Polda Metro Jaya menghentikan peredaran gas LPG oplosan 12 kilogram, yang diisi dengan tabung gas subsidi 3 kilogram. Menurut keterangan mereka, gas oplosan ini sudah 4 bulan beredar di Jakarta Barat dan Bekasi.

Sebagai catatan, tabung gas oplosan ini berbahaya bagi pengguna dan merugikan negara. Pertamina membagikan cara agar masyarakat dapat membedakan, dan terhindar dari gas oplosan ini.

Executive General Manager Pertamina Regional Jawa Bagian Barat Deny Djukardi menjelaskan masyarakat bisa mengecek segel dari tabung gas.

"Jadi, masing-masing tabung ini selalu kami lengkapi dengan cap seal dan plastic wrap. Itu menunjukkan bahwa ini masih tersegel rapi. Kemudian plastic wrap itu juga menunjukkan ini berasal dari keagenan mana. Agen-agen resmi kita tercantum namanya di situ. Dan pastikan bahwa plastic wrap ini, cap seal dan plastic wrap ini terpasang kokoh di tabungnya," terang Deny, di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10).

Apabila cap seal dan plastic wrap itu hanya sekadar menempel, Deny mengatakan tabung itu patut dicurigai telah dioplos. Ini berlaku untuk setiap jenis tabung gas, mulai dari 3 kg hingga 12 kg.

Akan tetapi untuk tabung gas 12 kilogram, kata Deny, dilengkapi juga dengan barcode yang dapat discan. Dari barcode itu bisa tertera nama agen yang menyalurkan.

"Kalau itu dikirim 12 kilo tidak bisa terbaca barcodenya, sebaiknya diragukan keasliannya," sambung Deny.

Polisi sendiri mengagalkan praktek ilegal yang merugikan negara itu usai beroperasi selama 4 bulan. Disebutkan negara mengalami kerugian senilai Rp 300 juta akibat operasi ilegal itu.

Kegiatan melanggar hukum ini dilakukan oleh 2 orang pria berinisial EBS dan RD. Keduanya adalah pemilik tempat pengoplosan.

Mereka memindahkan isi dari 4 tabung subsidi 3 kilogram untuk mengisi tabung 12 kilogram kosong. Modal sekitar Rp 80 ribu itu dijual dengan harga per tabungnya sebesar Rp 200 ribu.

Atas perbuatannya, kedua pria itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya.

Wadirkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar menyebutkan keduanya dijerat dengan pasal berlapis dan terancam kurungan maksimal 6 tahun.

"Pertama, kita terapkan Pasal 40 (9) UU No 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Dari Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-undang Atas Perubahan Ketentuan di dalam Pasal 55 Undang-undang Tahun 2022 No 21 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Untuk pasal ini ancaman hukuman adalah pidana penjara maksimal 6 tahun, kemudian ditambah dengan denda maksimal [Rp] 60 miliar rupiah," terang Hendri.

"Pasal kedua yang kami terapkan adalah Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Ayat 1 (b) dan (c) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapun ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal [Rp] 2 miliar rupiah. Ketiga pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 32 Ayat 2 Juncto Pasal 31 Undang-undang no 2 Tahun 1991. Untuk pasal ini ketentuannya adalah maksimal 6 bulan penjara dan denda [Rp] 500 ribu," sambungnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia saat ini ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Selain itu, harganya dipastikan lebih ekonomis. Bahlil tidak mau Indonesia terus bergantung pada perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi, Aramco yang harganya justru lebih mahal.

"Dengan harga yang ekonomis, jangan harga Aramco contoh US$ 600, transport US$ 50 berarti US$ 650, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah US$ 600, nggak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa di balik ini," ucapnya.

IDXChannel - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan dan menjamin pasokan gas elpiji 3 kg di wilayah Surakarta atau Solo, Jawa Tengah (Jateng), aman.

Hal ini diketahui setelah Nicke terbang langsung ke Solo untuk meninjau langsung sejumlah toko dan warung pengecer elpiji 3 kg di kota Surakarta.

"Hari ini saya datang langsung ke Surakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan informasi adanya gangguan pasokan elpiji 3kg bagi masyarakat. Saya tadi mengecek langsung dan mendatangi beberapa penjual eceran hingga pangkalan agen elpiji 3 kg,” kata Nicke, Jumat (6/9/2024).

Nicke menambahkan, memang terjadi peningkatan permintaan elpiji 3 kg di wilayah Surakarta dalam kurun waktu sekitar tiga pekan terakhir sebagai dampak tumbuhnya UMKM dan musim tanam petani di area Solo Raya.

"Salah satunya sesuai data Pemkot Solo adalah peningkatan permintaan sebesar 15 persen untuk pedagang UMKM akibat tumbuhnya UMKM di Solo," katanya.

"Di satu sisi ini pertanda baik karena artinya perekonomian UMKM di Solo ini tumbuh cukup signifikan," kata Nicke.

Nicke melanjutkan, karena saat ini juga mulai memasuki musim tanam dan kemarau, sehingga konsumsi elpiji 3kg untuk mesin pompa untuk pengairan di sektor pertaninan juga meningkat.

"Oleh sebab itu, Pertamina sejak Agustus lalu total sudah menambahkan 13.600 tabung elpiji sebagai langkah penanggulangan dan nanti akan kita sesuaikan mekanisme distribusi dengan kebutuhan,” kata dia.

Nicke mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, Pertamina menjamin pasokan gas elpiji 3 kg aman untuk masyarakat dan tidak ada pengurangan pasokan.

"Pertamina bersama pemerintah juga akan terus memastikan bahwa distribusi elpiji 3kg bersubsidi ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," kata Nicke.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri ESDMArifin Tasrif tengah mengkaji kebijakan subsidi untuk menekan harga pasokan gas dari hulu. Pasokan gas ini untuk kebutuhan Jaringan gas (jargas) yang disalurkan melalui pipa transmisi dan distribusi untuk konsumsi masyarakat.

Arifin mengatakan kebijakan subsidi di hulu untuk program jargas ini diharapkan bisa menekan konsumsi LPG yang masih bergantung impor. Dia menyebut Indonesia mengimpor LPG lebih dari 6 juta ton per tahun, di mana harga LPG saat ini sekitar USD 575 per ton.

Kebijakan subsidi harga pasokan gas dari hulu ini juga bertujuan untuk meningkatkan peminat jargas rumah tangga. Hanya saja, Arifin tidak menyebutkan secara rinci berapa harga pasokan gas nantinya setelah disubsidi. Namun, ia memastikan harga pasokan gas dari hulu nantinya tidak mengikuti fluktuasi harga pasar.

"Kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah, sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu," ungkap Arifin saat diskusi bersama media, Jumat (2/8).

Adapun kebijakan ini serupa program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri. Penerima manfaat HGBT saat ini bisa mendapatkan alokasi gas bumi yang dipatok sebesar USD 6 per MMBTU.

"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi LPG, nanti kalau kita pakai gas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi. Supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ada dalam jangkauan," imbuh Arifin.

Arifin melanjutkan, pemerintah sudah membentuk Jaringan Induk Transmisi dan Distribusi Gas Nasional (RIJTDGBN) sebagai pedoman membangun infrastruktur penyaluran gas dari hulu menuju hilir.

Saat ini potensi gas bumi sangat besar di wilayah utara Sumatera yaitu kawasan Andaman dengan potensi gas sekitar 5 triliun kaki kubik (TCF) yang akan produksi di 2028, bisa dihubungkan melalui pipa transmisi Dumai-Sei Mangkei menuju Pulau Jawa.

Kemudian, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II Ruas Batang-Kandang Haur Timur. Adapun pembangunan Tahap I sudah rampung dengan ruas Semarang-Batang.

"Dengan adanya transmisi gas ini, nanti Jawa ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," jelasnya.

BLITAR, iNewsBlitar - Warga Blitar beberapa hari terakhir kesulitan untuk membeli gas LPG 3 kg. Di sejumlah tempat gas LPG 3 kg kosong.

Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan mengatakan, bahwa tidak ada perubahan stok gas LPG. Pasokan dari Pertamina sejauh ini tetap seperti biasanya.

Taufiq menjelaskan, bahwa sejauh ini untuk Kota dan Kabupaten Blitar stok masih aman. Terjadinya kelangkaan di pengecer sudah di luar kewenangan dari Pertamina.

Berdasarkan data Pertamina, ada 2 sampai 3 pangkalan setiap desa atau kelurahan di Kota Blitar. Bahkan, pasokan yang diberikan pertamina juga tetap seperti hari-hari sebelumnya.

“Kalau di Blitar, pasokan setiap hari 50 buah, untuk setiap pangkalan,” ujar Taufiq.

Sementara itu, untuk jumlah pangkalan gas LPG di Kota Blitar ada 238 pangkalan dan Kabupaten Blitar 1.248 pangkalan. Untuk harga LPG di tingkat pangkalan juga tidak ada perubahan, yakni Rp 16 ribu per 3 kg gas LPG.

“Kalau harga di pengecer bukan kewenangan Pertamina, karena Pertamina hanya memasok untuk pangkalan. Harganya juga tetap standar Rp 16 ribu per 3 kg,” tegasnya.

Membeli di pangkalan, Taufiq menjamin bahwa gas yang didapatkan warga lebih terjamin. Warga dapat terhindar dari harga yang melambung tinggi dan terjamin dari gas LPG oplosan.

“Kalau di pangkalan, dapat ditimbang, beratnya berapa dan tentunya menghindari adanya LPG oplosan,” tegasnya.

Editor : Robby Ridwan