaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dilakukan Pertamina Patra Niaga dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97% transaksi LPG 3 kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3 kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," paparnya.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau seluruh masyarakat Untuk turut mengawasi penyaluran distribusi LPG 3 kg dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat. "Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutur Heppy.

Konsumen, kata dia, dapat mengenali produk LPG 3 kg yang asli dari segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

TEMPO.CO, Karanganyar - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sasaran bisnis laundry atau binatu dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024. Dari sidak itu masih ditemukan penggunaan gas LPG 3 kg oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak berhak.

Sales Branch Manager Yogyakarta VII Gas, Hanif Pradipta Nur Shalih, mengonfirmasi hal itu, Rabu, 16 Oktober 2024.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Pertamina dengan dinas terkait untuk menerapkan surat Edaran Ditjen Migas terkait 8 sektor yang dilarang menggunakan LPG 3 kg," ungkap Hanif.

Pada inspeksi kali ini, Pertamina Patra Niaga menemukan masih ada usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg seperti restoran dan binatu tetap menggunakan LPG 3 kg.

"Terhadap temuan ini, kami memberikan edukasi dan melakukan Program Trade-In atau penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas secara langsung," kata Hanif.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan sudah ada juga usaha yang mematuhi aturan surat Edaran Ditjen Migas dengan menggunakan Bright Gas dalam usahanya.

Kepala Bidang Perdagangan, Harjanto, mengatakan sesuai aturan, bisnis laundry dan restoran tidak seharusnya menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi.

“Kami mengimbau dan mengedukasi bisnis laundry dan restoran untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan, seperti Bright Gas," ujar Harjanto.

Sesuai Perpres 104/2007 & 38/2019, ia menegaskan LPG 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran (petani kecil), dan nelayan sasaran (nelayan kecil). Selain itu, sesuai surat edaran Dirjen Migas No B-2461/MG.05/DJM/2022, usaha yang dilarang membeli adalah restoran, hotel, peternakan, pertanian (di luar petani sasaran), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu (laundry).

Dalam sidak itu, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengan menggandeng Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Perekonomian Kabupaten Karanganyar, Dinas ESDM Karanganyar, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar, Polisi Resor Kabupaten Karanganyar, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas).

TEMPO.CO, Karanganyar - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan sasaran bisnis laundry atau binatu dan restoran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024. Dari sidak itu masih ditemukan penggunaan gas LPG 3 kg oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak berhak.

Sales Branch Manager Yogyakarta VII Gas, Hanif Pradipta Nur Shalih, mengonfirmasi hal itu, Rabu, 16 Oktober 2024.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Pertamina dengan dinas terkait untuk menerapkan surat Edaran Ditjen Migas terkait 8 sektor yang dilarang menggunakan LPG 3 kg," ungkap Hanif.

Pada inspeksi kali ini, Pertamina Patra Niaga menemukan masih ada usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg seperti restoran dan binatu tetap menggunakan LPG 3 kg.

"Terhadap temuan ini, kami memberikan edukasi dan melakukan Program Trade-In atau penukaran tabung LPG 3 kg ke Bright Gas secara langsung," kata Hanif.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan sudah ada juga usaha yang mematuhi aturan surat Edaran Ditjen Migas dengan menggunakan Bright Gas dalam usahanya.

Kepala Bidang Perdagangan, Harjanto, mengatakan sesuai aturan, bisnis laundry dan restoran tidak seharusnya menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi.

“Kami mengimbau dan mengedukasi bisnis laundry dan restoran untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan, seperti Bright Gas," ujar Harjanto.

Sesuai Perpres 104/2007 & 38/2019, ia menegaskan LPG 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran (petani kecil), dan nelayan sasaran (nelayan kecil). Selain itu, sesuai surat edaran Dirjen Migas No B-2461/MG.05/DJM/2022, usaha yang dilarang membeli adalah restoran, hotel, peternakan, pertanian (di luar petani sasaran), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu (laundry).

Dalam sidak itu, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengan menggandeng Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, Dinas Perekonomian Kabupaten Karanganyar, Dinas ESDM Karanganyar, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar, Polisi Resor Kabupaten Karanganyar, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas).

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Resor (Polres) Subang yang telah mengungkap dan mengamankan pelaku yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) yang disuntikkan ke tabung LPG ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.

Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Polres Subang Selasa (24/9) lalu, Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Gilang Indra Friyana Rahmat menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menangkap 4 tersangka yang melakukan praktik pengoplosan tabung LPG dengan menyuntikkan LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg.

Pengungkapan dilakukan di Perumnas Jalan Anggur Raya, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada Jumat (6/9) lalu. Menurut keterangan Kapolres Subang, keempat tersangka tersebut mempunyai peran masing-masing, di antaranya melakukan penyuntikan tabung dengan memodifikasi pipa besi/regulator sebagai alat suntik. Seluruh pelaku kini telah ditahan dan barang bukti disimpan di Mapolres Subang.

Area Manager Communication, Relation dan CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan menyampaikan apresiasi kepada Polres Subang. Pihaknya juga mendukung sinergi dengan kepolisian untuk menjaga penyaluran LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

"Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat berterima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres, Kasat Reskrim, Kanit Tipidter, dan Tim Tipidter Polres Subang yang telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan tabung LPG dan menangkap para pelaku," ucap Eko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Eko menegaskan, penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana selama 6 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp60 miliar. "LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, bagi masyarakat mampu agar membeli LPG non-subsidi di channel resmi Pertamina atau memesan melalui Call Center 135," tuturnya.

Eko menegaskan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam menjaga penyaluran LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Dia pun berharap agar sinergi ini terus ditingkatkan agar praktik penyelewengan LPG bersubsidi bisa dihilangkan sehingga masyarakat mendapatkan LPG yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas Pertamina.

TEMPO.CO, Batam - Ombdusman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menemukan dugaan penyelewengan penjualan gas LPG 3 kg oleh agen dan pangkalan di Kota Batam, sehingga terjadi kelangkaan.

Melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri melakukan pemantauan ke beberapa agen dan pangkalan di Kota Batam pada Selasa, 17 September 2024. Ombudsman RI menurunkan dua tim petugas untuk melakukan pemantauan di wilayah Batam Kota dan Bengkong. Masing-masing melakukan pemantauan terhadap lima sampel pangkalan yang berada di daerah tersebut.

“Jadi kami telah lakukan pemantauan di sosial media, daerah mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Ternyata di Batam Kota dan Bengkong,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Lagat menjelaskan dari temuan Ombudsman, ada toko-toko klontong menjual gas melon di kisaran harga Rp 25 ribu sampai Rp 55 ribu, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga normal Rp 21 ribu.

Kemudian, ada keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung LPG 3 kg ke pangkalan. “Di daerah Bengkong, kami memang temukan adanya keterlambatan dan pengurangan pengiriman LPG 3 kg ke pangkalan dari salah satu agen,” ungkap Lagat.

Selain itu, ia juga membeberkan terdapat pangkalan yang tidak melakukan pencatatan penjualan (log book), tidak memiliki timbangan dan tidak melakukan penimbangan saat barang dikirim oleh agen. Bahkan tidak memiliki plang tanda pangkalan. Padahal pangkalan tersebut merupakan pangkalan resmi.

“Kami juga temukan adanya penambahan biaya jasa antar sekitar Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per tabung, tabung (8 kg) isinya cuma 7 kg sampai 7,5 kg. Kami juga temukan jarak antar pangkalan yang sangat berdekatan,” jelas Lagat. Temuan lain kata Lagat, adanya pangkalan di SPBU yang menjual LPG 3 kg melebihi HET sebesar Rp 35 ribu tanpa harus menggunakan KTP.

Selanjutnya: Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman....

<!--more-->

Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepri langsung meminta keterangan kepada Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Bagus Handoko beserta jajaran.

Kepmada Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Pertamina Patra Niaga menyampaikan ketersediaan LPG 3 kg sudah berangsur normal. Pertamina bekerja sama dengan Disperindag Kota Batam pada Selasa, 17 September dan Rabu, 18 Septeber 2024 telah melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memulihkan kelangkaan. Juga menyampaikan mosi ke agen dan pangkalan bahwa jika tidak perform maka Pertamina dan Disperindag dapat ambil alih menyalurkan LPG 3 Kg langsung ke masyarakat.

“Sejalan dengan temuan Ombudsman, Pertamina sampaikan juga ada dugaan mismanagement pendistribusian yang menimbulkan efek domino kelangkaan di pangkalan sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” jelas Lagat.

Ditambah lagi, pemberitaan di media massa terkait adanya kelangkaan sehingga menimbulkan panic buying di masyarakat. Untuk itu, Pertamina Patra Niaga menjelaskan kepada Ombudsman Kepri bahwa perusahaan melakukan berbagai macam upaya mengendalikan kelangkaan tersebut. Selain dengan melakukan operasi pasar, extra dropping ke pangkalan sebanyak 62 ribu tabung dan pengawasan tambahan dengan mengambil sampel acak setiap harinya.

Menjawab soal temuan adanya penambahan biaya jasa antar oleh pangkalan. Pertamina Patra Niaga mengungkap akan berkoordinasi dengan pangkalan untuk menegaskan bahwa LPG 3 kg dijual sesuai HET. Namun biaya tambahan tersebut ialah biaya jasa yang tidak dikenakan kepada masyarakat bila melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

Lalu terkait ketidaktersediaan timbangan dan penjualan tanpa pencatatan, Pertamina Patra Niaga menyampaikan akan turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung. Begitu pula terkait isi tabung LPG 3 kg yang kurang dari 8 kg.

Setelah melakukan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri juga menyurati Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri secara resmi. Dalam surat disampaikan temuan selama pemantauan di lapangan serta saran tindakan korektif yang dapat dilakukan Pertamina.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 102,8 triliun untuk subsidi energi per 31 Agustus 2024. Realisasi ini sudah mencapai separuh atau 55,3% dari target subsidi energi tahun ini sebesar Rp 185,87 triliun.

Adapun penggunaan subsidi energi ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah digunakan sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian LPG 3 kg dengan realisasi mencapai 4.744,7 juta kilogram (Kg) dan tumbuh 1,6% dari periode Agustus 2023.

“LPG tabung 3 kg juga ada peningkatan 1,6%. LPG 3kg (telah dimanfaatkan) sebesar 4,744 juta kg jadi ini tumbuh dibandingkan tahun lalu. Ini berarti kegiatan ekonomi masyarakat untuk menggunakan tabung LPG 3 kg meningkat,” ucap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu. “Listrik bersubsidi juga meningkat jumlah pelanggannya, tahun ini ada 40,9 juta pelanggan listrik yang tarifnya bersubsidi, peningkatannya 3,9%,” tutur Suahasil.

Mengutip buku Nota Keuangan, realisasi subsidi listrik selama periode 2020 – 2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%, dari semula Rp 61,1 triliun pada 2020 menjadi Rp 68,7 triliun di 2023. Dalam outlook tahun anggaran 2024, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 80,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Sementara dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sedangkan realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 44,1 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 195,4 triliun atau meningkat 29,5% dan debitur KUR berjumlah 3,3 juta orang atau tumbuh 21,2%. Realisasi penyaluran kredit tumbuh seiring dengan kinerja perekonomian.

“Peningkatan kredit lewat KUR ini juga bagus untuk mendorong perekonomian kita. Debitur KUR meningkat tahun lalu 2,7 juta tahun ini jadi 3,3 juta debitur KUR yang menerima KUR,” pungkas Suahasil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BATAM - Kelangkaan gas melon terjadi di Batam, sehingga terjadi antrean pembelian di sejumlah lokasi padat penduduk, seperti di Bengkong.

Merespons kondisi tersebut, Pertamina menegaskan bahwa stok LPG 3 kg aman di Batam. Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap wilayah yang mengalami kelangkaan gas melon.

"Mengenai masyarakat yang tidak mendapatkan gas elpiji 3 kg merupakan sektoral, beberapa titik saja. Dan saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi berjalan lancar," katanya, Selasa (17/9/2024).

Pertamina, Pemko Batam dan Hiswana Migas telah melakukan penambahan alokasi gas elpiji tahap pertama pada 16 September 2024 kemarin di tiga titik Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batam Kota. Sementara penambahan alokasi tahap Kedua akan dilaksanakan pada 18 September 2024 dengan titik lokasi di Kecamatan Batuaji, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Sagulung.

"Tahap pertama kemarin sudah berjalan di tiga lokasi dengan total penambahan sebanyak 4.480 tabung dan akan dilanjutkan di Batuaji, Sekupang dan Sagulung," ucapnya lagi.

Sales Area Manager Kepulauan Riau (Kepri) Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko mengatakan secara keseluruhan pihaknya juga menyalurkan fakultatif tambahan untuk ke seluruh pangkalan di Batam sebanyak 24.080 tabung.

"Silakan melakukan pembelian LPG sesuai dengan reguler normal, tidak perlu panik, karena permasalahan di beberapa titik yang terindikasi masalah sudah kita atasi melalui fakultatif dan operasi pasar yang kita jalankan," katanya.

Pertamina dan Pemko Batam pernah melakukan sidak baru-baru ini dan mendapati masih banyak pemilik usaha binatu di Batam yang masih menggunakan gas melon dalam menjalankan usahanya.

"Dari hasil sidak, masih ditemukan banyak usaha laundry yang menggunakan LPG subsidi. Ditemukan sekitar tujuh usaha laundry aktif menggunakan gas elpiji 3 kg," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, terdapat beberapa usaha yang dilarang untuk menggunakan LPG bersubsidi yang tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Migas No.B-2461/MG.05/DJM/2022. Beberapa usaha yang dilarang itu antara lain, hotel, restoran, usaha penatu, peternakan, tani tembakau, batik, usaha jasa las dan lain-lain.

"Karena pada dasarnya LPG bersubsidi 3 kg merupakan upaya pemerataan akses energi bagi masyarakat sehingga peruntukannya pun harus tepat sasaran. Peran masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya dibutuhkan untuk melakukan pengawasan," paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Gustian Riau mengatakan tidak ada kelangkaan gas elpiji di Batam.

"Armada laut yang digunakan untuk distribusikan gas elpiji dari Tanjunguban, Bintan mengalami kesulitan berlayar karena cuaca buruk. Kalau untuk stok, masih cukup hingga Desember 2024," paparnya.

Selain faktor cuaca, Gustian menyebut sejumlah pangkalan di Batam mengalami kekosongan pasokan, karena sedang dikenakan sanksi oleh Pertamina. Sanksi ini dijatuhkan karena pangkalan tersebut belum menyerahkan laporan penjualan secara tepat waktu sesuai prosedur.

Gustian juga memastikan bahwa pendistribusian gas elpiji 3 kg akan segera kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta agar tidak perlu khawatir, karena stok masih cukup hingga akhir tahun.(K65)

PURWOREJO, KOMPAS.com - Kelangkaan gas bersubsidi 3 kilogram (kg) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membuat resah warga dan para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari gas subsidi tersebut.

Seperti yang terjadi di kawasan Pasar Kenteng, Kecamatan Banyuurip.

Sudah sepekan terakhir, banyak kios dan warung yang kehabisan stok elpiji 3 kg.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pedagang setempat.

Elpiji 3 kg yang merupakan gas bersubsidi dari pemerintah ini sudah tidak tersedia di sejumlah warung atau kios di Pasar Kenteng sejak seminggu terakhir.

Hal ini membuat para pedagang kelabakan karena tidak bisa melayani warga yang ingin membeli gas tersebut.

Stok di pasaran langka

Banyak warga yang bingung mencari gas 3 kg karena stok yang kosong di berbagai tempat.

Salah satu warga yang mengalami kesulitan tersebut adalah Doyok, yang sudah berkeliling ke berbagai toko penjual gas, tetapi tidak kunjung mendapatkannya.

"Wah, ke sana-sini mau beli gas habis, udah enggak ada gas, payah ini. Saya udah langganan di sini, habis. Udah, saya enggak masak, saya cari makan di warung aja," ujar Doyok, Selasa (10/9/2024).

Menurut Karmo, pemilik kios di Pasar Kenteng, kelangkaan gas 3 kg ini sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Stok yang tersedia pun mulai berkurang drastis.

Bahkan, sudah satu minggu kiosnya tak ada gas sama sekali.

"Akhir-akhir ini kelangkaan gas karena jatah dari subagen dikurangi," ungkap dia.

Karmo menambahkan, pengurangan jatah dari subagen tersebut membuat kebutuhan gas di lingkungannya tidak mencukupi.

"Biasanya datang 20 sampai 30 tabung gas 3 kg dalam seminggu sekali. Tapi sekarang belum tahu, malah katanya ada kenaikan harga dan belum ada jatah juga," kata Karmo.

Para pedagang berharap meskipun harga gas 3 kg naik, distribusinya tetap ada agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.

"Yang penting gasnya ada, meskipun harganya naik, agar yang mau beli gas tidak kecewa," imbuh Karmo.

Harga elpiji 3 kg naik

Kelangkaan ini menjadi perhatian masyarakat luas.

Para pedagang dan warga berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera menanggapi keluhan ini dengan langkah nyata.

Mereka berharap kebutuhan bahan bakar sehari-hari kembali normal dan tidak mengalami kelangkaan lagi sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Kabid Perizinan Barang Pokok dan Penting dan Kemeteorologian, Yunita Dewi Onggowati, mengatakan, stok gas di Kabupaten Purworejo sudah mencukupi.

Bahkan, ia juga menambah stok saat hari-hari libur agar tudak kekurangan stok di masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran No: 541.0/233 tentang Penyampaian Kuota BBM Jenis Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) dan LPG 3 Kg Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, kuota gas 3 kg untuk Kabupaten Purworejo selama setahun (2024) sebanyak 34.723 KL.

"Jadi kalau ada penimbunan saya tidak bisa bicara, karena belum pernah menemukan. Ada kemungkinan gas digunakan oleh yang tidak semestinya seperti hotel dan warung-warung besar," kata Yunita.

Ia menyampaikan, kali ini harga gas pun sudah mengalami kenaikan harga.

Untuk tingkat agen menjadi Rp 12.750 agen ke pangkalan Rp 15.520 dan harga gas dari pangkalan ke konsumen Rp 18.000.

“Sesuai aturan, distribusi gas hanya sampai ke pangkalan, pengecer itu tidak ada. Jadi masyarakat diharapkan belinya di pangkalan, jika ada pangkalan yang menjual melebihi HET bisa lapor ke kami, dengan catatan laporannya jelas,” kata dia.

TEMPO.CO, Solo - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Solo memastikan tambahan pasokan LPG 3 kilogram (kg) dari Pertamina yang didistribusikan menyasar semua pangkalan di Kota Bengawan. Solo mendapatkan tambahan pasokan total lebih dari 58 ribu tabung LPG 3 kg dari Pertamina yang didistribusikan mulai 6 sampai 9 September 2024.

Sekretaris Hiswana Migas Kota Solo, Agustinus Adhitya Pramono mengkonfirmasi hal itu saat ditemui di sela-sela pendistribusian LPG 3 kg tambahan di Pangkalan LPG Muntasir di bilangan Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 8 September 2024.

"Jadi untuk saat ini tambahan di wilayah Kota Solo itu dari tanggal 6 sampai 9 itu sebesar 58.000 tabung lebih dan itu untuk semua pangkalan (LPG) dengan persentase alokasi sesuai dengan kemampuan pangkalan. Saat ini di Solo ada sekitar 2 ribu sekian lebih pangkalan," ujar Adhitya kepada wartawan.

Menyusul adanya keluhan dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir perihal sulitnya mencari LPG 3 kg di pasaran, ia mengungkapkan Hiswana Migas Solo merespons dengan mengecek ke lapangan. Hal itu dilakukan bersama pihak Pertamina, Pemerintah Kota Solo dan sejumlah stakeholder terkait.

Ia mengklaim dari pengecekan di lapangan itu diketahui bahwa kondisi di pangkalan LPG sebenarnya tidak ada permasalahan pasokan. Ia menyebut stok di tingkat pangkalan itu aman dan tidak ada kelangkaan.

"Hanya saja dari pengecekan di lapangan tersebut rata-rata yang "menjerit" adalah di tingkat pengecer karena awalnya mereka mendapatkan alokasi lebih, tapi sekarang dibatasi," ungkap dia.

Ia menjelaskan terkait pembatasan alokasi pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer itu lantaran ada aturan dari pemerintah bahwa alokasi pasokan LPG 3 kg tersebut untuk pengecer dikurangi dari awalnya sebesar 20 persen menjadi hanya 10 persen.

"Jadi kami bisa katakan bahwa kondisi di lapangan tidak ada masalah. Kondisi aman, masyarakat tidak perlu panik, dan bisa membeli tabung LPG 3 kg di lokasi pangkalan masing-masing," kata dia.

Sebagai informasi, aturan itu tertuang dalam surat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. B-5522/MG.05/DJM/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang mengatur pangkalan (sub penyalur) LPG 3 kg wajib mendistribusikan minimal 90 persen LPG 3 kg kepada konsumen akhir per 1 Juli 2024.

Pemilik pangkalan LPG Muntasir, Muntasir memastikan pangkalannya rutin mendapatkan pasokan LPG 3 kg dan tidak sampai langka.

"Di sini pengiriman seminggu tiga kali, setiap pengiriman dapat 45 tabung (LPG 3 kg) dan tidak pernah dikurangi. Di saya 45 tabung itu sudah cukup karena saya mengajukan sesuai KTP yang dibutuhkan untuk warga yang tinggal di daerah sini, jadi sesuai, saya juga tidak muluk-muluk dan tidak saya jual jauh-jauh, prioritas tetangga dan warga sekitar 2 RW," tutur Muntasir.